HomeNalar PolitikPetinggi PLN Diduga Intervensi, Tender PLTGU JAWA 1 Dibatalkan Sepihak

Petinggi PLN Diduga Intervensi, Tender PLTGU JAWA 1 Dibatalkan Sepihak

Kecil Besar

“Dapat diduga panitianya sudah mendapat arahan negatif dari petinggi di PLN. Bisa jadi ada intervensi dari jajaran direksi PLN, dan diduga mungkin itu sepengetahuan dengan direktur utama PLN,” jelas Yusri


pinterpolitik.comSenin, 9 Januari 2017

JAKARTA – Konsorsium Pertamina berhasil mengalahkan dua konsorsium lainnya, yaitu PT Adaro Energi Tbk bersama Sembcorp dan konsorsium PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) bersama PT Rukun Raharja Tbk – Mitsubishi Corporation dalam lelang tender proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU) Jawa 1 yang diumumkan sejak bulan Oktober 2016

Setelah pengumuman pemenang tersebut, seharusnya PT PLN (Persero) segera meneken Letter of Intent (LoI) dengan pemenang tender PLTGU Jawa 1 pada awal Desember 2016.

“Setelah diumumkan pemenang lelang tender PLTGU Jawa 1 pada 12 Oktober 2016 , maka kepada semua peserta tender diberikan kesempatan menyanggah hasil tender selama (45 hari). Jika lewat masa itu maka PLN harus segera meneken LoI kepada pemenang tender,” ujar Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman di Jakarta, Senin (9/1).

Yusri menambahkan, 45 hari setelah LOI ditandatangani, PLN dan konsorsium Pertamina sebagai pemenang tender harusnya melanjutkan penandatanganan perjanjian jual beli tenaga listrik (power purchase agreement/ PPA) antara keduanya. Namun hingga kini belum ada satu surat pun yang dikirim oleh PLN kepada konsorsium Pertamina sebagai pemenang tender.

“Dapat diduga panitianya sudah mendapat arahan negatif dari petinggi di PLN. Bisa jadi ada intervensi dari jajaran direksi PLN, dan diduga mungkin itu sepengetahuan dengan direktur utama PLN,” jelas dia.

Jika memang semua dugaan adanya intervensi yang dilakukan petinggi PLN tersebut menjadi kenyataan, tidak salah kalau publik semakin yakin bahwa sektor energi di Indonesia benar-benar dikendalikan oleh mafia.

Baca juga :  Kerajaan Abadi Raja Ponsel Indonesia

“Ini jelas merugikan kontraktor konsorsium yang sudah menghabiskan dana survei dan persiapan untuk bisa berkompetisi. Bahkan tidak tertutup kemungkinan anggota konsorsium (pemenang tender) akan melakukan gugatan ke PLN,” tutup Yusri. (A15)

Artikel Sebelumnya
Artikel Selanjutna
spot_imgspot_img

#Trending Article

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

More Stories

Bukti Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”

PinterPolitik.com mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke 72 Tahun, mari kita usung kerja bersama untuk memajukan bangsa ini  

Sejarah Mega Korupsi BLBI

KPK kembali membuka kasus BLBI yang merugikan negara sebanyak 640 Triliun Rupiah setelah lama tidak terdengar kabarnya. Lalu, bagaimana sebetulnya awal mula kasus BLBI...

Mempertanyakan Komnas HAM?

Komnas HAM akan berusia 24 tahun pada bulan Juli 2017. Namun, kinerja lembaga ini masih sangat jauh dari harapan. Bahkan desakan untuk membubarkan lembaga...