“It is impossible to imagine effective democracies without effective leaders.” – Kenneth P. Ruscio
Pinterpolitik.com
[dropcap]I[/dropcap]jtima Ulama II telah usai dilangsungkan. Pertemuan yang diprakarsai oleh Gerakan Nasional Pengawal Ulama (GNPF) itu menghasilkan sejumlah keputusan yang salah satunya adalah mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019.
Prabowo yang didampingi perwakilan partai koalisi pendukungnya menandatangani pakta integritas yang terdiri dari 17 poin, dan disaksikan oleh seluruh peserta Ijtima Ulama II.
Sementara itu, melalui akun twitternya, pemimpin Front Pembela Islam (FPI) yang sekaligus pembina GNPF, Rizieq Shihab merespon keputusan itu dengan komitmen untuk aktif berkampanye. Rizieq dengan serial cuitannya itu menawarkan sejumlah isu yang tertuang dalam pakta integritas yang ditandatangi Prabowo-Sandi.
Ada kekhawatiran bahwa jika Prabowo mengimplementasikan pakta integritas itu, maka kualitas demokrasi Indonesia akan turun, dan kelompok Islam politik akan mendapat peran yang cukup signifikan. Click To TweetDukungan GNPF untuk Prabowo memang bukan hal baru. Sejumlah tokoh pentolan aksi 212 ini telah mengusulkan nama Prabowo pada Ijtima Ulama I sebagai calon presiden.
Jika dilihat dari posisinya, memang GNPF adalah kelompok sosial-politik yang saat ini sedang naik daun. Lewat jalan Islam politik, kelompok ini dengan mudah mendapat panggung di Indonesia. Pilkada DKI Jakarta 2017 adalah bukti bahwa kelompok ini bisa mengonsolidasikan kekuatannya dengan para elite politik.
Lantas, yang menjadi pertanyaan adalah seberapa besar kekuatan GNPF Ulama untuk memberikan suara kepada pasangan Prabowo-Sandi dan apakah pakta integritas yang ditandatangani oleh Prabowo akan menyandera dirinya jika terpilih sebagai presiden?
Pakta Integritas dan Kelompok Penekan
Setelah lahirnya reformasi, kelompok Islam menemukan momentumnya untuk melakukan akselerasi politik secara kultural lewat ormas Islam dan secara struktural lewat partai Islam. Dua gerakan ini menjadi penting ketika rezim baru yang berkuasa memberikan angin segar kebebasan setelah lama dipinggirkan secara politik oleh rezim Orde Baru.
Selain itu, gerakan ini terbentuk sebagai pelarian sekelompok masyarakat muslim ketika gagal dalam persaingan merebutkan berbagai akses sosial, ekonomi, dan politik. Jika menggunakan acuan ini, maka hal itu dapat dibenarkan. Bisa dilihat misalnya dalam tubuh GNPF, ada sosok Yusuf Martak yang disebut-sebut memiliki latar belakang dalam dunia bisnis. Yusuf pernah tercatat sebagai Vice President PT Energi Mega Persada, yang merupakan induk perusahaan dari PT Lapindo Brantas Inc.
Maka, tidak mengherankan jika kelompok semacam FPI dan GNPF sebagai turunanya saat ini bisa mendapat tempat dalam panggung politik nasional. GNPF lahir sebagai kelompok gerakan sosial-politik yang menyoroti isu-isu terkait dengan kepentingan umat Islam.
Dalam Kongres Umat Islam yang digelar oleh GNPF pada April lalu, disepakati empat keputusan yang salah satunya adalah penguatan peran politik umat Islam. Dengan demikian, kehadiran GNPF dalam gerbong Prabowo-Sandi diklaim mampu memberikan sumbangsih suara pada Pilpres nanti.
Konteks tersebut mengacu pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, yang mana kuatnya gerakan yang digalakkan GNPF membuat pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno berhasil mengalahkan pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot S. Hidayat.
Adapun dalam pakta integritas yang ditandatangi Prabowo kali ini, terdapat 17 poin yang harus dijalankan jika dirinya terpilih sebagai presiden. Dari 17 poin tersebut, di antaranya adalah sanggup melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, memperhatikan kebutuhan dan kepentingan umat beragama, menjaga keutuhan NKRI, mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina, dan menjaga amanat TAP MPRS No.25/1966 untuk menjaga NKRI dari ancaman komunisme.
Poin kesepakatan lain adalah menjamin hak berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat secara lisan dan tulisan, menyediakan anggaran yang memprioritaskan pendidikan umum dan pendidikan agama secara proporsional.
Prabowo juga menandatangani kesiapan merehabilitasi Rizieq Shihab dan menjamin kepulangannya, serta memulihkan hak-hak Rizieq sebagai WNI, jika Ketua Umum Partai Gerindra itu menang Pilpres 2019.
Jika mengacu pada beberapa poin tersebut, sebenarnya Ijtima Ulama II ini bisa dikatakan hanya sebagai formalisasi dukungan kepada Prabowo-Sandi. Misalnya saja tentang poin pemulangan Rizieq Shihab, sejak awal memang kelompok ini mencari pasangan yang bisa menerima kesepakatan terkait keamanan Imam Besar FPI tersebut.
Prabowo Tersandera Pakta Integritas
Prabowo menerima hasil Ijtima Ulama II dengan penuh kesungguhan. Menurutnya, jika ia dan Sandiaga terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, mereka akan menjalankan rekomendasi Ijtima Ulama II tersebut dan akan memberikan yang terbaik.
Dalam sistem demokrasi seperti saat ini, kontrak politik menjadi sesuatu yang wajar, apalagi pembentukan koalisi dimungkinkan untuk mencapai tujuan. Adanya kontrak politik antara Prabowo dan GNPF memang terkesan biasa saja sebagai bagian dari proses demokrasi di Indonesia. Namun, jika dicermati dari pakta integritas yang ditandatangani, ada poin-poin yang perlu ditelusuri lebih seksama.
Pada dasarnya Ijtima Ulama II mungkin tak akan terlalu menambah dukungan untuk pasangan Prabowo-Sandi. Apalagi memang massa GNPF adalah pendukung Prabowo sejak awal. Oleh karena itu, untuk mendapatkan suara yang tinggi pada Pilpres mendatang, diperlukan segmen baru yang selama ini belum “digarap” oleh kubu Jokowi,misalnya saja posisi swing voters yang kira-kira mencapai angka 40 persen.
Selain itu, peneliti dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Adjie Alfaraby menilai bahwa dukungan Ijtima Ulama II untuk Prabowo-Sandiaga tidak akan signifikan bila tidak diikuti oleh kerja nyata dari para tokoh yang tergabung dalam GNPF.
Soliditas ulama yang banyak terlibat dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, katakanlah sosok populer seperti Aa’ Gym, Arifin Ilham, dan Abdul Somad akan berperan penting dalam hal ini.
Selain itu, perlu diperhatikan juga kondisi kubu Jokowi yang sudah mengandeng Ma’ruf Amin, sosok ulama yang digadang-gadang untuk meredam politik identitas yang sering ditujukan padanya. Sosok Ma’ruf disebut akan memberikan suara Islam bagi Jokowi pada Pilpres nanti.
Terlepas dari dongkrak-mendongkrak suara, yang perlu diperhatikan adalah kontrak politik yang disepakati oleh Prabowo dan GNPF. Ada catatan yang perlu diperhatikan dari poin-poin pakta integritas tersebut karena dari beberapa poin tersebut bisa menjadi multi tafsir.
Di antaranya adalah poin nomor 4 yang berbunyi: “Memperhatikan kebutuhan dan kepentingan umat beragama, baik umat Islam maupun umat agama-agama lain yang diakui pemerintah Indonesia untuk menjaga persatuan nasional.”
Poin ini sepintas memang biasa saja, namun menimbulkan pertanyaan soal perlakuan bagi kelompok minoritas lain yang tidak secara resmi diakomodir oleh pemerintah. Bagaimana nasib kelompok-kelompok seperti Ahmadiyah, Syiah, dan kelompok kepercayaan lainnya jika Prabowo menang dan menaati poin-poin pakta integritas tersebut? Tentu saja akan ada represi dan tekanan terhadap kelompok minoritas tersebut.
Hal ini juga sejalan dengan poin nomor 10 terkait penistaan dan penodaan agama. Pasal karet penistaan agama memang selama ini dianggap berpotensi memperkeruh suasana, misalnya yang terjadi pada kasus Meliana yang memprotes suara adzan di Medan.
Poin berikutnya yang menjadi masalah adalah poin ke-6 yang berbunyi: “Siap menjaga TAP MPRS No. 25/1996 untuk menjaga NKRI dari ancaman komunisme…”.
Lucu yg poin 16…pakta integritas presiden kok ada yg mslh sepele erkait HRIS, akal mana yg bs terima itu? Namanya pengerdilan capres mas bro…..
— sri widodo (@pujakesuma0473) September 16, 2018
Tentu poin ini tidak relevan dengan kondisi di lapangan dan cenderung ilusif. Poin ini bisa saja dijadikan dalih untuk GNPF dan kelompok fundamental lainnya untuk menyerang keompok-kelompok progresif lain yang dicap komunis.
Kemudian poin utama yang menjadi pusat perhatian adalah terkait dengan proses rehabilitasi, dan menjamin kepulangan serta memulihkan hak-hak Rizieq Shihab. Poin ini nampaknya menjadi “gong” utama dari GNPF sebagai kelompok pendukung Prabowo.
Rizieq memang tengah terjerat beberapa kasus, mulai dari chat yang mengandung konten pornografi – meski belakangan Polri sudah menghentikan penyidikan kasus itu karena dinilai tidak cukup bukti – serta kasus lain seperti penghinaan Pancasila dan sudah setahun lebih mengungsi ke Arab Saudi.
Menilik beberapa poin tersebut, tentu Prabowo bisa tersandera jika mengimplementasikan kontrak politik itu. Apalagi Prabowo bisa terjebak dalam politik patrimonialisme. Harold Crouch, ilmuwan politik dari Australian National University menyebut bahwa patronialisme mengacu pada hubungan patron-klien yang terstruktur secara vertikal.
Dalam politik patrimonialisme, sang klien dengan sadar mengimajinasikan posisinya sebagai inferior, tersubordinasi oleh kedigdayaan sang patron yang karismatik. Akibatnya, pola relasi patron-klien berjalan tidak seimbang. Bandul pendulum lebih banyak bergerak ke arah sang patron, ketimbang si klien. Pola relasi keduanya bersifat menekan ke arah klien, bukan sebaliknya.
Pada awalnya mungkin saja aspirasi politik patron dengan klien bukan dimaksudkan sebagai intervensi. Bisa saja hal tersebut hanya sebagai second opinion yang tidak memiliki dampak koersif. Namun, akibat pola relasi yang tidak berimbang, klien bisa dengan mudah terjebak dan dengan mudah mengatakan sesuai apa yang diinginkan oleh patron.
Pola relasi patron-klien ini bekerja di atas sejumlah basis legitimasi, mulai dari keagamaan, nilai tradisi, ataupun basis material. Struktur sosial-politik Indonesia juga membuka ruang yang sangat besar terhadap politik patrimonialisme.
Dalam konteks Prabowo, tentu ia akan merasa berhutang budi dengan GNPF dan kelompok Islam lainnya yang sudah mendukung dan bekerja keras untuk memenangkan dirinya. Kesungguhan ini setidaknya bisa dilihat dari pernyataan Prabowo setelah menandatangani pakta integritas. Ia menyatakan akan berbuat yang terbaik untuk Ijtima Ulama tersebut dan menyebut semuanya untuk kepentingan bangsa dan negara.
Pada konteks ini, Prabowo bisa dianggap menyandera dirinya secara politik sebagai calon presiden. Apalagi ada pihak yang menyebut bahwa Prabowo bisa saja dilengserkan di tengah jalan apabila tidak menjalankan pakta integritas yang sudah ditandatangani.
Ada kekhawatiran bahwa jika Prabowo mengimplementasikan pakta integritas itu, maka kualitas demokrasi Indonesia akan turun, dan kelompok Islam politik akan mendapat peran yang cukup signifikan. Hal ini juga akan banyak berdampak pada kelompok minoritas dan berpotensi melahirkan konflik sosial.
Apalagi publik sudah tahu bahwa kelompok Islam yang merangkul Prabowo ini adalah kelompok yang cenderung intoleran dalam garis aktivitasnya. Oleh karena itu, menarik untuk ditunggu apakah Prabowo akan menjalankan janjinya bila terpilih sebagai presiden pada Pilpres mendatang. (A37)
