HomeHeadlineMenguak “Beban” Erick Pecat STY

Menguak “Beban” Erick Pecat STY

Kecil Besar

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Pemecatan pelatih Timnas Sepak Bola Pria Indonesia oleh PSSI meninggalkan interpretasi karena dua untaian frasa “mencurigakan” yang terujar dari Erick Thohir dan anak Shin Tae-yong, yakni “dinamika kompleks” dan “perlakuan PSSI”. Bahkan, sesuatu hingga ke ranah yang bertendensi politis. Benarkah demikian?


PinterPolitik.com

Bagai drama Korea atau drakor, pemecatan pelatih Timnas Sepak Bola Indonesia berkebangsaan Korea Selatan, Shin Tae-yong, oleh PSSI agaknya meniggalkan berbagai kejanggalan yang juga dilihat dan dirasakan fans dan publik secara umum.

Dalam konferensi persnya kemarin, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Erick Thohir mengungkapkan justifikasi yang dinilai “sus” (re: suspicious/mencurigakan) terkait pemberhentian Shin STY dari kursi pelatih Timnas Indonesia.

Erick menguak bahwa terdapat dinamika internal yang kompleks sebagai landasan utama pemecatan. Bahkan, disebut sudah eksis sejak beberapa waktu lalu.

Padahal, STY berkontribusi memberikan perubahan positif bagi Timnas selama lima tahun mengampu kuris panas pelatih.

Fans pun terbelah pro dan kontra. Namun, satu yang menarik adalah reaksi bernuansa amarah dari anak STY, Shin Jae-won.  Di kolom komentar unggahan pemecatan sang ayah oleh federasi, Jae-won mengungkapkan sesuatu yang juga sangat “sus”.

“Saya punya banyak cerita tentang bagaimana PSSI telah memperlakukan ayah saya selama lima tahun, tetapi saya akan tetap diam,” begitu ujar Jae-won.

Dua narasi “sus” itu kemudian kembali membawa kritisi dan trauma fans sepak bola Indonesia akan intrik internal yang mana riwayatnya tak bisa dilepaskan dari PSSI dan memengaruhi performa, prestasi, dan kebanggaan bangsa.

Ihwal yang juga tak menutup kemungkinan berkelindan dengan variabel bernuansa politis. Mengapa hal itu bisa terjadi?

STY, Necessary Victim?

Pemecatan Shin STY dari kursi pelatih Timnas Indonesia menimbulkan pertanyaan tentang prioritas dan keputusan PSSI.

Baca juga :  Inul, Naykilla, dan Kebangkitan ‘Centil-isme’

Selama lima tahun kepemimpinannya, Shin STY telah membawa perubahan positif pada Timnas Indonesia, seperti peningkatan performa dan strategi permainan yang lebih modern.

Yang paling menonjol, status sementara sebagai penghuni peringkat ketiga kualifikasi babak ketiga Piala Dunia 2026 menjadi bukti yang jelas tak bisa dipandang sebelah mata.

Hal itu kiranya mengindikasikan bahwa keputusan untuk memecatnya bukanlah sekadar hasil evaluasi kinerja, melainkan dipengaruhi oleh dinamika kompleks yang memang telah disampaikan oleh Erick.

Namun, apa sebenarnya dinamika internal yang kompleks itu?

Pihak eksternal tentu hanya bisa melakukan intepretasi dan analisa. Namun di titik ini, variabel hipotesa yang dapat diambil agaknya akan berangkat dari riwayat intrik PSSI dan timnas Indonesia di masa lalu.

Meski berganti kepemimpinan, PSSI dinilai masih toxic seperti sedia kala karena diisi oleh pengurus serta decision maker yang “itu-itu saja”.

Setidaknya, terdapat tiga benefit utama dari dinamika PSSI dan timnas Indonesia, yakni dari segi sosial, ekonomi, dan politik.

Bagaimana tidak, PSSI memang diisi oleh beberapa pengurus yang memiliki afiliasi langsung ke politik. Beberapa Ketum PSSI terdahulu pun diuntungkan secara kapital sosial dan politik, plus ekonomi saat mengampu jabatannya. Plus, diuntungkan pula sebagai batu loncatan karier politik.

Menariknya, Erick mungkin sedikit memberi sinyal tertentu bahwa frasa “dinamika kompleks” bisa saja terkait dengan kompromi yang mau tidak mau dilakukan dengan para “antagonis” berkepentingan yang  kurang diuntungkan dengan eksistensi STY sebagai pelatih timnas. Atau justru yang tak senang pula dengan prestasi yang diraih Erick dan STY yang dikorbankan pada akhirnya.

Untuk menginterpretasi berbagai dinamika di PSSI, termasuk yang bertendensi politis, teori hegemoni Antonio Gramsci dan teori jaringan kekuasaan Michel Foucaul dapat dijadikan rujukan.

Baca juga :  Pertamax dan Kelas yang Terlupakan

Gramsci menekankan bahwa hegemoni dicapai ketika kelompok dominan berhasil memanipulasi nilai-nilai dan norma sosial untuk mempertahankan kekuasaan, dalam hal ini yang telah eksis sejak lama di tubuh PSSI.

Sementara itu, Foucault menyoroti bagaimana kekuasaan tidak hanya terpusat pada satu titik, tetapi tersebar melalui jaringan relasi sosial yang kompleks, apalagi yang telah lama terbangun.

Nyaris mustahil dan utopis memang merombak ulang struktur PSSI sebagai penentu performa dan nasib kompetisi sepak bola nasional hingga timnas, termasuk takdir masa jabatan sang pelatih Garuda.

Akan tetapi, tuntutan fans dan publik serta visi ideal untuk menciptakan kebanggaan dan persatuan bangsa melalui prestasi timnas Indonesia juga memiliki nilai yang sakral.

marselino & king indo prabowoartboard 1 1

Ending-nya Erick Dimaklumi Juga?

Keputusan PSSI untuk memecat Shin STY mungkin tidak semata-mata keputusan terkait profesionalitas, tetapi juga keputusan politis yang mencerminkan dinamika kekuasaan internal.

Erick Thohir, sebagai Ketua Umum PSSI, memiliki jejaring ekonomi-politik yang kuat di mana setiap langkah yang diambilnya bisa dipengaruhi atau memengaruhi pertimbangan politik dan aliansi strategis, termasuk dari pihak ketiga.

Narasi “sus” yang disampaikan baik oleh Erick Thohir maupun Shin Jae-won menambah dimensi bahwa ada kepentingan tertentu yang tak menutup kemungkinan sedang dimainkan di balik layar.

Dan kiranya tak bisa dicegah, hal ini memperkuat persepsi publik tentang adanya intrik dan politisasi dalam PSSI.

Satu rahasia umum terkait tarik menarik kepentingan sosial, ekonomi, dan politik di internal PSSI adalah cerminan dari kompleksitas institusional yang sering kali mengorbankan kepentingan kolektif dan ideal, khususnya bagi timnas.

Kendati demikian, dengan situasi yang ada, diharapkan terdapat pengganti sepadan dari STY yang dapat menyeimbangkan atau sebagai ikon pengakomodir berbagai kepentingan dan tetap membawa prestasi ke pencapaian tertinggi bagi Indonesia. (J61)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Waspada 3 “Kingdoms” of Jokowi?

Tiga provinsi, satu pola — kala gelar adat Jokowi di Lampung ternyata cuma puncak gunung es dari strategi politik yang lebih besar. 

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

More Stories

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

Lex Talionis Taufik Hidayat Biadab

Lex talionis bukan tentang balas dendam, melainkan batas peradaban atas kekerasan. Dalam kasus Taufik Hidayat, prinsip kuno itu menemukan relevansinya kembali, hukuman maksimal bukan ekspresi kebencian, tetapi pengakuan negara atas martabat korban. Saat keadilan diuji, korban tak boleh kalah dua kali.