Mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI (Purn.) Muhammad Munir resmi bergabung dengan PKS. Ini kemudian menjadi semacam anomali di era Reformasi saat seorang purnawirawan jenderal TNI merapat ke partai politik (parpol) berhaluan Islam. Mengapa itu bisa terjadi?
Geliat partai politik (parpol) menjelang kontestasi elektoral 2024 mulai terlihat. Mulai dari membentuk koalisi, mendeklarasikan calon presiden (capres), hingga diperkuat oleh sosok-sosok baru yang bisa menjadi daya tarik bagi pemilih.
PKS menjadi salah satu parpol yang juga terlihat geliatnya. Ya, menuju Pemilu 2024, PKS baru saja diperkuat oleh sosok berlatar belakang militer yang tak main-main.
Dia adalah mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI (Purn.) Muhammad Munir yang pada awal pekan ini secara resmi memperkuat mesin PKS.
Dalam struktur kepengurusan PKS, dia dipercaya menjadi salah satu anggota Dewan Pakar PKS yang membidangi pertahanan negara.
Dalam acara bertajuk PKS Political Update DPP PKS yang digelar pada Senin, 10 Oktober kemarin lusa, dirinya mengapresiasi kepercayaan yang diberikan PKS. Mantan ajudan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menyiratkan akan menjalankan amanah partai karena telah melihat kapasitasnya sebagai eks serdadu.
Lebih lanjut, Munir menilai PKS sebagai partai yang paling konsisten dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa yaitu terwujudnya keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Sebagai abdi negara, Munir juga turut menjelaskan tujuan bangsa Indonesia yang mengacu pada konstitusi, yakni melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan.
Secara tersurat, dia menyebut keputusan bergabung dengan PKS dibuatnya setelah mempelajari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PKS yang menurutnya sesuai dengan tujuan luhur bangsa.
Terkait dengan posisinya di struktur kepengurusan partai, Munir menyebut akan turut aktif memberikan masukan untuk DPP PKS mengenai segala hal tentang pertahanan negara, kemandirian alutsista dan menggaungkan semangat bela negara.
Di luar semua itu, bergabungnya sosok berlatar belakang militer ke PKS agaknya menjadi fenomena tersendiri jelang 2024. Itu dikarenakan, selama ini para purnawirawan dianggap lebih cocok dengan habitat politik berhaluan nasionalis, bukan agamis.
Lalu, mengapa PKS menjadi parpol yang dipilih oleh sosok sekaliber Munir?
Munir, Anomali Jenderal?
Pasca Orde Baru (Orba) peran aktif militer dalam politik dan pemerintahan mengalami perubahan signifikan. Proses demokratisasi lantas terjadi setelah Soeharto tumbang, sekaligus membuat militer berfungsi secara profesional dan harus menanggalkan pangkatnya jika ingin terjun ke politik.
Setelah melewati masa transisi, agaknya demokrasi Indonesia masih berjuang dalam tahap konsolidasi, khususnya mengenai relasi antara militer, politik, dan pemerintahan. Juan Linz dan Alfred Stepan dalam Problems of Democratic Transition and Consolidation mengatakan konsolidasi demokrasi berarti bahwa demokrasi bukan hanya telah tegak sebagai sebuah sistem politik, tetapi juga telah membudaya di semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara.
Intisari dari apa yang dikemukakan Linz dan Stepan tentang konsolidasi demokrasi kemudian menjadi pisau bedah Arie Setiabudi Soesilo untuk melihat peran politik purnawirawan TNI di era konsolidasi demokrasi di Indonesia.
Dalam disertasinya yang berjudul Jaringan Purnawirawan TNI dalam Politik, Arie menyebut purnawirawan TNI tetap memiliki karakter seperti nasionalisme, kebangsaan, dan kedisiplinan yang diharapkan dapat memberikan karakteristik baru dalam pola relasi sipil dan militer di dunia politik.
Arie menjelaskan, bentuk kontribusi politik purnawirawan TNI menunjukkan dukungan terhadap proses konsolidasi demokrasi dengan mengacu pada tiga kategori yang dikemukakan Linz dan Stepan, yakni behavioral, attitudinal, dan constitutional.
Indikator behavioral yang ditemukan Arie menemukan perilaku taat prosedur para purnawirawan TNI, yaitu menunggu masa pengabdian berakhir ataupun mundur dari dinas ketentaraan sebelum terjun ke politik.
Sementara itu, indikator attitudinal merupakan sikap purnawirawan TNI yang mendorong atau mengarahkan penerapan nilai-nilai demokrasi dalam kinerja politiknya.
Sedangkan, indikator constitutional merujuk pada paham politik dari purnawirawan TNI terhadap politik negara yang berorientasi menegakkan konstitusi UUD 1945 dan Pancasila.
Jika ditelaah lebih dalam, pemaknaan konsolidasi demokrasi purnawirawan TNI berdasarkan ketiga indikator itu kiranya tengah dipraktikkan dalam level yang berbeda oleh Munir saat memutuskan merapat ke PKS.
Ya, mantan Pangkostrad itu tampak menjadi satu dari sedikit purnawirawan TNI yang bergabung dengan partai politik (parpol) bernuansa Islam. Berbeda dari kebanyakan koleganya yang tampaknya lebih banyak bergabung dengan parpol berhaluan nasionalis seperti PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, ataupun Partai Demokrat.
Dengan kata lain, bergabungnya Munir ke PKS boleh dikatakan menunjukkan relevansi parpol agamis yang memang diakomodasi dalam konstitusi.
Selain itu, persis seperti apa yang dikatakan Arie, hijrahnya Munir ke PKS juga agaknya menjadi pola baru relasi antara sipil dan sosok berlatar belakang militer dalam politik dan demokrasi di Indonesia.
Lantas, mungkinkah ada kepentingan tertentu dari sosok berlatar belakang militer seperti Munir yang memutuskan untuk bergabung dengan parpol berhaluan Islam seperti PKS?
Demi Kursi Parlemen?
Langkah Munir bergabung dengan parpol berhaluan Islam seolah mematahkan manuver politik mantan Panglima TNI Jenderal (Purn.) Gatot Nurmantyo di Pilpres 2019 yang juga sempat menjalin kedekatan dengan kelompok Islam, khususnya konservatif.
Tujuan Gatot saat itu jamak dinilai bermuara pada rengkuhan dukungan sebagai capres di pertarungan edisi 2019. Akan tetapi, hilangnya momentum politik Gatot saat itu sekaligus memupuskan ambisi politiknya.
Namun, secara historis, internal militer Indonesia memang sempat terdistorsi oleh eksistensi dua faksi, yakni yang beraroma nasionalisme dan religiusitas. Dua faksi itu kemudian dikenal sebagai ABRI Merah Putih dan ABRI Hijau.
ABRI Merah Putih adalah mereka yang nasionalis dan tak membawa bendera agama, sementara kubu Hijau adalah mereka yang dekat dengan subkultur Islam.
Distorsi yang dinilai berhulu dari Peristiwa Tanjung Priok 1984 menjadikan Benny Moerdani, Sintong Pandjaitan, Kivlan Zein, hingga Feisal Tanjung menjadi aktor-aktor yang “terjebak” dalam pusaran sentimen agama.
Bahkan, ketika itu dikatakan bahwa istilah ABRI Hijau digunakan untuk menyudutkan mereka yang dekat dengan kalangan Islam, dan berarti tidak Merah Putih atau tidak nasionalis dan cinta negara.
Namun, di akhir cerita, Presiden Soeharto kala itu justru lebih memilih serdadu ABRI Hijau untuk mengisi jabatan strategis politik dan pemerintahan pada dekade 90-an hingga ia lengser.
Hal itu sekaligus turut dianggap membentuk lanskap politik dan karakteristik “tentara politik” para purnawirawan setelahnya, salah satunya yang kini dimunculkan kembali oleh Munir.
Akan tetapi, secara kontekstual, masuknya Munir ke politik praktis dengan menjadikan PKS sebagai wadah aspirasi politik bisa saja dipantik oleh ambisi tersendiri.
Sejauh definisi parpol adalah kendaraan politik, Munir dan PKS tentu dapat menjalin simbiosis mutualisme politik di Pemilu 2024, khususnya demi satu kursi di Parlemen yang relevan dengan pengalaman jenderal bintang tiga itu.
Logika politik tersebut agaknya dapat dipahami melalui rational choice theory atau teori pilihan rasional. Rafael Wittek dalam tulisannya Rational Choice Theory menyebutkan teori pilihan rasional memiliki tiga asumsi penting.
Pertama, individu dinilai memiliki kecenderungan bersifat egois (self-interest). Kedua, individu akan memaksimalkan utilitasnya (keuntungan). Ketiga, individu bertindak berdasarkan informasi yang lengkap.
Secara self-interest, baik Munir dan PKS tentu memiliki ambisi di balik kesepakatan politik yang terjalin untuk diartikulasikan menjadi keuntungan elektoral.
Probabilitas tersebut berangkat dari asumsi bahwa nama sekaliber Munir tentu akan mubazir jika hanya “terparkir” di jabatan struktural partai dan tidak dimaksimalkan di kompetisi politik sesungguhnya.
Terlebih, dengan realitas bahwa PKS selama ini nihil diperkuat purnawirawan TNI di lini politik legislatifnya, utamanya Komisi I DPR, eksistensi Munir tentu akan menghadirkan output dan relevansi berbeda.
Akan tetapi, penjabaran di atas masih sebatas interpretasi semata. Diharapkan bergabungnya Munir ke PKS dapat diterjemahkan positif sebagai khazanah peran abdi negara yang begitu beragam dalam menyalurkan aspirasi politiknya. (J61)
