HomeNalar PolitikKomunitarianisme Pasung Jokowi-Prabowo

Komunitarianisme Pasung Jokowi-Prabowo

Mengapa Jokowi dan Prabowo terlihat begitu sulit mencari calon wakil presiden yang mendampinginya di Pilpres 2019 nanti?


PinterPolitik.com

“Salah satu manfaat dari demokrasi yang berfungsi dengan baik adalah hak minoritas dan kekuasaan mayoritas.” ~ Noam Chomsky

[dropcap]P[/dropcap]erdebatan dan tebak-tebakan siapa calon wakil presiden Jokowi maupun Prabowo, masih berlanjut. Dalam sejarah pemilihan presiden, sepertinya baru periode ini saja para capresnya terlihat kesulitan mencari sosok pendamping yang cocok. Bahkan tak jarang, menciptakan silang pendapat dan perseteruan.

Belum lagi aksi saling menunggu dan saling intip yang dilakukan masing-masing kubu, seakan sosok cawapres yang dipilih merupakan kunci utama untuk meraih kemenangan. Padahal dalam Pilpres 2014 lalu, penentuan cawapres tidak banyak menyita waktu karena dipilih berdasarkan kesepakatan koalisi partai politik.

Lalu mengapa Jokowi masih enggan mengumumkan nama cawapresnya, padahal waktu pendaftaran kandidat capres dan cawapres tinggal menghitung jam saja? Begitu juga dengan Prabowo, setelah mendapatkan rekomendasi dari para ulama dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai alternatif cawapresnya, mengapa masih belum juga menentukan pilihan?

Sulitnya para capres dalam menentukan cawapres, menurut Pengamat Senior LIPI Siti Zuhro, tak lain akibat adanya interupsi politik yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017 lalu. Zuhro menilai, memori akan adanya aksi massa Islam yang berjilid-jilid, memberi dampak yang pada akhirnya mengunci pilihan para capres.

Pendapat sama juga dikatakan Pengamat Politik Boni Hargens. Menurutnya kebangkitan Islam politik menimbulkan keinginan masyarakat untuk memiliki pemimpin muslim yang intelek dan berwawasan. Dan karena baik Jokowi maupun Prabowo berasal dari partai nasionalis, maka keduanya membutuhkan sosok religius sebagai pendampingnya.

Padahal untuk mendapatkan seorang negarawan yang intelek, berwawasan, dan juga religius, bukanlah pekerjaan mudah. Apalagi kebanyakan figur cendikiawan religius dan dihormati masyarakat, kerap berada di luar parpol. Kalau pun ada, figur tersebut juga harus mampu diterima oleh semua parpol yang berkoalisi mengusungnya.

Jadi pertanyaannya, mengapa figur cawapres yang religius seakan begitu dipaksakan?

Dampak Pilkada DKI Jakarta

“Yang melingkupi kejahatan demokrasi adalah tirani mayoritas.” ~ Lord Acton

Turunnya jutaan massa Islam, baik di aksi bela Islam 411 maupun 212, memang menyimpan memori dengan kesan berbeda. Bagi umat Islam, aksi itu merupakan bukti eratnya persaudaraan. Namun di mata politikus, tak lebih sebagai tekanan maupun ancaman yang harus diantisipasi agar tidak terjadi lagi di Pilpres 2019 nanti.

Meski banyak pengamat yakin kalau apa yang terjadi pada Pilkada 2017 lalu sulit diaplikasikan kembali di Pilpres nanti, namun tuntutan masyarakat akan adanya pemimpin yang lebih religius dan direstui ulama, menurut Zuhro, menjadikan pertimbangan bagi para capres sebagai salah satu faktor untuk meraih kemenangan.

Baca juga :  Biden ‘Setengah Hati’ Selamati Prabowo?

Gerakan massa di aksi bela Islam lalu misalnya, sebenarnya dipicu oleh rasa solidaritas yang sangat tinggi di antara umat Muslim, namun kemudian ditunggangi kepentingan politik partai tertentu. Kekuatan massa yang dipolitisasi tersebut, timbul begitu saja akibat adanya pemicu amarah dan musuh bersama di mata umat Islam.

Namun bagi Filsuf Jerman Jurgen Habermas, aksi itu juga tak lepas dari adanya pengaruh revitalisasi keagamaan yang cenderung fundamentalis. Munculnya revitalisasi agama ini, lanjutnya, bukan hanya terjadi di Indonesia saja, tapi juga di negara-negara Asia Tenggara, Timur Tengah, Afrika, India, serta Amerika Serikat.

Kebangkitan kekuatan politik masyarakat berbasis agama ini, diistilahkan oleh Habermas sebagai masyarakat post-sekular atau era baru setelah berlalunya tekanan sekularisme yang diberlakukan negara. Atau sederhananya, aksi tersebut merupakan luapan keinginan masyarakat untuk masuknya kembali unsur agama ke dalam politik.

Paska reformasi, bangkitnya era post-sekular sebenarnya sudah mulai terlihat saat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjabat sebagai presiden. Berdasarkan sejarah, naiknya pendiri PKB itu menjadi orang nomor satu republik ini, tak lepas dari peran Amien Rais sebagai pemimpin poros tengah yang terdiri dari partai-partai Muslim.

Hanya saja, Amien yang kala itu menjabat sebagai Ketua MPR, juga merupakan orang yang melengserkan Gus Dur dan membuat era post-sekular kembali terpendam. Kini, melalui Persaudaraan Alumni 212 yang ‘kebetulan’ Amien menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihatnya, gerakan post-sekular sepertinya ingin kembali dibangkitkan.

Terlebih, saat ini Amien juga mendapatkan sekutu yang cukup kuat yaitu dukungan massa Front Pembela Islam (FPI) dan para loyalis PKS yang terkenal militan di jalanan. Berdasarkan penjabaran ini, tak mengherankan pula bila Rizieq Shihab dan Amien sempat menuturkan adanya wacana Koalisi Keumatan yang terdiri dari partai-partai Islam.

Pengaruh Komunitarianisme

“Meski kehendak mayoritas dalam semua kasus hampir selalu menang, tapi akan lebih tepat bila masuk akal.” ~ Thomas Jefferson

Berdasarkan adanya tekanan dari kekuasaan massa Islam, seperti yang diterangkan di atas. Tak heran bila Jokowi yang kerap dicitrakan sebagai Presiden yang tidak Islami, harus berhati-hati dalam mencari cawapresnya, dan disarankan untuk lebih mempertimbangkan tokoh-tokoh religius sebagai pendampingnya.

Baca juga :  Lolos "Seleksi Alam", PKS-PKB Seteru Abadi?

Banyak yang memprediksi, bila nantinya Jokowi memilih figur cawapres dari unsur nasionalis, sangat mungkin pilihannya tersebut membuat porsi kemenangannya merosot. Di sisi lain, tanpa ada dukungan figur religius juga akan menjadikan Jokowi target empuk bagi kelompok PA 212 yang selama ini selalu berseberangan dengan dirinya.

Pada kubu Prabowo sendiri, awalnya penentuan cawapres dianggap bukan permasalahan, mengingat sebelumnya hanya ada dua parpol yang mendukung, yaitu PKS dan PAN. Namun saat Demokrat ikut bergabung, serta adanya rekomendasi cawapres dari GNPF Ulama, posisi Prabowo pun tak kalah peliknya dengan Jokowi.

Saat ini, posisi Prabowo bisa jadi jauh lebih terjepit dibanding Jokowi yang proses koordinasi dengan koalisi parpolnya sudah berlangsung sejak lama. Mengapa? Sebab Ketua Umum Gerindra tersebut, secara tidak langsung memiliki beban kesepakatan tak terikat dengan para pendukungnya di PA 212, untuk mengakomodir aspirasi mereka.

Walau beberapa survei memperlihatkan elektabilitasnya membaik, namun mantan Danjen Kopassus ini tentu juga menginginkan cawapres yang tak hanya diterima pihak PA 212, tapi juga seluruh rakyat. Itulah mengapa ia sempat melirik AHY, namun pilihan itu tentu sulit diterima PKS maupun PA 212. Rumit bukan?

Tekanan kekuatan massa Islam yang secara tak langsung membebani Jokowi dan Prabowo  dalam memilih cawapres, menurut Habermas, sebenarnya merupakan efek adanya komunitarianisme atau kelompok solidaritas bersama yang bernafsu mendorong agama terlampau jauh masuk ke pusat lingkaran politik kekuasaan.

Sebagai Ahli Sosiologi, Habermas sendiri sebenarnya tidak setuju dengan adanya gerakan komunitarianisme. Sebab meski sifat gerakannya konstitusional dan demokratis, namun sepak terjangnya dapat memberikan gangguan dalam sistem demokrasi, termasuk membangkitkan kembali tirani dan dominasi kelompok religius sebagai warga mayoritas.

Faktanya, kekuatan massa yang dipolitisir tersebut saja telah mampu membuat para capres tidak bisa bebas menentukan cawapresnya. Padahal seperti yang dikatakan oleh Ahli Linguistik Noam Chomsky di awal tulisan, kepemimpinan negara, bukan hanya ditujukan untuk kepentingan kelompok mayoritas semata, tapi juga seluruh masyarakat negeri ini yang memiliki ratusan suku dan beragam agama. (R24)

Artikel Sebelumnya
Artikel Selanjutna
spot_imgspot_img

#Trending Article

Anomali PSI: Gagal Karena Kuasa Jeffrie Geovanie?

Kegagalan PSI untuk lolos ke parlemen pusat dalam dua gelaran Pemilu berturut-turut memang menimbulkan pertanyaan besar.

Puan-Mega, Ada ‘Perang Sipil’ PDIP? 

Berbeda dari Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani belakangan tunjukkan gestur yang lebih lembut kepada pemerintah dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mengapa demikian?

Ketua DPR, Golkar Lebih Pantas? 

Persaingan dua partai politik (parpol) legendaris di antara Partai Golkar dan PDIP dalam memperebutkan kursi Ketua DPR RI mulai “memanas”. Meskipun secara aturan PDIP paling berhak, tapi beberapa pihak menilai Partai Golkar lebih pantas untuk posisi itu. Mengapa demikian?

The Tale of Two Sons

Jokowi dan SBY bisa dibilang jadi presiden-presiden yang berhasil melakukan regenerasi politik dan sukses mendorong anak-anak mereka untuk terlibat di dunia politik.

Lolos “Seleksi Alam”, PKS-PKB Seteru Abadi?

Berkaca pada hasil Pileg 2024, PKB dan PKS agaknya akan menjadi dua entitas politik yang akan terlibat dalam persaingan ceruk suara pemilih Islam ke depan. Terlebih di saat PAN seakan telah melepaskan diri dari karakter Islam dan PPP harus “terdegradasi” dari kancah legislatif nasional.

Jokowi Makin Tak Terbendung?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dirumorkan meminta jatah menteri dari pemerintahan Prabowo Subianto. Apakah Jokowi makin tak terbendung?

Elon Musk dan Dimulainya Era Feudalisme Teknologi 

Perusahaan teknologi raksasa seperti Apple dan Starlink semakin memiliki keterikatan dengan dinamika politik. Jika pola ini terjaga, akan seperti apa pengaruhnya terhadap dunia politik di masa depan? 

Prabowonomics: Jurus ‘Lompatan Katak’?

Program makan siang dan susu gratis ala Prabowo merupakan jenis school feeding program. Mungkinkah ini jadi kunci penting Prabowonomics?

More Stories

Informasi Bias, Pilpres Membosankan

Jelang kampanye, pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oposisi cenderung kurang bervarisi. Benarkah oposisi kekurangan bahan serangan? PinterPolitik.com Jelang dimulainya masa kampanye Pemilihan Presiden 2019 yang akan dimulai tanggal...

Galang Avengers, Jokowi Lawan Thanos

Di pertemuan World Economic Forum, Jokowi mengibaratkan krisis global layaknya serangan Thanos di film Avengers: Infinity Wars. Mampukah ASEAN menjadi Avengers? PinterPolitik.com Pidato Presiden Joko Widodo...

Jokowi Rebut Millenial Influencer

Besarnya jumlah pemilih millenial di Pilpres 2019, diantisipasi Jokowi tak hanya melalui citra pemimpin muda, tapi juga pendekatan ke tokoh-tokoh muda berpengaruh. PinterPolitik.com Lawatan Presiden Joko...