HomeNalar PolitikJokowi dan Politik "Game of Thrones"

Jokowi dan Politik “Game of Thrones”

Kecil Besar

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tampaknya akan menjadi tempat pertarungan politik antar-trah politik – mulai dari trah Megawati Soekarnoputri, trah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga trah Joko Widodo (Jokowi). Mengapa demikian?


PinterPolitik.com

“Power resides where men believe it resides” – Varys, Game of Thrones (2011-2019)

Perang besar terjadi di Westeros. Setiap keluarga bangsawan memperebutkan kekuasaan agar bisa menduduki Takhta Besi (the Iron Throne). 

Setidaknya, begitulah alur kisah yang diceritakan dalam serial Game of Thrones (2011-2019) – atau dikenal sebagai GoT. Peperangan antara keluarga Lannister, keluarga Stark, dan keluarga Targaryen terus meluas – hingga melibatkan berbagai keluarga bangsawan lainnya. 

Keluarga Lannister, misalnya, berhasil menduduki Takhta Besi dan berkuasa di Westeros. Namun, karena legitimasi atas kekuasaan itu terbatas, keluarga-keluarga bangsawan lainnya akhirnya mempertanyakan dan menantang kekuasaan Lannister.

Tantangan ini datang dari keluarga Stark yang menganggap bahwa keabsahan Lannister tidak memiliki dasar yang kuat. Sementara, dari Essos, datanglah keluarga Targaryen yang merasa memiliki klaim atas Takhta Besi.

Kemelut politik yang ada di Westeros ini bisa dibilang mirip dengan apa yang ada di Indonesia yang mana juga banyak diisi oleh dinasti-dinasti politik. Trah-trah politik ini akhirnya juga saling bersaing untuk memperebutkan kekuasaan politik.

Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa persaingan politik di Indonesia banyak terjadi di antara trah-trah politik. Apakah ini semacam perebutan “Takhta Besi” ala Indonesia di Pilpres 2024?

Jokowi Presiden Terbaik Sepanjang Sejarah

Game of Thrones” ala Pilpres RI 2024?

Seperti yang dijelaskan di atas, dinasti atau trah politik turut mengisi persaingan politik di Indonesia. Merekapun memperebutkan “Takhta Besi” untuk mencapai kekuasaan di “Indonesos”.

Trah Soekarno, misalnya, kini direpresentasikan oleh Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri dan putra-putrinya, seperti Puan Maharani dan Prananda Prabowo. Sementara, trah Sumitro Djojohadikusumo direpresentasikan oleh Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Baca juga :  PAL-PINDAD-PTDI: Trinitas Industrialisasi RI?

Tidak hanya dua trah tersebut, ada juga trah Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang tampaknya mulai kembali mengisi dinamika politik Indonesia – dengan pernyataan kesiapan Yenny Wahid untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres).

Dalam pertarungan posisi cawapres, ada juga trah lain yang ikut bermanuver, yakni trah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), misalnya, sempat mengincar posisi bakal cawapres untuk Anies Baswedan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Banyak akademisi menilai bahwa maraknya politik trah di Indonesia ini terjadi karena lemahnya kelembagaan partai politik (parpol). Hagi Hutomo Mukti dan Rodiyah dalam tulisan mereka Dynasty Politics in Indonesia: Tradition or Democracy, misalnya, menilai bahwa politik dinasti sebagian juga dipengaruhi oleh budaya primordial dalam lanskap sosial-politik Indonesia.

Ini juga sejalan dengan konsep kekuatan (power) ala Jawa yang dijelaskan oleh Benedict Anderson dalam bukunya yang berjudul Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia. Dalam buku itu, dijelaskan bahwa pola kekuatan politik dalam budaya politik Jawa adalah pemusatan kekuatan – di mana entitas-entitas politik yang ada akan terpusat pada kutub-kutub politik (kraton).

Apalagi, dalam budaya politik Jawa, kekuatan bukanlah sesuatu yang ditanyakan legitimasinya. Alhasil, bukan tidak mungkin, trah-trah politik yang ada masih memiliki kekuatan meskipun tidak berkuasa secara politik.

Lantas, mengapa Pilpres 2024 menjadi momentum bagi trah-trah politik ini untuk saling bertarung kembali? Mungkinkah pertarungan “Takhta Besi” ini menjadi lebih sengit dari pilpres-pilpres sebelumnya?

Jokowi Presiden Terkuat Setelah Soeharto

Trah Jokowi vs Trah Megawati?

Pilpres dan pemilihan umum (pemilu) lainnya memang menjadi “medan tempur” untuk perubahan pada status quo di antara trah-trah politik di Indonesia, baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Hal yang sama juga berlaku dalam Pilpres 2024 – yang mana para trah politik ini akan bersaing satu sama lain.

Baca juga :  Prabowo dan Ancaman Stochastic Parrot

Namun, tentu saja, untuk mendapatkan keuntungan maksimum dalam persaingan antar-trah ini, sejumlah trah akan membangun “aliansi” guna memperkuat diri – seperti keluarga Targaryen dan keluarga Stark yang akhirnya membangun aliansi guna melawan keluarga Lannister yang dominan di Westeros.

Dinamika politik terbaru bisa dibilang menunjukkan keberadaan trah baru – selain trah-trah yang telah disebutkan di atas. Banyak pengamat menilai bahwa trah terbaru tersebut adalah trah Joko Widodo (Jokowi).

Ini terlihat dari bagaimana Jokowi dan Megawati tidak memiliki kesamaan dalam pilihan bakal cawapres untuk Ganjar Pranowo. Ini mengapa banyak pihak menilai Jokowi kini mendukung Prabowo Subianto, sosok yang mewakili trah Djojohadikusumo.

Mungkin, ini sebagai bentuk “aliansi” yang dibangun oleh trah Jokowi dan trah Djojohadikusumo. Seperti yang dijelaskan dalam tulisan PinterPolitik.com yang berjudul Jokowi Ketua Umum Gerindra Selanjutnya?, beberapa bahkan memprediksi bahwa Gerindra dapat menjadi tempat aman bagi Jokowi usai lengser dari jabatannya sebagai presiden – apalagi tidak menutup kemungkinan trah-trah lain akan “menyerang” trah Jokowi di kemudian hari.

Tidak hanya mendukung Prabowo, putra Jokowi yang bernama Kaesang Pangarep kini bergabung dengan PSI – partai politik (parpol) yang hingga kini masih bergabung dalam koalisi parpol yang mendukung Prabowo sebagai bakal calon presiden (capres). 

Dinamika di atas memang belum terlihat jelas. Semuanya masih bersifat dinamis hingga tahun 2024 mendatang. Mungkin, persaingan trah ini masih harus kita tunggu dan amati kelanjutannya. (A43)


spot_imgspot_img

#Trending Article

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

More Stories

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?