Dengarkan artikel ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Di bawah komando Presiden Prabowo Subianto, hanggar TNI AU semakin kuat dengan kehadiran pesawat tempur Rafale yang direncanakan tiba mulai tahun 2026 mendatang. Pun dengan rencana mengakuisisi alutsista serupa dari Tiongkok, J-10. Namun, mengapa buatan Prancis dan Tiongkok, dibandingkan asal Amerika Serikat atau Rusia?
Akuisisi alat utama sistem persenjataan (alutsista) bukanlah tindakan semata berbasis pertimbangan teknis-operasional, melainkan sering kali dibingkai dalam konteks hubungan internasional, politik simbolik, dan strategi pertahanan yang sarat kepentingan jangka panjang.
Dalam paradigma realis, negara-negara bertindak dalam kerangka kalkulasi kekuasaan dan aliansi strategis, dan pembelian senjata menjadi instrumen proyeksi kepentingan geopolitik.
Indonesia, sebagai negara yang tengah membangun kembali kapasitas pertahanannya di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, telah menandatangani kontrak pembelian 42 jet tempur Rafale dari Prancis.
Rafale adalah pesawat tempur multirole generasi 4.5 yang canggih, dan secara teknis, menawarkan kemampuan superior dalam air superiority, reconnaissance, hingga strike mission. Namun, nilai strategis sesungguhnya dari pembelian ini tak hanya berada pada kapabilitas teknisnya.
Kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke Indonesia, termasuk ke Akademi Militer di Magelang, menjadi penanda penting bagi pendalaman hubungan bilateral Indonesia-Prancis.
Ini kiranya adalah simbol dari strategic alignment baru Indonesia di tengah dunia multipolar, di mana kekuatan-kekuatan seperti Tiongkok, AS, dan kekuatan Eropa tengah berkompetisi merebut “loyalitas strategis” negara-negara Asia Tenggara.
Menariknya, Indonesia tidak hanya membuka kerja sama dengan Prancis. Indonesia juga dikabarkan menjajaki pembelian pesawat tempur J-10 buatan Tiongkok.
Rencana ini seketika menimbulkan tanda tanya besar, mengingat J-10 merupakan pesawat yang secara historis diasosiasikan dengan konflik kawasan, terutama dalam konstelasi militer Pakistan melawan India yang mengandalkan Rafale sebagai garda udara utama mereka.
Lalu, apakah pilihan Indonesia terhadap Rafale dan, kemungkinan J-10, benar-benar berakar dari logika kebutuhan teknis operasional dan commonality logistik, atau ada determinan politik yang lebih dominan?
Rasionalitas Politik, Dominan?
Dalam interpretasi military procurement decision-making, terdapat dua sumbu besar dalam pengambilan keputusan pengadaan alutsista, yakni operational rationality dan political rationality.
Operational rationality berbicara tentang interoperabilitas, efisiensi biaya, rantai logistik, dan kemudahan pelatihan, faktor yang akan mendorong negara untuk mempertimbangkan commonality dengan platform yang telah dimiliki, seperti F-16 yang mendominasi inventaris TNI AU.
Namun, terdapat political rationality di mana mengacu pada nilai tambah politik yang bisa diraih dari sebuah kontrak alutsista, termasuk potensi offset, pengaruh diplomatik, hingga penguatan posisi tawar dalam geopolitik regional.
Sayangnya, dalam banyak kasus negara berkembang, terutama di Asia dan Afrika, political rationality sering kali mengalahkan operational logic.
Dalam konteks Indonesia, alih-alih memperbarui armada F-16 dengan varian terbaru F-16V atau mempercepat akuisisi F-15EX yang lebih kompatibel secara sistemik dan logistik, Indonesia justru memilih dua pesawat tempur dari dua kutub teknologi yang berseberangan, Rafale dari Barat dan J-10C dari Timur.
Kendati tedapat istilah business is business, jika dilihat dari sisi logistics commonality, keputusan ini menciptakan fragmentasi sistem senjata dan kebutuhan dukungan logistik yang lebih kompleks, mahal, dan rentan terhadap disrupsi suplai.
Setiap pesawat tempur membawa serta infrastruktur teknisnya masing-masing, mulai sistem senjata, radar, pelatihan pilot, hingga sistem perawatan yang berbeda dan tidak saling terintegrasi.
Namun, dari sisi political signaling, pembelian Rafale kiranya justru menguatkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis Eropa di Asia Tenggara, sementara keterbukaan terhadap J-10C menunjukkan sikap hedging Indonesia terhadap kekuatan Tiongkok.
Dalam teori hedging strategy dalam hubungan internasional, negara seperti Indonesia berupaya menjaga hubungan baik dengan semua kekuatan besar untuk menghindari keterikatan eksklusif dan mempertahankan otonomi strategis.
Dengan demikian, sebuah ironi strategis kiranya terlihat di titik ini, di mana demi menjaga posisi netral dan otonomi politik luar negeri, Indonesia justru menciptakan ketergantungan teknis yang rumit. Tetapi, tentu dengan kalkulasi yang dilakukan secermat mungkin oleh pemerintah.
Jangan Ulangi Siklus Lama
Sejarah menunjukkan bahwa Indonesia pernah mengalami kerugian besar akibat fragmentasi sistem persenjataan. Pada era Orde Baru, Indonesia memiliki sistem senjata dari berbagai negara, mulai dari Uni Soviet hingga AS dan Inggris.
Akibatnya, ketika sanksi militer dijatuhkan akibat isu Timor Timur, banyak armada TNI “lumpuh” karena tidak ada spare parts atau sistem perawatan yang kompatibel.
Kini, di tengah upaya modernisasi alutsista, terdapat kekhawatiran yang diharapkan tidak terjadi, yakni pengadaan berdasarkan dinamika geopolitik dan pencitraan strategis ketimbang kebutuhan militer yang konkret dan efisien.
Padahal, Indonesia saat ini menghadapi tantangan nyata dalam pengamanan wilayah udara, mulai dari meningkatnya airspace violation oleh pesawat asing, penguatan militer Tiongkok di Laut Natuna Utara, hingga risiko konflik perbatasan yang meningkat.
Persoalan itu belum termasuk sistem pertahanan mendasar seperti radar udara atau bawah laut yang mumpuni.
Di tengah tantangan itu, interoperabilitas, kesiapan tempur, dan kesederhanaan logistik seharusnya menjadi prioritas utama.
Dalam perspektif defense institutionalism, negara-negara berkembang sering kali belum mampu menyeimbangkan civilian oversight dalam kebijakan militer, sehingga keputusan besar seperti pengadaan alutsista lebih banyak dibentuk oleh elite eksekutif dan jalur informal. Ketika akuntabilitas minim, maka logika strategis sering dikaburkan oleh pertimbangan simbolik.
Kendati demikian, pertanyaan kritis dan konstruktif kiranya perlu diajukan, yakni apakah Indonesia memiliki rencana jangka panjang yang terstruktur dalam integrasi platform tempur, ataukah hanya mengejar narasi kebesaran pertahanan di atas ketidakefisienan sistemik?
Dalam upaya memperkuat pertahanan nasional, Indonesia tidak bisa hanya terpukau oleh aura simbolik dari pesawat-pesawat tempur canggih yang dibeli dari luar negeri.
Pembelian alutsista harus dikawal dengan kerangka strategis yang rasional, terintegrasi, dan memperhatikan life-cycle cost serta kesiapan operasional jangka panjang.
Ke depan, Indonesia kiranya membutuhkan grand strategy pertahanan berkala dan berkelanjutan yang tidak hanya menimbang geopolitik global, tetapi juga realitas domestik, meliputi logistik, sumber daya manusia, dan dukungan infrastruktur.
Jika tidak, maka langit Indonesia akan dipenuhi pesawat-pesawat mahal yang kesulitan terbang karena tak ada suku cadang atau pilot yang terlatih untuk mengoperasikannya.
Tentu, pemerintah saat ini memiliki pertimbangan tersendiri atas kebijakan pertahanan yang telah diambil dan harus didukung bersama. Hal itu mengingat, rasionalitas politik pun dalam banyak hal turut andil bagi kekuatan pertahanan bangsa. (J61)
