Seruan politik Amien Rais agar Muhammadiyah menyatakan sikap politik sepertinya hanya mengandung muatan kepentingan politik pribadi
PinterPolitik.com
[dropcap]T[/dropcap]ingkah polah politisi senior Amien Rais memang seringkali mengundang kontroversi. Pernyataannya yang akan menjewer Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Haedar Nasir terkait sikap politik di Pilpres 2019 mengundang pro dan kontra, baik dari internal Muhammadiyah maupun publik secara luas.
Pernyataan tersebut disampaikan di sela Tablig Akbar dan Resepsi Milad ke-106 Masehi Muhammadiyah di Islamic Center Surabaya beberapa waktu lalu.
Bahkan tanpa tedeng aling-aling, Amien yang pernah menjabat sebagai ketum ormas ini pun mengajak agar warga Muhammadiyah mau mengikuti arahannya.
Meskipun tak secara jelas mengkampanyekan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, dalam forum tersebut Amien tegas menyebut bahwa kader Muhammadiyah harus memilih calon yang tidak suka mengkriminalisasi ulama dan tidak suka ingkar janjinya. Tentu masyarakat sudah bisa menebak ke mana arah seruan politik Amien tersebut.
Seruan politik tersebut bukan tanpa alasan. Ia mendaku dirinya sebagai satu-satunya pimpinan yang bisa mendapatkan suara terbanyak di Muktamar Muhammadiyah pada tahun 1998 lalu.
Kala itu, ia mengklaim bahwa ia dipilih berdasarkan suara mutlak sebesar 98,5 persen, yang berarti memiliki legitimasi yang sangat tinggi. Sehingga, ia mengklaim bahwa pengaruhnya di ormas tersebut masih cukup tinggi.
Berdasarkan konteks tersebut, menarik untuk melihat dimensi seruan politik yang Amien lakukan terhadap pengikut Muhammadiyah, mengingat ormas Islam tersebut adalah yang terbesar kedua setelah Nahdlatul Ulama (NU), tentu dengan jumlah pengikut yang tidak sedikit pula.
Hal ini penting mengingat di sisi yang lain, NU – meskipun secara organisasi belum menyatakan dukungan politik di Pilpres 2019 – secara simbolis telah menyatakan dukungan terhadap pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin lewat sang ketua umum Said Aqil Siraj. Dampaknya secara elektoral dipastikan cukup besar.
Lalu bagaimana dengan Muhammadiyah? Seberapa besar efek politik yang ditimbulkan jika Muhammdiyah memutuskan untuk berpihak pada kandidat tertentu dan mungkinkah seruan politik Amien Rais didengar?
Muhammadiyah di Pusaran Politik
Sebagai salah satu ormas berpengaruh di Indonesia, Muhammadiyah memainkan peran penting dalam dinamika sosial, ekonom dan politik.
Alfian dalam buku yang berjudul Muhammadiyah: The Political Behavior of Amuslim Modernist Organization Under Dutch Colonialism menyebut bahwa dalam perkembanganya, Muhammadiyah memiliki tiga wajah sebagai gerakan pembaharu Islam di Indonesia, yakni sebagai religious reformist, agent of social changes dan political force.
Saya ngga faham kenapa pak Amien Rais marah-marah terus. ?
— Cyril Raoul Hakim (@chicohakim) November 21, 2018
Sebagai gerakan pembaharu keagaamaan atau religious reformist, Muhammadiyah tampil dalam gerakan pemurnian Islam. Sementara sebagai agen perubahan sosial atau agent of social changes, Muhammadiyah telah banyak melakukan modernisasi sosial lewat pendidikan. Yang terakhir, sebagai kekuatan politik atau political force, peran Muhammadiyah dapat dilihat sebagai salah satu bagian dari kelompok kepentingan (interest group).
Sebagai kelompok kepentingan, dalam memahami perilaku politik sebuah organisasi idealnya harus terdapat kepentingan kolektif. Namun, hal itu nampaknya tak terjadi dalam tubuh Muhammadiyah.
Memang bisa dibilang selama ini langkah politik Muhammadiyah tak terlalu seagresif seperti NU, misalnya dalam setiap momentum politik. Di bawah kepemimpinan Haedar Nasir Muhammadiyah bisa dikatakan lebih menarik diri dari gegap gempita gelaran Pilpres 2019.
Meskipun Muhammadiyah juga disebut memiliki afiliasi politik dengan beberapa partai politik misalnya PAN, namun peran ormas tersebut tak terlalu signifikan.
Muhammadiyah secara politik sebenarnya sangat kuat diidentikkan dengan Amien Rais yang sempat ingin menyatukan organisasi berlambang matahari ini dalam PAN. Sayangnya tidak semua elite Muhammadiyah mendukung langkah Amien tersebut. Cita-cita Amien Rais untuk menyatukan Muhammadiyah dan PAN secara legal akhirnya harus kandas.
Selain itu, dalam konteks elite, tidak adanya sosok pimpinan yang dominan dan berpengaruh menyebabkan sulitnya membangun relasi patron-klien dalam tubuh Muhammadiyah, apalagi memobilisasi suara. Ha ini juga tidak terlepas dari adanya fragmentasi elite yang terjadi dalam tubuh ormas progresif tersebut.
Sosok Haedar Nasir pun juga sama seperti elite-elite Muhammadiyah pendahulunya yang memang sosok intelektualis, bukan politis. Sosok elite Muhammadiyah yang berpengaruh lainya, sebut saja Buya Syafii Maarif yang menjabat sebagai ketua umum pada periode 2000-2005, juga menonjol dalam aspek intelektual, namun tidak dalam hal politik praktis.
Hanya sosok ketua umum periode 2005-2015, Din Syamsuddin yang sebenarnya memiliki modalitas secara politik menyaingi Amien Rais. Menurut David Effendi dalam bukunya yang berjudul Politik Elite Muhammadiyah, bahkan Din Syamsuddin pernah diramalkan oleh Leonard Binder, profesornya sewaktu berkuliah di Universitas California, Los Angeles (UCLA) dan Chicago, akan bersaing dalam arena politik dengan Amien Rais.
Hal tersebut memang terjadi ketika melihat perang pengaruh di pentas Pemilu 2009, di mana Din Syamsudin mengkritik politik “muadzin” yang dilakukan oleh Amien Rais yang meneriaki kebobrokan Orde Baru.
pak amien rais kok mau mengontrol kebebasan untuk memilih seh? #PolitikKebangsaan pic.twitter.com/0vPGuzoubz
— emira amir (@EmiraIndah) November 21, 2018
Sebelumnya, Din Syamsuddin memang bersinggungan dengan dunia politik praktis sebelum menjadi Ketua PP Muhammadiyah di tahun 2005. Ia pernah menjadi Ketua Departemen Penelitian dan Pengembangan DPP GOLKAR tahun 1993 hingga 1998, Wakil Sekjen DPP GOLKAR di tahun 1998 hingga 2000, hinga Wakil Sekretaris Fraksi Karya Pembangunan MPR-RI.
Lalu bagaimanakah seruan politik Amien Rais tentang keharusan berpihak menjelang Pilpres 2019? Mungkinkah Muhammadiyah akan memanfaatkan posisinya sebagai interest group seperti yang telah dijelaskan sebelumnya?
Seruan Politik Amien Rais, Berhasilkah?
Menyoal seruan politik, NU masih menjadi salah satu ormas yang menjadikan pimpinan atau tokohnya berpengaruh secara politik. Hal ini disebabkan karena NU sangat identik dengan relasi patron klien antara pemimpin dan pengikutnya. Relasi tersebut yang pada akhirnya sedikit banyak mempengaruhi pola perebutan suara politik.
Kekuatanya sebagai political force Muhammadiyah masih belum terlalu menonjol jika dibandingkan dengan NU Click To TweetHal ini digambarkan oleh Martin van Bruinessen dalam bukunya NU, Tradisi, Relasi Kuasa, Pencarian Wahana Baru, sebagai sikap hormat atau takzim dan kepatuhan kepada kiai. Sikap tersebut adalah salah satu nilai pertama yang ditanamkan pada setiap santri. Sehingga, dalam konteks Pemilu, adalah sebuah keharusan untuk menjaring dukungan kiai karena mereka memiliki pengaruh terhadap pilihan politik para pengikutnya.
Lalu bagaimana dengan Muhammadiyah dan seruan politik Amien Rais? Jika menelisik sejarah langkah politik Muhammadiyah, secara kultur organisasi ini memang cenderung tak menerapkan relasi patron klien dalam hubungan antara elite dan dan kader layaknya NU. Sehingga, hal ini menyulitkan elite untuk menyatukan pandangan politik yang cenderung beragam.
Ini sejalan dengan pemikiran Proffesor Eunsook Jung dari University of Wisconsin-Eau Claire dalam tulisannya yang berjudul Islamic organizations and electoral politics in Indonesia: the case of Muhammadiyah. Jung menjelaskan bahwa dalam tubuh Muhammadiyah terdapat bentrokan kepentingan antara individu dan organisasi.
Saya ngga habis pikir kenapa pak amien rais kok malah dukung capres yg ingin mengembalikan kejayaan soeharto & orde baru yg dulu ia jatuhkan. Statusnya sbg tokoh reformasi ngga berlaku lagi https://t.co/IIP6KLJEMq
— IG: Nong Andah Darol Mahmada (@nongandah) November 21, 2018
Ia juga menyebut bahwa aktivisme politik Muhammadiyah tidak didorong oleh kepentingan individu, tetapi oleh faktor-faktor ideasional seperti logika institusional. Jadi akan sulit memobilisasi massa Muhammadiyah menggunakan pendekatan ketokohan seperti yang dilakukan Amien Rais.
Selain itu, seruan politik Amien Rais sepertinya hanya mengandung muatan kepentingan pribadi. Pragmatisme politik Amien Rais terhadap Muhammadiyah juga telah terlihat dari ambisinya untuk mempersatukan PAN dan organisasi yang didirikan KH Ahmad Dahlan ini secara ideologis maupun legal formal.
Pola tersebut terlihat sejak pagelaran Pemilu pada tahun 2004 silam. Kala itu, Amien Rais memang mencalonkan diri sebagai presiden dari PAN. Ia juga menghidupkan kembali perdebatan tentang peran politik yang seharusnya diambil Muhammadiyah.
Pada saat itu, Muhammadiyah memang mendukung Amien Rais sebagai kandidat presiden dan bahkan didukung oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah saat itu, Buya Syafii Maarif. Jargon “Amien Rais Yes, PAN No” sangat populer saat itu, yang menunjukkan bahwa dukungan Muhammadiyah adalah semata-mata untuk mantan pemimpinnya, bukan untuk PAN.
Namun, Amien Rais tidak terpilih dan hanya memperoleh 14,94 persen suara dalam Pilpres pada saat itu. Kegagalan Amien Rais dalam Pilpres tersebut meningkatkan kesadaran keterbatasan Muhammadiyah dalam kapasitas mobilisasi massa dan semakin menguatkan fakta bahwa Muhammadiyah bukan mesin politik yang bisa digunakan untuk mengumpulkan suara.
Eunsook Jung juga menyebutkan bahwa setelah Pemilu Legislatif pada tahun 2004, Muhammadiyah menjalani proses pembelajaran politik karena kegagalannya dalam memobilisasi orang untuk memilih. Dengan menyadari kapasitas mobilitasnya yang terbatas, Muhammadiyah akhirnya lebih berkomitmen pada prinsipnya sebagai organisasi sosio-religius.
Kini, menjelang Pilpres 2019, secara organisasi, Muhammadiyah memang masih tak menempatkan urgensi kepentingan sebagai kelompok kepentingan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kekuatanya sebagai political force masih belum terlalu menonjol jika dibandingkan dengan NU.
Alih-alih harus menjadi partisan secara aktif, bermain aman sebagai partisan pasif bisa jadi menjadi salah satu strategi defensif terbaik jika ingin kebagian “kue” di masa mendatang. Bukan rahasia pula bahwa setiap kelompok yang menyebut diri interest group selalu punya hal-hal yang diperjuangkan lewat artikulasi kebijakan pemerintah. Hal ini tentu saja berlaku untuk Muhammadiyah juga.
Dan untuk seruan politik Amien Rais, nampaknya pengaruhnya terhadap Muhammadiyah juga tak sebesar ketika ia menjabat sebagai ketua umum ormas tersebut. Seiring dengan memudarnya usia Amien Rais, memudar pula seruan politiknya untuk didengar. (M39)
