Dengarkan artikel ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
PDIP melalui Puan Maharani dan Joko Widodo (Jokowi) tampak menunjukan relasi yang baik-baik saja setelah bertemu di agenda Ramadan Partai NasDem kemarin (21/3). Intrik elite PDIP seperti Deddy Sitorus, dengan Jokowi sebelumnya seolah seperti drama semata saat berkaca pada manuver PDIP yang diharapkan menjadi penyeimbang pemerintah tetapi justru bersikap sebaliknya. Lalu, kemana sebenarnya arah politik PDIP? Apakah akhirnya secara tak langsung PDIP akan “tunduk” kepada Jokowi?
Saat PDIP tak memenuhi ekspektasi untuk setidaknya resisten terhadap RUU TNI dan justru total mendukungnya, muncul analisis bahwa intrik dengan Joko Widodo (Jokowi) agaknya hanya drama panggung depan semata atau justru menyiratkan partai banteng “takluk” oleh Presiden ke-7 RI itu.
Interaksi hangat Puan Maharani dan Jokowi dalam agenda Ramadan Partai NasDem kemarin pun seakan menegasikan atmosfer ketegangan yang eksis.
Banyak memang probabilitas lain dari manuver PDIP yang meski berbeda jalan dengan Jokowi sekaligus rival di kontestasi elektoral 2024 dan bukan bagian dari pemerintahan saat ini, namun seolah all-out mendukung administrasi Presiden Prabowo Subianto.
Terlebih, di tengah kans PDIP bisa saja merebut simpati andai selaras dengan kekecewaan sebagian masyarakat terhadap pemerintah belakangan ini dan mengadvokasinya di Parlemen.
Menariknya, hanya sosok Deddy Sitorus dan beberapa elite saja yang tampil sebagai representasi PDIP saaat selalu memantik narasi resisten terhadap sosok Jokowi, sosok yang dinilai masih memiliki pengaruh di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Lantas, mengapa PDIP bersikap demikian? Apakah resistensi terhadap Jokowi hanya dilakukan faksi tertentu di internal PDIP? Apa tujuannya?
PDIP Sementara Ikut Alunan Politik?
“Ngapain ngurusin internal partai politik? Emang ngaruh sama kehidupan sehari-hari?”. Pertanyaan skeptis semacam itu tak dapat dipungkiri akan eksis untuk merespons interpretasi sikap PDIP.
Akan tetapi, PDIP adalah partai politik, instrumen satu-satunya perwakilan rakyat yang turut menentukan kebijakan pemerintah bagi kemaslahatan rakyat di semua bidang.
Sayangnya, prinsip check and balace dalam demokrasi seakan semakin kurang relevan saat partai politik menjadi sangat pragmatis. Posisi kritis sebagai penyeimbang kebijakan yang kurang pro-rakyat agaknya tidak diminati.
Melepas idealisme dan menjadi “tim hore” tetapi tetap mendapat porsi kecil kue kekuasaan dianggap lebih logis untuk dilakukan. Apalagi saat berkaca pada the power of politik-hukum sebagaimana pernah disinggung Mahfud MD, membuat partai politik mungkin lebih memilih “cari aman”.
PDIP pun bukan tidak mungkin berada dalam dilema atau justru mengafirmasi postulat yang secara konseptual disebut sebagai positive-sum game.
Juga dengan kalkulasi perspektif kritis pemilih yang mungkin tidak mempan atau bisa konstruksi untuk tidak melupakan “dosa” PDIP meski mengambil sikap sejalan dengan keresahan rakyat dalam satu waktu.
Belum lagi dengan realita harus berhadapan dengan sosok Jokowi yang bisa saja baru disadari PDIP bahwa eks kadernya itu memiliki daya tawar dan kekuatan politik yang “agak laen”.
Akan tetapi, agak sukar kiranya untuk melihat PDIP serta merta dirangkul ke pemerintah Prabowo-Gibran dan mendapat jatah kursi kekuasaan setelah sikapnya dalam beberapa diskursus kebijakan. Berada dalam kondisi “aman” pun kiranya cukup untuk PDIP sementara ini.
Pasalnya, dengan hubungan tak bermasalah di permukaan yang berusaha dijaga oleh Puan Maharani, memecat Jokowi dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari keanggotaan partai adalah statement yang cukup keras.
Kendati sebagai partai legendaris, PDIP kiranya lumrah saja melakukan itu demi kehormatan organisasi, pernyataan positioning politik yang jelas kiranya tetap dibutuhkan PDIP agar kemungkinan tergerusnya elektabilitas tak terjadi.
Hal itu berkaitan dengan bagaimana akar rumput PDIP yang dikenal kuat menerjemahkan sikap partai terhadap militansi di lapangan menghadapi siklus elektoral mendatang. Kehilangan simpati akar rumput dan simpatisan tentu bukan skenario menyenangkan bagi Megawati Soekarnoputri.
Lalu, variabel apa yang kiranya akan membuat PDIP memiliki sikap politik lebih jelas ke depannya?
Kuncinya Puan Maharani?
Berbeda dengan Deddy Sitorus, Puan Maharani seakan bersikap lebih moderat terhadap Jokowi. Bahkan, tampak sangat berusaha meredam ketegangan.
Entah Deddy memang sengaja diskenariokan menjadi sosok antagonis PDIP terhadap Jokowi dan Puan menjadi protagonis dan antitesanya agar meraih simpati dan citra positif menyongsong posisi ketua umum, yang jelas sikap sang putri mahkota Megawati itu kiranya memang akan menentukan.
Apalagi, belum ada sosok berkharisma lain penerus Megawati di pucuk pimpinan PDIP saat berkaca pada peluang lain putra mahkota Prananda Prabowo yang tampak masih di belakang Puan.
Andai memang demikian, PDIP kiranya tinggal menunggu waktu untuk bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran dan merajut kembali hubungan dengan Jokowi meski tak dalam relasi formal satu barisan partai politik kembali seperti sedia kala.
Pada akhirnya, ekspektasi jika PDIP bergabung dengan pemerintah bukan tidak mungkin memutus harapan rakyat agar kondisi ideal check and balance dalam demokrasi Indonesia. Semoga itu tidak terjadi tentu menjadi harapan ideal bagi sebagian kalangan, apapun konsekuensi dan kalkulasinya secara politik. (J61)
