Narasi tentang sikap politik NU yang seharusnya tidak terlibat dalam politik praktis perlu ditinjau kembali. Dalam sejarah politik Indonesia, NU telah dan masih dibutuhkan sebagai komponen Islam politik. Lantas, haruskah NU melepaskan diri dari politik praktis?
Tarik ulur penentuan tanggal Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) akhirnya diputuskan, melalui portal resmi NU, muktamar akan di gelar di Lampung pada 23-25 Desember 2021. Muktamar tetap dilakukan karena kebijakan PPKM level 3 saat masa liburan Natal dan Tahun Baru telah dicabut pemerintah, harapannya keputusan ini mampu mengakhiri perbedaan pendapat dalam kalangan internal NU terkait jadwal muktamar.
Menarik disimak, jelang Muktamar NU ke-34 muncul berbagai narasi-narasi yang menyita atensi publik, salah satunya adalah narasi tentang sikap politik NU. Seperti yang diketahui, muktamar ini dilakukan jelang Pilpres 2024, sebuah rentang waktu yang dinamakan tahun politik, jadi wajar jika muncul narasi tentang sikap politik NU.
Banyak diperdebatkan, apakah keterlibatan NU harus dalam koridor politik kebangsaan dan kenegaraan, bukannya politik praktis. Peran NU diperlukan sebagai penyeimbang dan jangkar dalam demokrasi.
Guntur Romli, kader NU sekaligus politisi PSI, mengatakan Muktamar NU yang akan diadakan di Lampung nanti, haruslah memperjuangkan posisi NU agar kembali ke khittah atau pijakan asal perjuangan NU. Dia menegaskan bahwa NU merupakan organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam persoalan kemanusiaan, sosial, dan agama, bukan merupakan organisasi yang bergerak di politik praktis.
Kontras, Saidiman Ahmad, peneliti dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), mengatakan status NU sebagai organisasi besar merupakan modal penting dalam politik. Jika ditelisik sejarahnya, NU juga pernah menjadi partai politik. Oleh karena itu, melepaskan NU sepenuhnya dari politik dinilai sulit, bahkan utopis.
Lantas, kenapa politik praktis dihindari? Bukannya NU sudah masuk dalam politik praktis sejak pemilu pertama?
Sejarah Politik Praktis NU
Izzato Millati dalam tulisannya Kilas NU dan Politik, menceritakan sejarah NU yang terlibat pada setiap kontestasi politik, mulai dari awal kemerdekaan sampai pada fase NU mulai membenahi diri untuk kembali sebagai organisasi keagamaan yanng murni.
Secara historikal, NU memulai langkahnya dalam dunia politik berawal dari Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI), NU akhirnya terlibat dalam masalah-masalah politik. Namun, eksistensi MIAI tidak berlangsung lama, Oktober 1943 MIAI akhirnya membubarkan diri dan digantikan oleh Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi).
Pada awalnya, Masyumi merupakan sebuah organisasi non-politik, tetapi setelah Indonesia merdeka, Masyumi akhirnya ditahbiskan menjadi partai politik. Dalam Muktamar Palembang tahun 1952 diputuskan bahwa NU keluar dari Masyumi. Hal ini disebabkan oleh sikap eksekutif partai yang tidak lagi menganggap Majelis Syuro sebagai dewan tertinggi. Meskipun secara formal masih seperti semula, tetapi pada praktiknya Majelis Syuro hanya dijadikan sebagai dewan penasehat yang keputusannya tidak mengikat. Hal ini yang mengakibatkan kekecewaan NU dalam Masyumi, kemudian membuat partai politik yang bernama Partai NU.
Setelah menjadi partai politik, NU mengukir sejarah yang monumental. NU berhasil mendapatkan suara yang cukup besar, yaitu 18,4 persen suara dan berhasil memperoleh 45 kursi di parlemen pada Pemilu 1955. Hal ini yang membuat NU menjadi salah satu dari empat partai besar selain PNI, Masyumi, dan PKI.
Majelis Konstituante hasil Pemilu 1955, mendorong NU dan partai Islam lainnya mempunyai keinginan yang sama, yaitu memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. Namun dari perolehan suara yang ada koalisi partai-partai Islam tidak akan mudah meraih cita-cita politiknya, sampai kemudian majelis ini dibubarkan oleh Presiden Soekarno.
Awal kelahiran Orde Baru, NU mempunyai harapan besar untuk lebih meningkatkan peran politiknya. Harapan muncul karena NU merasa berjasa dalam menumpas pemberontakan PKI. Namun sebenarnya harapan itu menjadi harapan semu. Karena sejak kemunculannya, Orde Baru dikendalikan oleh kalangan ABRI, birokrat dan teknokrat, bukan oleh orang-orang partai politik.
Melalui tekanan rezim Orde baru yang menginginkan fusi partai politik kala itu, dan setelah melalui perundingan intensif, empat partai Islam, yaitu NU, Parmusi, PSII, dan Perti sepakat melakukan fusi yang dituangkan dalam deklarasi tanggal 5 Januari 1973. Deklarasi tersebut menyatakan bahwa keempat partai Islam telah sejalan untuk memfusikan diri menjadi satu partai politik yang diberi nama Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Sampai pada rezim Orde baru runtuh dan berganti ke era Reformasi, peran politik NU pun masih terlihat. Masykuri Abdilah dalam tulisannya NU dan Islam Politik di Era Reformasi, menjelaskan bahwa kondisi era Reformasi hampir mirip pada kondisi era demokrasi parlamenter, terutama kebebasan berekspreksi, yang berimplikasi pada berdirinya partai dengan berbagai alirannya.
Hal ini membawa akibat munculnya kembali orientasi Islam struktural dan Islam politik secara bersamaan, dan tanpa hambatan. Ini kemudian berkulminasi menjadi alasan warga NU untuk mendorong terbentuknya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kebangkitan diambil dari kata Nahdlatul yang artinya sama, yaitu kebangkitan.
Dari lintas sejarahnya NU telah dan masih dalam lingkup politik praktis. Muncul komentar untuk menghindari politik praktis agaknya ambigu, bukankah politik kebangsaan yang diusulkan itu juga merupakan politik praktis. Narasi politik kebangsaan seolah ingin memperlihatkan bahwa politik praktis itu jahat sedangkan politik kebangsaan itu baik, terkesan terdapat dikotomi dalam definisi politik. Lantas, seperti memaknai politik NU dalam konteks politik kekinian?
Politik Moderat NU
Dalam sabda Friedrich Nietzsche, seringkali usaha untuk mencapai kuasa dilakukan dengan membalikkan nilai, atau budaya yang ada, bahkan peradaban. Ketika seseorang tak mampu berkuasa dengan sarana kekerasan dan kehewanan, ia akan berupaya membalikkan semua itu pada nilai-nilai kasih sayang dan “kecengengan”.
Menafsirkan makna dari komentar Nietzsche begitu sulit, tapi setidaknya kita dapat mengambil makna sederhana, yaitu dalam politik seringkali kita tertipu oleh banyak hal, termasuk politik itu sendiri. Kita sulit melihat politik secara murni, yaitu politik adalah sebuah nilai, kadang yang bernilai baik, rupanya punya motif jahat di dalamnya, begitu pula sebaliknya.
Dari kenyataan di atas, kita dituntut untuk melihat politik apa adanya, bukan apa yang seharusnya. Begitu pula dalam konteks definisi politik praktis. Politik adalah ide, jika politik hanya bersemayam dalam alam kognitif. Tapi jika telah keluar ke alam nyata, politik itu sejatinya praktis. Melihat politik itu sejatinya praktis mempunyai konsekuensi terhadap dua hal, pertama, tidak mendikotomikan definisi politik, dan kedua, melahirkan sikap yang jelas dalam politik.
Sebagai contoh dapat dilihat dari komentar Saidiman Ahmad, yang mengatakan organisasi seperi NU juga dibutuhkan untuk terlibat dalam politik. Jika NU tidak terlibat dalam politik, justru bermasalah karena NU merupakan jangkar dari demokrasi Indonesia. Indonesia bisa stabil salah satunya karena kultur NU yang moderat dan tidak ekstrem. Hal ini memperlihatkan keniscayaan NU terlibat dalam politik praktis.
Selain itu, jika NU keluar dari politik, pengambilan kebijakan dikhawatirkan diisi oleh pandangan Islam yang ekstrem dan keras. Menurut Saidiman, untuk melihat keterlibatan NU dalam politik ini harus dengan kacamata yang tidak hitam putih. Pertama, karena tidak mungkin NU keluar sepenuhnya dari politik. Kedua, peran NU cukup baik, massanya banyak, dan cara berpikirnya moderat, hal ini penting untuk demokrasi Indonesia.
Politik sejatinya praktis. Konsep NU dalam politik Indonesia, yaitu politik kebangsaan merupakan politik praktis NU. Terpenting saat ini bagaimana NU dapat mengisi peran politik Islam dalam kontestasi politik di Indonesia. Sepanjang NU tetap mendorong semangat moderatisme, spirit keislaman yang menjunjung keberagaman, itu merupakan sumbangan yang penting bagi politik Indonesia. (I76)
