Dengarkan artikel ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Eksodus elite NasDem ke PSI menandai babak baru politik terkini. Di tengah pergeseran patronase dan strategi kekuasaan, dua partai ini tampak bersiap menuju perang dingin politik, antara kontinuitas dan gamang keseimbangan, antara rebranding kekuasaan dan upaya bertahan di luar orbitnya.
Terdapat nuansa tegang yang kian pekat di lanskap politik kekinian. Tiga peristiwa terbaru memperlihatkan bahwa peta aliansi dan rivalitas politik di kalangan partai menengah dan Partai Super Tbk. seolah sedang mengalami rekalibrasi yang dalam.
Pertama, migrasi sejumlah kader NasDem—termasuk Ahmad Ali dan Rusdi Masse—ke posisi kunci baru di PSI menandai gejala eksodus elite yang tak bisa diremehkan.
Kedua, pertemuan Wakil Ketua Umum PSI, Ronald Sinaga dengan Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni, yang disebut-sebut diketahui Presiden Jokowi, memberi dimensi strategis pada hubungan segitiga antara PSI, NasDem, dan eks kekuasaan eksekutif yang disebut masih memiliki pengaruh.
Ketiga, pertemuan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dengan Menter Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, seolah mengindikasikan sinyal tertentu.
Tak berlebihan kiranya untuk mengadopsi istilah klasik ilmu hubungan internasional, fase ini adalah antebellum—masa sebelum perang, di mana gerak-gerik para aktor belum berupa konfrontasi terbuka, tapi sudah mengandung intensitas ancaman dan kalkulasi kekuatan.
Jika PSI tengah membangun momentum sebagai partai muda dengan akses ke lingkar eks kekuasaan Jokowi, NasDem justru harus berhadapan dengan ancaman pengikisan daya tawar—baik di tingkat elite maupun elektoral.
Pertanyaannya kini apakah yang kiranya sedang terjadi di antara NasDem dan PSI?
Kehadiran PSI sebagai “anak ideologis” Jokowi menjadi variabel penting dalam reposisi partai-partai pasca-Pemilu 2024. Di tengah beralihnya loyalitas sejumlah elite dan kader, PSI tidak hanya menawarkan platform politik baru, tapi juga simbol kontinuitas kekuasaan Jokowi setelah ia tak lagi berada di kursi presiden.
Dalam logika politik patronase, hal ini mengandung daya tarik besar bagi kader partai lain yang sebelumnya mengandalkan akses personal ke kekuasaan sebagai sumber legitimasi dan distribusi sumber daya.
Migrasi politik seperti yang dilakukan Ahmad Ali, Rusdi Masse, dan lain-lain dapat dibaca melalui kerangka political opportunity structure. Ketika struktur peluang politik bergeser—misalnya karena berakhirnya rezim atau menurunnya daya tawar partai di lingkar kekuasaan—aktor-aktor rasional akan mencari saluran baru untuk mempertahankan relevansi dan pengaruh.
PSI, dengan kedekatan simboliknya pada Jokowi, menjadi kanal baru bagi energi politik yang merasa kehilangan tempat di NasDem pasca konfrontasi terbuka partai itu dengan “entitas petahana” pada masa pemilihan 2024.
Namun perpindahan ini tidak sekadar pragmatis. Ia juga menunjukkan dinamika psikologis di tubuh partai, antara loyalitas pada figur (Surya Paloh) dan loyalitas pada kekuasaan (Jokowi).
Ketika pidato Jokowi yang dianggap “menyentuh” oleh Bestari Barus dijadikan alasan emosional untuk bergabung ke PSI, seakan terlihat bagaimana rasionalitas politik Indonesia kerap dilapisi oleh sentimentalitas relasi patron-klien.
Dalam konteks ini, “perang” antara NasDem dan PSI bukan sekadar pertarungan kursi, tetapi juga pertarungan narasi: siapa yang lebih otentik mewakili visi politik panutan sesungguhnya?
PSI dan Politik Perebutan Ceruk?
Secara konseptual, rivalitas tak terlihat NasDem–PSI krianya bisa dibaca melalui lensa intra-bloc competition, yakni kompetisi di dalam kubu yang sama. Keduanya tidak berdiri pada garis ideologis yang berlawanan, melainkan bersaing dalam ruang politik yang serupa: partai modernis, pro-kemajuan, dan berbasis kelas menengah perkotaan.
Bedanya, NasDem mengandalkan jaringan bisnis dan struktur organisasi matang yang dibangun sejak 2011, sementara PSI bertumpu pada political branding dan dukungan simbolik dari figur muda serta kelompok relawan Jokowi.
Konteks ini menjadikan PSI sangat strategis bagi kader lain NasDem yang santer dibicarakan seperti Ahmad Sahroni, yang dikenal memiliki jejaring bisnis dan pengaruh elektoral di wilayah urban.
PSI menyediakan panggung baru yang bersih dari beban sejarah, serta kesempatan membangun posisi politik baru di bawah bendera yang lebih dekat dengan kekuasaan.
Apabila Sahroni benar menjadi puncak eksodus kader NasDem, maka peristiwa ini bukan hanya soal kehilangan individu berpengaruh, melainkan soal beralihnya ekosistem modal—baik politik maupun ekonomi—yang dulu menopang NasDem.
PSI kini seolah berperan sebagai wahana sirkulasi elite, sementara NasDem sedang menghadapi fase degeneratif di mana sumber-sumber kekuasaan (akses, figur, narasi) mengalami depletion.
Dalam kerangka ini, strategi PSI tampak seperti operasi soft conquest, bukan perang frontal, melainkan proses penyerapan gradual atas energi dan sumber daya lawan.
Kehadiran Jokowi di balik pergerakan ini, meski tidak eksplisit, memperkuat impresi bahwa PSI bukan sekadar partai kecil yang tumbuh secara organik, melainkan instrumen untuk mempertahankan relevansi politik sang mantan presiden di luar struktur formal negara.
Dengan demikian, PSI menjadi semacam “partai satelit” baru dalam sistem multi-partai Indonesia, mungkin saja akan mengambil tempat yang dulu sempat diisi oleh NasDem di era awal Jokowi.
NasDem di Era Para Bellum?
Situasi ini bukan tidak mungkin menempatkan NasDem dalam fase para bellum, atau masa persiapan “perang”.
Pertemuan Surya Paloh dengan Sjafrie Sjamsoeddin bisa saja mengindikasikan bahwa partai tengah menata ulang basis pertahanannya, baik di tingkat struktur maupun narasi.
Paloh tampaknya sadar bahwa NasDem tidak lagi bisa mengandalkan pendekatan soft diplomacy terhadap kekuasaan.
Untuk bertahan, partai harus memperkuat daya tawar baru: memperkuat jaringan daerah, mempertahankan loyalitas kader inti, dan membangun aliansi lintas kelompok yang lebih ideologis ketimbang pragmatis.
Namun tantangan terbesarnya adalah membangun ulang relevansi di tengah bergesernya pusat gravitasi politik nasional.
Setelah gagal menguasai jalur kekuasaan eksekutif dengan mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024, NasDem kini menghadapi ancaman ganda, yakni erosion from above (hilangnya akses ke patron kekuasaan) dan erosion from below (pergeseran pemilih ke partai yang lebih muda dan populer seperti PSI).
Tanpa figur penyeimbang prominen yang pada masanya menjadi sumber daya simbolik, NasDem harus mencari bentuk baru yang bisa mengembalikan citra reformisnya, bukan hanya sebagai partai netral, tetapi sebagai moral counterweight di tengah dominasi partai-partai prostatus quo. Sesuatu yang kiranya cukup berat dilakukan.
Dalam logika realpolitik, PSI mungkin tampak unggul karena memiliki akses ke jaringan kekuasaan dan dukungan simbolik Jokowi. Tetapi secara strategis, PSI masih menghadapi risiko overdependence—ketergantungan berlebihan pada figur tunggal dan modal politik yang belum teruji di lapangan elektoral besar.
NasDem, dengan struktur yang lebih mapan dan pengalaman dalam permainan politik nasional, masih memiliki peluang untuk bertahan, asal mampu mentransformasi diri menjadi kekuatan yang menawarkan counter-narrative terhadap arus besar politik patronase.
Di ujung spektrum, apa yang kita saksikan bukan sekadar pertarungan dua partai, melainkan kontestasi dua model politik pasca-Jokowi, satu yang berusaha mempertahankan kontinuitas kekuasaan melalui rebranding (PSI), dan satu lagi yang mencoba merebut kembali legitimasi melalui resistance yang tak bisa dihindari saat para elitenya terkesan “dibajak” (NasDem).
Keduanya kini berada di titik tak terelakkan menuju benturan politik terbuka, di mana eksodus elite, simbol loyalitas, dan pertaruhan narasi menjadi amunisi utama.
Jika fase antebellum ditandai dengan manuver diam-diam dan pertemuan sarat interpretasi, maka para bellum NasDem–PSI akan menentukan bentuk baru politik Indonesia ke depan, antara oligarki yang beregenerasi atau partai-partai yang belajar bertahan hidup di luar orbit kekuasaan.
Dalam konsep military build-up, ada dua kemungkinan: bertahan atau berubah. NasDem kini harus memilih, sebelum perang benar-benar dimulai. (J61)
