HomeHeadlineMengapa Surya Paloh “Jauhi” Anies?

Mengapa Surya Paloh “Jauhi” Anies?

Kecil Besar

Dengarkan artikel ini :

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Surya Paloh seolah menjadi satu-satunya ketua umum partai politik (parpol) yang belum “turun gunung” di Pemilu dan Pilpres 2024. Padahal, Partai NasDem adalah pengusung pertama dan utama Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Lalu, mengapa Surya Paloh begitu pasif?


PinterPolitik.com

Interpretasi mengenai “dihantui” tekanan tertentu hingga merupakan bagian dari strategi politik tertentu kiranya hadir di atas meja analisis saat melihat belum turun gunungnya Surya Paloh di Pemilu dan Pilpres 2024 kali ini. Bahkan, meski Partai NasDem adalah partai pengusung utama duet Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Ya, di balik ingar bingar kompetisi narasi dari para elite, termasuk ketua umum partai politik, Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem seolah bermain tenang dari balik layar.

Mulai dari absen mengantar duet AMIN ke KPU untuk mendaftar sebagai peserta Pilpres 2024, tak terlihat di acara tiga debat kandidat, hingga sangat jarangnya pemberitaan suara Paloh merespons dinamika proses politik tahun ini.

Padahal, jika menengok ke dua partai utama pengusung duet rival, yakni Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang notabene adalah capres serta Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, keduanya sangat aktif saling sahut dan bernarasi.

Terlepas dari perannya di balik layar, di antara ketum parpol lainnya pun, Paloh menjadi satu-satunya yang seolah begitu pasif di panggung depan atau frontstage sengitnya persaingan menuju kontestasi elektoral 2024.

Presumsi yang mempertanyakan kesungguhan Paloh, hingga komitmennya terhadap duet pencapresan dan pencawapresan Anies-Imin kiranya tak berlebihan saat pada akhirnya mengemuka.

di mana surya paloh

Lalu, mengapa Paloh masih belum turun gunung dan begitu menahan diri di balik layar? Benarkah seperti interpretasi yang sudah disebutkan di awal?

Strategi Politik Paloh?

Jika menengok ke Pilpres 2014 dan 2019, sikap politik Paloh seolah begitu kontras saat ini. Itu belum termasuk manuver para elite Partai NasDem yang pergerakan aksi dan narasinya tak semasif elite di parpol-parpol koalisi rival.

Baca juga :  Anies dan Dark Side of The Moon

Namun, hal ini bisa saja merupakan strategi politik tertentu.

Pertama, posisi ketum yang diemban Paloh kiranya bisa sangat strategis dalam membentuk opini. Tapi di sisi lain, dampaknya bisa fatal saat tak sengaja melakukan blunder komunikasi politik.

Selain itu, dalam adagium di politik Amerika Serikat (AS), yakni silent is a political act atau diam sesungguhnya adalah tindakan politik, kiranya relevan untuk menggambarkan sikap Paloh. Tinggal motif di balik sikap itu yang kiranya perlu dianalisis lebih lanjut.

Kedua, Paloh mungkin sejak awal ingin menghindari impresi dan predikat puppet leader atau pemimpin boneka kepada Anies sebagai jagoannya. Seperti yang diketahui, impresi tersebut adalah salah satu celah yang sangat mungkin dieksploitasi oleh rival politik mereka dalam kampanye.

Absennya Paloh sejauh ini tampaknya berkontribusi cukup besar dalam nihilnya predikat itu kepada Anies.

Dampaknya pun cukup positif bagi duet AMIN, utamanya saat melihat style kampanye Anies. Manuver Anies-Imin tampak lebih fleksibel, termasuk “blusukan 5.0” kampanye mereka di media sosial yang mendapat sambutan positif.

Ketiga, Paloh bisa jadi juga tak ingin tampak terlihat memiliki afiliasi atau mengidentikkan diri terlalu dalam dengan kelompok politik penyokong Anies yang kerap dicap memainkan politik identitas.

Itu dikarenakan, kemesraan dengan entitas tersebut bisa saja tak menguntungkan secara strategis (politis dan elektoral) maupun ketika berbicara konteks jangka panjang bagi Partai NasDem.

Jika ini benar, konsep realpolitik, yakni kooperasi yang dibentuk atau dibubarkan karena faktor kepentingan pragmatis kontemporer, bukan karena kesamaan ideologis kiranya tengah dipraktikkan Paloh dan Partai NasDem.

Namun, terdapat satu interpretasi lain yang kiranya menyebabkan Paloh tidak aktif merespons dan berkontribusi dalam memperkuat narasi serta kampanye duet AMIN. Apakah itu?

Baca juga :  Lapar yang Tidak Ikut Libur
surya paloh makin terdesak

Dihantui Tekanan, Buka Peluang?

Awalnya, pasifnya sikap politik Paloh dan Partai Nasdem sejak awal pencapresan Anies ditengarai karena situasi mereka sendiri yang tersandera situasi politik dan kekuatan aktor-aktor tak terlihat.

Hal itu selaras dengan pengamatan analis politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, pada Agustus 2023 lalu yang juga menyiratkan bahwa saat itu (momen dukungan Partai Nasdem terhadap pencapresan Anies), instrumen hukum menjadi alat gebuk lawan politik.

Pada akhirnya, sejak saat itu, Paloh dinilai memilih diam dan membiarkan dirinya tak turut turun gunung ke medan pertempuran politik di 2024.

Mengacu pada kemungkinan itu, sikap diam Paloh pun bisa juga menjadi cara untuk tetap membuka opsi rekonsiliasi dengan entitas politik lain di masa mendatang, tentu jika itu menguntungkan Partai NasDem.

Setidaknya, interpretasi kedua yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya dan membuat kampanye Anies-Imin menjadi lebih fleksibel menjadi efek konstruktif dari “apa yang tidak dilakukan” Paloh.

Well, menarik untuk ditunggu kelanjutan dari sikap politik Surya Paloh ke depan, utamanya saat hasil Pilpres 2024 bisa saja membuatnya harus benar-benar turun gunung. (J61)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

More Stories

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

Lex Talionis Taufik Hidayat Biadab

Lex talionis bukan tentang balas dendam, melainkan batas peradaban atas kekerasan. Dalam kasus Taufik Hidayat, prinsip kuno itu menemukan relevansinya kembali, hukuman maksimal bukan ekspresi kebencian, tetapi pengakuan negara atas martabat korban. Saat keadilan diuji, korban tak boleh kalah dua kali.