Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto menandatangani kerja sama pengembangan tenaga nuklir bersama ThorCon International – sebuah perusahaan asal Amerika Serikat (AS). Mungkinkah Indonesia menuju negara nuklir?
“There is, in fact, an axiom of proliferation. It states that as long as any state holds nuclear weapons, others will seek to acquire them” – Richard Butler, mantan Duta Besar Australia untuk PBB
Sebagian besar penggemar Marvel pasti sudah tidak asing lagi dan pernah menonton sebuah film yang berjudul X-Men: First Class (2011). Film yang digarap oleh sutradara Matthew Vaughn tersebut menceritakan bagaimana sebuah organisasi yang berisikan para manusia mutan legendaris tersebut terbentuk.
Film tersebut mengambil latar belakang Perang Dingin yang diisi dengan persaingan dahsyat antara Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet. Musuh besar utama dalam film tersebut adalah Sebastian Shaw yang merupakan ilmuwan Jerman Nazi pada Perang Dunia II.
Shaw pun disinyalir memiliki niat jahat tertentu. Di tengah persaingan antara dua negara besar tersebut, Shaw yang memiliki kekuatan telepati ingin membuat AS dan Uni Soviet memulai perang nuklir.
Permainan jahat Shaw ini akhirnya berujung pada salah satu peristiwa penting dalam sejarah Perang Dingin, yakni KrisisMisil Kuba. Untungnya, Profesor X dan Magneto berhasil mengintervensi situasi yang terjadi dan mencegah perang nuklir meski kelompok mutan berakhir menjadi “musuh” umat manusia.
Terlepas dari fiktifnya cerita akan para manusia super X-Men tersebut, kekhawatiran akan senjata nuklir ternyata mengambil peran sentral dalam politik antarnegara. Bagaimana tidak? Senjata nuklir merupakan senjata pemusnah massal.
Wih, dari bikin reaktor nuklir, mungkin nggak sih jadi ke arah senjata nuklir? Mimin kasih emoticon ini 🧐 buat Pak @prabowo . #politik #pinterpolitik #infografis https://t.co/SXoTzwKHH6 pic.twitter.com/nkJqtTgqJt
— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) July 27, 2020
Meski begitu, tenaga nuklir sebenarnya juga dapat digunakan untuk tujuan damai. Biasanya, tenaga nuklir digunakan untuk membangun reaktor sebagai pembangkit listrik yang berguna bagi masyarakat.
Mungkin, pentingnya kekuatan nuklir ini yang kini dilihat oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Pasalnya, beberapa waktu lalu Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemenhan baru saja menandatangani kerja sama dengan ThorCon International – sebuah perusahaan asal AS – guna mengembangkan nuklir di Indonesia.
Pengembangan ini bahkan disebut-sebut akan menjadi titik awal bagi pemenuhan mimpi Indonesia sedari dulu untuk menguasai teknologi nuklir. Bagaimana tidak? Presiden Soekarno disebut-sebut memang memiliki ambisi agar Indonesia menguasai teknologi tersebut.
Meski begitu, kabarnya kerja sama ini hanya ditujukan untuk keperluan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dan sejalan dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Namun, kerja sama ini bukan tidak mungkin tetap menyisakan beberapa pertanyaan.
Mungkinkah kerja sama ini menjadi titik awal bagi Indonesia untuk memiliki teknologi nuklir – bahkan untuk senjata nuklir? Apa arti kerja sama ini bagi geopolitik antara Indonesia dan negara-negara lain?
Menuju Negara Nuklir?
Penguasaan teknologi nuklir ini bisa jadi merupakan upaya Indonesia meningkatkan status dan citranya di panggung politik internasional. Bagaimana pun juga, di dunia ini, hanya ada sedikit negara yang menguasai teknologi tersebut.
Pasalnya, pada mulanya, hanya lima negara besar yang memiliki senjata nuklir. Lima negara itu adalah negara-negara anggota permanen Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), yakni AS, Rusia, Prancis, Inggris, dan Tiongkok.
Terlepas dari fakta itu, dengan memiliki teknologi nuklir, Indonesia bisa jadi akan merasa memiliki nilai tawar yang lebih tinggi untuk bisa disandingkan dengan negara-negara besar tersebut. Asumsi inilah yang juga dijelaskan oleh José Goldemberg dalam tulisannya yang berjudul Nuclear Energy in Developing Countries.
Goldemberg setidaknya mencontohkan dua negara dari lima negara yang telah disebutkan tadi. Menurutnya, alasan Inggris dan Prancis untuk mengembangkan teknologi dan senjata nuklir adalah agar dapat duduk pada meja yang setingkat dengan AS dan Rusia.
Motivasi ini bisa jadi didasarkan pada status dan citra di panggung politik internasional yang akan didapatkan oleh sebuah negara yang menguasai teknologi nuklir. Bahkan, Goldemberg menyebutkan bahwa teknologi nuklir merupakan paspor bagi negara-negara berkembang menuju negara dunia pertama.
Teknologi nuklir merupakan paspor bagi negara-negara berkembang menuju negara dunia pertama. Click To TweetNamun, tentunya, pertanyaan kembali pada bagaimana Indonesia dapat mengembangkan teknologi nuklir yang diinginkan. Bukan tidak mungkin, keinginan Indonesia ini akan mendapatkan banyak hambatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Pada tingkat domestik, banyak lembaga non-pemerintahan menilai bahwa teknologi nuklir sebagai energi alternatif bukanlah pilihan yang tepat – mengingat Indonesia merupakan negara yang rawan mengalami bencana alam.
Bisa jadi, adanya kebijakan pengembangan teknologi nuklir ini didorong oleh kepentingan tertentu. Pasalnya, Kepala Perwakilan ThorCon Indonesia Bob Effendi sendiri merupakan anggota Pokja ESDM KEIN dan anggota Kamar Dagang Indonesia.
Di sisi lain, pada tingkat internasional, kepemilikan teknologi nuklir kerap berujung pada penolakan dari negara-negara lain – sebut saja Iran yang hingga kini masih dibayangi penolakan dari AS. Selain itu, Indonesia sendiri juga telah menandatangani Perjanjian Nonproliferasi Nuklir.
Kekhawatiran AS terhadap kepemilikan teknologi nuklir oleh negara-negara lain bisa jadi beralasan. Pasalnya, Goldemberg menyebutkan bahwa teknologi dan bahan yang digunakan dalam pengembangan nuklir sebagai PLTN tidak memiliki pembeda yang jauh dengan pengembangan senjata nuklir.
Bila apa yang dijelaskan Goldemberg benar, mungkinkah pengembangan teknologi nuklir Indonesia ini dapat berujung pada kepemilikan senjata nuklir? Lalu, bagaimanakah politik luar negeri dan situasi geopolitik dapat berperan dalam kemungkinan itu?
Mungkinkah Didukung AS?
Kemungkinan bahwa Indonesia dapat memiliki senjata nuklir bisa jadi bukan hal yang seutuhnya mustahil. Pasalnya, politik internasional bukan tidak mungkin turut memengaruhi kepemilikan senjata nuklir oleh suatu negara.
Kepemilikan teknologi nuklir oleh beberapa negara seperti India dan Israel, misalnya, turut dipengaruhi oleh bagaimana AS merespons mereka. Beberapa negara tersebut justru mendapatkan suplai kebutuhan teknologi nuklir dari negara-negara Barat, termasuk AS.
Kepemilikan senjata nuklir oleh India, misalnya, bermula dari kerja sama yang dilakukan bersama Kanada dan AS. Meski berawal dari pengembangan nuklir dengan tujuan damai, kerja sama itu menjadi modal India untuk mengembangkan senjata pemusnah massal pada tahun 1974.
Hal ini juga terlihat dari bagaimana AS menerapkan kebijakan pelarangan nuklir pada India dan Pakistan. Meski awalnya diberikan sanksi, kedua negara yang berlomba dalam pengembangan senjata nuklir tersebut berakhir menjadi negara kawan ketika beberapa kepentingan AS dianggap sejalan.
Begitu juga dengan Israel. AS disinyalir memberikan persetujuan tersembunyi bagi negara tersebut untuk memiliki senjata nuklir pada tahun 1969. Dalam banyak kesempatan, AS beralasan bahwa pengurangan senjata nuklir oleh Israel hanya dapat dilakukan apabila situasi damai tercapai di Timur Tengah.
Namun, sikap AS ini dinilai malah menjalankan prinsip double-standard. Pasalnya, ketika negara Paman Sam tersebut mencegah Iran memiliki teknologi nuklir, Israel justru dibiarkan mengembangkan persenjataan nuklir milik mereka.
Bila kepemilikan senjata nuklir oleh India, Pakistan, dan Israel bergantung banyak pada pengaruh dan kepentingan negara-negara besar seperti AS, akankah Indonesia juga mendapatkan pengecualian dalam pengembangan teknologi nuklir?
Bila berkaca pada sikap AS pada tiga negara tersebut, Indonesia mungkin saja mendapatkan “lampu hijau” serupa di masa mendatang. Pasalnya, negara Paman Sam tersebut bisa juga memerlukan peran Indonesia dalam menjalankan kepentingan geopolitiknya, yakni untuk menghalau kekuatan Tiongkok.
John J. Mearsheimer dalam tulisannya yang berjudul The Case for Offshore Balancing menjelaskan bahwa AS akan menggandeng negara-negara Asia lainnya – seperti Indonesia – untuk menghalau kekuatan Tiongkok. Goldemberg juga menyebutkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki potensi untuk mengembangkan teknologi nuklir.
Bila gambaran kemungkinan ini benar, bisa jadi Indonesia juga diuntungkan oleh AS dalam pengembangan teknologi nuklir ini. Pasalnya, mengacu pada konsep realisme ofensif dari Mearsheimer, Indonesia juga perlu mengembangkan kekuatannya agar dapat merasa aman di tengah anarki politik antarnegara.
Namun, tentu saja, gambaran kemungkinan ini belum tentu benar. AS sendiri bukan tidak mungkin merasa ragu apabila “mengizinkan” Indonesia untuk memiliki persenjataan nuklir karena bisa saja dapat menganggu keseimbangan kekuatan di dunia.
Yang jelas, kepemilikan senjata nuklir bukan tidak mungkin menimbulkan banyak reaksi. Seperti apa yang dibilang Richard Butler di awal tulisan, kepemilikan senjata nuklir akan berujung pada upaya pengembangan nuklir oleh negara lain – entah negara mana pun itu. (A43)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
