Menteri Luar Negeri Retno Marsudi semakin galak menanggapi junta militer Myanmar. ASEAN diminta tidak mengundang pimpinan politik Myanmar ke KTT akhir Oktober nanti. Mungkinkah ini bukti Retno semakin aktif dalam menerapkan kebijakan luar negeri bebas-aktif? Atau jangan-jangan ada intervensi asing?
Pada masa lampau, praktek kolonialisme adalah hal yang sangat lumrah terjadi. Indonesia contohnya, memiliki pengalaman berada di bawah kekuasaan Jepang dan Belanda. Tetangga terdekat kita, Singapura juga pernah dijajah oleh Inggris. Baru setelah Perang Dunia ke-2 berakhir, negara-negara bekas jajahan tersebut hampir secara bersamaan mendeklarasikan kemerdekaan dari opresi negara-negara besar penjajahnya, yang mayoritas adalah peserta utama Perang Dunia.
Namun, perjuangan negara-negara “muda” ini tidak selesai sebatas menyatakan kemerdekaan. Indonesia dan banyak negara lain yang umumnya berada di wilayah selatan Bumi melihat persaingan antar negara besar masih menjadi ancaman yang nyata. Oleh karena itu, mereka berusaha mendirikan Gerakan Non-Blok (GNB), sebuah organisasi internasional yang terdiri lebih dari 100 negara-negara yang mengklaim tidak beraliansi dengan kekuatan besar apapun.
GNB sendiri bermula dari sebuah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Afrika yang diadakan di Bandung, Indonesia, pada tahun 1955.
Meskipun dunia saat ini relatif damai, banyak pihak yang mulai khawatir persaingan antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan (LTS) mengarah ke polarisasi ala Perang Dingin. Karena ini, Indonesia sebagai negara yang secara geografis berada di tengah-tengah persaingan tampaknya berupaya mendorong Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) sebagai entitas yang mampu menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik.
Baca Juga: Retno Salah Pahami Bebas-Aktif?
Ini dibuktikan oleh pernyataan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi pada 5 Oktober lalu yang mengatakan rivalitas antara AS dan Tiongkok semakin mengkhawatirkan. ASEAN menurut Retno harus segera mengambil peran aktif, penguatannya sebagai organisasi kawasan yang terintegrasi harus diutamakan.
Akan tetapi, implementasi integrasi tidak semudah melemparkan pernyataan. ASEAN masih menghadapi batu-batu ganjalan yang menghambat persatuan. Contohnya adalah permasalahan junta militer di Myanmar. Baru-baru ini, diumumkan bahwa perwakilan politik Myanmar tidak diundang ke KTT ASEAN yang akan diselenggarakan pada 26 Oktober 2021 lantaran dianggap belum memenuhi Five Point Consensus (5PC).
Lantas, sebenarnya mengapa permasalahan junta militer Myanmar masih menjadi kendala bagi upaya perdamaian yang dilakukan Indonesia dan ASEAN?
Kawasan Sejuta Kepentingan
Sebagai pengantar, 5PC adalah lima ketentuan yang ditetapkan oleh negara-negara ASEAN kepada Myanmar guna mengakhiri krisis. Di antara semua poin 5PC, yang paling meregangkan hubungan antara ASEAN dan Myanmar adalah penolakan izin utusan khusus ASEAN kepada Myanmar, Eryawan Yusof untuk berbicara langsung dengan Penasihat Negara yang digulingkan, Aung San Suu Kyi, oleh pihak junta militer.
Mengapa perwakilan ASEAN ditolak? Terlepas dari permasalahan politik domestik, gejolak politik dan hubungan buruk antara ASEAN dengan Myanmar, tampaknya juga disebabkan oleh adanya campur tangan asing yang semakin menjalar ke wilayah Asia Tenggara. Ini dibuktikan oleh respons yang dilontarkan Juru Bicara (Jubir) junta Myanmar, Zaw Min Tun.
Zaw mengatakan secara blak-blakan bahwa keputusan ASEAN tersebut merupakan akal-akalan dari AS dan Uni Eropa. Zaw mengklaim perwakilan AS dan Uni Eropa semakin mendorong keterlibatan ASEAN dalam resolusi konflik di Myanmar. Dengan demikian, mereka mendorong negara-negara Asia Tenggara untuk mengucilkan Myanmar.
Tudingan tersebut bukan tanpa dasar, akhir-akhir ini memang AS semakin menunjukkan motif politiknya terhadap konflik Myanmar. Salah satu contohnya ketika Retno bertemu dengan Menlu AS, Anthony Blinken pada Agustus 2021. Disebutkan bahwa AS meminta ASEAN, di mana Indonesia adalah salah satu anggotanya, untuk lebih tegas lagi merespons krisis Myanmar dan memastikan lima poin konsensus penyelesaian krisis dapat terimplementasi.
Selain Indonesia, AS juga memberikan tekanan pada Singapura sebagai negara yang paling krusial dalam menangani pergerakan militer junta Myanmar. Penasihat Kemlu AS, Derek Chollet pada Oktober 2021 mengatakan bahwa Singapura memiliki “kendali tuas finansial yang signifikan” atas rezim militer Myanmar. Dirinya bahkan menyebutkan akan melakukan pendekatan pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Singapura untuk membicarakan mengenai pembatasan akses junta Myanmar ke aset keuangan luar negerinya.
Akan tetapi, tidak adil jika kita hanya melihat dari kacamata ASEAN saja. Nyatanya, Myanmar pun dikabarkan mendapatkan dukungan dari oposisi terbesar AS, tidak lain yaitu Tiongkok. Dikabarkan bahwa Tiongkok masih gencar memberi dukungan pada Myanmar. Terakhir adalah pada Agustus lalu, di mana pemerintah Tiongkok memberikan bantuan sebesar US$6 juta untuk sebuah proyek pengembangan yang disebut Lancang-Mekong Special Funds 2021.
Baca Juga: Ada Tiongkok di Drama Myanmar?
Singkatnya, proyek ini adalah kerja sama antara Tiongkok, Myanmar, Kamboja, Laos, Vietnam, dan Thailand, yang bergerak di bidang pembangunan infrastruktur tenaga air dan perdagangan dari sungai Lancang di Tiongkok hingga sungai Mekong di Asia Tenggara.
Selain itu, diketahui juga hubungan ekonomi antara Tiongkok dan Myanmar dalam sektor energi cukup mendalam. Contohnya adalah proyek Myanmar-China Natural Gas Pipeline dan Myanmar-China Oil Pipeline. Tak hanya mampu memenuhi kebutuhan energi, proyek tersebut dapat membantu Tiongkok mengakali rute tempuh.
Posisi Myanmar yang berada di Samudera Hindia membuat mereka memiliki alternatif rute untuk menghindari Selat Malaka. Selat ini sendiri disebut-sebut sebagai jalur pelayaran internasional yang didominasi AS. Keberadaan proyek pipa ini membuat mereka punya jalur yang lebih cepat ditempuh dan relatif minim potensi konfrontasi dengan AS.
Oleh karena itu, tidak heran jika Tiongkok memberi bantuan keuangan yang cukup besar pada Myanmar, meskipun di tengah-tengah krisis politik domestik.
Lalu, bagaimana kita memandang hubungan antara ASEAN dan Myanmar ke depannya?
Retno Jangan Berlebihan?
Pada dasarnya, gejolak antara ASEAN dan Myanmar jika tidak terpantau akan menghasilkan akibat yang cukup ekstrem, yaitu Myanmar akan terdorong untuk keluar dari ASEAN. Kita bisa belajar dari apa yang terjadi pada tahun 1979, di mana pada saat itu Myanmar menyatakan keluar dari GNB karena menilai blok tersebut terlalu condong ke kubu Timur, yang pada saat itu adalah Uni Soviet.
Andrew Selth, profesor dari Griffith Asia Institute dalam tulisannya yang berjudul If Pushed Far Enough, Would Myanmar Leave ASEAN? mengatakan skenario ini sangat mungkin terjadi, melihat bagaimana negara tersebut baru memutuskan untuk bergabung ke ASEAN pada tahun 1997 karena tidak ingin terlihat bergabung secara gamblang pada suatu blok.
Jika memang benar ASEAN tidak mengundang perwakilan politik Myanmar ke KTT karena ada dorongan dari AS, maka tidak heran jika petinggi-petinggi militer Myanmar mulai merenungi keberpihakan ASEAN. Terlebih lagi, secara ekonomi Myanmar cukup bergantung pada Tiongkok. Ini dapat jadi pertimbangan besar bagi semua pihak.
Di sisi lain, Selth menilai ASEAN saat ini dalam posisi yang tertekan karena gagal menunjukkan pengaruhnya sebagai organisasi kawasan yang mampu menyelesaikan permasalahan domestik. Dorongan perdamaian seperti solusi 5PC sudah dilakukan tetapi Myanmar tetap acuh. Apalagi pada pertengahan Oktober ini, Menlu Filipina, Teodoro Locsin mengatakan jika ASEAN mengalah dalam isu ini, maka kredibilitasnya sebagai organisasi regional yang nyata dapat menghilang.
Ini menggambarkan apa yang diyakini dalam teori neorealisme. Steven Baylis dalam tulisannya International and Global Security in the Post-Cold War Era menyebutkan bahwa neorealisme memandang organisasi internasional sebagai cerminan dari kepentingan negara dan ketidakinginan mereka untuk melepas pengaruh kekuatannya di panggung internasional. Kompilasi dari hal-hal tersebut kemudian membatasi peran independen dari organisasi internasional.
Ditambah lagi, jika keputusan akhir antara ASEAN dan Myanmar memang ditentukan oleh adanya dorongan dari Tiongkok dan AS, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa mau bagaimanapun juga, kekuatan negara masih sangat berpengaruh dalam politik internasional. Meskipun bentuknya sekarang tidak selalu melalui militer, tetapi berupa kebijakan luar negeri dan bantuan ekonomi.
Namun, Selth berpandangan bahwa keanggotaan ASEAN masih memberikan keuntungan bagi Myanmar, yang di bawah pemerintahan sebelum junta, menjadi lebih terintegrasi ke dalam politik dan perdagangan internasional. Pada sisi lain, junta militer Myanmar masih membutuhkan teman di Indo-Pasifik, terlepas dari adanya dukungan ekonomi dari Tiongkok. Akan tetapi, jika ASEAN semakin menunjukkan taring ke Myanmar, maka mungkin saja para jenderal akan sampai pada kesimpulan bahwa mereka dapat hidup tanpa ASEAN.
Baca Juga: Jokowi di Tengah “Boneka Perang” LTS?
Kembali ke Indonesia, yang semakin gencar menekan Myanmar melalui ASEAN, sepertinya bisa disadari bahwa Retno mulai ingin bergerak aktif mewujudkan integrasi kawasan. Namun, kalau tudingan yang menyebutkan ini semua adalah tuntutan dari pihak Barat dapat dibuktikan, maka tampaknya Indonesia perlu berkaca kembali pada prinsip “bebas” kebijakan luar negerinya.
Apakah Indonesia dan ASEAN sudah benar-benar merepresentasikan masyarakat Asia Tenggara? Atau justru kita terintimidasi oleh tuntutan AS? Jangan sampai kita kehilangan tetangga hanya karena ada dorongan dari negara adidaya. (D74)
