HomeNalar PolitikManuver PAN Dalam Pansus Hak Angket KPK

Manuver PAN Dalam Pansus Hak Angket KPK

Kecil Besar

Keputusan ini terlihat sangat erat kaitannya dengan dugaan korupsi yang mencatut nama Amien Rais sebagai salah satu penerima aliran dana hasil korupsi pengadaan alat kesehatan. PAN pun memberikan respon dengan melakukan manuver politik ikut dalam pansus hak angket KPK.


PinterPolitik.com

[dropcap size=big]F[/dropcap]raksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR dikabarkan telah mengutus Hanafi Rais – putra sulung Amien Rais – yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI untuk gabung bersama Panitia Khusus (Pansus) hak angket KPK yang dibentuk oleh DPR. Perihal pengutusan tersebut bisa dikatakan mendadak, karena sebelumnya Fraksi PAN menolak adanya Pansus hak angket ini, namun kemudian ternyata malah berbalik badan untuk mendukung hak angket tersebut.

Pansus Hak Angket KPKPenolakan hak angket KPK tersebut bertentangan dengan pernyataan yang sebelumnya diutarakan oleh Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Taufik Kurniawan saat bulan lalu berpidato di depan ratusan anggota Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam) pada kegiatan Apel Menggembirakan Kebangsaan dan Kesiapsiagaan Bencana Nasional yang digelar di halaman GOR Tri Dharma Petrokimia, Gresik, Jawa Timur, Minggu (7/5).

Lalu mengapa PAN bisa begitu cepatnya berbalik badan dan mengirimkan nama untuk menjadi anggota pansus hak angket KPK? Tentu saja keputusan ini terlihat sangat erat kaitannya dengan dugaan korupsi yang mencatut nama Amien Rais sebagai salah satu penerima aliran dana hasil korupsi pengadaan alat kesehatan. PAN pun memberikan respon dengan melakukan manuver politik ikut dalam pansus hak angket KPK.

Saat disinggung seperti itu, Anggota Komisi II Fraksi PAN, Yandri Susanto memberikan jawaban,

“Oh nggak, itu beda. Landasan hukum untuk membuat angket kan sudah jauh sebelum, dikirimkan ke paripurna. Nggak ada kaitannya dengan Pak Amien. Angket, ada enggak ada masalah Pak Amien kan tetap berjalan,” Yandri menuturkan.

Baca juga :  Aldi-Saldi: Hakim Mazhab "Dissenters"?

Bersamaan dengan perubahan sikap PAN dalam pansus, Amien Rais mendatangi  Kompleks Parlemen Senayan pada Rabu (7/6) siang. Amien hadir menemui Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PAN Taufik Kurniawan. Taufik menyebut pertemuan itu sebagai silaturahim antara fraksi PAN dan Amien yang merupakan ketua Dewan Kehormatan Partai.

Amien membantah kedatangannya ke DPR untuk menintervensi pansus hak angket KPK. Amien Rais malah justru menyinggung KPK dan mengatakan ada “pembusukan” di dalam KPK terkait kinerja KPK yang masih lamban dalam mengurusi kasus yang belum tuntas seperti Bank Century, RS Sumber Waras, BLBI, hingga reklamasi.

Walaupun berkelit dengan alasan apapun, sikap PAN yang memasukan Hanafi ke dalam pansus Hak Angket KPK jelas menunjukan bahwa PAN memang sudah tidak lagi objektif dalam melihat dugaan yang sedang dialami Amien Rais. Sikap reaktif PAN ini semakin menunjukkan bahwa kondisi perpolitikan Indonesia belum banyak berubah.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz mengatakan pansus hak angket KPK dikuasai orang yang berkepentingan. Menurutnya hal tersebut menunjukan hak angket KPK diarahkan untuk menyerang KPK. Kasus ini jelas memperlihatkan kepada masyarakat, bahwa partai politik di Indonesia menjadi alat untuk melakukan manuver politik demi kepentingan pribadi dan keluarga, bukan untuk kepentingan bangsa dan negara. (A15)

 

spot_imgspot_img

#Trending Article

Waspada 3 “Kingdoms” of Jokowi?

Tiga provinsi, satu pola — kala gelar adat Jokowi di Lampung ternyata cuma puncak gunung es dari strategi politik yang lebih besar. 

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

More Stories

Bukti Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”

PinterPolitik.com mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke 72 Tahun, mari kita usung kerja bersama untuk memajukan bangsa ini  

Sejarah Mega Korupsi BLBI

KPK kembali membuka kasus BLBI yang merugikan negara sebanyak 640 Triliun Rupiah setelah lama tidak terdengar kabarnya. Lalu, bagaimana sebetulnya awal mula kasus BLBI...

Mempertanyakan Komnas HAM?

Komnas HAM akan berusia 24 tahun pada bulan Juli 2017. Namun, kinerja lembaga ini masih sangat jauh dari harapan. Bahkan desakan untuk membubarkan lembaga...