HomeNalar PolitikParpol Kecil Bendung Radikalisasi

Parpol Kecil Bendung Radikalisasi

Maraknya gerakan radikalisasi saat ini membuat prihatin banyak pihak, termasuk partai-partai politik. Demi membendung kelompok radikal tersebut, PNI Marhaenisme berinisiatif melakukan konsolidasi partai-partai politik kecil berasas nasionalis.


PinterPolitik.com

“Elite politik mendukung radikalisme. Sebenarnya bukan mendukung, tapi menunggangi untuk meraih suara.”

[dropcap size=big]I[/dropcap]tulah pernyataan Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyaad Mbai melihat banyak elite politik di Indonesia yang memanfaatkan kelompok radikal untuk mendulang suara. “Anda lihat mereka (kelompok radikal) diundang masuk ke Senayan (Gedung DPR/MPR), deklarasi mau menjatuhkan Presiden,” katanya, Senin (8/5) lalu.

Adanya pandangan ini, membuat sejumlah kalangan mulai berpikir perlunya konsolidasi partai politik (parpol) berbasis nasionalisme guna mendorong penguatan kesadaran seluruh warga Indonesia. “Partai-partai kecil yang berbasis nasionalisme disarankan perlu memperkuat konsolidasi agar kekuatan politik tidak didominasi aliran radikal. PNI Marhaenisme menjadi salah satu peluang untuk diperkuat dengan berbagai kekuatan lain,” kata seorang sumber di Jakarta, Rabu (5/7).

Menurutnya, bentuk konsolidasi tersebut masih dicari. Alternatif yang ada diantaranya mendorong penggabungnya parpol atau model lainnya, sehingga ada kekuatan yang lebih besar. Bisa juga dilakukan konsolidasi dengan partai-partai besat berbasis ideologi yang sama. “Bentuknya masih belum ada yang fix dan perlu dikaji lebih jauh,” katanya.

Secara terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal PNI Marhaenisme Ibnu Prakoso menyatakan sepakat untuk meningkatkan komitmen nasionalisme dari semua pihak melalui partai politik. Langkah itu dinilai tepat agar konsolidasi parpal bisa membendung kelompok-kelompok radikal. Sementara itu, pengamat politik Muhammad AS Hikam menilai menguatnya kelompok radikal di tanah air dipengaruhi sistem masyarakat dan politik yang terbuka.

Baca juga :  Gemoy Effect: Prabowo Menang Karena TikTok Wave?

“Keterbukaan atau yang kita katakan  demokrasi itu memang belum terjadi konsolidasi, sehingga terjadi peluang-peluang bagi kelompok-kelompok yang dulunya tidak kuat menjadi kuat, termasuk kelompok-kelompok yang disebut kelompok radikal itu, baik radikal kanan maupun radikal kiri dan sebagainya,” ujarnya di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Senin (15/5).

Karenanya, Hikam mendorong konsolidasi demokrasi harus dipercepat, karena diyakini dapat menciptakan tatanan hukum yang kuat. Mantan Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) ini mengingatkan, radikalisasi dapat berkembang dengan cepat dan tidak hanya melalui medium pemilihan kepala daerah (pilkada). “Mau tidak mau negara harus tegas dalam mengambil sikap terhadap kecenderungan dari radikalisme dan radikalisasi yang gencar di masyarakat,” tegasnya. (Suara Pembaruan)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Anomali PSI: Gagal Karena Kuasa Jeffrie Geovanie?

Kegagalan PSI untuk lolos ke parlemen pusat dalam dua gelaran Pemilu berturut-turut memang menimbulkan pertanyaan besar.

Puan-Mega, Ada ‘Perang Sipil’ PDIP? 

Berbeda dari Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani belakangan tunjukkan gestur yang lebih lembut kepada pemerintah dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mengapa demikian?

Ketua DPR, Golkar Lebih Pantas? 

Persaingan dua partai politik (parpol) legendaris di antara Partai Golkar dan PDIP dalam memperebutkan kursi Ketua DPR RI mulai “memanas”. Meskipun secara aturan PDIP paling berhak, tapi beberapa pihak menilai Partai Golkar lebih pantas untuk posisi itu. Mengapa demikian?

The Tale of Two Sons

Jokowi dan SBY bisa dibilang jadi presiden-presiden yang berhasil melakukan regenerasi politik dan sukses mendorong anak-anak mereka untuk terlibat di dunia politik.

Lolos “Seleksi Alam”, PKS-PKB Seteru Abadi?

Berkaca pada hasil Pileg 2024, PKB dan PKS agaknya akan menjadi dua entitas politik yang akan terlibat dalam persaingan ceruk suara pemilih Islam ke depan. Terlebih di saat PAN seakan telah melepaskan diri dari karakter Islam dan PPP harus “terdegradasi” dari kancah legislatif nasional.

Jokowi Makin Tak Terbendung?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dirumorkan meminta jatah menteri dari pemerintahan Prabowo Subianto. Apakah Jokowi makin tak terbendung?

Elon Musk dan Dimulainya Era Feudalisme Teknologi 

Perusahaan teknologi raksasa seperti Apple dan Starlink semakin memiliki keterikatan dengan dinamika politik. Jika pola ini terjaga, akan seperti apa pengaruhnya terhadap dunia politik di masa depan? 

Prabowonomics: Jurus ‘Lompatan Katak’?

Program makan siang dan susu gratis ala Prabowo merupakan jenis school feeding program. Mungkinkah ini jadi kunci penting Prabowonomics?

More Stories

Informasi Bias, Pilpres Membosankan

Jelang kampanye, pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oposisi cenderung kurang bervarisi. Benarkah oposisi kekurangan bahan serangan? PinterPolitik.com Jelang dimulainya masa kampanye Pemilihan Presiden 2019 yang akan dimulai tanggal...

Galang Avengers, Jokowi Lawan Thanos

Di pertemuan World Economic Forum, Jokowi mengibaratkan krisis global layaknya serangan Thanos di film Avengers: Infinity Wars. Mampukah ASEAN menjadi Avengers? PinterPolitik.com Pidato Presiden Joko Widodo...

Jokowi Rebut Millenial Influencer

Besarnya jumlah pemilih millenial di Pilpres 2019, diantisipasi Jokowi tak hanya melalui citra pemimpin muda, tapi juga pendekatan ke tokoh-tokoh muda berpengaruh. PinterPolitik.com Lawatan Presiden Joko...