Di balik desakan mundur Raja Juli, bisa jadi ada dinamika kekuasaan yang mencoba memanfaatkan momentum.
PinterPolitik.com
Banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera — mulai dari Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat — kembali membuka luka ekologis yang telah menumpuk selama puluhan tahun.
Dampaknya bukan hanya kerusakan fisik dan korban jiwa, tetapi juga meningkatnya tuntutan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas negara dalam pengelolaan hutan, tata ruang, dan mitigasi bencana. Seperti lazim terjadi dalam situasi krisis, berbagai pihak berupaya mencari sebab sekaligus sosok yang dianggap paling pantas dimintai pertanggungjawaban.
Di tengah derasnya arus opini tersebut, nama Menteri Kehutanan Raja Juli kembali muncul sebagai sasaran kritik. Sejumlah pihak, termasuk beberapa aktor politik, mengaitkan bencana ini dengan kinerja kementerian yang dipimpinnya. Narasi “Raja Juli harus mundur” kemudian menjadi salah satu topik yang mengemuka di media sosial maupun ruang publik.
Namun, terdapat persoalan mendasar yang perlu dicermati. Kerusakan ekologis di Sumatera bukanlah fenomena baru yang muncul dalam satu atau dua tahun terakhir. Berbagai kajian ilmiah — termasuk yang dikeluarkan oleh WALHI, CIFOR, dan BRIN — menunjukkan bahwa degradasi hutan dan pembukaan lahan ilegal sudah berlangsung bertahun-tahun dan melibatkan berbagai kepentingan lintas sektor. Karena itu, menyimpulkan bahwa satu orang menteri menjadi aktor tunggal penyebab banjir tentu terlalu menyederhanakan kompleksitas masalah.
Pada titik inilah muncul dugaan bahwa narasi yang berkembang tidak semata-mata berakar pada analisis ekologis, tetapi juga dipengaruhi dinamika politik yang memanfaatkan momentum bencana. Pertanyaannya: apakah ada aktor yang sedang melakukan “judonisasi narasi”?
Waspada Judonisasi Narasi?
Dalam analisis politik, memanfaatkan momentum krisis bukanlah pola baru. Banyak ilmuwan politik menyebutnya sebagai political opportunity exploitation. Charles Tilly dan Sidney Tarrow, misalnya, menjelaskan bahwa kelompok politik cenderung memanfaatkan “windows of opportunity” — yaitu situasi ketika perhatian publik meningkat dan struktur politik melemah — untuk mendorong agenda tertentu.
Dalam konteks ini, banjir Sumatera menjadi trigger event, sebuah peristiwa pemicu yang menyediakan energi emosional publik. Energi ini kemudian dapat dialihkan menuju sebuah frame tertentu — dalam hal ini, tuntutan agar Menteri Kehutanan mundur. Sejumlah pengamat kaitkan dinamika seperti ini dengan istilah “judonisasi narasi”.
Jika dalam judo prinsip utamanya adalah “maximum efficiency, minimum effort” melalui pemanfaatan momentum lawan, dalam politik prinsip serupa dapat ditemukan dalam strategi yang oleh analis narasi disebut sebagai narrative redirection. Aktor politik tidak perlu menciptakan masalah baru; mereka hanya perlu menggunakan momentum yang sudah ada untuk mengarahkan opini publik ke sasaran yang mereka kehendaki.
Terdapat beberapa faktor yang membuat narasi tuntutan mundur terhadap pejabat publik cepat memperoleh resonansi:
1. Kebutuhan publik akan “simplicity in complexity”
Daniel Kahneman menjelaskan bahwa manusia cenderung mencari penjelasan paling sederhana untuk fenomena kompleks. Krisis ekologis yang rumit lebih mudah dipahami jika dipersonifikasikan.
2. Bias kausalitas instan (instant causal attribution)
Teori psikologi politik dari Robyn Dawes menekankan kecenderungan publik menghubungkan dua peristiwa berdekatan sebagai sebab-akibat, meskipun hubungan faktualnya lemah.
3. Model Framing ala Robert Entman
Entman menjelaskan bahwa narasi politik bekerja karena ia memilih sebagian aspek realitas dan menyorotinya secara berulang. Dalam konteks ini, banjir → hutan → Kemenhut → Menteri.
Ketika tiga faktor ini bertemu, narasi politik dapat tumbuh tanpa harus melalui perdebatan substantif mengenai data historis degradasi lahan.
Di sisi lain, terdapat fakta yang patut dicermati: Kementerian Kehutanan di bawah Raja Juli belakangan terlihat aktif mendorong penindakan terhadap tambang ilegal di sejumlah kawasan konservasi. Bersama Bareskrim bongkar tambang sekitar Merapi rugikan negara Rp3 triliun. Bersama Satgas PHK, belakangan juga berhasil bongkar tambang ilegal Halimun Salak rugikan negara Rp350 miliar.
Langkah-langkah penegakkan hukum semacam ini secara politis berpotensi mengganggu kepentingan bisnis maupun jaringan kekuasaan tertentu.
Dalam teori bureaucratic politics Graham Allison, konflik semacam ini sering memunculkan pushback dari pihak-pihak yang merasa terancam. Cara pushback tidak harus berbentuk konfrontasi terbuka; dapat juga berupa “strategi delegitimasi”. Bukan serangan frontal, tetapi “tarikan kecil” yang bertujuan mengurangi posisi seorang pejabat — persis seperti teknik judo yang menggunakan sedikit tenaga untuk menjatuhkan lawan yang sedang kehilangan keseimbangan.
Fenomena ini memiliki padanan menarik dalam budaya populer, misalnya dalam serial politik “House of Cards” atau anime “Attack on Titan”. Di sana, karakter-karakter politik tidak menciptakan krisis, tetapi memanfaatkan krisis yang sudah ada sebagai leverage untuk memperkuat posisi mereka atau menjatuhkan pihak lain. Istilah “narrative judo” pun sering digunakan dalam kajian budaya dan media untuk menggambarkan kemampuan mengalihkan momentum publik demi tujuan politik tertentu.
Dalam konteks banjir Sumatera, dugaan adanya aktor yang “mengalihkan momentum” bukanlah klaim definitif, namun pendekatan analitis yang sah untuk memahami dinamika politik Indonesia.
Namun, Raja Juli Tetap Harus Dikritisi
Meski dugaan adanya pemanfaatan momentum politik dapat dikenali sebagai pola umum dalam dinamika kekuasaan, penting untuk menegaskan bahwa keberadaan manuver politik tidak otomatis meniadakan kebutuhan untuk mengkritisi Raja Juli sebagai Menteri Kehutanan.
Kerusakan hutan Sumatera memang merupakan akumulasi kebijakan lintas rezim, tetapi kementerian tetap memiliki tanggung jawab pengawasan aktif, deteksi dini, dan mitigasi risiko. Dalam perspektif bureaucratic accountability (Herbert Simon; Bovens), setiap pejabat publik tetap harus diminta menunjukkan kapasitas adaptasi dan respons yang memadai ketika ancaman ekologis muncul, terlepas dari siapa pelakunya di masa lalu.
Dan pada akhirnya, narasi ini pun bukan untuk menyatakan bahwa ada aktor tertentu yang pasti sedang melakukan manuver. Melainkan untuk menawarkan lensa analitis bahwa dalam politik, momentum sering kali lebih menentukan daripada argumen substantif. Energi emosional publik dapat diarahkan, diframing ulang, atau digunakan sebagai tumpuan untuk mendorong pergeseran kekuasaan.
Narasi politik, pada akhirnya, menyerupai alur sebuah film: menyentuh emosi, membangun ketegangan, dan memunculkan tokoh yang dipandang sebagai penyebab. Namun seperti halnya film yang bisa membimbing penonton ke kesimpulan tertentu, warganet pun perlu mengembangkan kebiasaan kritis sebelum menerima begitu saja arah narasi yang muncul.
Di tengah krisis ekologis yang nyata dan membutuhkan solusi jangka panjang, kehati-hatian dalam membaca dinamika politik menjadi penting. Tidak semua tuntutan lahir dari analisis yang adil, dan tidak semua kritik bisa dipisahkan dari agenda yang lebih besar. Publik tidak harus skeptis, tetapi perlu waspada — sebab dalam politik, seperti dalam judo, sering kali momentum jauh lebih berbahaya daripada tenaga. (D74)
