HomeHeadlineKarier Politik Panjang Anies

Karier Politik Panjang Anies

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat dengan menggunakan AI.

Karier politik Anies Baswedan akan jadi pertaruhan pasca Pilpres 2024. Setelah kalah, Anies dihadapkan pada pilihan-pilihan untuk membuat dirinya tetap relevan di hadapan publik. Menjadi gubernur lagi adalah salah satu pilihan. Pertanyaannya adalah akankah Anies tetap jadi kandidat yang akan diperhitungkan di Pilpres 2029 mendatang?


PinterPolitik.com

Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta, menghadapi tantangan berat di Pilpres 2024. Meski mendapat dukungan dari berbagai partai dan kelompok masyarakat, ia gagal meraih kursi presiden. Kegagalan ini tentunya menjadi pukulan besar, mengingat tingginya harapan dan upaya yang telah ia lakukan.

Namun, dalam politik, kegagalan satu kali bukanlah akhir dari segalanya. Justru, kegagalan ini dapat menjadi titik tolak bagi Anies untuk merancang strategi baru dan membangun basis dukungan yang lebih kuat. Pengalaman dan jaringan yang telah ia bangun selama kampanye presiden akan sangat berguna untuk langkah-langkah politik selanjutnya.

Ahli politik, seperti Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, menyebutkan bahwa kegagalan dalam pemilu seringkali dapat menjadi katalis bagi politikus untuk melakukan refleksi dan perbaikan.

Setelah kegagalan di Pilpres 2024, spekulasi mengenai langkah selanjutnya dari Anies Baswedan mulai mencuat. Salah satu peluang yang paling mungkin adalah kembali mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilgub mendatang. Mengingat rekam jejak dan popularitasnya selama menjabat sebagai gubernur, langkah ini dinilai sebagai pilihan yang masuk akal.

Pertanyaannya adalah akankah Anies berhasil?

Pilihan Menjadi Gubernur

Dalam beberapa tulisannya, ahli politik Samuel P. Huntington menjelaskan bahwa politikus dengan pengalaman eksekutif sering kali memiliki keuntungan dibandingkan pesaing mereka dalam pemilihan selanjutnya, terutama jika mereka memiliki rekam jejak yang kuat. Anies, dengan berbagai program populis seperti penataan trotoar, pengendalian banjir, dan inisiatif pembangunan lainnya, dapat mengandalkan rekam jejak ini untuk menarik kembali dukungan publik.

Baca juga :  Bahaya IKN Mengintai Prabowo?

Selain itu, Anies memulai kariernya di dunia akademis sebelum beralih ke politik. Ia menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dari 2014 hingga 2016. Kemudian, ia mencalonkan diri dan terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2017, menggantikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam sebuah pemilihan yang penuh kontroversi dan perhatian media. Kepemimpinannya di Jakarta memperkuat posisinya sebagai figur politik penting dengan basis dukungan yang luas, terutama dari kalangan konservatif dan kelas menengah.

Dalam konteks kembali bertarung di Pilgub Jakarta, ada salah satu terminologi yang sering disebut sebagai “Comeback Politician” yang menyatakan bahwa politisi dengan kharisma dan dukungan massa yang kuat sering kali dapat bangkit kembali setelah mengalami kekalahan.

Selain itu, peluang Anies untuk maju kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024 sangat terbuka. Masa jabatan gubernur yang hanya lima tahun memungkinkan Anies untuk kembali mencalonkan diri, dengan syarat ia tetap menjaga dan memperkuat basis dukungannya di Jakarta. Banyak pemilih Jakarta yang masih merasa bahwa program-program Aniesmemberikan dampak positif, meski ada juga kritik terhadap implementasinya.

Dr. Kuskridho Ambardi, seorang pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, menambahkan bahwa basis pendukung Anies yang berasal dari kelompok Islam konservatif dan masyarakat urban kelas menengah menjadi modal politik yang kuat. Dalam konteks politik Indonesia yang sangat dinamis, dukungan dari basis yang solid adalah aset yang sangat berharga.

Berharap Untuk Tetap Relevan

Melihat ke depan, ada beberapa strategi yang dapat ditempuh Anies Baswedan untuk mempertahankan karier politiknya. Pertama, Anies perlu terus aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan politik, menjaga visibilitasnya di hadapan publik. Keterlibatannya dalam isu-isu strategis yang berdampak luas akan menjaga namanya tetap relevan di tengah masyarakat.

Baca juga :  Krisis Kader, Megawati Harus Waspada?

Kedua, Anies harus memperkuat jaringan politiknya, baik dengan partai politik maupun dengan organisasi masyarakat sipil. Dukungan dari partai politik yang solid akan sangat krusial dalam setiap kontestasi politik yang akan diikutinya. Koalisi politik yang kuat dapat menjadi modal besar dalam memenangkan Pilkada atau Pilpres di masa mendatang.

Ketiga, pembaruan visi dan misi yang sejalan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat juga penting. Anies perlu menunjukkan bahwa ia mampu membawa perubahan yang dibutuhkan oleh masyarakat, dengan kebijakan-kebijakan yang inovatif dan efektif.

Dalam konteks Pilgub DKI Jakarta, Anies perlu fokus pada isu-isu krusial seperti penanganan banjir, kemacetan, dan kesejahteraan warga. Dengan demikian, ia dapat mengembalikan kepercayaan publik dan memperkuat elektabilitasnya.

Terakhir, komunikasi politik yang efektif juga menjadi kunci. Anies dikenal sebagai orator yang handal, dan kemampuan ini harus terus dimanfaatkan untuk menyampaikan visi dan misinya kepada publik dengan jelas dan meyakinkan.

Dengan demikian, meski gagal dalam Pilpres 2024, karier politik Anies Baswedan belum berakhir. Dengan strategi yang tepat dan dukungan yang solid, ia masih memiliki peluang besar untuk kembali ke panggung politik, baik di tingkat lokal maupun nasional. Masa depan politiknya tergantung pada kemampuannya untuk beradaptasi dan menghadapi tantangan yang ada dengan bijaksana. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Krisis Kader, Megawati Harus Waspada?

Pilgub 2024 dipenuhi calon-calon kuat yang sebagian besar tidak berasal dari ‘rahim’ PDIP. Hal ini berbeda jauh dari penyelenggaraan Pilgub-pilgub tahun-tahun sebelumnya. Mengapa demikian? 

Prabowo Cari Pengganti Erick Thohir?

Posisi Menteri BUMN adalah salah satu jabatan krusial dalam pemerintahan, termasuk bagi kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming nanti.

Mengapa Kaesang Ngebet ke Anies?

Meski Anies Baswedan tampak menghindar dari wacana dipasangkan dengan Kaesang, putra bungsu Jokowi itu tampak tetap tertarik. Mengapa?

Mengapa Islamophobia Tinggi di Eropa?

Islamophobia menjadi horor yang terus menghantui Benua Eropa. Mengapa kebencian ini bisa terus ada?

Mungkinkah PDIP Jerumuskan Anies di Jakarta?

Sinyal dukungan PDIP kepada Anies Baswedan untuk berlaga di Pilkada Jakarta 2024 terus menguat. Namun, selain dinilai karena kepentingan pragmatis dan irisan kepentingan sementara belaka, terdapat interpretasi lain yang kiranya wajib diwaspadai oleh Anies dan entitas yang benar-benar mendukungnya.

Anies, Petarung Pilihan Mega Lawan Jokowi? 

Anies Baswedan sepertinya jatuh dalam bidikan PDIP untuk menjadi Cagub dalam Pilgub Jakarta. Mungkinkah Anies jadi pilihan yang tepat? 

Ahmad Luthfi, Perang Psikologis PDIP di Jateng?

Meski masih aktif, relevansi Kapolda Jateng Irjen Pol. Ahmad Luthfi untuk menjadi calon gubernur Jawa Tengah terus meningkat setelah PAN sepakat mengusungnya. Aktor politik alternatif tampaknya memang sedang mendapat angin untuk merebut Jawa Tengah di ajang non-legislatif dari PDIP dengan operasi politik tertentu. Benarkah demikian?

Bahaya IKN Mengintai Prabowo?

Realisasi investasi di proyek IKN hanya menyentuh angka Rp47,5 triliun dari target Rp100 triliun yang ditetapkan pemerintah.

More Stories

Prabowo Cari Pengganti Erick Thohir?

Posisi Menteri BUMN adalah salah satu jabatan krusial dalam pemerintahan, termasuk bagi kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming nanti.

Bahaya IKN Mengintai Prabowo?

Realisasi investasi di proyek IKN hanya menyentuh angka Rp47,5 triliun dari target Rp100 triliun yang ditetapkan pemerintah.

Jokowi Endgame: Mengapa Banyak Kontroversi di Akhir Jabatan?

Presiden Jokowi kini didera berbagai macam kontroversial. Mulai dari revisi UU TNI dan Polri, revisi UU Penyiaran, persoalan penurunan usia calon gubernur yang dilakukan oleh MA, hingga soal Tabungan Peruamahan Rakyat (Tapera) dan lain sebagainya.