Dengarkan artikel berikut.
Audio ini dibuat dengan teknologi AI.
Sugianto Kusuma mungkin bukan nama yang Anda ingat saat membeli iPhone. Tapi dialah yang berdiri di balik mayoritas gerai ritel smartphone Indonesia — dan di balik hampir setiap pergantian presiden Indonesia dalam tiga dekade terakhir.
Bayangkan sebuah perjalanan yang dimulai dari gudang elektronik di Palembang. Seorang anak muda keturunan Tionghoa, lahir 1951, belajar membaca celah pasar dari barang-barang impor yang melintas di jalur perdagangan Sumatera. Tidak ada warisan keluarga yang berarti, tidak ada koneksi politik bawaan.
Lebih dari lima dekade setelah perjalanan itu dimulai, nama Sugianto Kusuma — akrab dipanggil Aguan — mungkin tidak langsung tertera di lembar kepemilikan PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA), penguasa ritel gadget Indonesia dengan lebih dari 2.194 gerai Erafone dan pendapatan Rp 76,6 triliun pada 2025. Yang tercatat sebagai Ultimate Beneficial Owner adalah istrinya, Rebecca Halim. Dua putranya, Richard dan Alexander Halim, duduk di jajaran komisaris. Kepemilikan berlapis ini bukan anomali tata kelola — ini adalah pola.
Karena ERAA hanyalah satu puncak yang terlihat. Di bawahnya membentang sebuah kekaisaran: Agung Sedayu Group yang mendominasi properti premium Jakarta, kawasan Pantai Indah Kapuk yang mengubah rawa pesisir menjadi salah satu real estate paling mahal di Indonesia, Konsorsium Nusantara yang ia pimpin untuk membawa delapan konglomerat besar masuk ke proyek IKN, hingga berbagai aset bisnis yang jejak kepemilikannya tersebar rapi dalam struktur korporasi berlapis. Aguan bukan sekadar orang kaya. Ia adalah simpul — titik di mana kapital, properti, dan jaringan bertemu dalam satu ekosistem yang sudah berdiri lebih lama dari banyak pemerintahan yang pernah berkuasa.
Dan di situlah pertanyaan yang sesungguhnya menarik untuk diajukan: bagaimana seorang pebisnis bisa melewati Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi, hingga Prabowo — dengan lingkungan politik yang berubah drastis di setiap era — dan tetap berdiri kokoh di lingkaran terdalam kekuasaan ekonomi Indonesia?
Seni Bertahan Lintas Takhta
Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu memahami sesuatu yang tidak banyak dianalisis: di balik label kolektif “9 Naga” yang kerap disematkan media, tidak ada satu pun entitas yang benar-benar monolit. Setiap era kepresidenan memunculkan konfigurasi yang berbeda — siapa yang naik, siapa yang surut, siapa yang menjadi wajah utama dari kelompok pengusaha besar Tionghoa-Indonesia itu.
Di era Soeharto, kehormatan dipegang Liem Sioe Liong yang membangun Salim Group sebagai mitra strategis rezim. Di era reformasi, Anthoni Salim mewarisi imperium itu sambil bernegosiasi ulang dalam ekosistem demokrasi baru. Di era Jokowi, yang menonjol adalah mereka yang mampu melayani agenda infrastruktur besar-besaran — dan Aguan masuk sebagai Ketua Konsorsium Nusantara, memimpin delapan konglomerat besar berinvestasi di IKN. Setiap rezim menemukan pemimpin informalnya sendiri di antara 9 Naga. Yang konstan bukanlah siapa orangnya, melainkan bahwa selalu ada seseorang yang memainkan peran itu.
Aguan bertahan bukan karena ia selalu menjadi yang terdepan — justru sebaliknya. Ia bertahan karena ia tidak pernah terlalu teridentifikasi dengan satu patron kekuasaan tunggal. Di sinilah konsep regime-agnostic menjadi kunci untuk memahami kelangsungan hidupnya.
Regime-agnostic bukan berarti tidak berpolitik. Ia berarti berpolitik dengan cara yang melampaui satu rezim: membangun relevansi yang dibutuhkan oleh siapapun yang berkuasa, tanpa mempertaruhkan eksistensi bisnis pada keberuntungan satu figur politik. Konsep ini sejalan dengan apa yang dijelaskan Jeffrey Winters, ilmuwan politik Northwestern University, dalam karyanya Oligarchy — bahwa motif eksistensial oligarki bukan kekuasaan politik itu sendiri, melainkan wealth defense: mempertahankan dan mengakumulasi kekayaan melewati berbagai perubahan politik. Dalam kerangka Winters, oligarki yang paling tangguh adalah mereka yang berhasil mengembangkan kapasitas wealth defense yang tidak bergantung pada satu jalur politik tunggal.
Aguan adalah manifestasi paling konsisten dari logika itu di Indonesia. Konglomerat yang jatuh di era reformasi hampir selalu jatuh karena terlalu menjadi “orang satu rezim.” Aguan selamat justru karena ia tidak pernah menjadi milik satu presiden saja — ia selalu menjadi milik sistem.
Selain itu, ada faktor lain yang tidak kalah krusial: skala bisnis yang sudah menjadi bagian dari infrastruktur ekonomi nasional itu sendiri. Ekonom Mancur Olson pernah menulis tentang bagaimana kelompok kepentingan yang sudah embedded dalam sistem ekonomi cenderung sangat sulit disingkirkan — bukan karena mereka dilindungi, melainkan karena sistem itu sendiri sudah terlalu bergantung pada keberadaan mereka. Pada skala tertentu, kekayaan bukan hanya hasil dari permainan — ia menjadi papan permainannya itu sendiri.
Abadi untuk Membangun Apa?
Di sinilah komparasi dengan Stephen M. Ross dari Amerika menjadi mencerahkan. Ross adalah pendiri Related Companies — firma properti dengan aset lebih dari $70 miliar — dan arsitek Hudson Yards, proyek properti privat terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Seperti Aguan, Ross membangun kekayaannya dengan cermat memanfaatkan insentif pemerintah: Hudson Yards mendapat hampir $6 miliar dukungan subsidi dan keringanan pajak dari New York City. Seperti Aguan, Ross berdonasi lintas partai — memastikan aksesnya tidak tergantung pada satu warna politik. Seperti Aguan, Ross juga seorang filantropis yang namanya diabadikan di gedung sekolah bisnis Universitas Michigan.
Keduanya menjalani prinsip regime-agnostic yang serupa: tidak mempertaruhkan masa depan bisnis pada satu figur kekuasaan, membangun relevansi yang bersifat fungsional — bukan personal — terhadap negara. Tapi konteksnya berbeda secara struktural. Ross beroperasi dalam sistem yang memiliki mekanisme akuntabilitas berlapis: regulasi antitrust yang kuat, jurnalisme investigatif independen, dan ruang debat publik yang terbuka. Ketika ProPublica mengungkap praktik pelaporan pajak Ross yang kontroversial, sistem bereaksi — dengan debat Kongres dan tekanan reformasi kebijakan. Di Amerika, oligarki tidak disingkirkan, tapi aturan mainnya terus diperbarui oleh tekanan institusional yang bekerja.
Ross adalah Aguan yang hidup dalam sistem dengan Sherman Act dan investigasi ProPublica. Aguan adalah Ross yang hidup dalam sistem yang sedang dalam perjalanan membangun kapasitas serupa. Perbedaannya bukan pada karakternya — tapi pada kemampuan negara masing-masing untuk menyeimbangkan kekuatan kapital besar dengan kepentingan publik yang lebih luas.
Di era Prabowo, terdapat sinyal bahwa negara semakin serius mendefinisikan batas-batas itu. Dalam logika Indonesia Incorporated yang digadang-gadang Prabowo, ada ekspektasi timbal balik yang lebih eksplisit: kapital besar mendapat stabilitas dan kepastian investasi, tapi dengan tanggung jawab yang lebih besar terhadap agenda pembangunan nasional. Konglomerat bukan lagi sekadar pemain yang mencari celah regulasi — mereka diharapkan menjadi mitra aktif pertumbuhan. Aguan, dengan kapasitas investasinya yang masif dan jejaknya sebagai Ketua Konsorsium Nusantara, berada tepat di tengah percakapan itu.
Pertanyaan sesungguhnya yang perlu diajukan bukan “mengapa Aguan bertahan?” — jawabannya sudah cukup jelas: karena ia cerdas, karena ia memahami dinamika kekuasaan lebih dari kebanyakan orang, dan karena bisnisnya sudah menjadi bagian dari tulang punggung ekonomi urban Indonesia. Yang lebih penting adalah pertanyaan berikutnya: apa yang Indonesia inginkan dari konglomeratnya?
Ross membangun Hudson Yards — sebuah distrik bisnis yang menciptakan kapasitas ekonomi baru bagi New York. Carnegie membangun industri baja yang menjadi fondasi industrialisasi Amerika. Konglomerat Indonesia terbesar sebagian besar membangun infrastruktur konsumsi — properti premium, ritel, kawasan komersial — yang menciptakan nilai ekonomi nyata, tapi belum sepenuhnya menjawab kebutuhan transformasi struktural Indonesia. Pertanyaannya tetap terbuka: kapan akan lahir konglomerat Indonesia yang membangun kapasitas produktif — energi baru, manufaktur teknologi tinggi, platform digital berskala global?
Kerajaan Aguan mungkin memang abadi. Pertanyaannya tinggal satu: abadi untuk siapa, dan untuk membangun apa? (D74)
