Dengarkan artikel ini:
Pernyataan PM Jepang Sanae Takaichi membuat tensi Taiwan memanas. Saatnya Prabowo mencegah krisis besar?
“Peace and stability in the Taiwan Strait are important not only for Japan’s security but also for the stability of the international community” – Minoru Kihara, Sekretaris Kabinet Jepang (14/11/2025)
Cupin selalu percaya bahwa politik internasional itu mirip papan catur yang kakinya goyah: satu gerakan kecil saja bisa bikin buah catur berjatuhan. Ketika ia mendengar Sanae Takaichi bicara soal “ancaman eksistensial” jika Tiongkok memblokade Taiwan, ia cuma mendecak, “Wah, ini bidaknya bukan jatuh lagi, bro, ini papan caturnya kebalik sekalian.”
Pernyataan Takaichi pada 7 November 2025 mengubah percakapan yang tadinya penuh basa-basi diplomatik menjadi adu keras retorika antar dua kekuatan besar Asia. Perdana Menteri Jepang itu menegaskan bahwa blokade angkatan laut terhadap Taiwan akan memberi dasar hukum bagi Jepang mengaktifkan hak pertahanan kolektifnya—sebuah batasan tegas yang sebelumnya tidak pernah diucapkan.
Respons Beijing langsung sekeras suara pintu besi yang dibanting. Kementerian Luar Negeri Tiongkok menuduh Jepang melakukan “campur tangan kasar” dan meminta pernyataannya dicabut, sementara Konsul Jenderal Xue Jian bahkan mengeluarkan ancaman yang ia sebut “memotong kepala kotor yang menjulur masuk” sebelum akhirnya dihapus.
Cupin geleng-geleng melihat drama internet itu. Katanya, “Kalau diplomat mulai main ancam di medsos, itu tanda situasinya udah lewat batas wajar, kayak influencer rebutan endorse kopi susu.”
Taiwan pun ikut buka suara, menyatakan kegelisahan atas ancaman tersebut. Jepang memanggil perwakilan diplomatik Tiongkok, menegaskan bahwa hubungan kedua negara berada pada titik sensitif.
Meski terlihat seperti kejutan, sebenarnya arah kebijakan ini sudah mengemuka sejak era Shinzo Abe yang pada 2021 menyatakan “kontingensi Taiwan adalah kontingensi Jepang.” Namun Takaichi melampaui pendahulunya dengan memberi skenario militer konkret, menandai pergeseran dari “ambiguitas strategis” menuju “kejelasan strategis.”
Dalam kacamata Beijing, ucapan itu bukan sekadar pernyataan kebijakan luar negeri. Itu adalah gema masa kolonial Jepang atas Taiwan dari 1895–1945 dan luka-luka sejarah seperti Pembantaian Nanjing yang terus hidup dalam memori kolektif Tiongkok.
Selama 2025, Tiongkok bahkan merilis sejumlah film perang yang menekankan kekejaman pendudukan Jepang. Ini cara Beijing mengingatkan publiknya—dan orang Jepang—bahwa sejarah belum sepenuhnya terkubur.
Ketegangan itu sampai membuat Kedutaan Besar Jepang di Beijing meminta warganya menghindari berbicara dalam bahasa Jepang di tempat publik. Cupin yang pernah tinggal di Beijing spontan komentar, “Kalau saya jadi orang Jepang di sana, saya bakal pretend jadi turis Korea Selatan biar aman.”
Lantas pertanyaan utamanya muncul: apakah perang kata-kata ini bisa mengarah pada krisis militer? Dan jika benar terjadi, siapa yang mampu menjadi penengah sebelum api kecil membesar menjadi kebakaran geopolitik global?
Percuma Ada ASEAN?
Cupin suka bilang bahwa ASEAN itu seperti warung soto yang selalu ramai walaupun pelayanannya pelan: semua orang datang bukan karena kecepatannya, tapi karena nyaman dan bisa diajak ngobrol lama. Prinsip “ASEAN Centrality” bekerja persis seperti itu—longgar, informal, lambat, tapi tetap jadi tempat semua kekuatan besar duduk bersama.
Sejak dekade 1990-an, ASEAN membangun forum-forum seperti ARF, APT, dan EAS untuk memayungi negara-negara besar. Kerangka ini membuat ASEAN menjadi simpul tempat AS, Tiongkok, Jepang, India, hingga Rusia bekerja sama dalam isu-isu keamanan.
Namun dunia berubah lebih cepat daripada kemampuan ASEAN untuk mengikuti. Mely Caballero-Anthony dari Nanyang Technological University dalam tulisannya tentang “The ASEAN Way” menegaskan bahwa model informal dan berbasis konsensus ini menghadapi tekanan hebat dari krisis Myanmar, agresivitas Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan, hingga rivalitas AS-Tiongkok yang semakin intens.
Menurutnya, ASEAN perlu “merekalibrasi” cara kerja agar fit-for-purpose menghadapi ancaman keamanan abad ke-21. Cupin meresponsnya dengan kalimat khasnya: “Intinya, ASEAN butuh update software biar nggak lemot pas dunia lagi nge-lag.”
Penelitian Guangyu Qiao-Franco dan koleganya menemukan bahwa negara-negara besar semakin condong ke koalisi minilateral yang dianggap lebih efektif, seperti Quad atau AUKUS. ASEAN masih dianggap relevan untuk ekonomi, tapi tidak lagi jadi pilihan pertama dalam isu politik dan keamanan keras.
Namun Amitav Acharya mengingatkan bahwa kekuatan ASEAN bukan terletak pada kecepatan, melainkan pada norma regional yang berhasil ia bangun. Treaty of Amity and Cooperation (TAC) menjadi bukti bagaimana ASEAN mensosialisasikan norma non-intervensi dan penyelesaian damai kepada negara-negara besar.
Cupin menyimpulkan dengan sok bijak, “ASEAN itu bukan bodyguard, tapi mediator yang selalu diundang karena semua orang nyaman sama dia.”
Masalahnya, krisis Taiwan bukan isu biasa yang bisa ditangani dengan dialog lama. Ini adalah potensi konflik antara dua blok besar global, melibatkan kemungkinan blokade, serangan militer, hingga sanksi ekonomi besar-besaran.
Dalam situasi seperti ini, mekanisme ASEAN yang berbasis konsensus bisa terlalu lambat untuk merespons. Apalagi isu Taiwan tidak melibatkan negara-negara ASEAN secara langsung, sehingga wajar bila banyak anggota yang memilih berhati-hati.
Pertanyaannya: apakah ASEAN Centrality bisa kembali relevan jika ada satu negara yang cukup berani untuk memimpin arah baru? Dan apakah Indonesia—yang paling besar dan paling berpengaruh di ASEAN—mampu mengambil peran itu?
Saatnya Prabowo Selamatkan Dunia?
Cupin selalu mengibaratkan Indonesia sebagai “tetangga paling ramah” di kompleks Asia, tapi kadang terlalu fokus menyapu halaman sendiri. Di bawah Prabowo, katanya, mungkin untuk pertama kalinya Indonesia mulai terpikir ikut bantu beresin keributan di jalan depan rumah.
Indonesia punya modal besar. Hubungan dengan Tiongkok berada pada titik puncak, mengingat Beijing adalah mitra dagang terbesar, investor utama di infrastruktur, dan aktor penting dalam rantai pasokan industri strategis Indonesia.
Pada 2024, Prabowo melakukan kunjungan kenegaraan ke Beijing dan memperbarui sejumlah proyek kerja sama, menunjukkan kedekatan politik sekaligus pragmatisme ekonomi. Cupin bercanda, “Hubungan mereka tuh kayak hubungan supplier dan pembeli yang udah saling percaya—asal nggak ngutang kebanyakan.”
Di sisi lain, hubungan Indonesia-Jepang tetap sangat kuat, dibangun dari enam dekade kerja sama pembangunan. Jepang mendukung MRT Jakarta, Patimban, sampai proyek-proyek di IKN—sebuah jaringan kolaborasi yang membuat Tokyo menjadi salah satu mitra strategis paling stabil Indonesia.
Lowy Institute menulis bahwa kolaborasi Prabowo dan Takaichi membuka peluang transformasi hubungan menjadi kemitraan dua jalur: pembangunan dan keamanan. Cupin menyebutnya “upgrade relasi dari sahabat lama menjadi partner regional.”
Kedekatan dengan dua pihak yang sedang berkonfrontasi memberikan Indonesia modal diplomatik besar. Laporan Atlantic Council dan Rhodium Group menunjukkan bahwa Indonesia kemungkinan besar akan mempertahankan posisi non-alignment dalam krisis Taiwan, membuatnya dipercaya oleh semua pihak.
Tidak berpihak secara militer justru membuat Indonesia punya kredibilitas sebagai mediator. Evi Fitriani dari Universitas Indonesia menjelaskan bahwa hubungan RI-Tiongkok dibangun lewat empat faktor—persepsi, politik domestik, ekonomi, dan lingkungan internasional—yang menunjukkan fleksibilitas strategis Indonesia.
Model yang sama bisa diterapkan dalam isu Taiwan. Cupin menambahkan, “Diplomasi Indonesia itu kayak pedagang warung: nggak mau ribut, tapi jago negosiasi.”
Indonesia punya rekam jejak positif sebagai mediator. Dari perdamaian Aceh, keterlibatan dalam resolusi konflik Kamboja, sampai kepemimpinan di Non-Aligned Movement dan ASEAN. Simon Hutagalung bahkan menulis bahwa Indonesia memiliki fondasi normatif kuat untuk memediasi krisis Taiwan.
Berbeda dengan Jokowi yang fokus pada urusan domestik, Prabowo tampak lebih siap bermain di panggung global. Keputusan bergabung dengan BRICS+ memperjelas ambisi Indonesia untuk duduk di meja besar diplomasi internasional.
Dalam isu Taiwan, Indonesia bisa mengaktifkan forum seperti ARF atau EAS untuk membangun mekanisme dialog baru. Indonesia juga bisa melakukan diplomasi backdoor—sesuatu yang selama ini jadi kekuatan halus Jakarta.
Namun risikonya nyata. Jika terlihat memihak, reputasi Indonesia sebagai mediator akan runtuh. Selain itu, ada 400.000 lebih WNI di Taiwan yang harus dilindungi dan memiliki rencana evakuasi, seperti diingatkan oleh Noory Okthariza.
Ketidakmampuan mengevakuasi bisa menjadi bencana humaniter dan politik bagi Indonesia. Cupin menegaskan, “Diplomasi tanpa rencana evakuasi itu kayak naik kapal tanpa pelampung.”
Namun risiko tidak bertindak jauh lebih besar. Krisis Taiwan akan mengguncang ekonomi global, terutama semikonduktor yang menjadi inti industri modern. TSMC menguasai 60 persen produksi global dan 90 persen chip paling canggih—dan gangguannya akan memukul pabrik-pabrik di seluruh dunia, termasuk industri Indonesia.
Sebagai anggota G20 dan ekonomi terbesar ASEAN, Indonesia tidak bisa hanya jadi penonton. Ini momen untuk menunjukkan bahwa Jakarta bukan hanya raksasa regional, tetapi juga pemain yang bisa menjaga stabilitas global.
Jika Prabowo berhasil mengelola peluang ini, Indonesia bukan hanya memperkuat posisi regionalnya. Indonesia bisa menjadi pemain kunci dalam menjaga stabilitas di salah satu titik paling berbahaya di dunia—tanpa harus menjadi pahlawan, cukup menjadi jembatan yang dibutuhkan dunia. (A43)
