Support Us

Available for Everyone, funded by readers

Contribute
E-Book
Home > In-Depth > Prabowo, Strategi AS Lawan Tiongkok?

Prabowo, Strategi AS Lawan Tiongkok?


F63 - Saturday, October 17, 2020 11:00
Menhan Prabowo Subianto (Foto: Okezone)

0 min read

Setelah 20 tahun tak diizinkan masuk Amerika Serikat (AS), Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto akhirnya mendapatkan visa dari Washington DC. Tak tanggung-tanggung, Ia bahkan mendapatkan undangan langsung dari Menhan AS, Mark Esper untuk melawat ke Pentagon. Lantas apa motif AS dari manuver ini?


PinterPolitik.com

Tahun 2000 silam, mantan Danjen Kopassus yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto hendak menghadiri wisuda putranya, Ragowo Hediprasetyo di sebuah Universitas di Boston, Amerika Serikat (AS). Namun sayangnya Prabowo gagal terbang saat itu lantaran dirinya masuk dalam daftar cekal pemerintah negeri Paman Sam tersebut.

Tak jelas apa alasan Departemen Luar Negeri AS menolak visa yang diajukannya saat itu. Namun dalam wawancaranya dengan Reuters pada 2012 silam, Prabowo mengaku pelarangan itu terkait dengan tuduhan keterlibatan dirinya dalam penculikan aktivis mahasiswa saat kerusuhan Mei 1998.

Meski sudah berulang kali membantah, namun tak dapat dipungkiri stigma sebagai pelanggar HAM masa lalu memang kadung lekat pada sosok Prabowo. Tak jarang, tudingan tersebut digunakan oleh lawan-lawan politiknya untuk mendiskreditkan dirinya, termasuk dalam gelaran Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun lalu.

Namun kabar gembira sepertinya menghampiri Prabowo saat ini. Pasalnya, setelah sekitar 20 tahun dilarang masuk AS, Washington akhirnya mengabulkan permohonan visa Prabowo. Tak tanggung-tanggung, Ia bahkan langsung diundang untuk melawat ke Pentagon oleh Menteri Pertahanan AS, Mark T Esper. 

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menyebut pencabutan cekal dilakukan karena AS tengah berusaha 'mendekati' Prabowo. Dasco mengklaim rival Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam dua gelaran pemilu terakhir itu sudah menerima beberapa undangan dari AS.

Kendati demikian, tak semua pihak tampaknya senang dengan kabar ini. Amnesty Internasional Indonesia dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti KontraS, Imparsial, ICW, LBH Jakarta hingga LBH Pers menandatangani surat protes kepada Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo atas keputusan tersebut.

Mereka menilai pemberian visa tersebut berpotensi menjadi bencana HAM jika dimaksudkan untuk memberikan kekebalan atas kejahatan dan kekejaman yang dituduhkan kepada Prabowo. Untuk itu mereka menuntut AS mencabut keputusan tersebut.

Tak hanya dari dalam negeri, kritik terhadap undangan AS kepada Menhan Prabowo nyatanya juga banyak disorot media-media asing.

The New York Times bahkan memberitakan rencana kunjungan ini dengan kata-kata yang cukup pedas, seperti menyebut Prabowo sebagai paria dalam urusan internasional hingga menudingnya tengah berusaha mencari kehormatan. Meski begitu, mereka memang mengakui bahwa pertemuan ini tetap penting bagi AS mengingat Washington kini tengah bersitegang dengan Beijing, terutama di kawasan Laut Cina Selatan (LCS). Lantas, apa kira-kira yang bisa dimaknai dari manuver terbaru AS ini?

Offensive Realism

Konflik yang terjadi antara AS dan Tiongkok bisa dianggap sebagai konsekuensi dari sistem politik internasional. Hal ini terjadi karena dalam tatanan dunia, relasi antara kekuatan-kekuatan besar akan cenderung bersifat anarki sehingga berpotensi melahirkan konflik. Dalam konteks hubungan internasional, ide ini dikenal dengan istilah Realisme.

John Mearsheimer kemudian mencoba menjawab mengapa kecenderungan konfliktual itu bisa terjadi melalui konsep yang Ia sebut dengan istilah Offensive Realism.

Offensive Realism memiliki beberapa asumsi dasar. Salah satunya menyebut bahwa negara adalah entitas rasional. Artinya negara selalu berpikir strategis dalam mempertimbangkan keadaan eksternal dan memilih keputusan untuk memaksimalkan kebutuhan dasarnya yaitu survival. Dan cara terbaik untuk mencapai keadaan tersebut adalah dengan menjadi negara hegemon.

Setelah runtuhnya Uni Soviet pasca Perang Dingin, AS sejatinya telah mencapai status hegemon. Namun status itu kini terancam seiring bangkitnya kekuatan baru dunia, yakni Tiongkok.

Meski begitu, Mearsheimer memprediksi bahwa kebangkitan Tiongkok tak akan berjalan mulus. Dalam tulisannya yang berjudul Can China Rise Peacefully? Ia melihat kebangkitan Beijing akan direspons Washington dengan strategi containment, yakni merangkul negara-negara di kawasan Asia dan mengubahnya menjadi  negara big power.

Hal ini dilakukan agar para big power itu dapat bersama-sama mencegah Tiongkok tampil sebagai satu-satunya regional hegemon di kawasan tersebut.

Berangkat dari pemikiran tersebut, maka boleh jadi pendekatan terhadap Menhan Prabowo merupakan salah satu strategi AS untuk menjadikan Indonesia sebagai big power. Sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di ASEAN serta letak geografis yang dekat dengan LCS, Indonesia memang berada di posisi yang cukup strategis dalam konteks perselisihan AS-Tiongkok di perairan tersebut.

Lantas strategi apa yang akan digunakan AS untuk membujuk Indonesia yang selama ini enggan turut campur dalam konfliknya dengan Tiongkok?

Eksepsionalisme AS

Meski undangan berkunjung ke Pentagon mendapat kecamandari berbagai pihak, termasuk Senator-senator AS, namun nyatanya Gedung Putih menganggap pertemuan ini sangat penting bagi hubungan bilateral kedua negara.

Keputusan Gedung Putih yang tak lagi mengindahkan isu mengenai HAM bisa saja disebabkan karena nilai-nilai eksepsionalisme. Ian Tyrrell dalam tulisannya yang berjudul What, Exactly, is American Exceptionalism? mendefinisikan eksepsionalisme sebagai keyakinan bahwa AS mengikuti jalur sejarah yang berbeda dari hukum atau norma yang mengatur negara lain. Nilai-nilai ini intinya meyakini bahwa AS bukan hanya negara yang lebih besar dan kuat, tetapi juga luar biasa, sehingga dapat melakukan apapun yang belum tentu bisa dilakukan negara lain.

Sebagai pihak yang meyakini kekuatannya sendiri, AS lantas memanfaatkan kemajuan militernya untuk menjalin diplomasi dengan negara lain. Hal ini dilakukan melalui perdagangan senjata.

Andrew J Pierre dalam tulisannya yang berjudul Arms Sales: A New Diplomacy, mengatakan bahwa perdagangan senjata telah menjadi instrumen yang sangat prominen dalam konteks diplomasi. Hal ini terjadi lantaran instrumen-instrumen konvensional seperti aliansi formal, penempatan pasukan di luar negeri, dan ancaman-ancaman intervensi langsung sudah tak terlalu efektif.

Juru Bicara Prabowo, Dahnil Azhar Simanjuntak mengakui bahwa kunjungan Menhan ke AS memang berkaitan dengan peluang kerja sama di bidang pertahanan. Hal itu diafirmasi oleh peneliti dari RSIS, Alexander Arifianto yang menyebut bahwa pertemuan ini adalah negosiasi last-minute AS terkait penjualan senjata untuk keperluan TNI sebelum pergantian rezim jika Joe Biden unggul dalam Pemilu yang akan digelar November mendatang.

Hal tersebut cukup masuk akal lantaran banyak pihak berspekulasi Jika Biden menang, maka AS akan cenderung menarik diri dari perselisihannya dengan Tiongkok mengingat mantan wapres tersebut memang digosipkan dekat dengan Beijing. Lantas pertanyaannya, akankah strategi diplomasi senjata ini berhasil merayu Indonesia?

Indonesia Tetap Netral?

Meski kapal-kapal Tiongkok  kerap melanggar tapal batas teritorial di Laut Natuna Utara, namun Indonesia hingga kini nyatanya tak mengambilposisi tegas untuk memihak Washington maupun Beijing dalam perselisihan ini. Jakarta bersikeras untuk tetap netral dalam konflik ini.

Yohanes Sulaiman dalam tulisannya di The Conversation menyebut keengganan Indonesia untuk terlibat dalam konflik-konflik di luar negeri dilatar belakangi oleh kultur militer.

Menurutnya, militer Indonesia cenderung lebih mempercayai bahwa ancaman terhadap negara datang secara internal melalui kelompok-kelompok yang secara diam-diam mendukung dan membantu musuh negara, bukan melalui invasi militer langsung dari luar. Pemahaman ini mengakar kuat karena dipicu oleh pengalaman sejarah seperti pemberontakan PRRI/Permesta, G30S/PKI, hingga aksi-aksi terorisme yang diyakini ada keterlibatan asing di dalamnya.

Gelagat Indonesia untuk tetap mempertahankan netralitasnya sebenarnya bisa dibaca dari gestur pemerintah. Pasalnya, belum lama sebelum lawatan Prabowo ke AS, Presiden Jokowi sudah lebih dulu mengutus Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan untuk bertemu dengan Menlu Tiongkok, Wang Yi.

Meski membahas dua persoalan yang berbeda, namun pertemuan-pertemuan itu bisa saja diterjemahkan sebagai penegasan posisi Indonesia untuk tetap menjalin kerja sama dengan dua negara yang tengah berkonflik. Asumsi gestur tersebut semakin mendapatkan afirmasinya karena saat ini situasi di LCS tengah memanas.

Singkatnya, sekalipun AS menjadikan Prabowo sebagai strategi untuk merayu Indonesia agar mendukungnya dalam ketegangan di LCS, namun agaknya strategi itu tidak akan berhasil. Posisi Indonesia sepertinya tidak akan terlalu banyak berubah dalam waktu dekat terkait konflik di wilayah tersebut.

Pada akhirnya, meski segala asumsi-asumsi yang telah diulas tersebut memang disandarkan pada teori-teori logis, namun yang mengetahui tujuan AS yang sebenarnya mengundang Menhan Prabowo ke Pentagon adalah pihak-pihak terkait sendiri. Namun terlepas dari apapun maksudnya, mari berharap lawatan Menhan Prabowo ke AS dapat menghasilkan suatu kesepakatan yang memang menguntungkan masyarakat Indonesia. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (F63)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Berita Terkait