“Kalau ada apa-apa ini bukan urusan sekedar sawit, tapi urusan diplomasi secara keseluruhan. Kalau yang diplomasi Luhut, panas terus.” – Faisal Basri, Ekonom Senior INDEF
PinterPolitik.com
[dropcap]K[/dropcap]isah melegenda patih Gadjah Mada mungkin tak akan pernah tergantikan dalam sejarah kepemimpinan di Nusantara.
Salah satu kemampuannya yang sangat dikagumi oleh rakyat Majapahit, terutama di kalangan Istana, adalah dalam hal menganalisa suatu permasalahan secara tajam, serta tegas dalam mengambil suatu keputusan.
Otoritas yang cukup luas sebagai patih dan kecerdasan yang dimiliknya itulah yang membuat Gadjah Mada hampir mampu menyelesaikan segala urusan kenegaraan.
Bersama Adityawarman – sepupu Jayanegara, raja yang memimpin Majapahit antara tahun 1309-1328 – Gadjah Mada berhasil menumpas gerakan separatisme Sadeng yang ingin menjatuhkan Majapahit yang kala itu dipimpin Ratu Tribhuawanatunggadewi Jayawisnuwardhani pada tahun 1331. Selain itu, melalui Sumpah Palapa, ia berhasil menaklukkan berbagai wilayah dalam satu kesatuan Nusantara.
LBP, sang Patih segala urusan Click To TweetKini, karena digdaya kekuasaannya itu, sosok Gadjah Mada seolah hadir kembali dalam diri Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan.
Sebutan tersebut memang tidak berlebihan, mengingat sang menteri kerap kali muncul di berbagai urusan kenegaraan dan berperan sentral dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Beberapa pihak bahkan menyebut Luhut terkesan melampaui tupoksinya sebagai Menko Kemaritiman saking seringnya ia terlibat di mana-mana. Sang jenderal bintang empat ini juga tampak terlihat aktif dalam beberapa urusan luar negeri Indonesia, di antaranya saat acara IMF-World Bank Summit beberapa waktu lalu, hingga yang terbaru terkait persoalan sengkarut sawit antara Indonesia dengan Uni Eropa.
Dalam konteks persoalan sawit tersebut, belakangan Luhut memang tengah aktif melobi Uni Eropa yang sedang memutuskan untuk menghentikan penggunaan crude palm oil (CPO) yang cukup merugikan Indonesia sebagai produsen sawit utama dunia.
Keaktifan sang jenderal itu bahkan telah masuk ke taraf “galak” ke Uni Eropa menyoal urusan ini. Setidaknya itulah yang diungkapkan oleh ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri.
Faisal menyarankan agar urusan diplomasi sawit ini dikembalikan kepada Menteri Luar Negeri selaku otoritas utama Indonesia menyoal urusan diplomasi dengan negara lain. Diketahui memang Luhut sempat mewacanakan perang dagang dengan Uni Eropa terkait persoalan sawit tersebut dan cukup keras menyikapi persoaln tersebut.
Tentu menarik untuk melihat kait-kelindan kepentingan Indonesia menyoal sawit di Uni Eropa ini dengan sikap “garang” Luhut ini dalam konteks hubungan internasional.
Terlebih lagi, topik hubungan internasional akan menjadi salah satu bahasan dalam debat keempat Pilpres pada tanggal 31 Maret 2019 mendatang.
Pertanyaannya adalah apakah pola pendekatan diplomasi yang dipakai Luhut memang kurang tepat seperti yang disebutkan oleh Faisal Basri?
Diplomasi Agresif Luhut
Soal urusan sawit, menteri Luhut memang kerap tampil terdepan dalam agenda-agenda diplomasi dengan Uni Eropa.
Kemarahan Luhut soal sawit kepada Uni Eropa berawal dari keputusan asosiasi benua biru itu untuk menghapus secara bertahap pemakaian biofuel berbasis CPO hingga 0 persen pada 2030 yang akan berdampak pada penghentian konsumsi CPO dari Indonesia.
Sehingga, Indonesia sebagai produsen terbesar produk tersebut tentu saja akan rugi akibat kebijakan Uni Eropa tersebut.
Menanggapi hal itu, Luhut mengatakan tak ada toleransi bagi Uni Eropa dan menyebut pemerintah telah mempertimbangkan berbagai opsi menggebrak balik dengan jalan memboikot produk-produk asal negara-negara kawasan tersebut di Tanah Air.
Di depan puluhan perwakilan perusahaan Eropa misalnya, Luhut sempat mengancam bahwa Indonesia akan memboikot pesawat terbang produksi Airbus dalam 20 tahun ke depan. Dalam hitung-hitungannya, Indonesia setidaknya akan membutuhkan 2.500 pesawat A320 produksi Airbus dalam periode tersebut atau total bernilai lebih dari US$ 40 miliar (Rp 569 triliun).
Indonesia juga banyak mengimpor bus dan truk Scania dari Swedia serta sedang mempertimbangkan pembelian rangkaian kereta dari Polandia.
YANG MUDA YANG BERTANI. Saat ekonomi Kalimantan dikuasai industri sawit dan tambang, seorang pemuda, Budi Santoso, memilih dunia pertanian.
Ia menanam sayur dan buah di lahan tidurnya seluas 1 hektare.
Hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagian dijual. pic.twitter.com/fid8s2E2AJ
— WatchdoC Documentary (@watchdoc_ID) March 27, 2019
Menyoal sikap Luhut ini, ia memang tengah menunjukkan apa yang disebut sebagai diplomacy of anger (diplomasi kemarahan) atau emotional diplomacy (diplomasi emosional).
Menurut Todd H. Hall, anger diplomacy merujuk pada bahasa dan perilaku negara yang diungkapkan melalui kemarahan, di mana hal tersebut merupakan manifestasi emosional dari pejabat negara yang berwenang mengambil kebijakan.
Todd menambahkan bahwa para pejabat pengambil kebijakan ini layaknya anak usia tiga tahun yang memiliki kognitif yang masih sering didominasi oleh perasaan amarah.
Tampilan kemarahan juga merupakan kode bahwa aktor negara ini sedang bermain dalam konteks politik internasional. Dengan memproyeksikan citra kemarahan, para aktor negara menyampaikan bahwa telah terjadi pelanggaran menyangkut masalah normatif, yang menonjol secara emosional tentang hal-hal yang mereka pedulikan. Intensitas tampilan ini akan disesuaikan dengan kedalaman kepentingan yang sedang diperjuangkan.
Setidaknya, itulah yang menjadi gaya Luhut ketika menghadapi Uni Eropa menyoal sawit. Sebagai seorang pejabat, ia telah mentransfer kemarahan demi mengkonstruksi image Indonesia sebagai negara yang tak bisa dipermainkan oleh Uni Eropa.
Memang, menurut Todd, nilai strategis diplomasi amarah ini terletak pada citra yang disampaikan oleh aktor negara kepada negara lain tentang apa yang akan atau tidak akan ditoleransi.
"Anda utak-atik kelapa sawit dengan cara tidak adil, maka kami akan ambil semua jalan untuk melawannya," ujar Darmin Nasution menyikapi kebijakan Uni Eropa. Jika kita benar, kepala mesti tegak. Hormat!
— Ahmad Erani Yustika (@AhmadErani) March 21, 2019
Hal ini berkaitan dengan kompleksitas permasalahan dalam hubungan antarnegara yang menyangkut berbagai kepentingan langsung, di mana tawar-menawar dan paksaan menjadi sebuah praktik yang umum.
Lalu seperti apa dampak gaya diplomasi Luhut tersebut?
Baik atau Buruk?
Dalam kapasitasnya sebagai Menko Kemaritiman, apa yang dilakukan Luhut sebetulnya cukup berbahaya, mengingat posisi Indonesia yang menganut politik bebas aktif dalam kebijakan-kebijakan luar negerinya.
Tentu dengan sikap agresif, sang jenderal justru akan berpotensi menggiring Indonesia pada potensi konflik, utamanya dengan negara-negara barat.
Hal ini juga disampaikan oleh Todd bahwa diplomasi jenis ini memiliki risiko, terutama jika target tidak mudah untuk “digertak” dan berpotensi melakukan provokasi lebih lanjut. Sehingga, logika kemarahan justru dapat menyebabkan rusaknya hubungan bilateral dan lebih parahnya, akan berakhir dengan konflik.
Sikap Luhut ini bisa saja justru malah menurunkan wibawa Indonesia di mata dunia, bahkan menjadi pukulan telak bagi presiden Jokowi di mata dunia, utamanya Uni Eropa.
Mengingat, semenjak zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Uni Eropa menjadi mitra diplomatik yang erat dengan Indonesia. Apalagi, dunia melihat Indonesia sebagai negara yang aktif dalam proses-proses perdamaian dunia, seperti dalam konteks diplomasi kemerdekaan Palestina.
[1] Luhut Binsar Pandjaitan. Data yang kami pegang, luas konsesi tambang milik LBP lebih dr 21.000 ha. Ini belum termasuk sawit. https://t.co/f0FXOz4lJg pic.twitter.com/HhaZ5IqBpN
— JATAM (@jatamnas) February 28, 2019
Selain itu, sikap Luhut justru menafikkan otoritas Kementerian Luar Negeri sebagai lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan menyoal urusan diplomasi dengan negara lain.
Selain itu, meskipun isu CPO juga menyangkut persoalan energi yang menjadi wilayah kerja Kementerian ESDM yang ada di bawah Kemenko Kemaritiman, namun yang dibicarakan Luhut nyatanya lebih banyak menyangkut persoalan kerja sama ekonomi.
Oleh karenanya, wajar jika Faisal Basri mengkritik sikap keras Luhut tersebut. Ia juga menyarankan permasalahan ini sebaiknya diselesaikan melalui satu pintu dan diserahkan ke Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Terlebih Menlu Retno Marsudi sempat menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Norwegia dan Islandia pada tahun 2005 dan Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Belanda pada tahun 2012.
Retno bahkan juga sempat menjadi Direktur Jenderal Amerika dan Eropa di Kementerian Luar Negeri, yang bertanggung jawab mengawasi hubungan Indonesia dengan 82 negara di Eropa dan Amerika. Pengalaman tersebut seharunya menjadikan Retno lebih paham tentang kebutuhan diplomasi Indonesia di Eropa.
Sikap keras Luhut ini tentu patut untuk dipertanyakan. Terlebih lagi, jika ditelusuri, ia juga berlatar belakang pengusaha sawit di Indonesia. Berdasarkan data Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Luhut merupakan pendiri dan pemegang saham dari PT Toba Bara Sejahtera Group yang bergerak salah satunya di sektor kehutanan dan kelapa sawit.
Pada akhirnya, sikap keras Luhut menyoal sawit ini memunculkan berbagai spekulasi baru. Mungkinkah ia benar-benar membawa kepentingan Indonesia? Atau jangan-jangan ia hanya tengah memperjuangkan kepentingan kroni bisnisnya saja? Hanya Luhut dan Tuhan yang tahu. (M39)
