HomeNalar PolitikPDIP: Good Bye Jokowi?

PDIP: Good Bye Jokowi?

Sumber dari internal PDIP menyebut partai ‘banteng moncong putih’ itu sedang mencari calon presiden (capres) untuk Pilpres 2019 dan pilihannya sedang terarah pada tokoh dari militer. Alamak,bukan Jokowi?


PinterPolitik.com

[dropcap size=big]H[/dropcap]al yang mungkin paling diingat dari Yusril Izha Mahendra adalah ketika ia blusukan di pasar dengan menggunakan kaos Mickey Mouse pada tahun 2016 lalu. Namun, bukan tentang jumlah koleksi kaosnya yang akan kita bahas, melainkan kata-katanya tentang Presiden Joko Widodo (Jokowi) pasca disahkannya UU Pemilu beberapa waktu lalu.

“Saya khawatir Jokowi tidak paham dengan permainan partai-partai pendukung ini yang akhirnya akan membuat dirinya terjebak dalam deal-deal yang bisa saja hanya menguntungkan partai-partai pendukungnya, tapi tidak menguntungkan bagi bangsa dan negara,” demikian kata-kata politisi yang satu kampung dengan Ahok ini.

Kata-kata Yusril ini bukanlah isapan jempol semata. Faktanya, Jokowi memang sedang ‘disandera’ oleh kepentingan partai-partai pendukung – setidaknya demikianlah bocoran dari internal salah satu partai pendukung terbesarnya. Presidential threshold– atau ambang batas pencalonan presiden, mungkin lebih kerendisingkat dengan Pres-T (bukan merek minuman) – sebesar 20 persen membuat Jokowi ‘tersandera’ dalam kepentingan partai pendukung.

Kok bisa? Tentu saja bisa. Jika Jokowi ingin mencalonkan diri lagi pada Pilpres 2019 – sepertinya si pakde memang mau maju lagi – ia harus didukung oleh minimal 20 persen kursi partai di DPR. Jika partai-partai yang saat ini mendukung si pakde di pemerintahan mencabut dukungannya, apalah artinya seorang Jokowi? Langkahnya tentu saja akan terhenti sebelum bertarung lagi. Walaupun beberapa partai sudah menyatakan dukungan pada Jokowi untuk Pilpres 2019, namun dalam sisa 2 tahun ini kemungkinan akan ada perubahan, apalagi jika Jokowi tidak mau menuruti keinginan partai-partai pendukung. Nah,mulai kelihatan kan‘bau-baunya’?

Lihat saja Golkar, setelah Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka, isu pencabutan dukungan untuk Jokowi mulai muncul di internal partai. Padahal Golkar adalah partai pertama yang menyatakan dukungan untuk Jokowi di 2019. Partai pendukung lain? Nasdem, Hanura, PPP dan PKB pasti akan banyak maunya di sisa 2 tahun pemerintahan Jokowi. Lihat saja kebijakan Jokowi yang diributkan oleh partai pendukungnya, misalnya PKB yang mulai ribut di full day school.

Lalu, bagaimana dengan PDIP?

Presiden yang Mbalelo?

Sebagai ‘ketua kelas’ dalam koalisi pendukung Jokowi, PDIP sepertinya mulai gerah dengan sikap Jokowi. Gerahnya PDIP sebetulnya sudah terjadi sejak awal pemerintahan Jokowi – masih ingat sebutan ‘petugas partai’ yang dilontarkan oleh Megawati Soekarnoputri? Yakin, Jokowi pasti sulit tidur beberapa hari gara-gara ucapan itu. Hingga kini, persoalan antara Jokowi dan PDIP masih di soal ‘petugas partai’ itu.

Baca juga :  Jokowi-Ahmad Luthfi Rampas Kehormatan PDIP di Jateng?

Faktanya, Jokowi memang Presiden yang mbalelo –istilah dari Bahasa Jawa untuk orang yang sulit diatur. Mbalelo-nya Jokowi ini bukan sembarang mbalelo,tetapi mbaleloyang pakai nyali – melawan partai besar dengan oligarknya yang kuat.

Beberapa kasus yang memperlihatkan keras kepalanya Jokowi misalnya terkait menteri BUMN, Rini Soemarno yang sering berseberangan dengan Megawati dan PDIP. Suara-suara keras dari PDIP untuk menurunkan Rini diabaikan oleh Jokowi. Bahkan, Rini mungkin menjadi salah satu menteri favorit Jokowi. Boleh jadi, suara keras PDIP muncul karena sikap Rini yang menjauh dari partai tersebut dan lebih sering menunjuk komisaris dan direksi BUMN dari relawan Jokowi. So, alasannya karena PDIP ‘cemburu’?

Jokowi Capres Pipres 2019
Megawati dan Jokowi (Foto: tribunnews)

Sikap mbaleloJokowi juga sudah dimulai sejak ‘pertikaiannya’ dengan Puan Maharani terjadi. Peristiwa yang pernah dimuat di The Jakarta Postitu terjadi sebelum Pilpres 2014 lalu dan hingga kini masih membekas. Pada saat itu, Jokowi disebut-sebut sempat diusir Puan dari rumah Megawati. Posisi Puan dalam kabinet Jokowi juga seolah tidak tersentuh – walaupun secara kinerja belum jelas apa hasilnya.

Sikap ‘diam’ Jokowi selama kasus yang menimpa Ahok beberapa waktu lalu juga dianggap tidak tegas oleh PDIP. Belum lagi kalau bicara soal kasus hukum. KPK seolah terus menekan PDIP dan Megawati lewat pengusutan kasus korupsi, misalnya terkait kasus BLBI dan KTP elektronik. Tidak heran jika PDIP menjadi partai paling ngotot dalam Hak Angket KPK. Bukan rahasia lagi jika KPK – walaupun sebagai lembaga independen – memiliki hubungan yang kuat dengan presiden, apalagi komisioner lembaga anti rasuah tersebut dipilih oleh presiden, sebelum diputuskan oleh DPR.

Jadi jelaslah hubungan Megawati dengan Jokowi selalu dipenuhi ‘angin ribut’. Jokowi boleh saja mencium tangan Megawati di acara-acara resmi – lambang seorang ‘petugas partai’. Tetapi, sebagai seorang politisi dengan rasionalitas, Jokowi bukanlah seseorang yang mudah diatur-atur. Beberapa pihak menyebutnya sebagai presiden dengan ‘perut yang kuat’ – mengacu pada sikapnya yang tidak gentar berhadapan dengan elit manapun, termasuk pendukungnya sendiri. Apalagi, jika berkaca dari Pilpres 2014, banyak relawan dan pendukung Jokowi yang sebetulnya bukan berasal dari partai politik.

Namun, sikap Jokowi yang mendukung Pres-T 20 persen – yang membuatnya disandera oleh partai-partai pendukungnya, membuat publik bertanya-tanya: is this the end of this man? Mungkin tidak berlebihan banyak yang menyebut Jokowi kena ‘jebakan batman’.

Baca juga :  Mustahil Menkominfo Budi Arie Mundur?

Banteng Mencari Calon Lain?

Mbalelo-nya Jokowi ternyata membuat PDIP dan Megawati mencari orang lain untuk dijadikan calon presiden di 2019 nanti. Sumber dari internal PDIP menyebutkan bahwa partai tersebut sedang mencari capres baru, bahkan disebut capres tersebut berasal dari faksi militer.

Saat ini, tokoh militer yang paling kuat secara elektabilitas adalah Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo. Nah, PDIP disebut sedang melakukan pendekatan terhadap sang jenderal. Sebenarnya, opsi calon lain adalah Kapolri, Jenderal (Pol) Tito Karnavian. Namun, latar militer dirasa jauh lebih kuat secara politik ketimbang dari kepolisian.

Alamak,apakah itu berarti Jokowi tidak akan dicalonkan oleh PDIP? Sikap mbaleloyang ditunjukkan Jokowi sepertinya membuat PDIP gerah. Jika membaca peta politik partai-partai belakangan ini, terlihat jelas pragmatisme yang ditampilkan. Saat ini, Jokowi adalah tokoh politik yang paling kuat dan didukung oleh masyarakat luas. Partai-partai yang mendeklarasikan dukungan pada Jokowi punya tujuan untuk menarik simpati masyarakat – apalagi, ada gelaran Pilkada serentak di tahun 2018. Nama Jokowi adalah ‘iklan’ yang akan sangat menjual. Setelah Pilkada 2018, mungkin partai-partai tersebut akan kembali berhitung untuk mendukung Jokowi atau tidak.

Hal ini jelas membuat Jokowi berada pada situasi yang terombang-ambing. Jika PDIP mencalonkan Gatot, ambyar-lah mimpi Jokowi untuk jadi presiden lagi. Apalagi jika Golkar juga menarik dukungan, maka akan sulit bagi Jokowi untuk maju di 2019.

Pertanyaannya: senaif itukah Jokowi sehingga tidak memperhitungkan hal tersebut?

Mungkin masih menjadi misteri apa isi kepala si pakde. Tetapi, perlu dicatat: Jokowi adalah politisi yang cerdas. Bayangkan, presiden terlemah sepanjang sejarah Indonesia – Jeffrey Winters yang bilang – tetapi sejauh ini masih aman-aman saja kekuasaannya. So, he must be a good politician.

Dengan demikian, kata-kata Yusril bahwa Jokowi tidak paham permainan partai pendukungnya mungkin saja salah sepenuhnya. Justru Jokowi paham akan hal itu dan memilih cara tersendiri untuk menghadapinya. Pada akhirnya, presiden mbaleloini akan tetap menjadi dirinya sendiri, tetap mbalelomungkin sampai perutnya tidak kuat lagi. Eh? (S13)

 

Artikel Sebelumnya
Artikel Selanjutna
spot_imgspot_img

#Trending Article

Misteri Post Power Jokowi

Setelah dua periode memimpin Indonesia, masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir.

Rahasia di Balik Polemik Israel-PBNU?

Pertemuan “oknum” Nahdliyin dengan Presiden Israel Isaac Herzog mendapat kritik tajam di tanah air, termasuk dari PBNU sendiri. Namun, perdebatan akan esensi penting dibalik peran konkret apa yang harus dilakukan untuk perdamaian di Palestina kembali muncul ke permukaan. Meski kerap dianggap kontroversial, PBNU kiranya memang telah lebih selangkah di depan. Benarkah demikian?

Trump Ditembak, Ngefek ke Prabowo?

Upaya penembakan Donald Trump bisa berujung pada tumbangnya Joe Biden? Apa efeknya ke pemerintahan Prabowo Subianto ke depannya?

Mengapa Barat Bisa ‘Kuasai’ Dunia?�

Negara-negara Barat tidak dipungkiri telah jadi ‘kiblat’ dari perkembangan negara modern selama beberapa dekade terakhir. Lantas, mengapa Barat bisa lebih maju?�

Rela “Disandera” PDIP, Ganjar Bukan Jokowi?

Pemberian jabatan bagi Ganjar Pranowo di struktur DPP PDIP kiranya hanya merupakan strategi manajemen impresi temporer demi kohesivitas partai menjelang Pilkada 2024 dan tak menjadi jaminan bagi sang Gubernur Jawa Tengah 2013-2023. Benarkah demikian?

Operasi ‘Sudutkan’ Erick Thohir?

Berbagai persoalan melanda sejumlah BUMN. Sebagai menteri BUMN, Erick Thohir semakin tersudutkan di penghujung masa jabatannya.

Koalisi Pilkada, Tes dari Prabowo?

Partai-partai politik sedang bernegosiasi dan bicara soal koalisi-koalisi di Pilkada 2024. Mengapa ini juga penting bagi pemerintahan Prabowo nanti?

Menkominfo dan Kegagalan Menteri “Giveaway” Jokowi?

Menkominfo Budi Arie tengah mendapatkan sorotan dari banyak pihak. Ini pasca kasus peretasan yang terjadi pada Pusat Data Nasional oleh peretas Brain Chiper.

More Stories

Misteri Post Power Jokowi

Setelah dua periode memimpin Indonesia, masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir.

Menkominfo dan Kegagalan Menteri “Giveaway” Jokowi?

Menkominfo Budi Arie tengah mendapatkan sorotan dari banyak pihak. Ini pasca kasus peretasan yang terjadi pada Pusat Data Nasional oleh peretas Brain Chiper.

Royal Rumble Pilkada: Jokowi vs Mega vs Prabowo

Pilkada 2024 akan makin menarik karena melibatkan pertarungan perebutan pengaruh para elite. Ini penting karena kekuasaan di level daerah nyatanya bisa menentukan siapa yang paling berpengaruh di level elite.