Dengarkan artikel ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Ferry Irwandi dan Raymond Chin muncul sebagai dua dari beberapa influencer politik dengan gagasan kritis dan audiens masif. Namun, di balik popularitasnya, muncul paradoks: kritik mereka kerap berhenti pada wacana digital. Apakah ini sekadar political entertainment yang mustahil terwujud nyata?
Dalam beberapa waktu terakhir, lanskap politik Indonesia tidak lagi semata-mata dipengaruhi oleh partai, tokoh elite, atau lembaga formal. Ruang digital menghadirkan figur-figur baru yang memainkan peran penting dalam mengisi perdebatan publik, bahkan bisa berpengaruh ke aksi massa.
Di antara mereka, Ferry Irwandi dan Raymond Chin muncul sebagai dua dari banyak nama yang kerap diperbincangkan. Keduanya menghadirkan diri sebagai influencer dengan kepedulian terhadap isu sosial, politik, dan pemerintahan.
Mereka membangun narasi kritis, menghadirkan gagasan, serta merumuskan semacam solusi yang menyoroti betapa pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang ideal.
Namun, popularitas dan kepiawaian retorika tidak otomatis berarti efektifnya kontribusi dalam mengubah status quo. Di sinilah perdebatan menjadi relevan.
Diskursus mengenai peran “influencer politik” seperti Ferry dan Raymond menyinggung persoalan klasik dalam teori politik, sejauh mana opini publik mampu mendorong transformasi struktural? Apakah komunikasi politik digital menghasilkan perubahan substantif, ataukah hanya menambah lapisan baru dalam apa yang disebut Guy Debord sebagai society of the spectacle—sebuah kondisi di mana realitas politik direduksi menjadi tontonan dan citra?
Latar belakang tersebut bermuara pada sebuah dilema epistemik. Di satu sisi, diskursus sosial, politik, dan pemerintahan membutuhkan aktor publik yang dapat menjembatani gagasan politik agar lebih mudah dipahami generasi muda.
Di sisi lain, terdapat risiko jebakan pada politik yang bertransformasi menjadi political entertainment, di mana substansi tersubordinasi oleh estetika penyampaian. Mengapa demikian?
Kompleksitas dan “Omon-Action”?
Untuk membaca fenomena Ferry Irwandi dan Raymond Chin, ada dua kerangka teoretis yang bisa digunakan.
Pertama, teori sistem politik David Easton yang memandang politik sebagai black box dengan input berupa tuntutan publik dan output berupa kebijakan.
Kedua, teori komunikasi politik digital yang menekankan peran media sosial sebagai arena produksi wacana dan pembentukan opini publik.
Dalam kerangka Easton, posisi Ferry dan Raymond lebih banyak terletak pada sisi input. Mereka mengartikulasikan aspirasi publik, mengkritisi kebijakan, dan memperkuat kesadaran politik.
Namun, tantangan muncul karena input tersebut kerap berhenti pada level wacana, tidak terserap sepenuhnya ke dalam proses pengambilan keputusan. Dengan kata lain, ada jarak antara “omon” (ucapan dan gagasan) dengan “action” (kebijakan konkret, perubahan struktural).
Fenomena ini dapat dibaca dalam kerangka political communication gap. Demokrasi modern disebut kerap menghadapi paradoks, di mana publik semakin terinformasi, tetapi semakin frustrasi dengan minimnya perubahan konkret.
“Influencer politik” berperan dalam meningkatkan keterinformasian, namun kerap kali gagal menjembatani frustrasi tersebut menuju perubahan nyata.
Ferry dan Raymond, dengan seluruh kapasitas personal dan retorika kritisnya, tidak terkecuali.
Selain itu, harus dipahami bahwa sistem politik Indonesia sendiri bersifat kompleks dan penuh patronase. Studi-studi politik Asia Tenggara menunjukkan bahwa birokrasi, oligarki ekonomi, dan kepentingan jangka pendek elite politik sering kali mendistorsi idealisme kebijakan.
Dalam konteks ini, gagasan kritis influencer digital tampak heroik, tetapi sekaligus rapuh. Mereka seolah berteriak dari luar stadion, sementara permainan utama tetap dikendalikan oleh pemain-pemain lama yang berakar dalam jaringan kekuasaan.
Rangkaian interpretasi ini merujuk pada ketegangan permanen antara wacana kritis dan keterbatasan praktis. Ferry dan Raymond membangun narasi ideal, namun narasi itu berisiko direduksi menjadi konten—disukai, dibagikan, ditonton jutaan kali—tetapi tidak otomatis menghasilkan policy shift.
Hanya Political Entertainment?
Perdebatan tentang peran influencer politik pada akhirnya kembali pada ekspektasi publik. Rakyat, khususnya generasi muda, kerap berharap bahwa suara-suara kritis seperti Ferry dan Raymond mampu memecahkan kebuntuan politik.
Mereka dipandang sebagai “wakil alternatif” yang tidak terikat oleh kepentingan partai. Namun ekspektasi ini sering kali tidak realistis, karena menempatkan figur digital dalam posisi yang tidak seimbang.
Di sinilah kiranya terlihat fenomena political entertainment. Raymond maupun Ferry beroperasi dalam logika platform: algoritma, klik, dan viralitas.
Kritik politik mereka bisa menjadi lebih populer daripada pidato pejabat, tetapi pada saat yang sama, daya kritisnya tereduksi menjadi komoditas digital.
Konteks politik berubah menjadi semacam hiburan intelektual, yakni enak ditonton, provokatif, namun jarang masuk ke ruang kebijakan yang rigid dan penuh kompromi.
Di titik ini, publik agaknya juga harus bijak. Kompleksitas sistem politik dan pemerintahan membuat mustahil adanya aktor tunggal, apalagi seorang influencer, yang bisa membawa demokrasi ke titik ideal.
Kesadaran ini penting agar mindset rakyat tidak jatuh pada romantisasi. Perubahan membutuhkan sinergi, antara tekanan publik, gerakan sosial, aktor politik formal, dan kebijakan institusional. Ferry dan Raymond hanya satu potongan puzzle dalam mosaik besar itu.
Dengan demikian, omon-action bukanlah sebuah tuduhan sinis, melainkan sebuah refleksi kritis. Ia mengingatkan kita bahwa demokrasi tidak bisa direduksi pada retorika digital semata.
Kekuatan mereka terletak pada inspirasi, edukasi, dan perluasan kesadaran politik. Keterbatasan mereka terletak pada minimnya akses ke ruang kebijakan.
Mungkin di situlah letak paradoks demokrasi kontemporer, di mana rakyat haus akan perubahan, influencer menghadirkan harapan, tetapi sistem tetap keras kepala.
Pertanyaannya, apakah publik siap untuk mengubah energi kritik menjadi energi kolektif yang lebih konkret? Ataukah rakyat akan terus terjebak pada siklus political entertainment, di mana kritik hanya menjadi tontonan yang memuaskan, tanpa pernah mengusik fondasi status quo? (J61)
