Nama Mahfud MD disebut-sebut telah disetujui untuk menjadi cawapres Jokowi. Namun, kemunculan sosoknya yang non-partisan mendatangkan persinggungan dengan kepentingan partai-partai koalisi pendukung. Akankah win-win solution dengan Mahfud sebagai sentralnya bisa terwujud?
PinterPolitik.com
“There are three constants in life. Change, choice and principles.”
:: Stephen Covey ::
[dropcap]P[/dropcap]asca pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Batu Tulis Bogor nama-nama calon pendamping sang petahana memang semakin mengerucut. Bahkan, sumber internal terpercaya menyebut Megawati sudah menyetujui satu nama untuk dijadikan sebagai pasangan Jokowi. Nama yang dimaksud adalah Profesor Mahfud MD.
Beberapa pemberitaan memang menyebut nama Mahfud masih sebatas wacana. Namun, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu memang berpeluang paling besar untuk dijadikan sebagai cawapres pendamping Jokowi.
Harian Suara Pembangunan dalam sebuah kolomnya menyebut keputusan nama cawapres Jokowi akan diumumkan pekan ini. Sementara petunjuk tentang siapa tokoh cawapres itu adalah orang yang “gila kerja” untuk bangsa, punya ketokohan, prestasi, kecerdasan, diterima semua kalangan, religius, sekaligus juga nasionalis. Semua petunjuk itu memang paling besar mengarah pada Mahfud.
Munculnya Mahfud memang bukan hal yang aneh, mengingat nama mantan menteri di era Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini muncul di beberapa hasil survei sebagai salah satu tokoh yang paling berpeluang menjabat sebagai cawapres Jokowi.
Saya setuju pasangan @jokowi @mohmahfudmd di pilpres 2019.
Posisi pak Mahfud yg bukan kader partai akan jauh dr berbagai kepentingan.
Background pak Mahfud dalam hukum dan tata negara akan menguatkan Jokowi dlm membuat kebijakan.Semoga pak Mahfud bersedia.
— Lusi for Spain (@LusiHQ) July 9, 2018
Bahkan, kekuatan politik Mahfud dianggap lebih kuat dari calon lain, mengingat Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara ini dianggap sebagai sosok yang non-partisan, dianggap sebagai negarawan, dan latar belakangnya dari NU membuatnya bisa diterima pemilih muslim.
Namun, kemunculan nama Mahfud ini tentu akan memupus harapan partai-partai koalisi yang berharap pilihan cawapres Jokowi jatuh pada kadernya. Bahkan, PKB sebagai partai tempat Mahfud pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Tanfidz mengeluarkan pernyataan menolak pencalonan Mahfud.
Tidak tanggung-tanggung, partai itu menyebut bahwa Mahfud tidak memiliki sumbangsih apa pun terhadap NU saat menjabat sebagai menteri – pernyataan yang boleh jadi memang lebih dikarenakan ambisi personal sang Ketua Umum, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang ngebet menjadi cawapres Jokowi.
Lalu, akankah Mahfud mampu menjadi tokoh win-win solution partai-partai pendukung koalisi Jokowi?
Mahfud MD, Jaminan Menang Koalisi Jokowi?
Persetujuan Megawati terhadap pencalonan Mahfud tentu saja menjadi titik terang sosok cawapres Jokowi.
Ada beberapa versi pemberitaan yang beredar terkait nama Mahfud ini. Sebagian pihak mengatakan bahwa nama Mahfud merupakan usulan Jokowi yang disetujui Megawati. Artinya, Jokowilah yang mengusulkan nama Mahfud. Namun, sebagian lagi justru menyebutkan bahwa Megawati-lah yang mengusulkan Mahfud sebagai pendamping Jokowi.
Kemungkinan terakhir memang yang paling kecil terjadi mengingat beberapa bulan belakangan justru PDIP terlihat bersikeras menyodorkan kadernya sebagai cawapres Jokowi. Nama-nama seperti Puan Maharani hingga Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (BG) dilemparkan ke publik sebagai bakal cawapres yang didukung partai banteng tersebut.
Bagi PDIP, jika Mahfud memang telah disetujui sebagai pendamping Jokowi, maka partai tersebut telah bertaruh pada kepentingan untuk tidak mengusung kadernya dan berharap pria kelahiran Solo itu tetap mau menjadi “petugas partai” untuk periode kedua.
Jika itu adalah solusi yang didapatkan dari pertemuan Jokowi dan Mega, maka keduanya sangat mungkin telah berhitung soal posisi politiknya di hadapan satu dengan yang lain. Belakangan ini persoalan cawapres memang menjadi isu utama hubungan Jokowi dengan PDIP. Terlihat baik-baik saja di depan publik, nyatanya Jokowi dan Megawati punya hubungan yang panas dingin, termasuk terkait tuduhan bahwa sang presiden mbalelo dengan perintah partai.
Hal serupa juga terjadi dengan Partai Golkar. Walaupun belum mengeluarkan tanggapan resmi terkait pencalonan Mahfud dengan “berkilah” bahwa siapa pun cawapres yang terpilih harus disetujui oleh partai-partai koalisi, partai beringin itu terlihat lebih berhasrat jika yang dipilih sebagai cawapres adalah kadernya sendiri, dalam hal ini sang Ketua Umum Airlangga Hartarto.
Sebagai partai yang paling awal mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi – sekalipun menyebut dukungan yang diberikan tanpa syarat – roman-romannya, partai sisa Orde Baru itu punya pamrih untuk diberikan jabatan cawapres. Artinya Golkar akan menghitung posisi politiknya terhadap Jokowi termasuk “kompensasi” posisi apa yang harus diminta jika merelakan cawapres ke tokoh di luar partai.
Apalagi, setelah Airlangga mendadak bertemu Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) spekulasi kalau partai kuning itu berpeluang “lompat pagar” dari Jokowi malah bermunculan. Namun, Golkar mengakhiri spekulasi itu dengan menyebut bahwa pertemuan Ketua Umum dua partai tersebut sekedar ingin membicarakan kondisi politik nasional – alasan yang tentu saja terdengar sangat klise.
Golkar juga menyebut justru ingin mengajak Demokrat menjadi bagian dari koalisi pendukung Jokowi. Partai kuning itu pada akhirnya menyebut bahwa tidak masalah jika cawapres Jokowi berasal dari luar parpol.
Ada pun partai lain, misalnya Nasdem sebagai partai berikut yang telah mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi, mungkin menjadi yang paling tidak berkeberatan terhadap pencalonan Mahfud MD. Partai itu menyebut sosok Mahfud punya kapabilitas dan kapasitas yang memungkinkannya menjadi pendamping Jokowi.
Selain itu, sosok pria kelahiran Sampang, Madura itu dianggap dekat dengan hampir semua pihak. Rekam jejak Mahfud sudah terbukti dan ia bisa masuk ke semua kelompok Islam, baik yang tradisional maupun yang modernis.
Partai lain seperti PPP yang belakangan menjadi sangat dekat dengan Jokowi juga tidak keberatan terhadap sosok Mahfud MD. Sementara, partai yang masih “abu-abu” adalah PKB yang tampaknya mati-matian memperjuangkan ambisi politik Cak Imin.
Adapun Partai Demokrat juga menunggu-nunggu pengumuman cawapres Jokowi. Jika Mahfud resmi diumumkan, Demokrat punya peluang yang lebih terbuka untuk masuk ke dalam koalisi Jokowi, apalagi jika SBY menilai Mahfud adalah calon yang bisa diterima partainya.
Kemudian, selain karena kedekatannya dengan semua kubu, ada beberapa hal lain yang dianggap sebagai kelebihan Mahfud dibandingkan calon lain. Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris setidaknya menyebutkan dua hal yang menurutnya menjadi keunggulan Mahfud dibandingkan kandidat lain.
Kelebihan pertama adalah expertise Mahfud di bidang hukum yang dianggap akan sangat membantu Jokowi dalam mengelola pemerintahan, apalagi jika tantangan pemerintahan ke depan adalah terkait isu reformasi hukum dan demokrasi yang lebih baik.
Sementara untuk kelebihan kedua, Haris membenarkan pandangan Partai Nasdem yang menyebut Mahfud cukup dekat baik dengan kubu NU maupun Muhammadiyah. Artinya, Mahfud bisa menjadi benteng jika isu agama datang dan menyerang Jokowi.
Posisi politik Mahfud yang ada di tengah-tengah juga menguntungkan bagi Jokowi. Jika sering mengikuti program Indonesia Lawyers Club (ILC), maka pandangan politik yang “tengah-tengah” itu bisa terlihat dari setiap tanggapan dan penjelasan Mahfud untuk setiap isu politik yang diangkat.
Karakter yg klop dgn pak Jokowi sama2 tdk pakai duit namun dipilih oleh rakyat. Pak Moh.Mahfud MD sama2 bukan anak konglomerat namun punya integritas dan kualitas.
Berbeda dgn preman2 konglomerat tiap pilpres selalu menggunakan kekayaannya untuk dipilih. Makanya byk yg korupsi. pic.twitter.com/VUXQzbSHsP
— Agung Wirawan (@agungwirawan100) July 9, 2018
Secara umum, memang tanggapan bernada makin positif dari partai-partai pendukung Jokowi menyiratkan bahwa sosok Mahfud bisa diterima oleh anggota koalisi. Tapi, apakah itu berarti Mahfud adalah win-win solution koalisi Jokowi?
Win-Win Solution Partai Koalisi
Dalam game theory, ada konsep pilihan yang disebut sebagai win-win solution. Kondisi ini terjadi ketika pilihan tertentu menjadi hal yang menguntungkan untuk semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan atau yang punya kepentingan di dalamnya.
Win-win solution adalah solusi yang memberikan semua pihak keuntungan atau perasaan tidak dirugikan dalam hubungan tersebut.
Secara umum ada beberapa poin sebuah pilihan dianggap sebagai win-win solution. Poin-poin itu adalah bahwa pilihan yang dibuat merupakan hasil dari kerja sama (cooperation), terjadi dalam keadaan fun atau senang, lalu ada proses saling berbagi (sharing) dan saling perhatian (caring).
Secara kontras, kondisi yang sebaliknya terjadi ketika sebuah hubungan dibangun atas dasar dominasi (domination), sikap egoisme (egoism behavior), dan masih kuatnya kepentingan pribadi atau partai (personal gain).
Pada titik ini, apakah sosok Mahfud MD telah memenuhi semua poin sebagai tokoh hasil win-win solution? Jawabannya mungkin akan kembali pada siapa yang mengusulkan nama sahabat Gus Dur itu menjadi cawapres Jokowi.
Jika Megawati yang mengusulkan, maka boleh jadi domination PDIP sebagai partai terbesar dalam koalisi masih akan terlihat dan membuat kondisi yang terjadi belumlah win-win solution yang sesungguhnya.
Namun, jika nama Mahfud adalah pilihan Jokowi, maka Prabowo mungkin harus siap-siap menghadapi pasangan yang sangat kuat secara ketokohan dan koalisi. Jokowi-Mahfud MD akan menjadi pasangan terbaik yang sangat mungkin memenangkan semuanya. Oleh karena itu, menarik untuk ditunggu pengumumannya. (S13)
