HomeNalarLangkah Bijak MA Tolak Fatwa Terkait Ahok

Langkah Bijak MA Tolak Fatwa Terkait Ahok

Langkah Mahkamah Agung (MA) menolak memberikan fatwa mengenai pengaktifan kembali status Gubernur DKI Jakarta kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dianggap bijaksana oleh beberapa pengamat.


pinterpolitik.com

JAKARTA – Polemik seputar pengaktifan kembali Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta masih bergulir dan kian memanas. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang bertanggung jawab atas pengaktifan Ahok ini sekarang menjadi sorotan dan bahkan bulan-bulanan para oposan yang tidak setuju atas pengaktifan kembali tersebut.

Berbagai protes pun digelar oleh banyak pihak, dari aksi yang melibatkan ribuan massa, upaya anggota fraksi-fraksi DPR yang berinisiatif menggunakan hak angket, hingga berbagai upaya organisasi massa (ormas) yang mengajukan gugatan mengenai pengaktifan kembali Ahok sebagai Gubernur ke pengadilan.

Beberapa diantaranya ada organisasi Advokat Muda Peduli Jakarta (AMPETA) dan Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) yang menuntut agar Presiden Joko Widodo memberhentikan Ahok sebagai Gubernur.

Berbagai gugatan ini terpaksa “ditelan” Tjahjo Kumolo karena pegangan hukum atas keputusannya tersebut, dianggap masih dapat diperdebatkan. Bahkan Mahkamah Agung (MA) pun enggan memberikan fatwa terkait status Ahok sebagai gubernur, alasannya karena kasus penodaan agama yang menjeratnya masih berlangsung.

Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Syarifuddin, membenarkan kalau MA menolak permohonan fatwa yang diminta Mendagri karena tidak ingin mengganggu independensi hakim dalam mengadili perkara Ahok di PTUN Jakarta. “Kalau kita berikan fatwa, itu akan mengganggu independensi hakim,” katanya, Selasa (21/2).

Penolakan MA ini semakin memojokkan posisi Tjahjo. Ia mengatakan kalau surat dari MA tersebut telah diberikan ke Presiden Joko Widodo dan menyerahkan persoalan ini sepenuhnya pada Presiden. “Saya paham, kalau MA buat fatwa akan mempengaruhi pengadilan yang sekarang sedang tahap saksi-saksi,” katanya.

Baca juga :  Prabowo-Ganjar, PDIP Rela Turun Kasta?

Penolakan MA untuk memberikan fatwa ini merupakan langkah bijaksana, apalagi karena bentuk fatwa sendiri hanya berupa pendapat hukum MA yang tidak mengikat. Fatwa MA bukanlah suatu keputusan maupun peraturan. Fatwa MA hanya berisi pendapat hukum MA yang diberikan atas permintaan lembaga negara.

- Advertisement -

Terkait dengan masalah pengaktifan Ahok, penolakan MA ini juga memberi pesan seolah-olah lembaga keadilan ini tidak ingin terlibat dalam polemik yang ujung-ujungnya bersifat sangat politis. Sikap MA juga bisa dikatakan bijaksana karena mempertahankan posisinya yang netral diantara kemelut pro dan anti Ahok dalam masyarakat.

Tarik menarik pantas tidaknya Basuki Tjahaja Purnama kembali aktif sebagai gubernur dengan statusnya sebagai tersangka, dan wajar tidaknya calon gubernur di Pilkada mendatang menduduki kembali jabatannya saat masih dalam masa pencalonan, memang membingungkan. Apalagi dibalik keputusan Mendagri dan berbagai tuntutan tersebut, pasti ada motif politis di belakangnya. (Berbagai sumber/Fit/R24)

spot_img

#Trending Article

Jet Pribadi Nasdem “Hancurkan” Anies?

Salah satu kandidat calon presiden (capres) Anies Baswedan mengunjungi sejumlah daerah di Pulau Sumatera dengan menggunakan pesawat jet pribadi. Itu kemudian menghebohkan jagat maya...

Optimisme Intelijen Berpihak Kepada Prabowo?

Pasca kelakar “rambut putih” Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan tampak membesarkan hati Prabowo Subianto dalam sebuah kesempatan di...

Iran dan Mahsa Amini “Bangunkan” Feminis Indonesia?

Kematian Mahsa Amini bukan hanya memantik demonstrasi besar-besaran untuk mendorong reformasi hukum di negara Iran, melainkan juga mendorong solidaritas kaum feminis di seluruh dunia....

Benturan Peradaban di Piala Dunia Qatar? 

Piala Dunia Qatar 2022 seolah menjadi panggung suara dan benturan bernuansa sosio-politik tersendiri ketika regulasi tuan rumah, intrik lagu kebangsaan Timnas Iran, hingga gestur...

Pernah Ada Perang Dunia 0?

Perang Dunia I bukanlah perang pertama yang menghancurkan kehidupan umat manusia. Ribuan tahun sebelum itu, sejumlah arkeolog memprediksi pernah terjadi sebuah perang besar yang dijuluki “Perang Dunia 0”. Bagaimana ceritanya?

Kenapa Selalu Ada Capres Purnawirawan?

Nama purnawirawan TNI selalu ada dalam setiap survei elektabilitas calon presiden (capres). Bagaimana kacamata politik memaknai fenomena ini?

Tidak Ada Kebenaran di Era Informasi?

Di era kemajuan internet, manipulasi kebenaran justru malah semakin marak. Bagaimana kita memaknai fenomena ini?

Kenapa Peradaban Barat “Kuasai” Dunia?

Orang Eropa dan Amerika Serikat (AS) sering dianggap lebih unggul karena negara mereka “menguasai” dunia saat ini. Apakah ini akibat persoalan ras atau ada hal lain yang tersembunyi di balik kesuksesan peradaban Barat?

More Stories

Informasi Bias, Pilpres Membosankan

Jelang kampanye, pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oposisi cenderung kurang bervarisi. Benarkah oposisi kekurangan bahan serangan? PinterPolitik.com Jelang dimulainya masa kampanye Pemilihan Presiden 2019 yang akan dimulai tanggal...

Galang Avengers, Jokowi Lawan Thanos

Di pertemuan World Economic Forum, Jokowi mengibaratkan krisis global layaknya serangan Thanos di film Avengers: Infinity Wars. Mampukah ASEAN menjadi Avengers? PinterPolitik.com Pidato Presiden Joko Widodo...

Jokowi Rebut Millenial Influencer

Besarnya jumlah pemilih millenial di Pilpres 2019, diantisipasi Jokowi tak hanya melalui citra pemimpin muda, tapi juga pendekatan ke tokoh-tokoh muda berpengaruh. PinterPolitik.com Lawatan Presiden Joko...