HomeNalar PolitikMisteri Sandi Calon Ketum PAN

Misteri Sandi Calon Ketum PAN

Kecil Besar

Nama Sandiaga Uno disebut-sebut tengah dibidik untuk masuk ke PAN. Bahkan beberapa media menyebut ada tawaran terkait kemungkinan dirinya menjadi Ketua Umum PAN saat Kongres digelar pada 2020. Nyatanya, tawaran tersebut bisa bersifat saling menguntungkan, terutama bagi PAN. Jika pilihan untuk berada di luar pemerintahan diambil, maka memiliki sosok seperti Sandi akan memperkuat partai biru itu di tengah persaingan politik dengan makin banyaknya partai politik.


PinterPolitik.com

“Most of the political parties criticize the party in the power, not for the best of the people, but to get the power for it selves.”

:: Ehsan Sehgal, penyair asal Pakistan ::

Sandiaga Uno kini menjadi salah satu “komoditas politik” paling menjanjikan. Bukan tanpa alasan, statusnya kini tanpa partai politik. Sandi juga punya modal politik yang tidak sedikit.

Statusnya sebagai cawapres Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 memang membuat sosok Sandi cukup populer di masyarakat. Aksi-aksi blusukannya juga membuatnya populer di kalangan emak-emak dan anak-anak muda.

Branding politiknya yang menyebut diri sebagai “Papa Online” juga membuat Sandi makin populer dengan beragam konten kreatif yang ditampilkannya sejak Pilpres 2019 lalu.

Setelah sebelumnya digadang-gadang akan kembali ke Partai Gerindra dengan salah satunya kembali menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, namanya juga sempat diajak masuk ke PKB oleh sang ketua umum, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Yang terbaru, nama Sandi juga muncul dan digadang-gadang menjadi calon Ketua Umum PAN. Narasi politik yang terakhir ini bukanlah hal yang mustahil dan berlebihan. Kemunculannya bukan pula karena brand politik Sandi yang sepanjang gelaran kampanye Pilpres 2019 suka menggunakan busana warna biru yang identik dengan PAN.

Beberapa informasi yang beredar bahkan menyebutkan bahwa PAN menjadi partai yang paling serius untuk membidik Sandi menjadi bagian dari partai tersebut. Tawaran ini sudah terlihat sejak kampanye Pilpres 2019 lalu.

Bahkan, beberapa sumber juga menyebutkan bahwa tidak tanggung-tanggung, jabatan Ketua Umum PAN menjadi tawaran seriusnya.

Konteks ini masuk akal, mengingat tahun 2020 mendatang, PAN akan menyelenggarakan Kongres yang besar kemungkinan juga akan menjadi ajang pemilihan Ketua Umum baru.

Lalu, seperti apa hubungan PAN dan Sandi ini dapat dimaknai, dan mungkinkah si “Papa Online” benar-benar akan mampu menjadi Ketua Umum PAN?

Sandi di Ujung Senja PAN

PAN adalah salah satu partai bersejarah yang menjadi penanda tumbangnya rezim Orde Baru dan masuknya Indonesia ke era reformasi. Didirikan oleh sekitar 50 orang, PAN awalnya memang menjadi partai berhaluan nasionalis.

Dalam AD/ART partai tersebut, Pancasila adalah satu-satunya ideologi, sementara sisi ke-Islaman cenderung kabur. Hal ini dikarenakan latar belakang pendiri partai tersebut yang cenderung beragam, termasuk dari kelompok non-muslim.

Mulai dari cendekiawan Islam macam Amien Rais dan AM Fatwa, jurnalis yang dekat dengan Partai Sosialis Indonesia (PSI) macam Goenawan Mohamad, ekonom macam Faisal Basri, Emil Salim dan Rizal Ramli, hingga tokoh Tionghoa-Katolik macam Alvin Lie.

Maka, bisa dipastikan bahwa Pancasila adalah jalan tengah ideologi yang menyatukan pemikiran semua kelompok pendukung PAN saat itu.

Namun, seiring perjalannya, PAN cenderung mendapatkan penguatan identitas Islam. Hal ini tidak lepas dengan makin identiknya PAN dengan sosok Amien Rais. Nama terakhir adalah mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah.

Amien juga adalah aktivis yang ada di balik lahirnya organisasi macam Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI). Konteks tersebut memang membuat pada akhirnya PAN dengan sendirinya mendapatkan identitas Islam dan menjadi salah satu partai Islam.

Adapun dalam skala ke-Islaman ideologi partai dari nilai 1 sampai 10 sebagai yang tertinggi, PAN berada di angka 4,67 dan terpaut jauh dari partai Islam macam PPP yang mengumpulkan angka 7,22. Mungkin afiliasi dengan Muhammadiyah-lah yang menjadi alasan terkuat mengapa PAN dikategorikan sebagai partai Islam.

Konteks identitas ini dalam kaitannya dengan Sandi, menjadi sangat cocok. Sandi dikenal cukup agamis, namun juga nasionalis. Sementara dalam konteks yang lebih spesifik, warna ke-Islaman yang identik dengan Amien ini membuat PAN menjadi partai yang bergantung pada tokoh atau elite tertentu. Dengan kata lain, Amien adalah patron politik utama PAN.

Sosok seperti Zulkifli Hasan yang kini menjabat sebagai Ketua Umum PAN pun tak dipungkiri punya pertalian dengan Amien Rais, berbekal statusnya sebagai besan mantan Ketua MPR itu.

Sosok sentral lain adalah Sutrisno Bachir, pengusaha yang menjadi Ketua Umum PAN antara tahun 2005-2010.

Konteksnya menjadi semakin menarik karena Sutrisno yang kini menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) secara terbuka pernah menyatakan dukungannya pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2019 lalu.

Ia juga tercatat sebagai Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) – lembaga yang dibentuk Jokowi untuk membantu penanganan ekonomi nasional – periode 2016-2019.

Konteks 3 patron politik ini memang menjadi kekuatan utama PAN dalam 2 dekade terakhir. Sekalipun suara PAN mengalami penurunan dari 7,59 persen pada 2014, menjadi 6,84 persen pada Pemilu 2019, namun dalam konteks jumlah pemilih, suara partai tersebut cenderung stabil – hal yang menunjukkan segmentasi pemilih yang jelas.

Persoalannya, kini PAN sedang ada dalam situasi yang sulit terkait posisi politik jelang pemerintahan baru Jokowi. Setelah sebelumnya ada dalam koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, PAN kini mencoba untuk menjajaki kemungkinan masuk ke koalisi pemerintah.

Peluang tersebut ada, namun dengan ketegasan Jokowi menyebutkan bahwa hanya ada 45 persen kursi menteri yang akan diberikan pada parpol, maka peluang tersebut semakin kecil.

Hal ini belum ditambah makin sulitnya partai biru tersebut untuk kembali merengkuh kursi Ketua MPR yang kini diduduki oleh Zulkifli, seiring peta politik di legislatif yang cenderung lebih menguntungkan partai-partai koalisi Jokowi.

Dalam kaitan dengan peluang Sandi untuk masuk dan – jika isu tersebut benar – mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PAN, semuanya sangat mungkin akan tergantung dari nasib PAN pada periode kedua kekuasaan Jokowi.

Amien Rais sendiri telah menyebutkan bahwa partainya akan menjadi oposisi. Jika posisi ini benar-benar diambil, maka secara tidak langsung kekuasaan Zulkifli bisa saja akan berakhir.

Bagaimana pun juga, untuk partai sekelas PAN, sulit untuk bisa bertahan selama 5 tahun jika tak bergabung ke pemerintah atau tak punya donor yang kuat. Artinya, jika pilihan menjadi oposisi diambil, maka sosok Sandi bisa menjadi jawaban untuk PAN.

Selain karena konteks popularitas Sandi yang sudah pasti kini jauh di atas tokoh-tokoh senior PAN, mantan Wagub DKI Jakarta itu juga punya modal finansial yang tidak sedikit, mengingat pada tahun 2018 saja dirinya masih ada di posisi 85 sebagai orang terkaya di Indonesia versi majalah Globe Asia.

Patron, Digdaya Finansial Parpol

Jonathan Hopkins dari London School of Economics dalam salah satu tulisannya tentang persoalan pendanaan partai politik, menyebutkan bahwa menjadi hal yang lumrah ketika asumsi-asumsi ekonomi digunakan untuk memprediksi kebijakan yang bersifat politik elektoral.

Sebaliknya, sebuah manuver politik juga bisa dipertanyakan konteks keterkaitannya dengan persoalan ekonomi dan finansial.

Pandangan tersebut bisa dilihat dalam konteks PAN dan Sandiaga Uno. Sebagai sebuah partai menengah, PAN tentu saja butuh dana yang tidak sedikit untuk menjalankan aktivitas rutin partai.

Pada tahun 2010 misalnya, Perludem menyebutkan PAN – jika dihitung secara kasar – menghabiskan anggaran operasional antara Rp 50 miliar sampai Rp 75 miliar per tahun.

Bisa dipastikan jumlah yang dihitung 9 tahun lalu itu saat ini telah meningkat dengan signifikan. Angka yang lebih kekinian memang sulit didapatkan karena parpol di Indonesia umumnya sangat tertutup dengan laporan kekuangannya.

Jumlah tersebut belum termasuk berbagai biaya yang dikeluarkan jika partai melakukan kongres, musyawarah nasional, dan berbagai kegiatan pertemuan partai lainnya.

Jika satu partai memiliki 500-an kantor perwakilan di daerah (di setiap kabupaten kota) dan tiap perwakilan mengirim 3 orang untuk menghadiri kongres misalnya, biaya yang dikeluarkan partai untuk perhelatan itu saja bisa mencapai puluhan miliar.

Pada titik ini, keberadaan pendonor tentu menjadi sangat signifikan. PAN bisa mengambil dua keuntungan sekaligus jika “berani” melakukan manuver jauh dengan mengangkat Sandi menjadi Ketua Umum baru. Sandi punya modal finansial, pun prospek politiknya juga bagus jika akhirnya pada 2024 ia mencalonkan diri menjadi presiden.

Pilpres 2019 adalah kemunduran bagi PAN karena tak mampu mencalonkan tokoh untuk posisi minimal cawapres, seperti yang terjadi pada Pilpres 2014 lalu. PAN setidaknya perlu belajar dari PPP misalnya, yang akibat ketiadaan sosok dan kepemimpinan yang kokoh, kini menjadi salah satu partai yang terpuruk.

Jika ingin tetap bertahan di panggung politik, memberikan kursi kepemimpinan pada Sandi bukanlah pilihan yang tidak mungkin diambil. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Baca juga :  Inul dan Bangkitnya Sang 'Anti-Hero'
spot_imgspot_img

#Trending Article

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

More Stories

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Menyikap Tubir Milbus

Pengangkatan purnawirawan sebagai Komisaris Utama PT Bukit Asam beberapa hari lalu melengkapi pola yang sudah terbentuk: Dirut MIND ID dari AU, Dirut PT Timah dari AD, Dirut Antam dari AD. Tiga perusahaan tambang negara paling strategis kini sama-sama dipimpin figur berlatar militer. Bercanda pun terasa pas — jurusan tambang terbaik Indonesia sepertinya ada di Akademi Militer.