HomeNalar PolitikPKB Ngotot Pimpin DPR

PKB Ngotot Pimpin DPR

Walau sudah ada kesepakatan kalau kursi pimpinan DPR hanya diperuntukkan bagi PDIP, namun PKB tetap ngotot ingin mendapatkan kursi pimpinan juga. Mengapa?


PinterPolitik.com

“Untuk berkuasa hanya diperlukan tindakan, sedang untuk menjadi baik diperlukan kebiasaan — proses yang tak putus-putusnya.” ~ Goenawan Mohamad.

[dropcap size=big]P[/dropcap]erebutan kursi pimpinan sepertinya tengah marak di dalam gedung legislatif. Setelah peristiwa rebutan jabatan yang sangat memalukan di Dewan Pimpinan Daerah (DPD), sepertinya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga mencari celah untuk mendapatkan jatah di kursi kepemimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Kami masih ingin duduk di kursi itu. Jadi seharusnya penambahan kursi bukan cuma untuk PDIP saja. Kami juga mau dong,” kata seorang sumber di gedung parlemen, Selasa (4/4) malam. Padahal, sejumlah fraksi di DPR sebelumnya sudah ‘memutuskan’ kalau kursi pimpinan akan diperuntukkan bagi PDI Perjuangan. Jadi mengapa PKB tetap ngotot?

Sumber tersebut mengatakan, mereka bersikeras karena revisi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) saat ini masih bergulir. Sehingga masih bisa disisipkan mengenai penambahan tersebut. “Walau Badan Musyawarah DPR sudah membuat keputusan, tapi belum bulat. Masih ada sidang paripurna,” lanjutnya, jadi PKB akan tetap mengajukan usulan penambahan satu kursi dan akan berjuang untuk mendapatkan kursi tersebut sebagai representasi dari partainya di kursi pimpinan.

Untuk memuluskan rencana tersebut, PKB telah mengkomunikasikan niatnya dengan parpol lain. Ia bersyukur karena respon yang didapatkan cenderung positif, “Toh, sebetulnya tidak ada pengaruhnya, tujuh kursi (pimpinan) atau tidak. Tapi pengaruh politiknya ada, karena representasi politiknya jadi ada semuanya,” tambahnya.

Menurutnya, dari 49 RUU yang masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2017-2019, hanya empat saja yang dikebut DPR untuk diselesaikan. RUU yang paling diutamakan pun adalah RUU mengenai perubahan kedua atas UU No. 17/2014 tentang MD3. Sedangkan tiga RUU lainnya, yaitu kitab UU Hukum Pidana, RUU tentang Perubahan atas UU No. 15/2013 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta RUU tentang Larangan Minuman Berakohol. “DPR telah menerima Surpres (Surat Presiden) terkait RUU MD3 tersebut,” pungkas si sumber.

Baca juga :  Mustahil Megawati-Paloh Gunakan Hak Angket? 

Dari sikap partai yang katanya agamis ini, terlihat jelas bahwa anggota legislatif memang lebih memikirkan kepentingannya saja. Penambahan kursi kepemimpinan tentu juga akan sangat berkaitan dengan anggaran yang harus dikeluarkan negara. Hanya karena ingin “ikutan” berkuasa, mereka seolah menyepelekan jumlah kursi yang ada. Seakan-akan kursi itu hanya prestise semata tanpa tugas dan tanggung jawab yang ada didalamnya. Sungguh ironis. (Suara Pembaruan)

Artikel Sebelumnya
Artikel Selanjutna
spot_imgspot_img

#Trending Article

Anomali PSI: Gagal Karena Kuasa Jeffrie Geovanie?

Kegagalan PSI untuk lolos ke parlemen pusat dalam dua gelaran Pemilu berturut-turut memang menimbulkan pertanyaan besar.

Puan-Mega, Ada ‘Perang Sipil’ PDIP? 

Berbeda dari Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani belakangan tunjukkan gestur yang lebih lembut kepada pemerintah dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mengapa demikian?

Ketua DPR, Golkar Lebih Pantas? 

Persaingan dua partai politik (parpol) legendaris di antara Partai Golkar dan PDIP dalam memperebutkan kursi Ketua DPR RI mulai “memanas”. Meskipun secara aturan PDIP paling berhak, tapi beberapa pihak menilai Partai Golkar lebih pantas untuk posisi itu. Mengapa demikian?

The Tale of Two Sons

Jokowi dan SBY bisa dibilang jadi presiden-presiden yang berhasil melakukan regenerasi politik dan sukses mendorong anak-anak mereka untuk terlibat di dunia politik.

Lolos “Seleksi Alam”, PKS-PKB Seteru Abadi?

Berkaca pada hasil Pileg 2024, PKB dan PKS agaknya akan menjadi dua entitas politik yang akan terlibat dalam persaingan ceruk suara pemilih Islam ke depan. Terlebih di saat PAN seakan telah melepaskan diri dari karakter Islam dan PPP harus “terdegradasi” dari kancah legislatif nasional.

Jokowi Makin Tak Terbendung?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dirumorkan meminta jatah menteri dari pemerintahan Prabowo Subianto. Apakah Jokowi makin tak terbendung?

Elon Musk dan Dimulainya Era Feudalisme Teknologi 

Perusahaan teknologi raksasa seperti Apple dan Starlink semakin memiliki keterikatan dengan dinamika politik. Jika pola ini terjaga, akan seperti apa pengaruhnya terhadap dunia politik di masa depan? 

Prabowonomics: Jurus ‘Lompatan Katak’?

Program makan siang dan susu gratis ala Prabowo merupakan jenis school feeding program. Mungkinkah ini jadi kunci penting Prabowonomics?

More Stories

Informasi Bias, Pilpres Membosankan

Jelang kampanye, pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oposisi cenderung kurang bervarisi. Benarkah oposisi kekurangan bahan serangan? PinterPolitik.com Jelang dimulainya masa kampanye Pemilihan Presiden 2019 yang akan dimulai tanggal...

Galang Avengers, Jokowi Lawan Thanos

Di pertemuan World Economic Forum, Jokowi mengibaratkan krisis global layaknya serangan Thanos di film Avengers: Infinity Wars. Mampukah ASEAN menjadi Avengers? PinterPolitik.com Pidato Presiden Joko Widodo...

Jokowi Rebut Millenial Influencer

Besarnya jumlah pemilih millenial di Pilpres 2019, diantisipasi Jokowi tak hanya melalui citra pemimpin muda, tapi juga pendekatan ke tokoh-tokoh muda berpengaruh. PinterPolitik.com Lawatan Presiden Joko...