HomeNalar PolitikKecanggungan Manuver Puan, PDIP Berantakan?

Kecanggungan Manuver Puan, PDIP Berantakan?

Kecil Besar

Puan Maharani dan PDIP akhirnya melakukan safari politik resmi jelang kontestasi elektoral 2024 dengan menyambangi Partai NasDem. Namun, manuver perdana itu agaknya meninggalkan kecanggungan tersendiri yang mungkin akan berdampak pada PDIP kelak. Mengapa demikian?


PinterPolitik.com

NasDem Tower, Jakarta menjadi tempat pertemuan menarik antara pejabat teras Partai NasDem dan PDIP Senin, siang kemarin.

Itu dikarenakan, Partai NasDem yang dikomandoi Surya Paloh menjadi entitas politik pertama yang dikunjungi Puan Maharani sebagai pelaksana mandat safari politik Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri jelang Pemilu dan Pilpres 2024.

Sepanjang acara yang berlangsung sekitar dua jam itu, Puan tampak mendapat sambutan sangat hangat dari Surya Paloh.

Sementara pasca pertemuan, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem Ahmad Ali mengatakan lawatan Puan merupakan sebuah kehormatan bagi partainya.

Gestur pelukan Surya kepada Puan menjadi adegan paling istimewa yang dibicarakan berbagai pihak dan menjadi tajuk utama pemberitaan mengenai pertemuan kedua partai politik (parpol) itu.

Secara khusus, Puan berterima kasih atas sambutan Partai NasDem dan menganalogikan bahwa perjumpaannya dengan Surya Paloh bagaikan interaksi hangat antara seorang paman dan keponakan.

image 68

Makna pertemuan mulai sedikit terkuak saat awak media memberikan pertanyaan setelah acara usai. Satu yang menarik adalah mengenai diskursus penjajakan koalisi politik dan calon presiden (capres), di mana Surya Paloh menyiratkan bahwa Puan sebenarnya masuk dalam radar NasDem.

Namun, jawaban Paloh itu tampak terkesan diplomatis karena berada di hadapan Puan secara langsung yang notabene digadang menjadi capres PDIP.

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) NasDem pada Juni lalu sendiri telah menetapkan secara bulat tiga nama sebagai capres yang potensial diusung Partai NasDem di 2024, yakni Anies Baswedan, Andika Perkasa, serta Ganjar Pranowo yang menariknya adalah kader PDIP. Ini yang kemudian membuat tafsir politik pasca jamuan NasDem kepada PDIP kemarin terus mengemuka.

Tapi, di balik semua respons elite dan pengamat mengenai pertemuan tersebut, implikasinya terhadap dinamika politik jelang 2024 kiranya dapat dianalisis berdasarkan satu pertanyaan sederhana.

Mengapa Puan dan PDIP menjadikan NasDem sebagai parpol pertama yang disambangi? Apa yang dapat dimaknai dari manuver perdana partai banteng menyongsong 2024?

Sopan-Santun Puan?

NasDem Tower tercatat menjadi markas parpol yang paling sibuk jelang 2024 karena telah menjadi saksi silaturahmi politik dari tiga parpol sejauh ini, yakni PKS, Partai Demokrat, dan PDIP.

Surya Paloh selaku Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem, memang menjadi sosok paling senior dalam percaturan koalisi parpol jelang 2024, setelah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menyerahkan mandat safari politik kepada Puan.

Oleh karena itu, alasan strategis Puan dan PDIP menjadikan Partai NasDem sebagai parpol pertama yang dikunjungi kiranya masih terkait erat dengan manuver positif berupa kesopan-santunan politik atau political politeness.

image 69

Di ranah politik, politeness merupakan sebuah strategi tersendiri – terutama di wilayah Asia – sebagaimana dijelaskan M. Agus Suriadi dalam publikasi berjudul The Politeness Strategy and Its Scale.

Berakar dari aspek sosio-kultural masyarakat, penghormatan berupa sopan santun terhadap orang lain, tidak memanggil nama yang lebih senior, serta mengutamakan sosok yang lebih tua menjadi nilai-nilai yang terserap ke dalam dimensi politik.

Baca juga :  Gibran "Ban Serep" yang Ngarep?

Pun dalam hal yang lebih kompleks seperti tata cara komunikasi politik. Penggunaan bahasa serta pilihan kata yang baik, menghindari perbedaan pendapat secara terbuka, serta meminimalkan kesan pemaksaan juga menjadi ranah konkret dalam konsep political politeness.

Puan dan PDIP pun tampak melandasi lawatan pertamanya ke Partai NasDem dengan konsep tersebut. Gestur tersebut agaknya memang mau tidak mau dilakukan Puan dan PDIP sebagai pembuka rencana safari serta komunikasi dengan parpol lain ke depan.

Akan tetapi, yang tampak sejauh ini kiranya masih sebatas panggung depan semata dari sebuah dramaturgi dalam sebuah interaksi politik.

Dramaturgi (dramaturgy) sendiri merupakan konsep yang dipopulerkan oleh Erving Goffman. Konsep ini mengadopsi istilah di teater atau drama terkait adanya front stage dan back stage untuk menjelaskan hubungan sosial.

Dalam politik, dramaturgi kerap dikutip untuk menjelaskan secara komprehensif bagaimana realitas politik terjadi. Front stage atau apa ditampilkan di hadapan publik sering kali berbeda dengan apa yang sebenarnya terjadi (back stage).

Skenario backstage yang sedikit tersingkap kiranya patut disorot dari pernyataan Ahmad Ali, sang Waketum Partai NasDem pasca pertemuan. Ali mengatakan bahwa dibanding parpol lainnya, termasuk PDIP, komunikasi politik partainya lebih positif kepada Partai Demokrat dan PKS.

“Saya harus katakan saat ini PKS dan Demokrat komunikasinya jauh lebih maju dari pada partai lain,” ungkap Ahmad Ali

Pernyataan itu menjadi menarik karena apa yang dikatakan Ali memiliki korelasi dengan arah dan prinsip politik PDIP. Pada Juni lalu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa partainya cukup sulit untuk membangun kerja sama dengan PKS dan Partai Demokrat karena perbedaan ideologis dan riwayat historis.

Jika mengacu pernyataan Hasto tersebut, PDIP bukan tidak mungkin akan memakai pakem “the friend of my enemy is my enemy” atau kawan dari musuhku adalah musuhku.

Dengan kata lain, political politeness kunjungan Puan dan PDIP ke Partai NasDem bisa saja hanya sebatas batu loncatan semata dan bukan ke arah jalinan koalisi politik.

Baca juga :  Anies dan Dark Side of The Moon

Di titik ini, Puan dan PDIP sepertinya sedang kehilangan arah dalam upayanya menjalin relasi politik jelang 2024. Mengapa demikian?

image 67

Puan dan PDIP Dihindari?

Pra-syarat tak akan berkoalisi dengan PKS dan Partai Demokrat yang kadung keluar dari lisan Hasto kiranya mempersempit ruang gerak manuver politik Puan. Karena jika secara harfiah ditafsirkan, PDIP mustahil akan masuk ke dalam koalisi di mana dua partai itu eksis.

Padahal, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, PAN, dan PPP yang menjadi poros di sudut lain, kemungkinan akan berfusi dengan poros Partai NasDem-Partai Demokrat-PKS.

Skenario itu berangkat dari telaah peneliti utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro yang melihat bahwa Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS berpeluang besar melebur ke KIB sebagai wadah politik menyongsong 2024.

Ketika itu terjadi, PDIP praktis hanya akan memiliki dua opsi, yakni bergabung dengan poros Partai Gerindra-PKB atau bertarung sendirian, khususnya di ajang pemilihan presiden (pilpres).

Asmiati A. Malik dalam artikelnya di The Diplomat yang berjudul Who Will Succeed Joko Widodo as Indonesia’s President?, menyebut proses menuju pesta demokrasi 2024 akan menjadi satu ujian terbesar bagi PDIP yang belum pernah dialami sebelumnya.

Menurutnya, keberhasilan PDIP akan bergantung pada kesediaan mereka untuk mengorbankan kepentingannya sendiri sebagai partai dengan peringkat elektabilitas tertinggi dan jumlah kursi terbanyak di parlemen. Asmiati mengatakan hal itu akan menjadi keputusan yang sangat berat bagi PDIP.

Hal tersebut kiranya bisa dimaklumi. Sebab, PDIP kemungkinan akan “turun derajat” dengan menjadi pengusung cawapres jika bergabung dengan poros Gerindra yang akan mengusung Prabowo Subianto sebagai capres.

Karena faktanya, PDIP merupakan satu-satunya parpol yang tak pernah absen menyumbang nama capres di tiap edisi Pilpres sejak era Reformasi.

Pun, kalau akhirnya memilih berjuang sendirian. Opsi capres PDIP – Puan dan Ganjar Pranowo – saat ini tampak tak memiliki kekuatan yang sepadan dengan sosok capres PDIP sebelumnya.

Megawati, misalnya, yang memang merupakan ujung tombak dan simbol PDIP sejak pertama kali didirikan. Atau Joko Widodo (Jokowi) yang telah memiliki bekal populisme sejak menjabat Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta.

Serangkaian realitas itu tampaknya yang membuat Puan dan PDIP kemudian akhirnya melakukan safari politik pertama ke Partai NasDem, yang sebelumnya diisukan menegang. Kecanggungan mungkin dialami Puan dan bisa saja memengaruhi keputusan koalisi politik PDIP ke depannya.

Akan tetapi, penjabaran di atas masih sebatas penafsiran semata. Yang jelas, hasil akhir safari politik Puan dan PDIP akan cukup menarik untuk dinantikan. (J61)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

More Stories

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

Lex Talionis Taufik Hidayat Biadab

Lex talionis bukan tentang balas dendam, melainkan batas peradaban atas kekerasan. Dalam kasus Taufik Hidayat, prinsip kuno itu menemukan relevansinya kembali, hukuman maksimal bukan ekspresi kebencian, tetapi pengakuan negara atas martabat korban. Saat keadilan diuji, korban tak boleh kalah dua kali.