HomeNalar PolitikPemimpin Baru SBY, Spoiler Effect

Pemimpin Baru SBY, Spoiler Effect

Kecil Besar

SBY menyebut tahun 2019, akan ada pemimpin baru yang diusungnya bersama Partai Demokrat. Wait, untuk Pilpres 2019 atau setelahnya? Atau ini hanya strategi menciptakan spoiler effect sama seperti Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu?


PinterPolitik.com

“I am, indeed, a king, because I know how to rule myself.”

:: Pietro Aretino (1492-1556), penulis dan satiris ::

[dropcap]T[/dropcap]ak ada keraguan, setelah memenangkan “Pertempuran Agrigentum” (456 M) melawan suku Vandal, jenderal Romawi, Flavius Ricimer (405-472 M) mendapatkan pengaruh yang besar. Avitus (380-457 M) yang saat itu menjadi Kaisar Romawi Barat, mengangkat Ricimer menjadi magister militum praesentalis – komandan pasukan Kekaisaran Romawi Barat di Italia, yang merupakan jabatan tertinggi kedua.

Namun, ia kemudian berbalik melawan Avitus dan membantu temannya, Majorian (420-461 M) memenangkan tahta. Setelah itu, Ricimer menjadi kekuatan utama di belakang kaisar-kaisar Romawi Barat, mulai dari Libius Severus (420-465 M), Anthemius (420-472 M), hingga Olybrius (431-472 M). Ia dianggap sebagai kingmaker – aktor yang menjadikan tokoh-tokoh tertentu sebagai Kaisar Romawi Barat.

Ricimer meninggal pada tahun 472 dan Kekaisaran Romawi Barat pun berakhir pasca Odoacer (435-493 M) mendeklarasikan berdirinya Kerajaan Italia. Namun, nama sang jenderal akan dikenang sepanjang sejarah sebagai salah satu contoh sejati kingmaker.

Kini, kisah Ricimer itu seolah mendapatkan pengulangan di negara yang berjarak 10 ribu kilometer dari jejak sejarahnya, Indonesia. Adalah sambutan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di depan para ulama di Cilegon, Banten beberapa hari lalu yang mendatangkan spekulasi, akankah Presiden ke-6 RI mengulang kisah Ricimer, sang kingmaker.

Dalam sambutan tersebut, SBY menyebut dirinya dan Partai Demokrat akan menyiapkan sosok pemimpin baru di tahun 2019 nanti. Kata-kata ini menimbulkan ribut-ribut di kalangan pengamat politik, walaupun jika diperhatikan secara keseluruhan isi sambutannya, pria kelahiran Pacitan itu mengatakan bahwa sosok pemimpin baru akan ia munculkan “setelah Pemilu tahun depan”.

Artinya, pasca Pemilu 2019, barulah sosok pemimpin baru itu akan diusung. Menimbang pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden akan berlangsung secara serentak di tahun depan, maka pemimpin baru SBY sangat mungkin adalah sosok yang akan dimenangkannya pada Pemilu berikutnya di tahun 2024.

Namun, kata-kata SBY tersebut berkembang menjadi spekulasi, setelah sebagian besar media massa memberitakannya secara parsial dengan tajuk “SBY: 2019, Ada Pemimpin Baru yang Amanah dan Cerdas”. Hilangnya kata “pasca” membuat semua pihak menunjuk Pilpres 2019-lah kontes politik yang dimaksudkan oleh SBY sebagai ajang tampilnya pemimpin baru – tokoh yang sangat besar kemungkinannya bukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau Prabowo Subianto.

Akibatnya, perdebatan terkait munculnya poros ketiga kembali mengemuka dan memanaskan wacana koalisi yang tidak juga mencapai titik temu antara Partai Demokrat dengan PDIP untuk mendukung Jokowi pada Pilpres 2019. Desas-desus akan adanya calon lain selain Jokowi dan Prabowo di 2019 nanti pun bermunculan.

Pertanyaan terbesarnya adalah mengapa SBY mengeluarkan pernyataan yang demikian? Apakah ini menjadi bagian dari tawar-menawar politik kepada kubu Jokowi dan PDIP yang hingga kini belum mencapai kata sepakat terhadap peluang terbentuknya koalisi?

Baca juga :  Balada Negeri Ormek

Dramaturgi Pemimpin Baru

Tidak dapat dipungkiri, ada maksud tersirat yang ingin disampaikan oleh SBY melalui terminologi “pemimpin baru”. Jika itu pemimpin baru, maka sudah jelas bukan Jokowi, dan besar kemungkinan juga bukan Prabowo.

Bungkamnya sebagian besar kader Demokrat yang dimintai pendapat tentang pernyataan tersebut dengan tajuk “saya pikir, apa yang disampaikan oleh Pak SBY sudah jelas”, juga menjadi bagian pergunjingan lain – selain tidak lepas dari efek lanjutan pasca “teguran” SBY kepada sang Wakil Ketua Umum, Roy Suryo atas pernyataan-pernyataan di media “yang membingungkan kader”.

Tapi, itulah politik. Justru pernyataan SBY kali ini yang melahirkan kebingungan baru. “Pemimpin baru” maksudnya tidak jadi koalisi ke Jokowi, Pak? Menanggapi kebingungan tersebut, Sekjen Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan telah memberikan klarifikasi lewat akun twitternya.

Pemimpin Baru SBY, Spoiler Effect

Di satu sisi, mungkin saja pernyataan SBY ini memang benar-benar berarti akan ada poros baru dengan Demokrat sebagai kekuatan utamanya. Apalagi, belakangan ada “desas-desus” yang menyebut partai biru tersebut menyiapkan kandidat capres atau cawapres baru, sebut saja nama-nama macam Chairul Tanjung (CT), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Gatot Nurmantyo, hingga Sri Mulyani Indrawati (SM).

Nama terakhir bahkan dianggap sebagai calon yang paling potensial, sekaligus menjelaskan mengapa kasus Bank Century – yang punya kaitan dengan SM – tiba-tiba dibuka lagi. Sementara CT telah menjadi pendukung SBY lebih dari satu dekade terakhir. AHY adalah sang putra mahkota, dan Gatot tidak dapat dipungkiri diangkat sebagai KSAD oleh SBY pada 2014 di tengah polemik keterlibatan jenderal aktif dalam dunia politik, yang saat itu dihubung-hubungkan dengan KSAD sebelumnya, Jenderal Budiman.

Artinya, jika poros baru itu benar-benar yang dimaksudkan oleh SBY, maka peluang untuk membentuknya sangat terbuka lebar. Jika benar demikian, SBY jelas mengambil posisi Flavius Ricimer – menjadi seorang kingmaker pada Pilpres mendatang.

Namun, di lain pihak, kata-kata SBY ini boleh jadi hanya menjadi semacam peringatan bagi Jokowi dan koalisi pendukungnya. Berlarut-larutnya tarik menarik kepentingan dalam koalisi pendukung Jokowi – sangat mungkin karena buruknya hubungan SBY-Megawati – jelas membuat pria kelahiran Pacitan itu gerah.

Sudah bukan rahasia jika SBY dan Demokrat, dalam beberapa bulan terakhir ini memang ingin merapat ke Jokowi dan mendukung sang petahana. Namun, “kelihaian” PDIP yang secara mengejutkan terlebih dahulu “memagari” Jokowi sebagai capres dengan deklarasi dukungan sejak Februari lalu, membuat keinginan SBY menjadi tidak mudah.

Layaknya dalam permainan catur, PDIP telah menempatkan bentengnya di tengah-tengah papan permainan dan membatasi pergerakan lawan politik yang ingin mendekat ke “petugas partai”-nya. (Baca: Zero Sum Game SBY-Mega)

Sementara, Jokowi yang disebut-sebut punya keinginan besar untuk lepas dari status “petugas partai”, juga terbelenggu predikat “capres PDIP”. Hal ini tampak dari bahasa politik yang dikeluarkan tokoh-tokoh PDIP dengan tajuk “jika ada yang menginginkan kursi cawapres, bisa didiskusikan dengan partai koalisi”.

Baca juga :  Strategi “Gajah” Kaesang masuk Pesantren ?

Dengan demikian, pernyataan SBY sangat mungkin menjadi peringatan bagi Jokowi dan koalisi, bahwa jika tidak tercapai kata sepakat, dirinya masih punya kekuatan politik untuk memilih calon baru – hal yang sudah ditunjukkannya sejak Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

Pada titik ini, SBY akan sangat mungkin berperan sebagai kingmaker: bisa menjadi orang yang mengajukan calon pemimpin baru, bisa juga menjadi orang yang mempengaruhi siapa yang akan memenangkan kontestasi politik di 2019.

SBY, the Spoiler Effect

SBY sangat mungkin memainkan strategi politik Flavius Ricimer – menjadi kingmaker – dengan mengajukan nama baru sebagai capres alternatif. Skenario ini akan bergantung pada siapa tokoh yang akan diusung. Jika tokoh tersebut punya kapabilitas yang mumpuni, maka baik Jokowi ataupun Prabowo harus was-was dengan kehadiran poros ketiga ini.

Namun, jika ketiadaan tokoh yang mumpuni, predikat kingmaker itu juga bisa punya makna yang berbeda. Dalam game theory, ada konsepsi yang dikenal sebagai “skenario kingmaker”. Skenario ini terjadi ketika ada pihak yang punya peluang kecil untuk memenangkan permainan, namun punya posisi yang bisa menentukan siapa yang akan memenangkan permainan tersebut.

Pihak tersebut disebut sebagai kingmaker atau spoiler dan efek yang ditimbulkannya disebut sebagai spoiler effect – punya makna yang berbeda dengan spoiler alert dalam budaya pop.

SBY bisa memainkan posisi ini dan hal tersebut sesungguhnya telah terjadi sejak Pilkada DKI Jakarta 2017. Saat itu, spoiler effect-lah salah satu faktor yang memenangkan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, di mana suara AHY dan Sylvi yang didukung Demokrat berpindah ke pasangan tersebut di putaran kedua. Fakta tersebut diperkuat dengan kenyataan bahwa pada putaran pertama perolehan suara Anies-Sandi tertinggal jika dibandingkan dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat.

Kedua pilihan tersebut punya nilai plus dan minus masing-masing, namun keduanya juga bisa menguntungkan secara politis, tergantung bagaimana SBY dan Demokrat menempatkan diri.

Pada akhirnya, pernyataan “pemimpin baru” menunjukkan karakter politik SBY. Walaupun tidak lagi punya kuasa, SBY masih dianggap sebagai elit yang mampu mempengaruhi hasil akhir Pilpres 2019. Jika kubu-kubu yang bertarung gagal membaca maksud SBY tersebut, akan ada hal mengejutkan yang terjadi hingga Pilpres 2019 nanti.

Bagi Jokowi, Pilkada DKI Jakarta 2017 adalah bukti sahih kekuatan spoiler effect SBY, sementara bagi Prabowo, kemunculan poros ketiga adalah ancaman besar yang berpotensi menutup peluang keterpilihannya. Yang jelas, seperti kata Pietro Aretino di awal tulisan ini, seorang raja setidaknya harus bisa memimpin dirinya sendiri. SBY sudah membuktikannya. Bukan begitu? (S13)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Jalan-jalan dengan Sepatu Roda ‘Girl Power’

Lagu "rollerblade" (2026) milik no na meledak jadi meme nasional. Kenapa justru girl group yang kini menguasai dunia? 

Prabowo dan Ancaman Stochastic Parrot

Dengarkan artikel ini: Sejak Pertamax resmi naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter pada 10 Juni 2026, gelombang demo mahasiswa meledak di Jakarta,...

Kerajaan Abadi Raja Ponsel Indonesia

Dengarkan artikel berikut. Audio ini dibuat dengan teknologi AI. Sugianto Kusuma mungkin bukan nama yang Anda ingat saat membeli iPhone. Tapi dialah yang berdiri di balik...

Jebakan Rindu Soeharto?

Demokrasi sudah 28 tahun berjalan, tapi foto Soeharto di sawah itu masih terus beredar di WhatsApp. Ekonom senior Ferry Latuhihin menyatakan menyesal ikut menjatuhkan Soeharto — dan Mahfud MD tidak mau meralat pernyataannya bahwa korupsi era reformasi "lebih gila" dari Orde Baru. Ada pertanyaan filosofis yang lebih dalam di balik semua ini: bukan siapa yang lebih baik, tapi mengapa negara yang lebih bebas justru terasa lebih tidak hadir?

Runtuhnya Empire Sawit Singapura?

Kebijakan DSI mengguncang arsitektur lama perdagangan sawit Asia Tenggara. Saat saham konglomerat sawit berbasis Singapura melemah, Indonesia mulai merebut kembali nilai yang selama puluhan tahun mengalir ke luar negeri. Apakah ini awal runtuhnya empire sawit Singapura dan lahirnya era baru geoekonomi Indonesia?

Pertamax dan Kelas yang Terlupakan

Negara menyebut mereka tulang punggung ekonomi, semakin lama mereka semakin hilang. Mereka tidak memiliki jaminan seperti kelas bawah dan mereka tidak punya akses sebesar kelas atas. Tetapi, mereka dipilih untuk menanggung semuannya.

“Sell Indonesia” dan Spirit 1928

Narasi "Sell Indonesia" menyapu pasar global, tapi di dalam negeri justru lahir persatuan. Apa yang sebenarnya sedang bangkit? 

Adu Nasib Rusdi-Sandi

Dua pengusaha besar, dua jalan politik berbeda. Rusdi Kirana berakar kuat di PKB hingga menjadi elite nasional, sementara Sandiaga Uno gagal mengangkat PPP dari keterpurukan. Mengapa modal, popularitas, dan jaringan tak cukup menyelamatkan partai yang rapuh?

More Stories

Prabowo dan Ancaman Stochastic Parrot

Dengarkan artikel ini: Sejak Pertamax resmi naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter pada 10 Juni 2026, gelombang demo mahasiswa meledak di Jakarta,...

Jebakan Rindu Soeharto?

Demokrasi sudah 28 tahun berjalan, tapi foto Soeharto di sawah itu masih terus beredar di WhatsApp. Ekonom senior Ferry Latuhihin menyatakan menyesal ikut menjatuhkan Soeharto — dan Mahfud MD tidak mau meralat pernyataannya bahwa korupsi era reformasi "lebih gila" dari Orde Baru. Ada pertanyaan filosofis yang lebih dalam di balik semua ini: bukan siapa yang lebih baik, tapi mengapa negara yang lebih bebas justru terasa lebih tidak hadir?

Iron Cage Menteri PU

Menteri PU Dody Hanggodo mengungkap pengalaman mengejutkan: ia "dipelonco" birokrasinya sendiri. Draft keputusan disodorkan sore hari saat ia kelelahan, pejabat "untouchable" mengabaikan instruksi, bahkan ASN muda pun berani menghina program prioritas presiden. Di kementerian dengan anggaran Rp118,5 triliun, “rayap” tidak takut pada menterinya.