HomeNalarPKB Ngotot Pimpin DPR

PKB Ngotot Pimpin DPR

Walau sudah ada kesepakatan kalau kursi pimpinan DPR hanya diperuntukkan bagi PDIP, namun PKB tetap ngotot ingin mendapatkan kursi pimpinan juga. Mengapa?


PinterPolitik.com

“Untuk berkuasa hanya diperlukan tindakan, sedang untuk menjadi baik diperlukan kebiasaan — proses yang tak putus-putusnya.” ~ Goenawan Mohamad.

[dropcap size=big]P[/dropcap]erebutan kursi pimpinan sepertinya tengah marak di dalam gedung legislatif. Setelah peristiwa rebutan jabatan yang sangat memalukan di Dewan Pimpinan Daerah (DPD), sepertinya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga mencari celah untuk mendapatkan jatah di kursi kepemimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Kami masih ingin duduk di kursi itu. Jadi seharusnya penambahan kursi bukan cuma untuk PDIP saja. Kami juga mau dong,” kata seorang sumber di gedung parlemen, Selasa (4/4) malam. Padahal, sejumlah fraksi di DPR sebelumnya sudah ‘memutuskan’ kalau kursi pimpinan akan diperuntukkan bagi PDI Perjuangan. Jadi mengapa PKB tetap ngotot?

Sumber tersebut mengatakan, mereka bersikeras karena revisi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) saat ini masih bergulir. Sehingga masih bisa disisipkan mengenai penambahan tersebut. “Walau Badan Musyawarah DPR sudah membuat keputusan, tapi belum bulat. Masih ada sidang paripurna,” lanjutnya, jadi PKB akan tetap mengajukan usulan penambahan satu kursi dan akan berjuang untuk mendapatkan kursi tersebut sebagai representasi dari partainya di kursi pimpinan.

Untuk memuluskan rencana tersebut, PKB telah mengkomunikasikan niatnya dengan parpol lain. Ia bersyukur karena respon yang didapatkan cenderung positif, “Toh, sebetulnya tidak ada pengaruhnya, tujuh kursi (pimpinan) atau tidak. Tapi pengaruh politiknya ada, karena representasi politiknya jadi ada semuanya,” tambahnya.

Menurutnya, dari 49 RUU yang masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2017-2019, hanya empat saja yang dikebut DPR untuk diselesaikan. RUU yang paling diutamakan pun adalah RUU mengenai perubahan kedua atas UU No. 17/2014 tentang MD3. Sedangkan tiga RUU lainnya, yaitu kitab UU Hukum Pidana, RUU tentang Perubahan atas UU No. 15/2013 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta RUU tentang Larangan Minuman Berakohol. “DPR telah menerima Surpres (Surat Presiden) terkait RUU MD3 tersebut,” pungkas si sumber.

Baca juga :  Luhut "Sembunyikan" Utang Indonesia?

Dari sikap partai yang katanya agamis ini, terlihat jelas bahwa anggota legislatif memang lebih memikirkan kepentingannya saja. Penambahan kursi kepemimpinan tentu juga akan sangat berkaitan dengan anggaran yang harus dikeluarkan negara. Hanya karena ingin “ikutan” berkuasa, mereka seolah menyepelekan jumlah kursi yang ada. Seakan-akan kursi itu hanya prestise semata tanpa tugas dan tanggung jawab yang ada didalamnya. Sungguh ironis. (Suara Pembaruan)

#Trending Article

Capres 2024 Hanya Omong Kosong?

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut pembahasan capres bisa di sejam terakhir. Lantas, mungkinkah beredarnya nama capres sejak akhir 2019 hanya untuk konten...

Tinggalkan Megawati, Jokowi Dirikan Partai?

Musra Relawan Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan rekomendasi nama capres kepada Presiden Jokowi secara tertutup. Rekomendasi itu akan diumumkan pada pertengahan 2023. Sama dengan...

Menguak Dunia Gelap Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung bahwa kondisi pada tahun 2023 mendatang diibaratkan gelap. Ini bukan pertama kalinya RI-1 menyampaikan “aura negatif” ke hadapan publik....

Prabowo Pasti Gagal di 2024?

Nama Prabowo Subianto dirumorkan bakal jadi sosok yang didukung Presiden Jokowi di 2024. Mengapa hal itu sebenarnya mustahil?

Luhut “Sembunyikan” Utang Indonesia?

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah utang luar negeri terkecil. Benarkah hal tersebut? Dan yang lebih penting, kenapa Luhut berkata demikian?

GoTo Bisa Kendalikan Pemilu 2024?

Sebagai perusahaan yang memegang banyak informasi masyarakat, GoTo berpotensi menjadi sebuah alat politik yang kuat untuk Pemilihan Umum 2024 (Pemilu 2024). Apa saja yang perlu kita waspadai dari perusahaan decacorn ini?

Ma’ruf Amin Dukung Anies 2024?

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin tetap ingin netral di 2024. Namun, beberapa waktu lalu, sambut kunjungan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Prabowo adalah Lawan yang Disiapkan?

Meskipun sudah kalah tiga kali, Partai Gerindra tetap ingin mengusung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Kenapa Gerindra begitu ngotot mengusung Prabowo? Mungkinkah Prabowo adalah...

More Stories

Informasi Bias, Pilpres Membosankan

Jelang kampanye, pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oposisi cenderung kurang bervarisi. Benarkah oposisi kekurangan bahan serangan? PinterPolitik.com Jelang dimulainya masa kampanye Pemilihan Presiden 2019 yang akan dimulai tanggal...

Galang Avengers, Jokowi Lawan Thanos

Di pertemuan World Economic Forum, Jokowi mengibaratkan krisis global layaknya serangan Thanos di film Avengers: Infinity Wars. Mampukah ASEAN menjadi Avengers? PinterPolitik.com Pidato Presiden Joko Widodo...

Jokowi Rebut Millenial Influencer

Besarnya jumlah pemilih millenial di Pilpres 2019, diantisipasi Jokowi tak hanya melalui citra pemimpin muda, tapi juga pendekatan ke tokoh-tokoh muda berpengaruh. PinterPolitik.com Lawatan Presiden Joko...