Tontonan saling balas kritik pada Kongres Ekonomi Umat ke-2 MUI, menyita antensi publik. Banyak pihak mengatakan balasan terhadap kritik Anwar Abbas, memperlihatkan Presiden Jokowi saat ini lebih percaya diri dan tidak anti-kritik. Apakah benar demikian, seperti apa kepercayaan diri sang Presiden di periode kedua ini?
“To avoid criticism say nothing, do nothing, and, be nothing.” – Aristoteles
Pekan ini kita disajikan tontonan menarik tentang aksi saling balas kritik yang diperagakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas. Pada momen Kongres Ekonomi Umat ke-2 MUI, Anwar Abbas menyampaikan indeks Indonesia bidang pertanahan cukup memprihatinkan, yakni 0,59 persen. Artinya, 1 persen penduduk menguasai 59 persen lahan yang ada di Indonesia. Kritik ini disampaikan langsung di hadapan Jokowi.
Saat giliran Presiden Jokowi memberi pidato, ia mengatakan apa yang disampaikan oleh Waketum MUI itu benar, namun juga memberikan sanggahan. Jokowi menimpa pernyataan Anwar yang menyebut 1 persen penduduk menguasai setengah lahan, dengan mengatakan pemerintah selama ini telah berupaya mengurangi kesenjangan. Upaya itu dilakukan dengan cara memberikan jutaan hektar sertifikat tanah kepada masyarakat, kemudian proses reformasi agraria juga terus berjalan.
Seolah gayung bersambut, kritik Anwar Abbas ke Jokowi kemudian dibalas oleh Ali Mochtar Ngabalin, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), dengan mengatakan Anwar Abbas tidak kompeten membahas permasalahan pertanahan, karena menurut Ngabalin, Anwar Abbas sebenarnya tidak mengerti terkait masalah pertanahan.
Di lain pihak, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menilai janji Jokowi terkait pelaksanaan agenda reforma agraria tidak serius. Pasalnya, sepanjang 6 tahun, KPA mencatat banyak aktivis, petani, dan warga lainnya ditangkap terkait konflik agraria.
Dewi Kartika, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPA, mengatakan dalam kurun 6 tahun terjadi 2.291 kasus agraria. Menurut Dewi, catatan KPA sekaligus menanggapi respons Jokowi atas pidato Anwar Abbas.
Terlepas dari konten kritik yang disampaikan, poin menarik yang dapat kita lihat adalah fenomena kritik dan saling balas kritik yang diperlihatkan kedua tokoh di atas, yaitu Jokowi dengan Anwar Abbas. Lantas, seperti apa fenomena saling balas kritik ini dapat kita maknai?
Memahami Nalar Kritik
Jika kita merunut dari sejarahnya, kritik sebenarnya telah diperdebatkan jauh di era Yunani klasik. Filsuf Aristoteles mengatakan, “to avoid criticism say nothing, do nothing, and, be nothing”. Ini sebenarnya quote yang menyindir kita sebagai manusia. Jika ingin menghindari kritik orang lain, menurut Aristoteles, jangan pernah bicara, jangan lakukan apa-apa, dan jangan jadi siapa-siapa. Tidak perlu takut kritik, karena dengan kritik dapat terlihat bahwa orang sebenarnya peduli terhadap kita.
Tapi pemimpin tidak mungkin dapat menghindari kritik, bahkan pemimpin tidak boleh alergi dengan kritik. Karena dengan kritik, pemimpin dapat menaikkan level dirinya sebagai pemimpin. Alasannya tentu karena pemimpin adalah harapan masyarakat untuk mengubah kehidupan mereka, pemimpin punya instrumen kekuasan untuk itu.
Bahkan, jika tercipta kondisi tanpa kritik, seorang pemimpin harus membuat kritik terhadap dirinya, hal ini disebut dengan self criticism. Kritik diri yang dimaksud bukan dalam pemahaman sebuah kebiasaan mengritik dan menghakimi diri sendiri yang kemudian akan terjebak dalam lubang ketidakbahagiaan.
Sebaliknya, kritik diri yang dimaksud, sejalan dengan konsep etika kebahagiaan Aristoteles tentang eudaimonia Sederhananya konsep ini menggambarkan bahwa manusia jika ingin bahagia, tidak harus menghindari penderitaan, bagi Aristoteles, penderitaan harus dihadapi dengan menggunakan rasio manusia agar dapat meningkatkan level dirinya.
Konsep Aristoteles sejalan dengan konsep Islam yang disebut muhasabah yang berasal dari kata “hasiba-yahsabu-hisab”, yang memiliki arti melakukan perhitungan. Dalam terminologi Islam, muhasabah memilki arti upaya seseorang melakukan evaluasi diri terhadap kebaikan serta keburukan pada aspek hidupnya.
Yang menjadi permasalahan, biasanya ketakutan untuk melontarkan kritik disebabkan oleh ketidaksiapan seseorang untuk berkonflik dengan pihak lain. Hal ini disebabkan karena pemahaman bahwa konflik merupakan suatu pertarungan menang-kalah antar kelompok atau perorangan yang berbeda kepentingannya satu sama lain. Dengan kata lain, konflik adalah segala macam interaksi pertentangan atau antagonistik antara dua atau lebih pihak.
Teori konflik memahami bahwa konflik itu perlu agar terciptanya perubahan sosial. Teori konflik melihat perubahan sosial disebabkan karena adanya konflik-konflik kepentingan. Namun pada suatu titik tertentu, masyarakat mampu mencapai sebuah kesepakatan bersama. Di dalam konflik, selalu ada negosiasi-negosiasi yang dilakukan sehingga tercipta suatu konsensus.
Dalam konsep konflik yang diterjemahkan sebagai upaya membentuk konsensus, ingin memperlihatkan bahwa kita tidak perlu takut untuk memberikan kritik atau berkonflik. Dengan cara itu fenomena antikritik kemudian akan tidak lagi terlihat, karena punya kesadaran bahwa kritik akan mengembangkan diri atau kelompok.
Jika ditarik dalam konteks saling kritik antara Jokowi dengan Anwar Abbas, terlihat Jokowi ingin menyampaikan pesan bahwa dia adalah pemimpin antikritik, yang mana ini diperagakan dengan menaggapi kritik Anwar Abbas langsung di forum tersebut. Jokowi melakukan argumentasi balasan dengan menjawab langsung kritik Anwar Abbas yang memperlihatkan kepercayaan dirinya dalam menerima kritik.
Banyak pihak menilai, kepercayaan diri Jokowi mulai meningkat di periode kedua jabatannya. Apa alasan meningkatnya kepercayaan diri Jokowi di periode kedua?
Simpul-Simpul Kekuataan
Pada periode kedua kepemimpinanya, Jokowi terlihat lebih percaya diri. Setelah melewati fase krusial pertarungan Pemilihan Presiden 2019 yang membawa politik nasional ke titik krusial, situasinya saat ini terlihat mulai terkendali.
Di periode kedua ini, dengan masuknya PAN, koalisi pendukung pemerintahan Jokowi menguasai 471 dari 575 kursi di di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan persentasi sebesar 81,9 persen, ini adalah koalisi terbesar sejak Reformasi.
Selain besarnya koalisi, menurut Evan A. Laksmana dalam tulisannya Civil-Military Relations under Jokowi: Between Military Corporate Interests and Presidential Handholding, di periode kedua ini, Presiden Jokowi sudah memiliki pengaruh dan pengalaman yang cukup untuk mengelola hubungan dengan militer.
Menurut Evan, ini kontras dengan di periode pertama. Karena belum memiliki pengalaman untuk mengelola hubungan dengan militer, di periode pertama mantan Wali Kota Solo itu mengandalkan purnawirawan berpengaruh seperti Luhut, Moeldoko, Wiranto, dan Hendropriyono.
Senada, Stephen Wright dalam tulisannya Indonesia: Army’s influence sparks fear for democracy, dengan mengutip pernyataan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Agus Widjojo, menyebut Presiden Jokowi kurang percaya diri tanpa tentara di sisinya pada periode pertama.
Kemudian terdapat kecenderungan kepercayaan diri Presiden Jokowi di periode kedua didasari karena sudah tidak memiliki beban politik di periode kedua kepemimpinannya. Jokowi tidak terbebani untuk terpilih lagi maupun beban untuk mendapatkan dukungan masyarakat.
Dengan modal politik yang lebih kuat, memperlihatkan dalam pengambilan keputusannya Presiden Jokowi lebih percaya diri. Hal ini juga yang menjelaskan balasan kritik Jokowi terhadap Anwar Abbas. (I76)
