HomeNalar PolitikLingkungan, “Silent Victim” Perang Gaza dan Ukraina? 

Lingkungan, “Silent Victim” Perang Gaza dan Ukraina? 

Kecil Besar

Selain mengakibatkan hilangnya ribuan nyawa manusia, perang yang kini terjadi di Gaza dan Ukraina juga mulai merusak lingkungan hidup. Bagaimana hal ini bisa terjadi? 


PinterPolitik.com 

Sudah hampir tepat dua tahun dunia kita dilanda oleh peperangan besar yang menewaskan ribuan orang. Belum selesai dengan Perang Rusia-Ukraina yang telah menewaskan hampir 500.000 orang, kini kita juga berhadapan dengan kenyataan pahit Perang Israel-Palestina yang sudah menewaskan kurang lebih 19.000 orang, padahal perang tersebut baru berlangsung selama dua bulan. 

Kalau kita melihat keadaan di media sosial, sudah banyak orang yang menyuarakan pentingnya gencatan senjata dalam dua perang tersebut, jelas, alasannya karena sudah terlalu banyak nyawa manusia tidak bersalah yang jadi bayaran pertarungan kepentingan para elite politik.  

Namun, banyak orang yang tidak menyadari bahwa selain mengakibatkan korban jiwa, dua peperangan besar ini juga menciptakan korban lain yang kehilangannya begitu berarti bagi kehidupan kita semua, dan itu adalah lingkungan hidup. 

Ketika pertemuan COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab (5/12), Nada Majdalani, Direktur Palestina EcoPeace Middle East menyebutkan bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi akibat perang di Gaza diprediksi akan membuat terpicunya bencana hujan asam di Palestina dalam musim dingin mendatang. 

Tidak hanya perang di Gaza, dalam beberapa kesempatan lain, para pemerhati lingkungan juga menyoroti parahnya akibat perang terhadap lingkungan di Ukraina. Salah satunya adalah Thor Hanson, yang menyebutkan bahwa perang di Ukraina setidaknya telah menghancurkan sepertiga dari wilayah alam yang tadinya dilindungi di sana. 

Hal ini lantas memancing pernyataan renungan untuk kita semua: bagaimana dampak perang dapat merugikan lingkungan hidup, dan sejauh mana pengaruhnya terhadap ekologi Bumi itu sendiri secara keseluruhan? 

image 3

Akan Berdampak Sangat Besar? 

Menurut laporan dari Kementerian Ekologi dan Sumber Daya Alam Ukraina, perang yang terjadi di negaranya sejak 24 Februari silam setidaknya telah menyebabkan emisi karbon dioksida (CO2) setidaknya sebanyak 150 juta ton.  

Baca juga :  Transformasi Dudung, Jenderal Kanvas?

Dari perkiraan angka itu, 25 persen disebut berasal dari penggunaan dan sisa limbah alat-alat perang, 15 persen dari kebakaran hutan yang disebabkan alat perang, dan sisanya diakibatkan proses rekonstruksi yang melibatkan aktivitas industri berat. 

Perang yang terjadi di Gaza pun tidak lebih baik. Menurut laporan dari Al Jazeera, eskalasi konflik yang terjadi semenjak Oktober menciptakan emisi gas rumah kaca setara penggunaan energi 2.300 rumah selama satu tahun, dan 4.600 emisi kendaraan selama satu tahun. Emisi tersebut diakibatkan 25.000 ton munisi perang yang dijatuhkan di Gaza selama pertempuran dua bulan terakhir. 


Sejujurnya, hingga saat ini terdapat sedikit penelitian mengenai dampak ekologis dari perang, namun dalam satu studi pada tahun 2018 yang dilakukan Joshua H. Daskin dan Robert M. Pringle, diungkap ada korelasi antara konflik bersenjata dan penurunan populasi satwa liar di berbagai kawasan lindung di Afrika. Mereka menemukan bahwa populasi satwa liar cenderung stabil pada masa damai dan mengalami penurunan selama perang, dan semakin sering konflik terjadi, semakin tajam penurunannya. 

Bahkan ketika penghancuran lingkungan tidak disengaja, aktivitas perang itu sendiri dapat menyebabkan kerusakan yang mendalam. Tentara menggali parit, tank meratakan vegetasi, bom merusak hutan dan eksositem, serta bahan peledak membakar hutan. Terlebih lagi, di Perang Ukraina dan Perang Gaza dicurigai ada penggunaan bom fosfor putih, bom jenis ini, menurut beberapa penelitian, dapat merusak kesuburan tanah. 

Yap, kalau boleh sedikit mengutip perkataan Doug Weir, direktur penelitian dan kebijakan di Conflict and Environment Observatory, perang menjadikan lingkungan hidup sebagai silent victim atau korban yang diam. 

Ironisnya, pembatasan kerusakan lingkungan dalam perang sebetulnya sudah tercantum dalam hukum internasional yang berangkat dari Konvensi Hague 1907 dan Konvensi Jenewa 1949, akan tetapi, hingga saat ini hal mengerikan tersebut masih saja tidak bisa dicegah. Mengapa hal ini bisa terjadi? 

Baca juga :  Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih
image 4

Realisme di atas Lingkungan Hidup 

 
Pandangan realisme politik dalam konteks kehancuran lingkungan akibat perang menekankan pada ketidakpastian dan persaingan kepentingan nasional di dunia internasional. Secara realistis, negara cenderung fokus pada keamanan dan kepentingan nasional mereka, dan pertimbangan lingkungan seringkali menjadi sekunder. 

Dalam situasi perang, negara-negara bahkan mungkin dengan sengaja memasukkan taktik militer yang merusak lingkungan sebagai bagian dari strategi keamanan mereka, contohnya seperti penggunaan bom napalm yang begitu destruktif oleh militer Amerika Serikat (AS) ketika Perang Vietnam silam.  

Penggunaan senjata pemusnah massal atau penghancuran infrastruktur musuh tentu dapat memicu dampak ekologis yang signifikan. Namun, dalam kerangka realisme, negara dihadapkan pada pilihan sulit antara keamanan nasional dan perlindungan lingkungan. 

Realisme politik juga menyoroti ketidakmampuan sistem internasional dalam memberlakukan peraturan lingkungan selama konflik bersenjata. Faktor-faktor “realpolitik” seringkali mengarah pada ketidakpatuhan terhadap norma-norma lingkungan internasional. 

Dengan demikian, realisme politik menunjukkan bahwa kehancuran lingkungan akibat perang sebagian besar muncul karena prioritas keamanan dan persaingan kepentingan nasional, menggambarkan kompleksitas hubungan antara politik internasional dan ekologi global. 

 
Namun, pada zaman informasi saat ini, masyarakat umum memiliki kekuatan yang sebelumnya tidak terlihat dalam konflik besar abad ke-20, yaitu pendapat publik dan media sosial. 

Peristiwa politik Arab Spring 2011 telah memberi kesadaran bahwa aksi protes bersama dapat memengaruhi keputusan politik suatu negara. Jika kita ingin mengambil pembelajaran dari pengalaman tersebut, tentu merupakan hal yang penting untuk terus mendorong aksi protes bersama terhadap peperangan yang terus terjadi hingga sekarang. (D74)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

More Stories

Rame-Rame Belah Gunung Gegara Hormuz

Ketika hampir semua selat strategis dunia punya wacana bypass secara bersamaan, ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kepanikan logistik — dan Indonesia perlu membacanya sebelum terlambat.

PAL-PINDAD-PTDI: Trinitas Industrialisasi RI?

Ketika tiga BUMN pertahanan Indonesia mencetak rekor laba di momen bersamaan, pertanyaannya bukan lagi soal alutsista — melainkan apakah Indonesia akhirnya menemukan jalan industrialisasinya sendiri. 

Danantara OTW Beli Chelsea?

SWF dunia kini berbondong-bondong masuk industri olahraga. Akankah Indonesia ikut bermain?