HomeNalarPengawas Untuk Lembaga Pengawas

Pengawas Untuk Lembaga Pengawas

Menyikapi gonjang ganjing dana reses DPD RI yang sempat ditangguhkan Ketuanya, lembaga legislatif yang tugasnya mengawasi pelaksanaan UU ini, kabarnya akan membentuk lembaga khusus yang fungsinya mengawasi penggunaan dana reses.


PinterPolitik.com

[dropcap size=big]U[/dropcap]sai sengketa akibat penahanan dana reses 22 senator yang tidak mengakui rapat paripurna pimpinan ketua DPD terpilih Oesman Sapta Odang (OSO), dengan nilai mencapai Rp 4,4 miliar. Kabarnya, lembaga ini akan membuat lembaga khusus yang fungsinya untuk mengawasi penggunaan dana reses para anggota senator.

“Masih 22 orang anggota DPD yang belum mengambil dana reses, dan sampai batas akhir atau selesai reses tidak diambil maka dikembalikan masuk kas negara sebagai sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa),” kata Sekjen Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Sudarsono Hardjosoekarto, di Media Center Parlemen Senayan, Jumat (19/5).

Menurut seorang sumber di Parlemen, sejumlah anggota DPD sudah sepakat mengenai rencana tersebut dan akan melobi anggota lainnya. “Dana itu perlu diawasi, terutama dalam penggunaan dana reses. Ini dilakukan mengingat tidak ada transparansi dalam penggunaannya,” katanya, sambil menambahkan kalau tanggapan positif itu karena mereka malu pada konstituen apabila tidak transparan.

Menurutnya, DPD harus di kontrol melalui lembaga khusus. “Lewat lembaga itu, apa yang dilakukan DPD akan dicatat publik. Salah satunya soal dana reses yang harus diawasi,” terangnya. OSO sendiri sudah setuju dengan diadakannya lembaga tersebut. Namun harus dibentuk secara eksternal, karena di internal, DPD sebenarnya sudah memiliki Badan Kehormatan (BK).

Ia menegaskan, seluruh anggota DPD harus berjuang mementingkan kepentingan daerah masing-masing. Apalagi mereka dipilih langsung oleh masyarakat karena figur, tanpa melihat latar belakang partai politik atau perbedaan lain, layaknya memilih anggota DPR. Karenanya, anggota DPD tidak boleh hanya bermain di ‘kamar sepi’. Mereka harus mampu terjun ke ‘kamar ramai’.

Baca juga :  Sambo ke Bjorka, Potret Negara Latah?

“DPD itu ibarat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) besar yang dibiayai negara. Dana reses setiap anggota DPD Rp 150 juta sebetulnya bisa digunakan untuk menghidupi satu LSM. Dan itu baru satu kali reses,” katanya.

- Advertisement -

Persetujuan akan adanya lembaga khusus di parlemen yang mengawasi kinerja para senator perwakilan daerah, juga dinyatakan oleh mantan pimpinan DPD, Laode Ida. Menurutnya, senator DPD akan diawasi mengenai pertanggungjawaban terhadap produktivitas termasuk uang reses yang diterima. “Sehingga mereka harus terpacu berkreasi memperjuangkan apa yang ditangkapnya di daerah,” pungkasnya.

(Suara Pembaruan)

#Trending Article

NasDem Diserang, SBY-JK-Paloh Dijegal?

Viralnya hacker Bjorka membuat Menkominfo Johnny G Plate mendapat hantaman sentimen minor, hingga dituntut untuk dicopot dari jabatannya. Sebagai kader Partai NasDem, apakah viralnya...

Mafia Tembak Jatuh Drone Prabowo?

Drone militer lokal Elang Hitam yang sempat jadi proyeksi andalan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto baru saja dialihkan ke penggunaan sipil oleh Badan Riset...

Siasat Yahya-Yaqut Internasionalisasi NU

Nahdlatul Ulama (NU) disebut tengah persiapkan G20 Religion Forum (R20). Apakah ini siasat Gus Yahya untuk internasionalisasi NU?

Tidak Etis Bila IKN Dilanjutkan?

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) telah memicu berbagai protes di masyarakat. Di tengah penolakan besar-besaran terhadap kenaikan BBM dan krisis ekonomi, pemerintah tetap...

Lawan Prabowo, Anies-AHY Hanya “Boneka”?

Wacana duet Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Pilpres 2024 semakin menguat. Namun, pasangan kandidat tersebut tampaknya memiliki celah politik besar untuk...

Jokowi Diserang Operasi Intelijen Israel?

Berita tentang kunjungan “pejabat senior” Indonesia ke Israel untuk bincangkan normalisasi hubungan diplomatik kedua negara kembali muncul. Mungkinkah ini adalah bagian dari serangkaian operasi intelijen? 

SBY Turun Gunung, PDIP Panik?

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turun gunung dan menyebut Pilpres 2024 akan menelurkan calon yang telah dikehendaki oleh pihak tertentu. PDIP menjadi...

Rafale Akan Jadi Proyek Gagal?

Kementerian Pertahanan (Kemhan) baru saja mengumumkan pengaktifan kontrak pembelian jet Rafale dengan Prancis. Apakah ini memang akan jadi momen peningkatan kekuatan militer Indonesia, atau justru malah menjadi blunder?

More Stories

Informasi Bias, Pilpres Membosankan

Jelang kampanye, pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oposisi cenderung kurang bervarisi. Benarkah oposisi kekurangan bahan serangan? PinterPolitik.com Jelang dimulainya masa kampanye Pemilihan Presiden 2019 yang akan dimulai tanggal...

Galang Avengers, Jokowi Lawan Thanos

Di pertemuan World Economic Forum, Jokowi mengibaratkan krisis global layaknya serangan Thanos di film Avengers: Infinity Wars. Mampukah ASEAN menjadi Avengers? PinterPolitik.com Pidato Presiden Joko Widodo...

Jokowi Rebut Millenial Influencer

Besarnya jumlah pemilih millenial di Pilpres 2019, diantisipasi Jokowi tak hanya melalui citra pemimpin muda, tapi juga pendekatan ke tokoh-tokoh muda berpengaruh. PinterPolitik.com Lawatan Presiden Joko...