Sebanyak 4.000 perusahaan disebut-sebut telah mendaftar untuk mengikuti program vaksinasi mandiri. Namun begitu, wacana itu sendiri masih menimbulkan penolakan dari berbagai pihak, meski pemerintah sendiri mengklaim bahwa vaksinasi mandiri dimaksudkan untuk mempercepat vaksinasi nasional. Jika benar demikian, lalu mengapa wacana ini terus memantik kontroversi?
Ketika akhirnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan bahwa pemerintah akan menggratiskan vaksin Covid-19 untuk semua masyarakat, publik mengacungi jempol keputusan tersebut. Langkah ini dinilai baik untuk memastikan bahwa semua masyarakat dapat mengakses vaksin.
Kendati demikian, tak dapat dipungkiri keputusan tersebut bisa saja diambil Jokowi untuk mengakhiri kontroversi vaksin berbayar yang kala itu mulai diributkan masyarakat. Sebab vaksin memang bisa dianggap sebagai strategi andalan pemerintah untuk mengakhiri pandemi, tentu menjadi wajar jika Presiden tak ingin program tersebut menemui kegagalan.
Namun setelah beberapa waktu berjalan, nyatanya pemerintah membuka kembali peluang keterlibatan pihak swasta dalam program vaksinasi. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) disebut-sebut tengah menggodok aturan mengenai skema pelaksanaan vaksinasi mandiri. Aturan ini disiapkan agar pelaksanaan program vaksin mandiri atau gotong royong tersebut bisa mempercepat vaksinasi nasional.
Sontak wacana itu pun kembali menjadi bulan-bulanan para ahli dan epidemiolog. Mereka menilai bahwa keterlibatan pihak swasta dalam vaksinasi nasional malah berpotensi mengacaukan program tersebut.
Sejumlah pihak, seperti epidemiolog Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono, sosiolog bencana dari Nanyang Technological University (NTU) Sulfikar Amir, hingga inisiator LaporCOVID-19 Irma Handayani baru-baru ini bahkan sampai membuat petisi platform change.org untuk menolak wacana vaksinasi mandiri. Ketiganya kompak mengatakan vaksinasi mandiri akan menyebabkan ketimpangan dan justru bisa memperpanjang pandemi Covid-19.
Tak hanya dari kalangan pakar kesehatan, wacana program vaksinasi mandiri juga mendapat penolakan dari para ekonom. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menyebut sebenarnya pemerintah masih mampu membiayai program vaksinasi tanpa bantuan pihak swasta.
Namun, menurutnya wacana ini muncul lantaran pemerintah salah mengelola anggaran. Misalnya saja, Ia menyoroti anggaran infrastruktur yang masih lebih tinggi ketimbang sektor kesehatan dan perlindungan sosial di rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2021.
Di sisi lain, pemerintah berdalih bahwa program vaksinasi mandiri merupakan bentuk kerja sama antara pemerintah dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pihak swasta. Ini dilakukan demi mempercepat program vaksinasi nasional.
Jika memang benar demikian, mengapa kemudian program vaksinasi mandiri ini menimbulkan perdebatan? Benarkah strategi ini dapat berkontribusi positif bagi pelaksanaan program vaksinasi?
Vaksin dan Hasrat Ekonomi
Meski masih menimbulkan pro-kontra, namun sebanyak 4.000 perusahaan, melalui Kamar Dagang Industri (Kadin) disebut-sebut telah mendaftar untuk mengikuti program vaksinasi mandiri.
Ketua Umum Kadin, Rosan Roeslani mengatakan, bahwa program ini dimaksudkan untuk membantu percepatan vaksinasi kepada masyarakat. Dia juga menegaskan, dalam pengadaan vaksin Covid-19, perusahaan tidak akan mengambil keuntungan sama sekali dan disediakan gratis untuk masyarakat.
Kendati demikian, kekhawatiran bahwa program vaksinasi akan dimanfaatkan perusahaan untuk meraup keuntungan tetap saja tak bisa diabaikan begitu saja. Hal ini tampaknya telah disadari sendiri oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, yang beberapa waktu lalu menegaskan bahwa program vaksinasi mandiri tak boleh dijalankan dengan prinsip bisnis.
Pemahaman bahwa ekonomi adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan profit sebenarnya dapat ditarik jauh bahkan sebelum manusia menerapkan prinsip-prinsip ekonomi modern. Hasrat manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi demi mengumpulkan harta bahkan dianggap telah menjebak manusia sejak zaman bercocok tanam.
Matthew Shaer dalam The Archaeology of Wealth Inequality lebih merinci persoalan ini. Tegasnya, peradaban manusia sebelum memasuki kehidupan bercocok tanam justru lebih adil karena distribusi kekayaan umumnya terjadi secara merata. Namun, sejak manusia hidup dengan cara bercocok tanam, kesenjangan ekonomi meningkat tajam karena pertanian memungkinkan manusia untuk mengumpulkan kekayaan dan menyebarkannya.
Yuval Noah Harari dalam bukunya Sapiens: Sejarah Ringkas Umat Manusia dari Zaman Batu hingga Perkiraan Kepunahannya kemudian menyebut sejak saat itu manusia cenderung menerima dengan wajar masalah-masalah baru, seperti konflik sosial yang diakibatkan oleh peradaban bercocok tanam. Ia menduga hal ini terjadi lantaran manusia terperangkap dalam kemewahan, sebab hidup bercocok tanam telah memungkinkan mereka untuk melakukan akumulasi kekayaan yang tak terjadi di peradaban sebelumnya.
Lalu dalam konteks wabah Covid-19, adanya manusia yang terperangkap dalam kemewahan bisa saja memantik hasrat untuk meraih keuntungan dalam program vaksinasi mandiri, sekalipun hal tersebut bisa dianggap menyakiti prinsip-prinsip kemanusiaan di tengah bencana seperti pandemi.
Berangkat dari sini, maka ketakutan sejumlah pihak bahwa program vaksinasi mandiri hanya akan dijadikan ajang untuk meraup keuntungan pihak-pihak swasta menjadi dapat dimaklumi. Namun apakah ini berarti keterlibatan pihak swasta sebaiknya tak perlu dilakukan?
Persoalan Barang Publik
Sejak awal, telah dipahami bahwa vaksin yang berperan sebagai game changer dalam penanganan pandemi ini adalah barang publik. Ini misalnya sudah sejak lama ditegaskan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Oleh karena itu, WHO mencegah adanya pengembangan vaksin yang hanya digunakan untuk kepentingan global satu negara.
Akibat statusnya sebagai barang publik, maka sudah menjadi kewajiban lembaga pemerintah untuk mendistribusikan barang publik tersebut kepada masyarakat. Namun begitu, ada sejumlah pendapat yang menyebut bahwa status barang publik ini tidak serta merta menjadikan keterlibatan pihak swasta sebagai sesuatu yang benar-benar diharamkan.
E. M Witesman dalam An Institutional Theory of the Nonprofit: Toll Goods and Voluntary Action mengemukakan bahwa barang publik tidak akan pernah menguntungkan bagi negara karena publik memperolehnya tanpa membayar. Negara yang bahkan harus memberikan subsidi.
Lalu jika memang keterlibatan pihak swasta dimungkinkan dalam konteks pengadaan barang publik seperti vaksin, lantas apa yang harus dilakukan pemerintah agar langkah ini tidak menjadi kontraproduktif terhadap penyelenggaraan program vaksinasi nasional sebagaimana dikhawatirkan para ekonom dan epidemiolog?
Kontrol Regulasi
Lesmana R. Andhika dalam kajiannya Meta Theory: Kebijakan Barang Publik untuk Kesejahteraan Rakyat mengatakan bahwa dalam hal di mana terdapat keterbatasan kapasitas negara, yang mencakup ketidakmampuan teknis penyediaan, hingga kekurangan dukungan anggaran, maka dimungkinkan terjadinya peralihan sifat barang publik menjadi barang umum.
Terkait dengan hal tersebut, Yudi Hertanto dalam Dinamika Vaksin sebagai Barang Publik dan Peran Swasta menegaskan peralihan tersebut hanya dapat dilakukan jika pemerintah telah secara jujur dan terbuka menyampaikan kemampuan dan kapasitasnya terkait penyediaan vaksin
Selain itu, keterlibatan pihak swasta juga harus dilakukan dengan catatan bahwa negara tetap berkewajiban untuk memastikan kontrol regulasi, mulai dari rantai produksi hingga ujung distribusi untuk menjamin tidak terjadinya kekacauan, manakala sebuah barang publik mengakseptasi peran pihak swasta.
Melihat indikasi yang terjadi saat ini, di mana proses vaksinasi disebut tak mengalami kemajuan berarti, serta masih banyaknya masyarakat yang meragukan vaksin, boleh jadi keterlibatan pihak swasta merupakan salah satu solusi yang dapat dilakukan pemerintah.
Keterlibatan swasta tersebut nyatanya juga diterapkan pemerintah Amerika Serikat (AS), di mana negara adidaya itu melibatkan dua jaringan farmasi besar, yakni CVC dan Walgreens dalam program vaksinasi mereka.
Tak hanya dilibatkan dalam proses pengadaan dan distribusi, di negeri Paman Sam tersebut, pihak swasta bahkan juga dilibatkan untuk “memaksa” masyarakat agar mau divaksinasi. Ini misalnya tercermin dari kebijakan perkantoran yang mewajibkan karyawan-karyawannya untuk melakukan vaksinasi.
Kendati kebijakan mewajibkan tersebut masih menjadi kontroversi di AS, namun, Wendy A Parmet dalam tulisannya di The Atlantic mengakui bahwa masyarakat Amerika lebih patuh kepada atasannya ketimbang pejabat pemerintah.
Meski Ia sendiri mengkritisi aturan kewajiban vaksinasi bagi karyawan, namun Ia tak menyangkal bahwa dengan mempertimbangkan bahwa sebagian besar masyarakat AS tetap “ragu-ragu terhadap vaksin” maka prospek pengusaha yang menggunakan kekuatannya untuk menekan pekerjanya agar divaksinasi bisa jadi sangat menggoda.
Pada akhirnya, meski kekhawatiran bahwa vaksin akan dimanfaatkan pihak swasta untuk mencari keuntungan ekonomi memang masuk akal, namun tak dapat dipungkiri wacana vaksinasi mandiri tetap menawarkan sejumlah solusi untuk mengatasi persoalan vaksinasi yang tengah dihadapi pemerintah.
Namun pemerintah kiranya tetap perlu merancang sejumlah regulasi ketat sebelum memutuskan untuk benar-benar melibatkan pihak swasta agar apa yang dikhawatirkan para epidemiolog tidak menjadi kenyataan. Mari kita nantikan saja bagaimana kelanjutan dari wacana vaksinasi mandiri ini. (F63)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
