Setelah dua periode memimpin Indonesia, masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir. Pertanyaan yang mengemuka adalah bagaimana kekuatan politik Jokowi akan berlanjut setelah ia tak lagi menjabat sebagai presiden, terutama di bawah pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Dengan banyaknya proyek pembangunan dari era Jokowi yang akan tetap dilanjutkan, seperti Ibu Kota Negara (IKN), penting untuk menelusuri bagaimana Jokowi akan mempertahankan relevansinya dan dampaknya pada pemerintahan mendatang.
Jokowi memiliki banyak pencapaian selama masa jabatannya, termasuk proyek infrastruktur besar-besaran, perbaikan layanan kesehatan dan pendidikan, serta pengembangan ekonomi digital. Salah satu proyek terbesar yang masih akan berlanjut adalah pembangunan IKN baru di Kalimantan Timur. Melalui proyek ini, Jokowi tidak hanya mewariskan visi besar, tetapi juga keterlibatan yang mendalam dalam implementasinya.
Namun, penting untuk mempertanyakan bagaimana Jokowi akan memanfaatkan pengaruh dan koneksi yang telah ia bangun selama menjadi presiden untuk tetap relevan. Ini penting karena jika Jokowi berbeda dengan sosok mantan presiden lain macam Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang masing-masing punya kekuatan politik berbekal kepemimpinan dan pengaruh di partai politik mereka: Mega dengan PDIP, SBY di Demokrat.
Dengan demikian, salah satu cara yang bisa diambil Jokowi untuk tetap relevan adalah dengan memainkan peran sebagai penasihat tidak resmi bagi pemerintahan Prabowo atau menduduki posisi strategis dalam partai atau lembaga yang berhubungan dengan kebijakan publik dan pembangunan.
Pertanyaannya adalah akankah berhasil?
Post-Presidency Syndrome
Menurut teori kepemimpinan post-presidency yang diajukan oleh para scholar, seorang mantan presiden bisa tetap berpengaruh melalui berbagai cara. Dalam teori Continuity Leadership disebutkan bahwa mantan pemimpin dapat mempertahankan pengaruh mereka melalui jaringan dan hubungan yang telah mereka bangun.
Dalam konteks ini, Jokowi bisa menjadi mentor atau penasihat yang penting bagi Prabowo, terutama dalam kelanjutan proyek-proyek strategis seperti IKN.
David G. Winter, seorang ahli psikologi politik, menyatakan bahwa kekuatan politik tidak selalu bergantung pada posisi formal, tetapi juga pada kharisma dan kemampuan untuk mempengaruhi opini publik dan keputusan politik. Jokowi, dengan popularitasnya yang masih tinggi, memiliki modal ini.
Michael Nelson, dalam bukunya The Presidency and the Political System, juga menyoroti bahwa mantan presiden dapat memainkan peran penting dalam membentuk arah kebijakan pemerintah yang baru melalui dukungan publik dan jaringan politik yang luas. Ini relevan dalam kasus Jokowi, yang memiliki basis dukungan kuat dan jaringan politik yang luas.
Pelajaran penting bisa diambil dari Megawati dan SBY, dua mantan presiden Indonesia yang tetap berpengaruh setelah meninggalkan jabatannya. Megawati, sebagai ketua umum PDIP, tetap menjadi tokoh sentral dalam politik Indonesia, berperan dalam menentukan kandidat presiden dan mengarahkan kebijakan partai. SBY, meskipun lebih moderat, tetap aktif melalui Partai Demokrat dan berperan dalam memberikan pengaruh dalam politik nasional.
Kedua figur ini menunjukkan bahwa mantan presiden dapat tetap memegang kendali dan mempengaruhi arah politik negara dengan memanfaatkan posisi mereka dalam partai politik atau lembaga penting lainnya. Hal ini bisa menjadi model bagi Jokowi untuk tetap relevan dan berpengaruh setelah masa jabatannya berakhir.
Berperan Lewat DPA atau Parpol Sendiri?
Pemerintahan Prabowo akan menghadapi tantangan besar dalam melanjutkan proyek-proyek besar yang diwariskan oleh Jokowi. Dalam hal ini, saran dan dukungan Jokowi bisa sangat penting. Mengingat Prabowo dan Jokowi telah menunjukkan kemampuan untuk bekerja sama, terutama dalam bidang keamanan dan pertahanan, ada kemungkinan besar bahwa Jokowi akan tetap berperan sebagai penasihat atau bahkan sebagai duta besar proyek-proyek tertentu.
Kemampuan Jokowi untuk mempertahankan relevansinya akan bergantung pada seberapa baik ia dapat menjalin hubungan kerja sama dengan Prabowo dan timnya. Jika Jokowi mampu memposisikan dirinya sebagai figur yang memberikan masukan berharga, terutama dalam proyek-proyek strategis seperti IKN, maka pemerintahan Prabowo dapat memanfaatkan pengalaman dan wawasan Jokowi untuk keberlanjutan pembangunan.
Salah satu peluang bagi Jokowi untuk tetap relevan dan berpengaruh adalah dengan menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA), lembaga yang akan menggantikan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
DPA diharapkan menjadi lembaga strategis yang memberikan masukan dan saran kepada presiden mengenai kebijakan-kebijakan penting. Dengan pengalaman dan pengetahuannya, Jokowi bisa memberikan kontribusi signifikan melalui DPA, terutama dalam proyek-proyek besar seperti IKN.
Selain DPA, ada spekulasi bahwa Jokowi mungkin mempertimbangkan untuk membuat partai politiknya sendiri. Dengan basis dukungan yang kuat dan popularitas yang masih tinggi, Jokowi memiliki modal politik yang cukup untuk mendirikan partai baru. Partai politik baru ini bisa menjadi platform bagi Jokowi untuk terus mempengaruhi arah kebijakan nasional dan membentuk koalisi yang mendukung visi dan misinya.
Pada akhirnya, misteri kekuatan politik post-power Jokowi terletak pada kemampuannya untuk memanfaatkan jaringan dan hubungan yang telah dibangun selama menjadi presiden. Jokowi memiliki potensi untuk tetap relevan dan berpengaruh, baik melalui partai politik maupun peran penasihat bagi pemerintahan Prabowo.
Peluang untuk menjadi anggota DPA atau mendirikan partai politik sendiri juga membuka jalan bagi Jokowi untuk terus berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Dalam dunia politik yang dinamis, kekuatan tidak selalu berada pada posisi formal. Jokowi, dengan pengalaman dan pengaruhnya, dapat terus berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)
