Dengarkan artikel ini:
Prabowo Subianto resmi melantik 48 menteri yang akan mengisi Kabinet Merah Putih yang dipimpinnya. Selain itu, mantan Danjen Kopassus itu juga telah melantik 56 orang wakil menteri. Dengan jumlah personil yang sebanyak itu, kabinet Prabowo ini jadi salah satu yang paling besar atau raksasa atau titan sepanjang sejarah Indonesia, setidaknya sejak era Orde Baru. Pertanyaannya adalah akankah kabinet yang mewakili koalisi besar ini efektif untuk pemerintahannya atau malah jadi bumerang untuk kekuasaan sang jenderal?
Kabinet besar yang dibentuk oleh Prabowo Subianto pada awal masa pemerintahannya telah menjadi sorotan tajam dalam lanskap politik Indonesia. Dengan jumlah 48 menteri dan 56 wakil menteri, kabinet ini menjadi yang terbesar sejak era Orde Baru.
Berbagai kritikan bermunculan, mulai dari pembengkakan birokrasi hingga implikasi anggaran yang mengikutinya. Namun, ada beberapa perspektif teoritis yang dapat digunakan untuk memahami mengapa Prabowo memilih membentuk kabinet “Titan” ini, yaitu terakit konsep consensus democracy, centripetalism, dan kontestasi elite. Seperti apa itu?
Konsensus Demokrasi: Kabinet Besar untuk Mengakhiri Polarisasi
Konsep consensus democracy atau demokrasi konsensus pertama kali dipopulerkan oleh ilmuwan politik Arend Lijphart dalam studinya mengenai sistem pemerintahan berbasis kesepakatan bersama. Lijphart menekankan bahwa dalam masyarakat yang terbelah oleh perbedaan ideologi, agama, atau etnisitas, dibutuhkan sistem yang inklusif untuk mencegah fragmentasi politik yang dapat berujung pada instabilitas.
Kabinet besar yang dibangun oleh Prabowo mencerminkan pendekatan konsensus ini. Koalisi besar yang terdiri dari berbagai partai politik, kelompok, dan figur kunci di dalam negeri bertujuan untuk mengurangi polarisasi yang terjadi selama masa kampanye Pemilu 2024. Ini sebetulnya ekses politik yang sudah terjadi lama sejak Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, namun berefek pada politik nasional dalam beberapa tahun terakhir.
Dengan merangkul hampir semua pihak yang berpengaruh, Prabowo berupaya menciptakan suasana politik yang stabil di tengah potensi ketegangan yang muncul setelah periode kampanye yang sengit.
Dalam kerangka konsensus demokrasi, kabinet besar ini merupakan alat untuk memperkuat legitimasi pemerintahan dan mencegah perpecahan di tingkat elite. Prabowo mencoba memastikan bahwa kelompok-kelompok yang berpotensi menjadi oposisi dilibatkan dalam pemerintahan, baik melalui posisi menteri maupun wakil menteri.
Hal ini terlihat dari bagaimana posisi-posisi strategis dibagi secara merata antara partai-partai besar, termasuk PDIP, Partai Golkar, PKB, bahkan Partai Gerindra sendiri. Strategi ini berfungsi sebagai upaya untuk meredam konflik internal dan eksternal yang dapat merusak pemerintahan di masa depan.
Namun, meskipun pendekatan ini dapat menenangkan perpecahan politik, ada risiko bahwa kesepakatan yang terlalu luas bisa melemahkan efisiensi dan fokus kebijakan pemerintah. Konsensus yang dibangun di atas pembagian kekuasaan seringkali harus mengakomodasi berbagai kepentingan yang bertentangan, yang bisa memperlambat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan.
Sentripetalisme: Pemusatan Kekuatan ke Tengah
Konsep centripetalism atau sentripetalisme, yang diangkat oleh ilmuwan politik seperti Donald Horowitz, juga relevan dalam memahami formasi kabinet Prabowo. Dalam teori ini, pemusatan kekuasaan ke arah pusat atau “tengah” bertujuan untuk menciptakan stabilitas dengan menarik kelompok-kelompok yang beragam untuk bekerja sama dalam pemerintahan.
Kabinet besar yang dibentuk oleh Prabowo bisa dipandang sebagai manifestasi dari centripetalism. Dalam konteks politik Indonesia, Prabowo harus mampu memusatkan berbagai kekuatan yang sebelumnya berkompetisi dalam satu pemerintahan yang koheren.
Keputusan untuk memasukkan partai-partai besar dalam kabinet, termasuk yang berseberangan dengan Gerindra selama pemilu, mencerminkan upaya untuk menyatukan kekuatan yang mungkin menjadi penghambat di masa depan jika dibiarkan berada di luar lingkar kekuasaan. Apalagi Prabowo sebetulnya sempat menjalin komunikasi dan membuka peluang bagi masuknya PDIP – parpol lawan Prabowo dalam 10 tahun terakhir – untuk bergabung ke pemerintahannya.
Prabowo, dengan latar belakang militer yang sangat kuat, memahami bahwa stabilitas politik bergantung pada pemusatan kekuasaan. Dia tidak hanya berusaha memusatkan kekuatan di kabinet, tetapi juga menciptakan titik temu di mana berbagai kepentingan elite dapat bersatu. Dalam konteks ini, kabinet besar Prabowo lebih merupakan alat pemersatu daripada sekadar organ eksekutif yang memfasilitasi administrasi pemerintahan.
Namun, pemusatan kekuatan ini memiliki risiko lain. Birokrasi yang besar dan rumit sering kali sulit diatur, terutama ketika kepentingan partai dan individu lebih mendominasi daripada tujuan kebijakan. Pemerintahan yang efisien membutuhkan koordinasi yang ketat, dan dalam kabinet yang sangat besar, proses koordinasi bisa menjadi lebih kompleks dan lambat.
Kontestasi Elite: Mencari Win-Win Solution
Konsep ketiga yang dapat digunakan untuk menganalisis fenomena ini adalah elite contestation atau kontestasi elite. Teori ini menyoroti bagaimana kelompok-kelompok elite politik bersaing untuk mendapatkan posisi kekuasaan dalam struktur pemerintahan. Namun, kontestasi ini tidak selalu berakhir dengan konflik; sering kali para elite berusaha mencari win-win solution dengan berbagi kekuasaan.
Dalam kasus kabinet Prabowo, tampak jelas bahwa pembentukan kabinet besar ini adalah upaya untuk menciptakan solusi bagi para elite politik yang terlibat dalam kemenangan Prabowo di pemilu. Dengan membuka lebih banyak posisi menteri dan wakil menteri, Prabowo memberi ruang bagi elite politik untuk berbagi kekuasaan. Tidak hanya partai-partai besar yang berkoalisi dengan Gerindra mendapat bagian dalam kabinet, tetapi juga figur-figur kunci dari pemerintahan Jokowi yang masih memiliki pengaruh besar di panggung politik nasional.
Di sini, Jokowi meski sudah tidak menjabat sebagai presiden, tetap memiliki “tangan-tangan” yang bekerja di dalam pemerintahan Prabowo melalui para menteri yang berasal dari lingkarannya. Langkah ini menunjukkan bahwa Prabowo tidak hanya berupaya merangkul sekutunya, tetapi juga menjaga hubungan baik dengan mantan presiden yang masih memiliki basis dukungan yang kuat.
Namun, strategi ini membawa konsekuensi yang serius. Pembengkakan kabinet dapat menyebabkan peningkatan anggaran belanja pegawai yang signifikan. Selain itu, semakin banyaknya posisi yang dibuka untuk mengakomodasi elite politik dapat memperlambat reformasi birokrasi yang seharusnya dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan. Dalam jangka panjang, adanya terlalu banyak “tangan” di pemerintahan bisa memperumit koordinasi kebijakan dan memperburuk masalah birokrasi yang berbelit-belit.
Kabinet Titan: Apakah Ini Pilihan yang Tepat?
Di satu sisi, kabinet besar Prabowo memang mencerminkan upaya untuk menciptakan stabilitas politik di tengah polarisasi dan kontestasi kekuasaan yang kuat. Namun, di sisi lain, kabinet yang terlalu besar bisa menciptakan masalah tersendiri, terutama dalam hal efisiensi birokrasi dan pengelolaan anggaran negara.
Pembengkakan jumlah menteri dan wakil menteri tidak hanya akan menyedot anggaran belanja pegawai yang lebih besar, tetapi juga dapat memperlambat proses pengambilan keputusan. Dalam pemerintahan yang semakin rumit, koordinasi antara menteri dan kementerian menjadi tantangan besar. Selain itu, risiko adanya konflik kepentingan di antara para elite politik yang terlibat dalam kabinet juga bisa menjadi hambatan serius bagi upaya reformasi kebijakan yang efektif.
Pada akhirnya, apakah kabinet Titan Prabowo ini akan membawa stabilitas atau justru memperburuk kondisi birokrasi dan anggaran negara? Hanya waktu yang dapat menjawab.
Namun, yang jelas adalah bahwa kabinet besar ini menunjukkan strategi politik Prabowo untuk merangkul sebanyak mungkin kekuatan politik, baik di dalam maupun di luar pemerintahannya, dalam rangka menciptakan konsensus dan stabilitas jangka panjang.
Menarik juga untuk ditunggu, akan sampai berapa lama Prabowo mempertahankan komposisi kabinet yang demikian ini. Jika makin lama dan makin punya power yang terus membesar, bukan tidak mungkin kabinet ini akan diganti Prabowo dengan jumlah dan nomenklatur yang lebih sederhana. (S13)
