Kepercayaan diri Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Golkar, PPP, dan PAN dalam mengusung calon presiden (capres) internal agaknya hanya drama semata. Di saat yang sama, gelagat itu seolah turut “menjatuhkan” Anies Baswedan dan Jusuf Kalla (JK) secara tidak langsung. Mengapa demikian?
Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, PAN, dan PPP baru saja memberikan penegasan mengenai sosok calon presiden (capres) yang akan diusung di kontestasi elektoral 2024.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Dave Laksono mengatakan bahwa tidak ada celah bagi capres di luar KIB. Poros politik disebut akan memprioritaskan capres-cawapres dari kader internal masing-masing yang dapat melanjutkan program Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ambisi Partai Golkar untuk mengusung sang Ketua Umum (Ketum) Airlangga Hartarto sebagai capres memang bukan lagi sebuah rahasia. Ditambah, suara Partai Golkar sendiri yang notabene merupakan pemegang konsesi terbesar tampak akan menjadi penentu keputusan final capres-cawapres KIB.
Elite Partai Golkar lainnya, Ace Hasan Syadzily turut mengisyaratkan hal serupa dengan Dave. Sosok yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu mengatakan para ketum parpol di KIB memiliki pengalaman dalam pemerintahan.
KIB, lanjut Ace, sama sekali tidak kesulitan dalam menentukan kandidat dikarenakan baik Airlangga, Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), maupun Ketum PPP Suharso Monoarfa merupakan figur mumpuni.
Sinyal-sinyal itu kemudian diterjemahkan sejumlah pihak memiliki makna tertentu. Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga, misalnya, menilai pernyataan Dave dan Ace sekaligus menutup rapat pintu bagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk diusung KIB.
Meskipun di akar rumput – khususnya PAN dan PPP – cukup banyak yang mendukung Anies, Jamiluddin menilai mustahil KIB mengusung Anies jika mengacu prasyarat sosok yang melanjutkan program, plus mendapat restu Presiden Jokowi.
Namun, terdapat satu pertanyaan yang mengemuka. Mengapa KIB bersikukuh dan menegaskan akan mengusung capres-cawapres dari internal? Apakah makna khusus terhadap Anies seperti yang diutarakan Jamiluddin?
KIB Dihantui Ketakutan?
Penegasan teranyar dari Dave dan Ace bahwa kandidat internal lebih diprioritaskan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tampak menggugurkan inklusivitas penentuan sosok capres maupun cawapres yang sempat diutarakan elite-elite KIB sebelumnya.
Penyebab penegasan itu yang kemudian cukup menarik untuk dianalisis dan kiranya dapat dimaknai dari dua hal.
Pertama, selain impresi kepercayaan diri mengusung kandidat internal, penegasan KIB di sisi lain seolah juga menguak kekhawatiran atau bahkan ketakutan politik yang sedang melanda parpol dalam poros politik tersebut.
Hal itu tak lain disebabkan karena koalisi politik lain telah memiliki kandidat capres dengan elektabilitas tinggi untuk menyongsong 2024.
Sebut saja Gerindra dan PKB dengan Prabowo Subianto sebagai andalan, poros NasDem dengan Anies sebagai jagoannya, hingga PDIP yang bisa saja mengusung Ganjar Pranowo.
Apalagi, ketiga potensi poros itu telah memenuhi presidential threshold. Praktis, kekuatan serupa yang dimiliki KIB tampak tak berarti dan koalisi tersebut kini justru terlihat tertinggal.
Untuk memahami kesan kepercayaan diri yang dimunculkan KIB setelahnya, penjelasan sosiolog terkemuka asal Prancis, Émile Durkheim kiranya dapat menjawab hal tersebut.
Dalam The Division of Labor in Society, Durkheim menjabarkan konsep solidaritas sosial. Mengacu pada konsep itu, disebutkan bahwa ketidakstabilan atau ketakutan ekstrem akan memaksa sebuah komunitas untuk memunculkan narasi bersama.
Tujuan dari narasi itu ialah untuk berbagi tanggung jawab, yang kemudian disebut sebagai solidaritas sosial, untuk mengembalikan situasi ke kondisi normal.
Itulah kiranya yang menjadi pemantik respons berupa sikap keteguhan untuk mengusung capres internal, termasuk dengan secara eksplisit menyebutkan potensi yang dimiliki Airlangga, Zulhas, maupun Suharso.
Kedua, penegasan itu bisa saja hanya merupakan bagian dari drama yang dimunculkan KIB jika merujuk pada kondisi “ketertinggalannya” saat ini. Erving Goffman dalam The Presentation of Self in Everyday Life menjelaskan konsep dramaturgi yang dapat diadopsi untuk memahami perilaku aktor politik.
Terdapat panggung depan (front stage), yakni gestur-gestur yang dikemukakan atau ditampilkan sang aktor, serta panggung belakang (back stage), yaitu berbagai hal yang menjadi maksud sebenarnya.
Pernyataan tegas untuk menutup pintu bagi capres eksternal boleh jadi hanya yang ditampilkan di panggung depan KIB. Di panggung belakang, kalkulasi dan dinamika politik agaknya memaksa KIB menyatakan penegasan itu yang kemudian berkorelasi dengan penyebab ketiga, yaitu demi daya tawar politik.
Ya, tiga poros lain yang telah memiliki capres mumpuni dari segi elektabilitas plus dihadapkan pada realitas tak memiliki capres penantang yang sebanding, kiranya membuat magnet politik KIB melemah.
Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah impresi kekuatan koalisi. Dan opsi yang paling memungkinkan saat ini kiranya adalah dengan menyatakan bahwa KIB tidak membutuhkan capres eksternal.
Narasi itu sekaligus berfungsi mengembalikan bargain politik andaikata KIB kemudian menunjukkan “kerendahan hati” untuk bergabung dengan satu dari tiga potensi koalisi politik lain di menit akhir.
Namun, selain kemantapan diri untuk mengusung capres internal, prasyarat sosok yang dapat meneruskan program Presiden Jokowi kiranya menjadi petunjuk lain arah politik KIB kelak.
Sebagaimana yang dikemukakan Jamiluddin Ritonga, penegasan kriteria capres itu dapat memiliki makna paralel, yakni pintu telah tertutup bagi Anies Baswedan untuk diusung KIB.
Lalu, apa yang bisa dimaknai dari hal tersebut?
Anies dan JK Tak Menjanjikan?
Alasan prasyarat KIB berupa suksesor yang ideal bagi program Presiden Jokowi, diperkuat Jamiluddin dengan mengatakan bahwa selama mengampu DKI-1, Anies kerap berbeda visi dengan pemerintah pusat.
Tapi, sosok Airlangga, Zulhas, maupun Suharso dapat dikatakan menjadi capres yang overrated jika tetap dipaksakan mengingat elektabilitasnya yang rendah.
Probabilitas demi menaikkan daya tawar politik kemudian memberikan sedikit petunjuk bahwa pada akhirnya KIB boleh jadi akan bergabung dengan koalisi politik lain di Pilpres 2024.
Ditambah dengan kesan yang seolah mengabaikan Anies melalui prasyarat capres yang akan diusungnya, poros PDIP kiranya memang menjadi destinasi akhir KIB.
Oleh karena itu, tujuan dikemukakannya prasyarat-prasyarat hingga kemunculan korelasi dengan tertutupnya pintu KIB bagi Anies agaknya memiliki makna yang lebih dalam.
Samuel Gyasi Obeng dalam jurnal yang berjudul Language and Politics: Indirectness in Political Discourse menjelaskan bahwa indirectness atau ketidaklangsungan menjadi karakteristik bahasa yang digunakan aktor politik hampir di setiap waktu.
Komunikasi politik itu, lanjut Obeng, dilakukan untuk meminimalisir risiko, melindungi eksistensi, mendapatkan keuntungan politik, hingga secara gradual menjatuhkan lawan politik.
Penafsiran atas sinyal-sinyal politik KIB boleh jadi memang diarahkan sedari awal, terutama untuk memberikan kesan tidak langsung bahwa sosok yang memiliki kecenderungan tidak selaras untuk meneruskan program Presiden Jokowi bukanlah sosok yang tepat sebagai kepala negara di 2024.
Tak terkecuali kiranya ketika berkorelasi dengan Anies yang jamak disebut sebagai antitesis Presiden Jokowi.
Pengabaian Anies secara tidak langsung juga tak menutup kemungkinan menjadi pembangunan narasi yang ditujukan untuk menguak kelemahan politik mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu.
Mengacu konsep indirectness seperti yang dikemukakan Obeng, sosok yang selama ini menyokong Anies pun agaknya turut terkena imbas, termasuk Jusuf Kalla (JK). Mengapa demikian?
JK tampak menjadi aktor kawakan di balik pencapaian Anies. Pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 lalu, Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 itu mengaku memiliki kedekatan personal yang berujung endorsement politik kepada Anies.
Oleh karena itu, kemungkinan pengabaian KIB terhadap Anies dapat saja bermakna tidak langsung bahwa daya tawar politik JK tidak sekuat yang dibayangkan selama ini.
Impresi diabaikannya Anies melalui prasyarat capres KIB, sekaligus memperkuat variabel pendukung atas prediksi bahwa Anies akan tenggelam dalam proses pencapresan.
Hal itu terkait dengan konteks terhambatnya dukungan partai politik (parpol), disamping kehilangan panggung politik, stigma politik identitas, serta relawan yang dapat menciptakan deparpolisasi sebagaimana telah dijelaskan dalam artikel PinterPolitik sebelumnya yang berjudul Anies Tidak Akan Jadi Presiden?.
Kendati demikian, penjelasan di atas masih sebatas interpretasi semata. Namun, bagaimana realitas akhir kepercayaan diri KIB untuk mengusung capres internal akan cukup menarik untuk dinantikan. (J61)
