HomeNalar PolitikJokowi Takuti “Guncangan” Ledakan Lebanon?

Jokowi Takuti “Guncangan” Ledakan Lebanon?

Kecil Besar
Seri pemikiran Fareed Zakaria #10

Ledakan menggelegar di kawasan Pelabuhan Beirut, Ibu Kota Lebanon pada pekan lalu tak hanya berdampak visual dramatis di seluruh penjuru dunia. Efeknya pun cukup dramatis ketika ledakan tersebut belakangan memicu letupan kemarahan demonstrasi anti pemerintah yang bermuara pada turbulensi politik baru di tengah pandemi Covid-19 beserta dampak turunannya. Pola yang terjadi di negara tepi Mediterania ini dinilai memiliki signifikansi tersendiri bagi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini. Mengapa demikian?


PinterPolitik.com

Dunia internasional berduka bersama Lebanon paska ledakan non-nuklir masif meluluh lantahkan sebagian area di Ibu Kota Lebanon, Beirut. Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara khusus turut menyampaikan belasungkawa dan menyatakan solidaritas sikap bahwa Indonesia akan berdiri bersama Lebanon.

Ya, pekan lalu perhatian dari berbagai penjuru dunia tertuju pada kengerian atau bahkan pengalaman visual realistis yang belum pernah terekam lensa kamera sebelumnya atas tragedi ledakan masif amonium nitrat di Lebanon . Pada spektrum berbeda, beragam angle rekaman peristiwa itu dinilai turut berdampak pada bermacam interpretasi atas tragedi di tengah tantangan global pandemi Covid-19 itu.

Tragedi ledakan besar di kawasan pelabuhan Ibu Kota Lebanon, Beirut justru bermuara pada beragam diskursus yang semakin panas mengemuka mengenai kemungkinan kausalitas dari akibat serta dampak yang ditimbulkan.

Mulai dari adanya kesengajaan atau kelalaian tertentu yang bersifat teknis, hingga mereka yang bermanuver dengan paradigma konspiratif yang mendistorsi rasionalitas. Terlebih efek ledakan dahsyat yang menyerupai “awan jamur” bom nuklir itu berdekatan dengan peringatan 75 tahun tragedi Bom di Hiroshima dan Nagasaki saat Perang Dunia II.

Ihwal ini menyusul turbulensi politik di negara itu yang kian tajam paska masyarakat menuding ada ketidakberesan pemerintah di balik tragedi yang menelan ratusan korban jiwa. Pada akhir pekan lalu, unjuk rasa ribuan masyarakat Beirut bahkan berujung bentrokan dengan petugas keamanan.

Fareed Zakaria mengutip sebuah tulisan dari Robin Wright yang berjudul After Twin Explosions, an “Apocalypse” in Lebanon yang mengatakan bahwa ledakan Beirut memicu political aftershock atau efek guncangan politik yang lebih besar dari efek ledakan itu sendiri.

Dan Wright tampaknya tak salah. Sentimen negatif terhadap pemerintah seketika meletup segera setelah ledakan, yang direpresentasikan dengan demonstrasi yang tak hanya fokus pada investigasi ledakan, tetapi juga menyasar pada diskursus perlawanan terhadap rezim. Wright menyebutkan isu sektarian, korupsi, hingga criminal oligarchy terangkat ke permukaan bersamaan dengan momentum pencarian musabab tragedi yang terjadi pada 4 Agustus lalu itu.

Makin pelik saat Amerika Serikat (AS) dan Prancis turut campur dalam dinamika isu yang mendiskreditkan pemerintahan Presiden Michel Aoun yang belakangan diketahui menolak keras rencana investigasi internasional atas ledakan Beirut.

Lantas, mengapa dampak dari insiden tersebut dapat bertransformasi menjadi guncangan politik pada sebuah rezim yang sedang berkuasa? Serta apakah guncangan politik atas ledakan Lebanon itu memiliki dampak politik spesifik secara tidak langsung bagi Indonesia di bawah rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi)?

Baca juga :  Rame-Rame Belah Gunung Gegara Hormuz

Lebanon, Episentrum Tarik Ulur Kepentingan?

Dalam acara The Global Public Square di CNN, Fareed Zakaria menguak problematika pelik yang mengakar di dalam negeri Lebanon dalam satu dekade ke belakang ketika ketidakstabilan politik adalah sebuah keniscayaan.

Berada di wilayah Timur Tengah, sebagai area yang masih sangat rentan akan konflik, Zakaria mendeskripsikan bahwa Lebanon dikelilingi oleh kecamuk perang yang secara langsung berpengaruh pada resonansi ketidakstabilan keamanan dan progres politik dalam negeri. Konflik perbatasan, dengan Israel utamanya, juga menjadi rutinitas periodik negara itu.

Oleh karena itu, Zakaria menyebut bahwa eksisnya sense of collapse atau nuansa kolaps publik Lebanon dibandingkan optimisme terhadap negaranya dalam kehidupan sehari-hari menjadi sebuah ironi tersendiri.

Zakaria menutup segmen yang bertajuk What in The World: The Explosion That Shook Lebanon itu dengan impresi bahwa Ibu Kota Lebanon, Beirut yang sempat berjaya dengan julukan “Paris of the East” itu kini berubah menjadi porak poranda baik secara harfiah maupun politik seperti Baghdad atau Damaskus.

Namun pada elevasi perspektif yang berbeda, menarik agaknya ketika Zakaria menyinggung soal “kejayaan” Lebanon di masa lalu ketika pada sisi berbeda, negara yang menghadap ke Laut Mediterania itu sesungguhnya juga punya kejayaan serta ketangguhan khusus yang bisa saja dibanggakan.

Ya, Lebanon merupakan sedikit dari negara yang sukses berdiri tegak saat krisis finansial melanda dunia pada 2008. Meski belum lepas dari dampak konflik dengan Israel pada tahun 2006, Lebanon kala itu seolah imun dan bahkan justru mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Seketika saja ketangguhan ini mengejutkan dunia, meskipun secara empiris dan logis kunci sukses Lebanon dapat didiagnosa. Berbagai analis termasuk Ben Gilbert dalam Lebanon Bankers Cool in a Crisismenyebut bahwa sektor perbankan menjadi tumpuan utama dan ampuh menopang negara itu dari kolaps bahkan menjadi periode terbaik bagi sektor keuangan.

Ketidakstabilan negara selama 30 tahun menjadi pengalaman yang sangat berharga dan telah menciptakan iklim konservatisme di bank-bank komersial Lebanon.

Selain itu, status Lebanon yang dikenal sebagai Swiss atau Liechtenstein-nya Timur Tengah sebagai media “deposit” kepentingan maupun safe haven bagi aset finansial lintas batas negara, juga memperkuat fondasi finansial dan perekonomian.

Pejabat senior International Monetary Fund (IMF) Edward Gardner menjelaskan bahwa setting geopolitik serta kepentingan “tetangga kaya” Timur Tengah ataupun pihak lainnya seperti Kuwait dan Arab Saudi, acapkali menjadi stabilisator signifikan. Seperti ketika konflik dengan Israel pada 2006 misalnya, Kuwait dan Arab Saudi mendepositkan nominal dalam jumlah fantastis kepada bank sentral Lebanon agar negara itu tetap stabil.

Secara teknis, karakteristik bank sentral yang menjunjung tinggi prinsip secrecy atau kerahasiaan dan rendahnya total rasio pinjaman terhadap deposito yang rendah menjadi nyawa tambahan Lebanon di balik impresi babak belur akibat turbulensi politik.

Baca juga :  Aldi-Saldi: Hakim Mazhab "Dissenters"?

Oleh karenanya, susunan kepingan antara inherensi kekuatan sektor finansial Lebanon yang telah dijelaskan di atas, potensi dampak resesi akibat pandemi Covid-19, serta adanya gelagat keinginan Barat untuk melakukan intervensi, ledakan hebat yang bertransformasi menjadi guncangan stabilitas politik di Lebanon membuka sudut pandang spekulatif tertentu atas indikasi dinamika geopolitik Timur Tengah terbaru.

Rangkaian analisa dari perspektif kekuatan internal Lebanon yang terkait dinamika eksternal di atas agaknya juga mewarnai analisa populer lainnya, termasuk Fareed Zakaria, yang mayoritas mengekspos tata kelola pemerintahan Lebanon itu sendiri yang dianggap korup dan inkompeten. Dalam konteks ini, tak berlebihan jika hal tersebut semestinya dijadikan urgensi perhatian dan alarm kewaspadaan tersendiri.

Indonesia Kena “Dampak” Ledakan Beirut?

Fareed Zakaria dalam The Rise of The Rest menjelaskan bahwa meskipun AS mulai tersaingi oleh Tiongkok, tatanan global saat ini yang merupakan gubahan negeri Paman Sam menjadi cukup mustahil untuk tergantikan. Dengan kata lain, presensi AS dalam berbagai geopolitik global tentu menjadi signifikansi tersendiri yang harus diperhatikan atau diwaspadai bagi tiap negara.

Ledakan Beirut dinilai bukanlah persoalan insiden belaka saat AS melalui Presiden Donald Trump hadir dan meminta investigasi internasional sekaligus membawa tendensi untuk mendiskreditkan pemerintah Lebanon.

Indikasi tarik ulur kepentingan akut atas terbulensi politik Lebanon, semestinya menjadi kewaspadaan bagi Indonesia. Meskipun berbeda derajat tensinya, dinamika geopolitik Laut China Selatan antara AS dan Tiongkok tak boleh sedikitpun dilepaskan dari kalkulasi kebijakan strategis terkait kedua negara.

Selain itu, Indonesia juga merupakan negara yang dianggap memiliki resiliensi finansial dan ekonomi yang tinggi seperti Lebanon. Kedua negara sama-sama teruji ketangguhannya pada krisis keuangan global 2008, di mana peristiwa itu menjadi variabel optimisme kedua negara dalam menghadapi bayang-bayang krisis akibat pandemi Covid-19 saat ini.

Bukan mustahil bahwa arah dari proyeksi ketangguhan finansial dan ekonomi Indonesia dibanding negara lain di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi di tengah dampak pandemi Covid-19 dapat “mengganggu” kepentingan entitas tertentu.

Dengan kata lain, tidak menutup kemungkinan bahwa hal tersebut akan berdampak pada stabilitas politik dalam negeri maupun secara sedemikian rupa terpicu oleh friksi geopolitik regional.

Perkembangan terkini atas berbagai dinamika akibat ledakan Lebanon harus terus menjadi kalkulasi Presiden Jokowi meskipun terpaut dimensi yang sedikit berbeda pada segi turbulensi politik serta dinamika geopolitik regional, maupun bentuk intervensi AS di dalamnya. Tentu harapannya semata-mata agar Indonesia tidak terperosok ke dalam ketidakstabilan dan krisis serupa. Itulah harapan kita bersama. (J61)


Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

spot_imgspot_img

#Trending Article

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

More Stories

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

Lex Talionis Taufik Hidayat Biadab

Lex talionis bukan tentang balas dendam, melainkan batas peradaban atas kekerasan. Dalam kasus Taufik Hidayat, prinsip kuno itu menemukan relevansinya kembali, hukuman maksimal bukan ekspresi kebencian, tetapi pengakuan negara atas martabat korban. Saat keadilan diuji, korban tak boleh kalah dua kali.