HomeHeadlineKoalisi Pilkada, Tes dari Prabowo?

Koalisi Pilkada, Tes dari Prabowo?

Kecil Besar

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dbuat menggunakan AI.

Partai-partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) terlihat masih menimbang-nimbang calon kepala daerah yang akan diusung di sejumlah Pilkada, salah satunya Jakarta. Mengapa ini bisa menjadi tes dari Prabowo Subianto?


PinterPolitik.com

“I-I got loyalty, got royalty inside my DNA” – Kendrick Lamar, “DNA.” (2017)

Dalam sebuah wawancara pada tahun 2017 silam di The Breakfast Club, seorang penyanyi rap (rapper) ternama yang dikenal sebagai Kendrick Lamar menjelaskan apa arti kesetiaan baginya.

Kendrick-pun menjelaskan bahwa kesetiaan adalah nilai yang telah diajarkan oleh ibunya sejak kecil. Sang rapper dari Compton, California, itu mengatakan bahwa siapapun yang ada di sampingnya hari ini adalah orang-orang yang sudah bersamanya sejak hari pertama.

Ini menandakan bahwa kesetiaan adalah nilai yang mempertahankan ikatan mereka meskipun keadaan senantiasa berubah. “Pada akhir hari, kau akan selalu meinginginkan orang-orang sejati di sekelilingmu,” ujar Kendrick dalam wawancara itu.

Well, itu adalah nilai kesetiaan yang ada di komunitas hip-hop. Bagaimana dengan nilai kesetiaan dalam dunia politik, khususnya di Indonesia?

Mungkin, banyak orang mengatakan bahwa tidak akan ada kesetiaan dalam politik. Namun, sebenarnya, nilai kesetiaan masih menjadi nilai yang dilihat penting.

Contoh paling mudahnya mungkin adalah ketika mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menyatakan penolakan terhadap kedatangan tim nasional (timnas) Israel di Piala Dunia U-20.

PDIP-pun mengklaim bahwa penolakan itu merupakan ujian kesetiaan dari Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri kepada Ganjar. Pembuktian kesetiaan ini pula yang disebut bisa membuat Ganjar bisa diusung PDIP di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Contoh pembuktian kesetiaan politik di Indonesia-pun tidak hanya itu. Dalam beberapa bulan ke depan, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di berbagai daerah akan dilaksanakan serentak dan sejumlah partai politik (parpol) sedang saling bernegosiasi soal koalisi dan calon yang diusung.

Penentuan koalisi di Pilkada ini bisa dibilang juga akan menjadi penentuan dalam dinamika politik nasionl. Lantas, mengapa demikian? Mengapa ini menjadi pembuktian kesetiaan dari presiden terpilih RI, Prabowo Subianto?

Prabowo Is the New ‘King’?

Sudah bukan menjadi rahasia lagi bahwa politik Indonesia dipenuhi dengan berbagai perebutan sumber. Ini terjadi dalam tiap pemilihan umum (Pemilu), mulai dari Pemilihan Legislatif (Pileg), Pilkada, hingga Pilpres.

Ini dijelaskan dengan cermat oleh Edward Aspinall dalam tulisannya yang berjudul “A Nation in Fragments.” Dalam tulisan itu, Aspinall menjelaskan bahwa demokrasi Indonesia dipenuhi dengan kelompok-kelompok yang saling terfragmentasi.

Kelompok-kelompok ini kemudian saling memperebutkan sumber yang terbatas, termasuk sumber politik dan ekonomi. Karena itu, banyak kelompok akhirnya juga menginginkan akses sumber kepada penguasa, menciptakan sistem patronase.

Ini juga sejalan dengan penjelasan Benedict R. O’G. Anderson dalam bukunya yang berjudul Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia, yamg mana menjelaskan bahwa pola kekuatan politik Indonesia berbentuk seperti sebuah mandala.

Di pusat mandala, terdapat sang raja/kraton yang mengontrol semua. Semua kekuatan akhirnya dipusatkan padanya.

Aktor-aktor politik di luar kraton, biasa disebut mancanegara, adalah mereka yang akhirnya mencari perlindungan dan pengaruh di bawah sang raja. Mancanegara akan meberikan tribut untuk mendapatkan perlindungan dari kraton.

Pola kekuatan politik seperti ini pula yang akhirnya berlaku di kancah perpolitikan Indonesia di masa kontemporer. Dari masa ke masa, pemerintahan akan dibagi dengan siapa saja yang ikut mengusung sang kandidat.

Tidak hanya para pengusung dan pendukung, pembagian kekuasaan ini juga diberikan pada mereka yang sebelumnya mengusung lawan. Ini bisa memperkuat kekuatan sang presiden sekaligus memberikan bagian kekuasaan pada mereka yang memberi dukungan pasca-Pemilu.

Lantas, apa hubungannya dengan kesetiaan di pemerintahan Prabowo mendatang? Mengapa kesetiaan semacam ini juga penting dalam budaya politik Jawa yang kurang lebih berpola mandala?

‘Arena Baru’ di 2024?

Pilkada bukanlah hanya pemilihan yang dilaksanakan atas prinsip otonomi daerah. Pilkada juga menjadi ‘arena pertandingan’ bagi para elite politik, termasuk elite-elite dari tingkat nasional.

Mengacu pada tulisan Marcus Mietzner yang berjudul “Indonesia’s Direct Elections: Empowering the Electorate or Entrenching the New Order Oligarchy?”, elite akhirnya berkompetisi di Pilkada. Pasalnya, banyak kandidat di daerah membutuhkan dukungan parpol dan finansial dari para pemilik modal untuk maju.

Ini menunjukkan bahwa Pilkada masih berkaitan dengan politik di tingkat nasional. Setidaknya, ini juga bisa memengaruhi dinamika koalisi di dua tingkat ini secara satu sama lain.

Apalagi, sejumlah sumber penting di tingkat nasional juga memiliki pengaruh besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Begitu juga sebaliknya, daerah yang memiliki pendapatan ekonomi yang besar juga semakin strategis.

Namun, tahun 2024 menjadi tahun yang berbeda. Pilkada serentak digelar di tahun yang sama, bahkan sebelum kabinet pemerintahan baru resmi terbentuk.

Inipun akhirnya jadi kesempatan bagi Prabowo untuk menjadikan Pilkada sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan posisi-posisi di kabinet. Bukan tidak mungkin, parpol yang lebih sejalan dengan kepentingan Prabowo akan mendapatkan nilai plus.

Hal menarik lain yang perlu dipertimbangkan adalah kehadiran sejumlah parpol non-Koalisi Indonesia Maju (KIM), yakni PKB dan NasDem. PKB, misalnya, langsung bertemu Prabowo usai rangkaian pelaksanaan Pilpres 2024. Sementara, NasDem bahkan sudah mengatakan bahwa diri mereka bagian dari koalisi.

Langkah kedua parpol ini bisa jadi diperhitungkan oleh Prabowo bila mereka benar-benar ingin menjadi bagian dari koalisi. Bukan tidak mungkin, keduanya juga akan melakukan sejumlah manuver di Pilkada untuk meningkatkan daya tawar mereka, mengingat mereka bukanlah bagian dari KIM sejak awal.

Ya, bagaimanapun juga, pilihan dan pertimbangan ini kembali pada presiden terpilih, Prabowo. Mungkin, layaknya lirik lagu Kendrick di awal tulisan, Prabowo juga melihat partai-partai mana saja yang memiliki kesetiaan dalam DNA mereka. (A43)


Baca juga :  Iron Cage Menteri PU
Artikel Sebelumnya
Artikel Selanjutna
spot_imgspot_img

#Trending Article

Waspada 3 “Kingdoms” of Jokowi?

Tiga provinsi, satu pola — kala gelar adat Jokowi di Lampung ternyata cuma puncak gunung es dari strategi politik yang lebih besar. 

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

More Stories

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?