HomeHeadlinePDIP-Ganjar Ingin “Perangkap” Trah Jokowi?

PDIP-Ganjar Ingin “Perangkap” Trah Jokowi?

Kecil Besar

Posisi Presiden Jokowi akan sangat menentukan siapa yang menjadi presiden selanjutnya. Persoalannya, dukungan politik Jokowi terlihat mulai lebih berat ke arah Prabowo Subianto. Hal ini tentu membuat Ganjar Pranowo dan PDIP sebagai kubu di sebelahnya menganggap perlu untuk sedikit “memaksakan” dukungan politik Jokowi ada di sudut mereka. Mulai dari pengumuman capres yang dihadiri Jokowi yang terlihat “kurang bahagia”, hingga narasi mengajak putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, untuk menjadi juru kampanye Ganjar – hal yang sepertinya tak berjalan lancar.


PinterPolitik.com

“The key to successful leadership today is influence, not authority”.

::Ken Blanchard, Penulis dan Konsultan Bisnis::

“Ngebut atau nyantai aja nih, Mas?” Tukang ojek itu bertanya.

“Saya udah agak telat sih, Bang”, jawabku.

“Oke, berarti ngebut. Seperti elektabilitas Pak Ganjar yang lagi ngebut. Hehehe”, timpal si abang ojek.

Melek politik juga nih si abang. Sambil sepeda motornya melaju, ia pun masih terus mengoceh ketika aku menanyakan maksud kata-katanya.

“Tapi itu bergantung dari Pak Jokowi sih, Mas. Kalau Pak Jokowi lebih suka Pak Prabowo yang jadi presiden, Pak Ganjar mah bisa apa. Wong Pak Jokowi sekarang masih jadi tokoh paling populer di Indonesia kok”, tambahnya.

Iya juga sih. Siapa yang didukung Pak Jokowi besar kemungkinan akan menjadi presiden selanjutnya.

“Abang kok ngerti politik?” Rasa penasaranku akhirnya membuat pertanyaan itu keluar.

“Anu, Mas. Saya sebenernya lulusan jurusan Ilmu Politik. Dulunya kerja kantoran, tapi gegera pandemi Covid-19 harus berujung jadi kang ojek. Walau kang ojek, minimal bisa sharing pengetahuan politik-politik sedikit lah. Hehehe”, jawab si abang ojek.

Luar biasa. Memang nasib hidup tak ada yang tahu ujung pastinya. Perbincangan politik pagi ini terus berlanjut beberapa lama. Hebat juga pengetahuan abang ojek ini. Nggak kebayang perbincangannya bersama rekan-rekannya di pangkalan ojek setiap hari.

“Eh, anu, Bang. Kantor saya udah kelewat, Bang”, aku memberitahu setelah beberapa saat.

“Wah, maaf-maaf, Mas. Jadi asik ngobrol, malah lupa tujuan”, ucap si abang ojek.

“Gapapa, Bang. Asal nggak kayak para pejabat aja, yang ketika terpilih malah lupa janji kampanyenya untuk rakyat. Hehehe”, jawabku mencoba melucu. Agak garing sih, tapi okelah.

***

Wajar jika Presiden Jokowi masih menjadi sosok penentu hasil akhir Pilpres 2024. Seperti yang disebut filsuf macam Socrates dan Aristoteles, di mata banyak masyarakat Indonesia – khususnya di kelas menengah ke bawah dan di Indonesia Timur misalnya – Jokowi setidaknya telah menunjukkan apa yang disebut sebagai virtue ethics.

Ini adalah konsep etika yang menjadi dasar seseorang untuk bertindak dengan mengedepankan kebajikan-kebajikan yang bisa dilihat masyarakat. Karakter yang dimaksud adalah kejujuran, keberanian, kemurahan hati, fairness, integritas, dan lain sebagainya. Jokowi setidaknya dipersepsikan memiliki hal-hal tersebut.

Baca juga :  Pertamax dan Kelas yang Terlupakan

Maka, seperti yang disebutkan oleh si abang ojek, sulit bagi siapapun kandidat yang bertarung di 2024 jika tidak menghitung efek dari popularitas dan citra Jokowi. Tentu pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan oleh Ganjar Pranowo dan PDIP jika Jokowi benar-benar lebih memilih mendukung Prabowo Subianto?

Memerangkap Dukungan Jokowi

Seperti sudah disinggung sebelumnya, sosok kunci seperti Pak Jokowi masih punya pengaruh yang sangat besar di masyarakat. Hal ini membuat apa pun yang dilakukan atau dikatakan Jokowi masih akan punya dampak yang sangat besar pada pilihan politik masyarakat.

Dalam Ilmu Sosiologi dan Psikologi ada konsep yang disebut sebagai social influence atau pengaruh sosial. Para penulis dan ilmuwan macam Stanley Milgram, Kurt Lewin, Robert Cialdini, dan lain sebagainya adalah beberapa orang yang mengembangkan konsep pengaruh sosial.

Ini adalah kondisi ketika sikap atau pilihan politik seseorang diambil dengan melihat pengaruh yang ia dapat dari orang-orang dekatnya, atau orang-orang yang ia hormati, atau orang-orang yang ia idolakan, atau orang-orang yang ia yakini mampu menentukan mana yang baik dan mana yang buruk.

Yang kita bicarakan ini baru sebatas passive influence yang sifatnya hanya sekedar mengekspos dukungan atau kedekatan. Efeknya akan berkali-kali lipat lebih besar jika sudah berubah menjadi active influence di mana ada ajakan untuk melakukan sikap politik tertentu. Ini menjadi lebih kompleks lagi kalau sifatnya sudah dalam tahapan “membantu pemenangan”. Pasalnya, di tahapan ini sudah ada investasi modal politik, baik itu yang sifatnya finansial, maupun tenaga, pikiran, dan sumber daya lainnya yang dimiliki.

Ini yang membuat mengapa kunci memenangkan dukungan Jokowi punya efek yang sangat besar. PDIP sadar betul akan hal itu. Pasalnya, saat pengumuman pencalonan Ganjar sebagai capres PDIP, ada wajah Jokowi yang dicetak besar dalam banner atau back drop yang ditampilkan dalam siaran pengumumannya.

Belakangan, beredar gosip politik yang menyebutkan bahwa Pak Jokowi sebutulnya agak kurang happy terkait pengumuman Ganjar karena tak dilibatkan dalam pembuatan keputusan. Demikianpun dengan isu “Kontrak Politik” Ganjar dan PDIP yang bahkan sudah mengatur soal posisi menteri tertentu.

Dengan demikian, PDIP memang berupaya “memerangkap” dukungan Jokowi itu. Termasuk dengan berupaya menampilkan Jokowi sebagai sosok yang sejalan dan seirama dengan pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh Partai Banteng itu. Tentu pertanyaannya adalah apakah semua itu cukup?

Baca juga :  Menyikap Tubir Milbus
snapinsta.app 362953676 683322357166294 5514400237269504544 n 1080

Tuah Jokowi adalah Kunci

Semua kandidat yang akan maju di Pilpres 2024 sepertinya sadar betul bagaimana pengaruh Presiden Jokowi akan ikut menentukan siapa yang memenangkan kontestasi elektoral nanti. Selain karena konteks popularitas dan endorsement politik yang bisa menentukan, ada juga faktor otoritas Jokowi sebagai presiden yang masih menjabat yang tidak kalah penting.

Ganjar Pranowo sendiri sadar betul soal ini. Ini yang membuat Gubernur Jawa Tengah itu selalu berusaha untuk menampilkan dirinya sebagai penerus dari Jokowi. Kita bisa melihatnya dalam kasus baju putih garis-garis hitam yang dipilih sebagai fashion kampanye Ganjar, yang ia sebut sebagai “usulan Pak Jokowi”.

Poin ini penting karena banyak pihak – termasuk dalam beberapa ulasan yang pernah PinterPolitik buat – menilai Jokowi merasa lebih “nyaman” jika Prabowo Subianto yang menjadi presiden.

Selain karena faktor personal soal kedekatan, tetapi juga ada faktor pengalaman bagaimana PDIP selalu berusaha menjadikan tokoh yang diusungnya sebagai “petugas partai”. Konteks relasi petugas partai ini berpotensi akan membelenggu warisan politik Jokowi – katakanlah dalam program-program besar yang tengah dijalankan, misalnya soal ibu kota negara (IKN) – kalau-kalau nantinya Ganjar malah lebih tunduk pada PDIP dengan segala kontrak politiknya.

Maka, upaya Ganjar yang mendekati putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, untuk dijadikan Juru Kampanye alias Jurkam misalnya, bisa dibaca sebagai upaya untuk memagari dukungan politik trah Jokowi. Gibran sendiri belakangan terkesan menolak status atau jabatan itu. Penolakan ini – meski dengan cara halus – bisa dianggap sebagai langkah taktis kalau-kalau sang ayah memang merasa lebih “nyaman” mendukung Prabowo.

Pada akhirnya, saga perebutan dukungan politik Jokowi ini akan menjadi poin penting yang bisa sangat menentukan siapa pemenang Pilpres 2024. Ganjar dan PDIP perlu berhati-hati soal ini.

Beberapa sebaran berita terbaru bahkan menyebut Ganjar telah berani mengisyaratkan akan mengoreksi kebijakan pemerintahan Jokowi yang dinilai kurang pas. Pernyataan yang demikian bisa jadi akan membuat bulatnya dukungan Jokowi makin mengarah pada Prabowo.

Dan hal ini bisa saja membuat pernyataan si abang ojek jadi terbukti, bahwa tak mungkin menang tanpa Jokowi. Sebab, seperti kata Ken Blanchard di awal tulisan, kepemimpinan itu bukan soal otoritas semata, tetapi juga soal pengaruh. (S13)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

More Stories

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Menyikap Tubir Milbus

Pengangkatan purnawirawan sebagai Komisaris Utama PT Bukit Asam beberapa hari lalu melengkapi pola yang sudah terbentuk: Dirut MIND ID dari AU, Dirut PT Timah dari AD, Dirut Antam dari AD. Tiga perusahaan tambang negara paling strategis kini sama-sama dipimpin figur berlatar militer. Bercanda pun terasa pas — jurusan tambang terbaik Indonesia sepertinya ada di Akademi Militer.