Isu bergabungnya Kaesang Pangarep ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memantik satu telaah menarik mengenai dampak turunannya, serta gonjang-ganjing nasib trah Presiden Joko Widodo (Jokowi) di politik. Utamanya, saat berbenturan dengan “kepentingan” PDIP. Mengapa demikian?
Partai yang dipilih Kaesang Pangarep itu bernama Partai Solidaritas Indonesia (PSI), bukan PDIP. Menariknya, PDIP tak menanggapinya dengan keras dan memperbolehkannya begitu saja.
Merespons aturan keluarga kader partai tak boleh memiliki pilihan politik berbeda, Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat menegaskan itu tak berlaku bagi Kaesang karena putra bungsu Presiden Jokowi itu telah memiliki keluarga sendiri setelah menikah.
Kabar Kaesang debut politik melalui PSI muncul setelah video sosok “Mawar” muncul di media sosial resmi partai. Saat elite PSI di Jakarta masih mencoba “merahasiakan”, PSI Solo – kota basis massa Presiden Jokowi – memastikan bahwa sosok itu adalah Kaesang.
Presiden Jokowi sendiri tak melarang pilihan politik Kaesang yang berbeda. Di sela aktivitas RI-1 di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) pada 21 September kemarin lusa, Jokowi spill bahwa Kaesang telah meminta restu untuk jalan politik tersebut.
Dinamika dan variabel politik yang terjadi pasca Kaesang menetapkan pilihan politik tampak sangat menarik. Terlebih, seperti yang disebut oleh politisi PSI Ade Armando pada 9 Agustus lalu, partainya kecewa dan marah dengan sikap elite PDIP karena terkesan begitu sombong, menyepelekan mitra koalisi dari partai kecil.
Oleh karenanya, PSI menarik dukungan kepada bacapres 2024 PDIP Ganjar Pranowo dan mengalihkannya kepada Prabowo Subianto.
Lalu, apa yang dapat dimaknai dari dinamika politik terbaru di antara Kaesang, PSI, dan PDIP?
Gejala Kemunduran PDIP?
Saat Kaesang benar-benar go public atas pilihan politiknya nanti, di saat itu pula muncul impresi tercorengnya citra PDIP secara tidak langsung jelang 2024. Setidaknya, terdapat tiga alasan yang mendasari postulat tersebut.
Pertama, privilese seperti yang diberikan PDIP dan telah didapatkan sang kakak Gibran Rakabuming Raka saat terjun ke politik, plus, kemudian sukses menjadi Wali Kota Solo seolah dihiraukan oleh Kaesang.
Itu bisa berarti bahwa pilihan politik Kaesang bukan soal kemudahan akses di dunia politik serta nama besar PDIP semata, melainkan dapat mencerminkan visi politiknya. Tak menutup kemungkinan pula bahwa hal itu mencerminkan dan dapat saling memengaruhi visi politik generasi sebayanya (milenial dan Gen Z).
Kedua, dampak intrik di antara PDIP-PSI serta pasang surut hubungan PDIP-Jokowi yang kerap “diremehkan” sebagai petugas partai biasa, seolah terakumulasi dan tercermin dari keputusan politik Kaesang. Ihwal yang “menyudutkan” PDIP.
Ketiga, berangkat dari konsep mendasar politik sebagai jalan menempuh untuk kekuasaan, pilihan politik Kaesang bisa saja menjadi penggambaran integral mengenai tren baru strategi aktor politik meraup dukungan publik.
Tak lain, hal itu adalah kekuatan ideologis dan akar rumput – inti kekuatan PDIP – yang kini seolah telah tergantikan oleh simpul relawan dan simpatisan. Simpul itu lah yang turut membentuk kekuatan politik personal Presiden Jokowi saat ini.
Gejala tersebut agaknya menggambarkan fenomena sirkulasi elite yang dikemukakan filsuf dan sosiolog Italia, Vilfredo Pareto.
Setelah berkuasa selama dua periode, konservatisme, impresi keangkuhan, hingga tak dijadikan pilihan politik anak kandung kader terbaiknya yang sukses menjadi RI-1 kiranya akan membuat PDIP di 2024 berbanding terbalik dibanding sebelumnya.
Lalu, bergabungnya Kaesang ke PSI juga agaknya akan berdampak pada nasib politik trah Jokowi dalam blantika politik Indonesia ke depan. Bagaimana itu bisa terjadi?
Strategi Diversifikasi?
Presiden Jokowi kemungkinan memahami dampak pilihan politik Kaesang terhadap tercorengnya citra PDIP. Dengan kata lain, pembiaran Presiden Jokowi terhadap Kaesang bisa saja menjadi skenario lain yang telah disiapkan.
Sekali lagi, saat Kaesang yang dikenal sebagai sosok muda, energetik, dan memiliki pengaruh di kalangan milenial bergabung dengan PSI, partai yang dikenal berbasis kaum muda dan urban, dapat diartikan sebagai langkah awal Jokowi untuk menciptakan diversifikasi dukungan politik. Ini dalam konteks personal tentunya.
Dengan eksistensi Kaesang di PSI, trah Jokowi seolah akan memperluas jaringannya di luar PDIP, memberi ruang lebih untuk manuver dan berkolaborasi dengan kekuatan politik lain.
Di saat yang sama, keanggotaan Kaesang di PSI juga boleh jadi merupakan upaya membangun basis elektoral independen.
Meski Presiden Jokowi telah mendapatkan dukungan besar dari PDIP, memiliki dukungan secara tak langsung dari partai lain seperti PSI dapat memberinya leverage lebih besar dalam negosiasi politik, khususnya jika Jokowi berniat untuk memainkan peran penting pasca kepresidenan.
Langkah Kaesang juga bisa diinterpretasikan sebagai sinyal kepada PDIP mengenai keseimbangan. Dengan memiliki opsi lain, Jokowi menunjukkan bahwa dia memiliki opsi dan bukan sepenuhnya bergantung pada PDIP.
Lalu, tidak dapat dipungkiri, pilihan politik Kaesang juga bisa menjadi upaya Presiden Jokowi untuk memposisikan putranya untuk masa depan politik Indonesia.
Dengan merajut pengalaman di PSI yang relevan dengan karakteristik personalnya, Kaesang bisa membangun jaringannya sendiri dan mungkin memegang peran penting di masa yang akan datang, meneruskan warisan politik keluarga.
Selain itu, bergabungnya Kaesang dengan PSI, partai yang dikenal memiliki pandangan progresif, juga bisa diartikan sebagai langkah tak langsung Presiden Jokowi dalam mempertahankan dan memperkuat citra progresifnya.
Oleh karena itu, langkah Kaesang bergabung dengan PSI bukan hanya sekadar gerakan politik biasa, melainkan bisa menjadi strategi permainan catur yang dipikirkan matang oleh Presiden Jokowi.
Lantas, apakah ini juga menjadi pertanda Presiden Jokowi ingin melepaskan diri dari PDIP? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun, yang pasti, dengan langkah ini, Presiden Jokowi memperluas peta jalan politiknya, memberikan lebih banyak opsi untuk masa depannya dan keluarganya di kancah politik Indonesia. (J61)
