HomeNalar PolitikJokowi, Zelensky dan Tangan Oligarki

Jokowi, Zelensky dan Tangan Oligarki

Kecil Besar

Aktor dan komedian Volodymyr Zelensky keluar sebagai pemenang dalam Pilpres Ukraina 2019 dengan mengalahkan kandidat petahana Petro Poroshenko. Kemenangan ini disebut-sebut membawa angin segar bagi negara Eropa Timur tersebut.


PinterPolitik.com

“Well, aren’t you a breath of fresh air? From all these superficial gold digging b****es in here,” – T.I., penyanyi rap Amerika Serikat

[dropcap]P[/dropcap]ilpres Ukraina yang baru saja dilaksanakan kini ramai dibicarakan oleh publik internasional. Bagaimana tidak, sebagaian besar masyarakat Ukraina nampaknya kali ini menginginkan seorang komedian dan aktor untuk memimpin negara mereka.

Hasil hitung cepat pasca-pemungutuan suara menunjukkan sang komedian Volodymyr Zelensky unggul telak dengan perolehan suara 73 persen atas lawan petahananya, Petro Poroshenko, yang hanya memperoleh suara sebesar 24 persen. Poroshenko pun mengakui kekalahannya dan mengucapkan selamat kepada komedian tersebut.

Kemenangan Zelensky juga menjadi perhatian bagi pemimpin-pemimpin negara lain. Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev misalnya, menganggap kemenangan komedian tersebut dapat membuka kemungkinan baru bagi hubungan Ukraina dan negara beruang merah tersebut.

Di tengah-tengah ketidakstabilan hubungan Ukraina-Rusia – seperti isu Krimea – minimnya pengalaman politik membuat kapabilitas Zelensky dipertanyakan. Poroshenko sebelumnya pun menyebutkan bahwa komedian yang tidak memiliki pengalaman politik ini tidak akan mampu menghadapi Rusia secara efektif.

Terlepas dari keraguan-keraguan tersebut, kemenangannya dianggap membawa angin segar bagi Ukraina. Masyarakat negara Eropa Timur tersebut melihat Zelensky sebagai tokoh politik baru yang membawa harapan perubahan.

Zelensky sendiri merupakan aktor yang memerankan tokoh fiksi presiden Ukraina, Vasily Petrovich Goloborodko, dalam sitkom Слуга Народу (Servant of the People). Dalam sitkom yang bisa ditonton di Netflix ini, dirinya merupakan seorang guru sejarah tingkat SMA yang tiba-tiba menjadi presiden Ukraina setelah video dirinya yang mengkritik korupsi menjadi viral.

Uniknya kemenangan komedian dalam Pilpres Ukraina ini memunculkan beberapa pertanyaan. Apakah harapan baru masyarakat Ukraina ini benar-benar dibawakan oleh Zelensky? Jika dibandingkan dengan perpolitikan Indonesia, apakah kita juga perlu mengharapkan kedatangan tokoh-tokoh baru dalam politik?

Angin Segar?

Hampir sama dengan tokoh dan cerita fiksinya, pencalonan Zelensky sebagai presiden juga diikuti dengan keresahan masyarakat atas korupsi dan persoalan-persoalan ekonomi. Komedian tersebut memang dianggap membawa pesan-pesan populis dan anti-korupsi yang akan membawa perubahan dalam kampanye politiknya.

Pesan-pesan yang disematkannya ini menarik perhatian masyarakat di negara yang disebut-sebut mengalami instabilitas ekonomi dan praktik korupsi yang marak itu. Bagi para pemilih, Zelensky pun menjadi pembawa angin segar bagi upaya pemberantasan korupsi dan oligarki yang lambat di Ukraina.

Pengalaman dan kemampuan Zelensky dalam dunia akting dan komedi juga membawa daya tarik tersendiri bagi pemilih-pemilih muda di Ukraina. Penggunaan media sosial olehnya juga mampu menarik kelompok muda Ukraina yang juga merasa resah dan tidak puas atas kondisi politik di negaranya.

Namun, terlepas dari daya tariknya bagi para pemilih di Ukraina, apakah Zelensky sendiri benar-benar membawa semangat perubahan yang disampaikannya dalam kampanyenya?

Berbagai visi yang dibawakan Zelensky tidak menjelaskan secara detil bagaimana perubahan tersebut disalurkan dalam kepresidenannya. Program-program yang diusulkannya hanya menjabarkan bayangan dan keinginan, seperti pembukaan usaha yang hanya perlu waktu satu jam, rumah bagi keluarga muda, mengurus paspor hanya dalam waktu 15 menit, Pemilu via internet, penurunan pengangguran, menaikkan upah dan pensiun, dan sebagainya.

Baca juga :  Najwa Shihab dan Kebangkitan Gossip-cracy

Meskipun pengalaman yang minim dan visi yang minim detil ini menghantui kepresidenan Zelensky di masa mendatang, ada anggapan bahwa terdapat beberapa orang yang ahli dan berpengalaman di belakangnya yang dapat membantu, seperti beberapa mantan menteri keuangan yang mendukungnya. Mantan-mantan politisi tersebut diprediksi akan mendapatkan jabatan dalam kabinet Zelensky.

Oligarki merupakan bentuk kekuatan yang terfokus pada minoritas masyarakat yang memiliki pengaruh politik besar yang didasarkan pada kekayaan personal yang masif. Share on X

Kemungkinan tersebut memang terdengar seperti politik transaksional di mana politisi-politisi pendukungnya mendapatkan jabatan-jabatan strategis. Zelensky sendiri pun menyebutkan bahwa orang-orang di belakangnya ini mungkin akan mengisi jabatan-jabatan di bawah kepresidenannya, seperti Oleksandr Danyluk yang disebut-sebut akan menjabat sebagai menteri luar negeri.

Selain pemberian jabatan, Zelensky juga disebut-sebut dekat dengan salah satu tokoh oligarki yang merupakan lawan dari Poroshenko, yaitu Igor Kolomoisky. Sebagian masyarakat Ukraina pun khawatir apabila komedian tersebut hanya menjadi alat politik bagi Kolomoisky.

Peran oligarki dalam politik ini dapat dijelaskan dengan menggunakan tulisan ilmuwan politik dari Northwestern University, Jeffrey A. Winters, yang berjudul “Oligarchy”. Winters menjelaskan bahwa oligarki merupakan bentuk kekuatan yang terfokus pada minoritas masyarakat yang memiliki pengaruh politik besar yang didasarkan pada kekayaan personal yang masif.

Winters pun melanjutkan bahwa aktor-aktor oligarki dalam negara biasanya menggunakan kekayaan dan pengaruh politiknya untuk melindungi aset dan pendapatannya. Dengan begitu, institusi-institusi legal dan birokratis negara dapat melindungi kekayaannya secara impersonal.

Pada akhirnya, angin segar yang diharapkan masyarakat untuk membongkar oligarki dan korupsi yang diusung oleh Zelensky belum tentu dapat terwujud di masa mendatang. Komedian yang akan menjadi presiden Ukraina tersebut bisa jadi memimpin dengan membawa kembali kepentingan oligarki di dekatnya.

Jika memang Zelensky tidak benar-benar membawa semangat perubahan di Ukraina, perlukah Indonesia memiliki Zelensky baru? Apakah Zelensky versi Indonesia dapat membawa semangat perubahan dan angin segar?

Zelensky Indonesia?

Sebenarnya, Indonesia telah terlebih dahulu mendapatkan tokoh politik pembawa angin segar dibandingkan Ukraina. Kabar adanya angin segar ini pun dimulai sejak lima tahun lalu dengan pencalonan mantan Wali Kota Solo, Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden.

Nama Jokowi disebut-sebut sebagai pembawa harapan baru bagi Indonesia karena dirinya dianggap tokoh baru yang tidak berasal dari jaringan elite dan oligarki tradisional. Terpilihnya Jokowi pada Pilpres 2014 juga dianggap sebagai era baru bagi politik bersih yang disebut-sebut akan mengakhiri politik kroni dan membawa kesejahteraan sosial bagi masyarakat lapisan bawah.

Pertanyaan selanjutnya pun timbul. Persoalan apa yang mendorong penyematan persona demikian pada Jokowi? Mengapa Jokowi yang dianggap tokoh baru dapat terpilih pada Pilpres 2014?

Kehadiran pendatang baru dalam politik ini dijelaskan dalam tulisan dari Miguel Carreras yang berjudul “Institutions, Governmental Performance and the Rise of Political Newcomers”. Hampir sama dengan apa yang terjadi pada Pilpres Ukraina, dalam tulisan tersebut, dijelaskan bahwa terpilihnya pendatang-pendatang baru dalam Pemilu banyak disebabkan oleh persepsi akan buruknya situasi ekonomi dan tingginya praktik korupsi dalam pemerintahan.

Baca juga :  Jersey Oranje Pengubur Luka Sejarah?

Pasangan capres-cawapres Jokowi-Jusuf Kalla (JK) pada tahun 2014 memang menyematkan janji-janji yang terlihat membawa harapan baru. Terkait elite dan oligarki misalnya, Jokowi-JK pernah menjanjikan bahwa mereka tidak akan dipengaruhi oleh dan tidak akan berada di bawah naungan kelompok elite, katakanlah terhadap tokoh seperti Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Namun, tampaknya, naiknya nama Jokowi dalam perpolitikan Indonesia justru tidak lepas dari tokoh-tokoh elite dan oligarki. Winters dalam tulisannya yang berjudul “Oligarchy and Democracy in Indonesia” menjelaskan bahwa bangkitnya mantan Wali Kota Solo tersebut merupakan upaya dari tokoh-tokoh elite tradisional di Indonesia, seperti pebisnis Hashim Djojohadikusumo, mantan Danjen Kopassus Prabowo Subianto, dan Megawati yang memainkan peran masing-masing dalam membawa Jokowi ke Jakarta. Menariknya, Prabowo dan Hashim kini menjadi lawan politik Jokowi.

Selain tiga nama tersebut, beberapa nama elite dan oligarki lainnya juga disebut-sebut membantu Jokowi. Ross Tapsell dalam tulisannya yang berjudul Indonesia’s Oligarchs Strike Back di portal Rappler menjelaskan bahwa terdapat tokoh-tokoh oligarki yang turut menaikkan nama Jokowi dalam perpolitikan nasional, seperti pemilik media Metro TV sekaligus Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh.

Selain keterkaitan Jokowi dengan kepentingan elite dan oligarki, mantan Wali Kota Solo tersebut juga disebut-sebut gagal dalam menyalurkan janji-janjinya. James Giggacher dari Australian National University dalam tulisannya di New Mandala menjelaskan bahwa kegagalan ini disebabkan oleh dominasi tokoh dan pendukung di belakang Jokowi – terlihat dari buruknya pemilihan menteri dalam kabinetnya hingga ketidakmampuannya untuk melepas kontrol dari patron-patron politiknya.

Hal ini pun sejalan dengan penjelasan Yuki Fukuoka dan Luky Djani dalam tulisan mereka yang berjudul “Revisiting the Rise of Jokowi”. Dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa kepresidenan Jokowi tetap diwarnai oleh kepentingan-kepentingan elite dan oligarki di Indonesia.

Fukuoka dan Djani pun menyebutkan bahwa Jokowi memuaskan kepentingan partai-partai penyokongnya atas usulan Megawati dengan memberikan jabatan-jabatan strategis pada politisi-politisi lainnya.

Hal ini bisa dilihat dari jabatan-jabatan kabinet, misalnya Menko Polhukam diisi Wiranto dari Hanura, Menko Kemaritiman diisi Luhut Binsar Pandjaitan dari Golkar, Mendagri diisi Tjahjo Kumolo dari PDIP, Menkumham diisi Yasonna Laoly dari PDIP, Menag diisi Lukman Hakim Saifuddin dari PPP, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayan diisi Puan Maharani yang merupakan putri Megawati, serta Menteri BUMN diisi Rini Soemarno yang didukung oleh A.M. Hendropriyono dari PKPI.

Jika kita tilik kembali pada penjelasan di atas, kepentingan elite dan oligarki pun masih terwadahi dalam politik Indonesia. Dengan demikian, Jokowi sangat mungkin menjadi sama seperti Zelensky yang awalnya berdiri sebagai harapan baru masyarakat, namun “ditalikan” oleh oligarki-oligarki yang punya kepentingan lain di belakangnya.

Dari sini, kita juga bisa menjawab pertanyaan rapper T.I. soal angin segar di antara para “penggali emas” di awal tulisan. Alasannya pun jelas, yaitu karena pada ujungnya, harapan palsulah yang mungkin dapat diberikan oleh pembawa angin segar tersebut. (A43)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Jebakan Logika Bedah Kasus Nadiem?

Hakim sudah membaca putusannya. Tapi jauh sebelum itu, publik sudah selesai bersidang di kepala masing-masing.

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

Rame-Rame Belah Gunung Gegara Hormuz

Ketika hampir semua selat strategis dunia punya wacana bypass secara bersamaan, ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kepanikan logistik — dan Indonesia perlu membacanya sebelum terlambat.

Lex Talionis Taufik Hidayat Biadab

Lex talionis bukan tentang balas dendam, melainkan batas peradaban atas kekerasan. Dalam kasus Taufik Hidayat, prinsip kuno itu menemukan relevansinya kembali, hukuman maksimal bukan ekspresi kebencian, tetapi pengakuan negara atas martabat korban. Saat keadilan diuji, korban tak boleh kalah dua kali.

Menyikap Tubir Milbus

Pengangkatan purnawirawan sebagai Komisaris Utama PT Bukit Asam beberapa hari lalu melengkapi pola yang sudah terbentuk: Dirut MIND ID dari AU, Dirut PT Timah dari AD, Dirut Antam dari AD. Tiga perusahaan tambang negara paling strategis kini sama-sama dipimpin figur berlatar militer. Bercanda pun terasa pas — jurusan tambang terbaik Indonesia sepertinya ada di Akademi Militer.

More Stories

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

Di Balik Mekarnya Citra Habibie

Tanggal 25 Juni dikenang sebagai hari lahir Habibie. Citranya kian harum meski telah tiada. Apa rahasia di balik reputasi yang tak pernah layu itu?