HomeNalar PolitikLuhut, Masih Kokoh atau Tergusur?

Luhut, Masih Kokoh atau Tergusur?

Kecil Besar

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dikenal sebagai menteri super (super minister) bagi Presiden Joko Widodo. Apakah kekuatan super Luhut masih kokoh guna menyongsong upaya kumpul kebo (kumbo) dalam kabinet Jokowi 2.0?


PinterPolitik.com

“Can’t understand how I last so long. I must have the superpowers” – Drake, penyanyi rap asal Kanada

Sebelum Pilpres 2019 lalu dilaksanakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan sering tampil di hadapan publik. Pernyataannya jarang absen dalam mewarnai berbagai pemberitaan. Purnawirawan jenderal TNI ini kerap menimpali berbagai kritikan yang menyasar Presiden Joko Widodo.

Sebagai Menko, Luhut juga kerap mencampuri berbagai urusan kementerian-kementerian lain. Pernyataannya mengenai polemik kelapa sawit yang kontroversial misalnya, dinilai diikuti dengan koordinasi internal pemerintah yang lemah.

Selain persoalan kelapa sawit, Luhut juga pernah mencampuri urusan-urusan kementerian lainnya, seperti persoalan perekonomian. Dengan luasnya pengaruhnya dalam berbagai pemerintahan Jokowi, Luhut sempat disebut sebagai tangan kanan sang presiden sekaligus menteri super (super minister) oleh politisi Gerindra Ferry Juliantono.

Pernyataan Ferry sebelum Pilpres 2019 tersebut bisa jadi masih berlaku hingga kini. Pasalnya, kali ini Luhut memberikan saran langsung kepada Jokowi terkait impor garam yang menyebabkan harga komoditas ini turun dalam pasar domestik – berbeda dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang hanya geram dan kesal terkait impor garam di hadapan media.

Meskipun begitu, Luhut di sisi lain pernah diminta oleh Jokowi untuk membantu upaya rekonsiliasinya dengan Prabowo Subianto. Upaya Luhut ini tampaknya gagal dan digantikan oleh Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Budi Gunawan (BG) yang dianggap lebih bisa mengakomodasi keinginan Prabowo.

Pertanyaan pun kemudian timbul. Apakah Luhut tidak lagi super seperti sebelumnya? Lantas, apakah sang Menko dapat kembali duduk di kursi menteri Jokowi 2.0?

Menteri Segala Urusan

Luhut boleh jadi memang menteri super bagi Jokowi. Dengan pengaruh yang besar, purnawirawan jenderal TNI ini dapat mengontrol berbagai urusan di kementerian lain.

Kehadiran menteri super dalam kabinet pemerintahan ini juga dikenal dengan istilah “menteri segala urusan,” di mana seorang menteri memiliki pengaruh di luar kekuasaan administratif yang didelegasikan padanya.

Selain Luhut, sejarah juga mengenal menteri-menteri super lainnya di berbagai negara. Salah satu di antaranya adalah Menteri Ekonomi Paulo Guedes dalam kabinet Jair Bolsonaro di Brasil.

Baca juga :  Komprador Gurita Batu Bara

Seperti Luhut yang membawahi berbagai kementerian yang berhubungan dengan bidang kemaritiman – seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Perhubungan; Guedes juga membawahi berbagai urusan yang sebelumnya menyangkut berbagai kementerian di bidang perencanaan, keuangan, dan perindustrian.

Menteri segala urusan memiliki pengaruh di luar kekuasaan administratif yang didelegasikan padanya. Share on X

Guedes menyebut dirinya sebagai menteri super dengan besarnya tugas yang diberikan oleh Bolsonaro padanya. Presiden Brasil tersebut mempercayakan berbagai agenda reformasi ekonomi pemerintahannya terhadap menteri super tersebut karena Guedes dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam di bidang ekonomi.

Selain Guedes, terdapat juga menteri super di Kanada yang dianggap berperan banyak dalam pemerintahan pada era Perang Dunia II, yakni Clarence Decatur Howe. Menteri dari Partai Liberal ini menduduki berbagai kursi di kabinet sejak tahun 1935 hingga 1957 – menjadikannya sebagai salah satu menteri terlama yang menjabat.

Seperti Luhut, Howe juga merupakan pengusaha sekaligus politisi yang dikenal kukuh, bahkan, terhadap rekan menteri-menteri lainnya dalam beberapa kebijakan, seperti dalam hal demo buruh yang dianggapnya mengganggu iklim bisnis di Kanada. Kesuksesannya untuk bertahan di bawah dua kepimpinan yang berbeda – PM Mackenzie King dan PM Louis St. Laurent – disertai juga dengan koneksinya yang erat dengan para pebisnis.

Lalu, bagaimana dengan Luhut? Apakah menteri super Indonesia ini dapat bertahan dan sekuat Howe?

Jadi Menteri Lagi?

Luhut memang sempat gagal dalam upayanya untuk mempertemukan Jokowi dengan Prabowo. Namun, pengaruh dan kedekatannya dengan sang presiden bisa jadi membuatnya dapat bertahan dalam menyongsong kabinet jilid kedua.

Kedekatan Luhut dengan Jokowi dimulai jauh sebelum Mantan Wali Kota Solo tersebut menjadi presiden. Aaron L. Connelly dalam tulisannya di Lowy Institute menjelaskan bahwa keduanya mengenal satu sama lain dari kepentingan bisnis ketika Luhut membutuhkan pihak yang mampu mengubah produk mentah kayunya menjadi barang jadi.

Kedekatan bisnis tersebut berlanjut hingga Jokowi menjadi presiden. Salah satu wujud dari kedekatan inilah adalah terbentuknya kelompok Tim Bravo 5 yang dibina oleh Luhut, di mana beberapa figur eks-militer menjadi relawan bagi Jokowi-Ma’ruf Amin. Kelompok ini pun kini berencana untuk menjadi sebuah ormas.

Meski begitu, kedekatannya dengan Jokowi inilah yang membuat Luhut tidak terlalu disukai oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Kanupriya Kapoor dalam tulisannya di Reuters menjelaskan bahwa Luhut dianggap berperan sebagai penjaga gerbang Jokowi dalam membendung kepentingan-kepentingan yang membebani sang presiden.

Upaya pembendungan tersebut menuntun pada dilibatkannya pihak militer ke dalam posisi-posisi sipil – menandingi pengaruh kepolisian yang disebut-sebut dekat dengan Mega. Selain itu, Jokowi juga dinilai telah menolak permintaan PDIP untuk mencabut Luhut dalam beberapa upaya reshuffle kabinet.

Baca juga :  Anies dan Dark Side of The Moon

Semakin benderangnya kesuksesan BG dalam upaya kumpul kebo (kumbo) atau kohabitasi Jokowi-Mega-Prabowo juga bisa jadi semakin mengancam Luhut. Apalagi, Menko Maritim tersebut kerap mengkritik kubu Prabowo-Sandiaga Uno dalam dinamika Pilpres 2019 lalu.

Dari sini, Mega dan Prabowo bisa saja menjadi penjegal bagi kesempatan Luhut untuk bertahan dalam kabinet Jokowi 2.0. Meskipun begitu, kekuatan Luhut sendiri perlu diperhitungkan pula dalam menyongsong upaya kumbo ini.

Bila kita tilik kembali pada kasus Howe di Kanada, bisa jadi Luhut patut dipertahankan. Kekuatan dan luasnya koneksi bisnis yang dimiliki Luhut bisa saja membuatnya tetap diperhitungkan.

Bagaimanapun juga, Luhut berperan dalam menghubungkan pemerintah dengan para pebisnis dan investor. Peran ini bisa jadi penting bagi Jokowi – mengingat sang presiden juga ingin memperluas investasi di masa pemerintahan keduanya.

Selain koneksinya dengan pebisnis dan investor, Luhut juga memiliki banyak koneksi di luar Indonesia. Kemampuan berbahasa Inggris yang solek dan koneksinya inilah yang mungkin membuat Jokowi memosisikan Luhut sebagai salah satu penasihatnya dalam hal politik luar negeri.

Berdasarkan tulisan Connelly, sebagai Mantan Duta Besar untuk Singapura, Luhut dinilai berperan besar bagi Jokowi dalam membangun relasi dengan negara-negara lain, seperti Singapura, Malaysia, dan Australia – berkaitan juga dengan kerja sama kawasan dalam mengantisipasi kelompok teror.

Di luar negara-negara tersebut, Luhut boleh jadi berperan besar dalam mempertemukan kepentingan Jokowi dengan kepentingan Tiongkok. Pasalnya, dalam berbagai kesempatan, Menko Kemaritiman tersebut selalu berada di garis terdepan dalam mempromosikan kerja sama dan investasi di antara dua negara ini, terutama terkait prakarsa Belt and Road Initiative milik Tiongkok.

Dengan berbagai faktor tersebut, bukan tidak mungkin Jokowi ingin mempertahankan Luhut di kabinet keduanya. Di sisi lain, Luhut dan Prabowo bisa saja kembali berekonsiliasi dengan adanya kebersamaan masa lalu di militer ketika masih berada di bawah naungan Benny Moerdani.

Bila benar Luhut akan bertahan hingga kabinet Jokowi 2.0, mungkin lirik rapper Drake di awal tulisan mungkin dapat menggambarkan hal tersebut. Luhut dapat bertahan lama dengan kekuatan super minister-nya, entah kapan kekuatan super tersebut akan luntur dengan adanya kumbo kini. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Mau tulisanmu terbit di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

spot_imgspot_img

#Trending Article

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

More Stories

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?