HomeNalar PolitikMengenal Panggung-panggung dalam Politik

Mengenal Panggung-panggung dalam Politik

Kecil Besar

Erving Goffman melalui dramaturgi politiknya menyebut interaksi dalam dunia politik ibarat sebuah panggung teater, di mana ada panggung depan dan panggung belakang. Tapi, apakah benar panggung politik hanya terdiri dari dua itu saja?


PinterPolitik.com

Dunia politik adalah dunia yang penuh dengan drama. Kita sering melihat di berita-berita terkadang para politisi sering melemparkan pernyataan-pernyataan yang cukup nyelekit ke satu sama lain, namun di kesempatan yang lain, mereka justru malah terlihat akur.

Kalau kita mengacu pada pandangan Erving Goffman dan konsep dramaturgi politik, sifat politik yang seperti ini layaknya panggung teater, yang memiliki panggung depan (front stage) dan panggung belakang (backstage). 

Sederhananya, kalau menurut Goffman, panggung belakang adalah realitas politik, sementara panggung depan adalah realitas yang telah disortir atau yang telah dipilah sedemikian rupa untuk ditampilkan kepada audiens, yakni media massa dan kita semua. 

Oleh karena itu, ketika ada seorang politisi yang tiba-tiba menyerang politisi lain dengan mengucapkan pernyataan yang cukup pedas, besar kemungkinannya itu untuk menunjukkan pada lawan politisinya bahwa mereka benar-benar tidak setuju dengan apa yang terjadi di belakang layar, sekaligus untuk mendulang simpati publik padanya.

Akan tetapi, ada satu hal yang luput dari perspektif panggung depan dan panggung belakang ini, yakni kapan penggodokan suatu konsep agenda politik di belakang layer? Kapan ia berubah menjadi materi yang layak dipertontonkan di panggung depan?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, di tulisan kali ini akan membahas panggung politik yang ketiga, yakni middle stage atau panggung tengah.

image 75

Tempat Kepentingan Politik Dibenturkan

Dosen Komunikasi Politik, Lely Arrianie dalam bukunya Komunikasi Politik: Dramatisme dan Pencitraan Politisi di Panggung Politik, menyebutkan bahwa kohesitas dalam politik, bahkan dalam internal partai tidak semata-mata terjadi begitu saja. 

Baca juga :  Rame-Rame Belah Gunung Gegara Hormuz

Dalam prosesnya, sebelum membawa apa yang ingin disampaikan ke sesama pemegang kepentingan, para politisi menentukan terlebih dahulu batas-batas kompromi di antara kalangan mereka sendiri. Hal ini contohnya seperti rapat fraksi di DPR dan rapat partai politik.

Setelah sudah menentukan apa yang ingin disampaikan, barulah kepentingan-kepentingan tadi dibawa ke panggung tengah yang merupakan arena di mana kepentingan para politisi dari berbagai macam fraksi diketemukan. 

Nah, di panggung tengah ini, pembangunan komitmen kompromistis di antara skenario panggung depan dan panggung belakang pun terjadi. 

Namun, tidak seperti skenario pertemuan konspiratif yang mungkin dibayangkan banyak orang, pertemuan-pertemuan panggung tengah politik menurut Lely bisa berbentuk sebuah diskusi publik atau seminar, percakapan di lobi hotel, restoran, dan bahkan di toilet sekalipun. 

Menariknya, pertemuan-pertemuan panggung tengah ini kadang kala bersifat transparan. Dalam acara seminar misalnya, di mana publik memiliki kesempatan untuk berbincang dengan para politisi, sebenarnya para tamu seminar bisa dianggap juga terlibat dalam panggung tengah. Apalagi bila jelas-jelas dalam seminar tersebut dihadirkan dua politisi dari latar belakang partai yang sedang bersiteru. 

Esensinya, menurut Lely, panggung tengah ini secara khusus mampu memberi ruang pada politisi untuk tetap menggunakan simbol keanggotaannya sebagai seorang politisi di dalam suatu situasi dan kondisi yang mampu membuat mereka bertindak layaknya seorang manusia yang sedang berinteraksi, tanpa terkekang keterbatasan gestur layaknya di panggung depan maupun panggung belakang politik. 

Dan tentunya, sebagai tempat pertemuan kepentingan politik panggung depan dan panggung belakang, panggung tengah ini seringkali menjadi faktor yang paling krusial dalam menentukan interaksi antara dua atau lebih politisi dan partai politik yang tidak berada dalam “kamar” yang sama. 

Baca juga :  Kerajaan Abadi Raja Ponsel Indonesia

Jika kepentingan politik masing-masing pihak berbenturan di panggung tengah dan tidak bisa menemukan kompromi, maka itu jelas akan merubah skenario narasi yang akan mereka lakukan di media massa dan pertemuan-pertemuan poltik lain yang sifatnya lebih formal.

So, selanjutnya seorang politisi tiba-tiba mengeluarkan pernyataan yang kontroversial, jangan langsung bertegang hati, karena bisa saja dia sebenarnya sedang mencoba berunding dengan lawan politik yang ditargetnya. (D74)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Waspada 3 “Kingdoms” of Jokowi?

Tiga provinsi, satu pola — kala gelar adat Jokowi di Lampung ternyata cuma puncak gunung es dari strategi politik yang lebih besar. 

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

More Stories

Waspada 3 “Kingdoms” of Jokowi?

Tiga provinsi, satu pola — kala gelar adat Jokowi di Lampung ternyata cuma puncak gunung es dari strategi politik yang lebih besar. 

Rame-Rame Belah Gunung Gegara Hormuz

Ketika hampir semua selat strategis dunia punya wacana bypass secara bersamaan, ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kepanikan logistik — dan Indonesia perlu membacanya sebelum terlambat.

PAL-PINDAD-PTDI: Trinitas Industrialisasi RI?

Ketika tiga BUMN pertahanan Indonesia mencetak rekor laba di momen bersamaan, pertanyaannya bukan lagi soal alutsista — melainkan apakah Indonesia akhirnya menemukan jalan industrialisasinya sendiri.