“Jangan sampai ada alasan kemenangan konsorsium Pertamina dibatalkan karena adanya oknum yang memanipulasi informasi dan data.”
pinterpolitik.com – Senin, 23 Januari 2017.
JAKARTA – Polemik PLTGU Jawa 1 terus berlanjut. Beberapa pihak mengungkapkan bahwa Direktorat Jenderal (Ditjen) Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) harus ikut turun tangan mengatasi polemik rencana pembangunan megaproyek PLTGU Jawa 1 tersebut yang seolah tak kunjung usai. Hal itu diungkapkan Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara di Jakarta, Senin (23/1).
“Harus ada langkah tegas dari Dirjen Ketenagalistrikan, Jarman dengan memanggil direksi PLN dan Pertamina,” kata dia.
Marwan mengatakan, berlarutnya rencana pembangunan PLTGU Jawa 1 diduga karena PLN tidak melakukan transparansi kepada publik, misalnya terkait soal harga jual beli listrik PLN terhadap pemenang tender.
“Kita semua tahu bahwa konsorsium Pertamina telah siap dengan 60 persen purchase requirement dengan harga jual tetap 5,2 sen dolar AS,” jelas dia.
Bahkan, imbuh Marwan, dengan kondisi sekarang di mana konsorsium Pertamina mengelola dan menyerap isu teknis komersial dengan biaya USD 170 juta, maka apabila biaya itu diekivalensikan ke tarif, harga jual listrik yang ditawarkan konsorsium Pertamina bisa hanya menjadi 5,2 sen dolar AS.
Anehnya, lanjut dia, beredar kabar bahwa konsorsium Pertamina mengharuskan PLN mengambil 92 persen purchase requirement dengan harga jual 5,7 sen dolar AS.
“Kabar itu setahu saya tidak benar,” tegas dia.
Marwan menegaskan, setahu dirinya konsorsium Pertamina telah melakukan penawaran sesuai spesifikasi teknis dan finansial yang telah ditetapkan di dalam tender.
“Jangan sampai ada alasan kemenangan konsorsium Pertamina dibatalkan karena adanya oknum yang memanipulasi informasi dan data,” jelas dia.
Menurut Marwan, manipulasi informasi dan data bisa dilakukan oleh oknum untuk kepentingan pemburu rente yang berpihak pada perusahaan tertentu dengan mengorbankan proses yang sudah baik.
“Dirjen Ketenagalistrikan tidak boleh tinggal diam. Jangan sampai proyek ini dimenangkan oleh konsorsium yang lebih mahal dan dengan kualitas yang jelek dengan mengorbankan Pertamina,” katanya.
Karena namanya Dirjen, maka hal ini harus diawasi dengan seksama. Drijen harus memanggil kedua direksi untuk mengklarifikasi masalah yang ada. Jangan sampai dengan adanya tender ulang, yang menang malah lebih mahal dan kualitas kerjanya buruk. Jika demikian tentu negara dan masyarakat yang akan dirugikan.
Polemik PLTGU Jawa 1 yang berbiaya sangat mahal ini harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah, dalam hal ini Dirjen Ketenagalistrikan di Kementerian ESDM. Sebelumnya juga muncul isu bankability dalam proyek ini yang juga membuat proyek ini bisa terbengkelai jika tidak ditangani secara serius. Jika dibiarkan berlarut-larut, maka nasibnya akan terkatung-katung. Ditenggarai ada pihak-pihak yang ingin memperlambat proses pengerjaan megaproyek ini. (S13)
