HomeHeadlineKejatuhan Golkar di Era Bahlil?

Kejatuhan Golkar di Era Bahlil?

Kecil Besar

Bahlil Lahadalia menghadapi tantangan dalam Pilkada 2024, di mana dua kader Golkar, Ridwan Kamil dan Airin Rachmi Diany, kalah dari kompetitor utama. Mungkinkah Golkar akan semakin jatuh di bawah Bahlil?


PinterPolitik.com

“Will I be remembered as a good king?” – Viserys Targaryen, House of the Dragon (2022-sekarang)

Pergantian pemimpin sering kali menjadi momen krusial yang menentukan masa depan sebuah organisasi atau kekuasaan. Dalam serial House of the Dragon, wafatnya Raja Viserys membuka jalan bagi kekacauan karena suksesi yang tidak solid. 

Penobatan Aegon sebagai raja dilakukan secara tergesa-gesa tanpa konsensus menyeluruh, mengesampingkan Rhaenyra yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai pewaris. Hasilnya, keluarga Targaryen terpecah, dan kerajaan terseret dalam perang saudara yang menghancurkan, Dance of the Dragons. Konflik ini adalah contoh nyata bahwa pemimpin tanpa legitimasi dan kompetensi hanya akan membawa kehancuran.

Kisah Targaryen ini menjadi cermin bagi dinamika politik Indonesia, khususnya dalam konteks Partai Golkar. Setelah mengalami pergantian kepemimpinan dari Airlangga Hartarto ke Bahlil Lahadalia, Golkar menghadapi tantangan berat dalam Pilkada 2024. Salah satu contohnya adalah pencalonan Ridwan Kamil sebagai calon gubernur (cagub) Jakarta. 

Meski memiliki popularitas tinggi, strategi politik dan manuver Golkar terbukti tidak cukup solid untuk memenangkan suara mayoritas. Kekalahan di putaran awal ini menandai kemunduran besar bagi partai yang selama ini dikenal sebagai salah satu pilar utama politik Indonesia.

Mengapa kegagalan Golkar dalam Pilkada 2024 disebabkan oleh kepemimpinan baru yang belum sepenuhnya mendapat legitimasi internal? Mungkinkah suksesi kepemimpinan Golkar belum mampu menjawab kebutuhan politik saat ini, atau justru menjadi sumber masalah baru bagi partai?

Airlangga, Viserys-nya Golkar?

Kepemimpinan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar dari 2017 hingga 2024 menandai periode stabilitas dan produktivitas dalam sejarah partai. Di bawah arahannya, Golkar berhasil meningkatkan perolehan suara secara signifikan pada Pemilu 2024, mencerminkan efektivitas strategi politik yang diterapkan. 

Baca juga :  Menyikap Tubir Milbus

Keberhasilan ini menunjukkan kemampuan Airlangga dalam membaca dinamika politik nasional dan menggerakkan mesin partai secara optimal. Pengamat politik R. Wijaya Dg Mapasomba dari Universitas Nasional (Unas) menilai bahwa soliditas internal yang terjaga dengan baik menjadi kunci keberhasilan Golkar dalam Pemilu 2024. 

Airlangga mampu menciptakan harmoni di antara berbagai faksi dalam partai, menghindari konflik yang sebelumnya menjadi tantangan bagi Golkar. Selain itu, upayanya dalam memodernisasi mesin partai, termasuk pemanfaatan teknologi dan data, meningkatkan daya saing Golkar dalam kontestasi politik.

Kepemimpinan yang efektif seperti ini sejalan dengan temuan dalam artikel “Party Leadership and Party Institutionalisation: Three Phases of Development” oleh Robert Harmel dan Lars Svåsand. Harmel dan Svåsand menekankan pentingnya kepemimpinan yang adaptif dalam proses institusionalisasi partai, yang meliputi identifikasi, organisasi, dan stabilisasi. Airlangga tampaknya berhasil menerapkan prinsip-prinsip ini selama masa jabatannya.

Namun, transisi kepemimpinan ke Bahlil Lahadalia menghadirkan tantangan baru. Apakah Bahlil mampu mempertahankan soliditas yang telah dibangun oleh Airlangga? Bagaimana strategi kepemimpinannya dalam melanjutkan tren positif Golkar, khususnya pada Pilkada 2024?

Bahlil, Winter is Coming?

Kepemimpinan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Partai Golkar menghadapi tantangan signifikan dalam Pilkada 2024. Dua kader unggulan, Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta dan Airin Rachmi Diany di Pilkada Banten, mengalami kekalahan dari kompetitor mereka. 

Kekalahan ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas Bahlil dalam mengoperasikan mesin partai. Salah satu faktor yang disorot adalah kesulitan dana kampanye yang dialami Ridwan Kamil, yang menghambat upaya kampanye di tahap awal.

Dalam konteks ini, tulisan Leaders, Factions and the Determinants of Electoral Success oleh Benoît S.Y. Crutzen dan Sabine Flamand menyoroti pentingnya kepemimpinan yang efektif dan kohesi internal partai dalam mencapai kesuksesan elektoral. 

Baca juga :  Lapar yang Tidak Ikut Libur

Crutzen dan Flamand menekankan bahwa pemimpin partai harus mampu mengelola faksi internal dan memastikan dukungan yang solid untuk memaksimalkan peluang kemenangan dalam pemilu. Kegagalan dalam menyediakan sumber daya yang diperlukan dapat menghambat efektivitas kampanye dan merusak citra partai di mata pemilih.

Kekalahan Ridwan Kamil dan Airin Rachmi Diany mencerminkan tantangan yang dihadapi Golkar dalam mempertahankan relevansi politiknya di bawah kepemimpinan baru. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan Bahlil dalam memobilisasi dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk memenangkan kontestasi politik. 

Kegagalan ini juga menggarisbawahi pentingnya perencanaan strategis dan koordinasi yang efektif dalam kampanye politik. Tanpa strategi yang jelas dan dukungan yang kuat dari struktur partai, kandidat akan kesulitan bersaing dengan lawan yang lebih terorganisir dan didanai dengan baik.

Kekalahan dalam Pilkada 2024 dapat dilihat sebagai cerminan dari kelemahan struktural dalam Partai Golkar yang perlu segera diatasi. Untuk mengembalikan kejayaan partai, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi kampanye dan manajemen internal partai. Hanya dengan demikian, Golkar dapat kembali menjadi kekuatan dominan dalam politik Indonesia. (A43)


spot_imgspot_img

#Trending Article

Waspada 3 “Kingdoms” of Jokowi?

Tiga provinsi, satu pola — kala gelar adat Jokowi di Lampung ternyata cuma puncak gunung es dari strategi politik yang lebih besar. 

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

More Stories

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?