HomeNalar PolitikJawa Dikuasai PPP, JOIN Gagal?

Jawa Dikuasai PPP, JOIN Gagal?

Kecil Besar

Berdasarkan hasil hitung cepat Pilkada Serentak, PPP mampu melampaui peraihan suara PKB. Apakah kekalahan partai Cak Imin ini, bukti kegagalan kampanye JOIN?


PinterPolitik.com

“Biarkan rencanamu tetap tak terbaca dan terlihat, bagaikan malam. Tapi saat waktunya bergerak,  sambarlah layaknya halilintar.” ~ Sun Tzu, The Art of War

[dropcap]A[/dropcap]hli strategi perang Sun Tzu dari Tiongkok, sangat terkenal dengan berbagai siasat dan strategi jitunya untuk memenangi peperangan. Begitu juga bagi para politisi dan partai politik (parpol), Pilkada Serentak yang berlangsung Juni lalu merupakan salah satu “perang” yang tak hanya butuh persiapan, tapi juga taktik dan strategi yang tepat.

Sejak sebelum kampanye dan menjelang hari pencoblosan yang jatuh pada 27 Juni lalu, berbagai strategi telah dikerahkan sejumlah parpol demi mendapatkan suara. Salah satu yang mendapatkan suara di luar prediksi berbagai lembaga survei, adalah perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Partai pimpinan Romahurmuziy atau yang dikenal sebagai Rommy ini, secara mengejutkan mampu menang di tujuh pemilihan gubernur (Pilgub), serta dua kader internalnya sebagai wakil gubernur di Jawa Barat, yaitu Uu Ruzhanul Ulum (pasangan Ridwan Kamil) dan di Jawa Tengah, Taj Yasin (pasangan Ganjar Pranowo).

Peraihan PPP ini cukup mengejutkan, karena mampu melampaui hasil suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sebagai sesama partai berbasis massa Nahdlatul Ulama (NU), PKB hanya mampu menang di enam provinsi dan menempatkan satu kadernya sebagai wagub Lampung, dan berbagi klaim kemenangan Uu di Jabar.

Padahal sebelumnya, berdasarkan survei partai politik yang dilakukan LSI Denny JA pada Mei lalu, PPP diprediksi tidak akan mendapatkan kursi di parlemen karena hanya mampu meraih suara 1,80 persen. Padahal ambang batas parlemen (parlementary threshold) yang ditetapkan sebesar empat persen.

Sehingga, kemenangan PPP ini membuat kekuatan PKB yang diprediksi akan bertahan sebagai partai menengah, menjadi dipertanyakan. Terlebih ketua umumnya, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) telah jauh-jauh hari melakukan sosialisasi Jokowi-Muhaimin (JOIN) guna mendongkrak suara partainya. Apakah ini berarti Kampanye JOIN gagal?

Agamis Tradisional Kuasai Jawa

“Berbagai hasil terbaik dapat dicapai dengan kekuatan-kekuatan kecil.”

Sebagai organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, basis kekuatan NU menyebar di sejumlah daerah, terutama Jawa. Sehingga keberhasilan PPP meraih suara pemilih di tiga provinsi yang dikenal sebagai lumbung suara nasional ini, memperlihatkan kalau figur calon pemimpin yang agamis masih sangat diminati oleh para pemilih.

Baca juga :  Habibie: Varian 'Dinasti Teknokrat'?

Di Jabar, Uu yang menurut Ridwan Kamil mewakili figur tradisional, merupakan Bupati Tasikmalaya yang dikenal sebagai Kota Santri. Sementara Taj Yasin atau Gus Yasin adalah putra ulama terkenal di Jateng, yaitu KH. Maimoen Zubair. Sedangkan Khofifah Indar Parawansa telah mendapat restu dan dukungan penuh dari para Kyai Kampung di Jatim.

Mengenai kriteria calon yang diusungnya, Rommy sendiri mengakui kalau ia memang menerapkan standar “4 Tas Plus 1” sebagai kekuatan-kekuatan kecil seperti yang dianjurkan Sun Tzu. Keempat ‘Tas’ itu antara lain integritas, kapasitas, akseptabilitas, elektabilitas, dan satu ‘Tas’ tambahan yang tak boleh ketinggalan, yaitu spiritualitas.

Faktor spiritualitas sebagai modal penarik suara pemilih, berdasarkan Teori Filsafat Politik dari Donald Eugene Smith memang dapat mempengaruhi, terutama di wilayah yang pemilihnya didominasi masyarakat tradisional seperti Jawa. Sebab secara psikologis, agama memang masih menjadi faktor yang mempengaruhi sikap dan perilaku politik pemilih.

Dalam bukunya, Agama dan Modernisasi Politik, Smith mengatakan kalau ada tiga faktor yang membentuk pandangan tersebut, yaitu akibat adanya dogma agama yang dipercaya mutlak oleh para pemilih, arahan para pemimpin agama atau kyai yang masih sangat dihormati di wilayah tersebut, serta lembaga atau institusi yang menaunginya.

Sehingga menarik bila dilihat dari Pilgub Jatim, di mana PKB mengusung Syaifullah Yusuf (Gus Ipul)  yang juga merupakan warga NU, mampu dikalahkan oleh Khofifah. Padahal, selain telah lebih dulu mendapat restu dari para Kyai Sepuh, sang petahana ini pun merupakan cicit dari pendiri NU, KH. Hasjim Asy’ari.

Merujuk dari tulisan Syaiful Muzani dan William Liddle dalam Leadership, Party, and Religion: Explaining Voting Behavior in Indonesia, bisa jadi karena model perilaku pemilih (voting behavior) masyarakat Indonesia – khususnya Jawa – yang masih dipengaruhi oleh loyalitas partisan atau rasa kedekatan pemilih dengan parpolnya.

Sebagai partai berbasis massa Islam, PPP memang jauh lebih mapan dari PKB, baik dari jaringan maupun basis loyalitas pemilihnya. Sementara di PKB, perseteruan Cak Imin dengan putri sang pendiri partai, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yaitu Yenny Wahid, disinyalir menjadi penyebab tergerusnya suara PKB di Jatim.

Mempertanyakan Kampanye JOIN

“Strategi tanpa sejumlah taktik adalah rute terlama untuk meraih kemenangan. Namun sejumlah taktik tanpa strategi, hanyalah gangguan sebelum dikalahkan.”

Sebagai partai berbasis massa NU yang berdiri pasca reformasi, usia PKB memang jauh lebih muda dibanding PPP yang telah ada sejak Orde Baru. Namun sebelumnya, pamor PKB sempat melampaui PPP ketika masih dipimpin oleh Gus Dur. Setelah diambilalih Cak Imin dan Yenny Wahid memutuskan keluar, suara PKB pun mulai melemah.

Baca juga :  Reinkarnasi Ahmad Sahroni?

Karena itulah untuk mendongkrak peraihan suara pemilih dan menaikkan citra dirinya, Cak Imin menggalang Kampanye Jokowi-Muhaimin (JOIN) jauh-jauh hari sebelum kampanye Pilkada dimulai. Padahal, PKB sendiri belum secara resmi mendeklarasikan diri untuk mengusung Jokowi di Pilpres 2019.

Langkah berani Cak Imin ini, diakui Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin sebagai langkah yang cerdas. Selain mampu meningkatkan elektabilitas Cak Imin, PKB juga berusaha menaikkan angka elektoralnya dengan memanfaatkan popularitas Jokowi yang tinggi.

 

Merujuk pada klasifikasi tipologi partai politik Richard Gunther dan Larry Diamond, PKB dapat dikategorikan sebagai partai dengan karakter personalistik. Sebab dengan kampanye tersebut, Cak Imin ingin lebih banyak menumpukan citra partai pada pola patronase yang kuat dengan sosok pemimpin yang kharismatik.

Menurut Gunther, partai dengan karakter personalistik memang banyak menitikberatkan legitimasi partai pada sosok figur elit politiknya atau keterkenalan sang ketua umumnya. Begitu juga dengan pengambilan keputusan maupun perumusan strategi kebijakan yang akan dilakukan oleh partainya.

Di sisi lain, sebagai partai yang tidak bertumpu pada personalitas pemimpinnya, perpecahan yang menyebabkan terjadinya dualisme di PPP, terbukti tidak banyak berdampak pada jaringan partai di berbagai wilayah dan pecahnya pemilih loyalis partai seperti  yang terjadi pada PKB.

Sehingga, ketika Kampanye JOIN yang membawa namanya dan Jokowi masih belum berhasil mendongkrak peraihan suara PKB di Pilkada, apakah ini bukti kalau kombinasi JOIN kurang diminati masyarakat? Padahal, Cak Imin sendiri mengakui kalau Kampanyenya tersebut telah mampu mendongkrak elektabilitasnya di berbagai survei.

Kembali pada hasil Pilkada, kalahnya peraihan suara PKB dari PPP ini sudah tentu akan mampu melemahkan nilai tawar Cak Imin pada Jokowi. Padahal selama ini, Cak Imin selalu mengandalkan basis massa NU yang dimiliki partainya karena sangat dibutuhkan Jokowi untuk membantu mempertahankan suara pemilihnya di Pilpres nanti.

Sebagai sesama partai berbasis massa NU yang memiliki kekuatan suara di Jawa, tentu posisi PPP menjadi lebih kuat dibanding PKB saat ini. Apalagi sejak awal, PPP telah secara tegas mendukung Jokowi di 2019. Posisi ini tentu membuat Rommy menjadi rival berat lainnya bagi Cak Imin. Jadi, apakah Kampanye JOIN hanya sekedar strategi untuk dikalahkan seperti ucapan Sun Tzu di atas? (R24)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Golkar, Chandradimuka The Fixer?

Presiden datang dan pergi, tetapi satu fungsi selalu bertahan, the fixer. Dari Orde Baru hingga era Presiden Prabowo, Indonesia terus melahirkan operator negara yang menjembatani politik, birokrasi, dan ekonomi. Mengapa begitu banyak figur tersebut berasal dari Partai Golkar? Di sinilah kisah tentang "kawah chandradimuka" para pengelola kekuasaan dimulai

Jalan-jalan dengan Sepatu Roda ‘Girl Power’

Lagu "rollerblade" (2026) milik no na meledak jadi meme nasional. Kenapa justru girl group yang kini menguasai dunia? 

Prabowo dan Ancaman Stochastic Parrot

Dengarkan artikel ini: Sejak Pertamax resmi naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter pada 10 Juni 2026, gelombang demo mahasiswa meledak di Jakarta,...

Kerajaan Abadi Raja Ponsel Indonesia

Dengarkan artikel berikut. Audio ini dibuat dengan teknologi AI. Sugianto Kusuma mungkin bukan nama yang Anda ingat saat membeli iPhone. Tapi dialah yang berdiri di balik...

Jebakan Rindu Soeharto?

Demokrasi sudah 28 tahun berjalan, tapi foto Soeharto di sawah itu masih terus beredar di WhatsApp. Ekonom senior Ferry Latuhihin menyatakan menyesal ikut menjatuhkan Soeharto — dan Mahfud MD tidak mau meralat pernyataannya bahwa korupsi era reformasi "lebih gila" dari Orde Baru. Ada pertanyaan filosofis yang lebih dalam di balik semua ini: bukan siapa yang lebih baik, tapi mengapa negara yang lebih bebas justru terasa lebih tidak hadir?

Runtuhnya Empire Sawit Singapura?

Kebijakan DSI mengguncang arsitektur lama perdagangan sawit Asia Tenggara. Saat saham konglomerat sawit berbasis Singapura melemah, Indonesia mulai merebut kembali nilai yang selama puluhan tahun mengalir ke luar negeri. Apakah ini awal runtuhnya empire sawit Singapura dan lahirnya era baru geoekonomi Indonesia?

Pertamax dan Kelas yang Terlupakan

Negara menyebut mereka tulang punggung ekonomi, semakin lama mereka semakin hilang. Mereka tidak memiliki jaminan seperti kelas bawah dan mereka tidak punya akses sebesar kelas atas. Tetapi, mereka dipilih untuk menanggung semuannya.

“Sell Indonesia” dan Spirit 1928

Narasi "Sell Indonesia" menyapu pasar global, tapi di dalam negeri justru lahir persatuan. Apa yang sebenarnya sedang bangkit? 

More Stories

Informasi Bias, Pilpres Membosankan

Jelang kampanye, pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oposisi cenderung kurang bervarisi. Benarkah oposisi kekurangan bahan serangan? PinterPolitik.com Jelang dimulainya masa kampanye Pemilihan Presiden 2019 yang akan dimulai tanggal...

Galang Avengers, Jokowi Lawan Thanos

Di pertemuan World Economic Forum, Jokowi mengibaratkan krisis global layaknya serangan Thanos di film Avengers: Infinity Wars. Mampukah ASEAN menjadi Avengers? PinterPolitik.com Pidato Presiden Joko Widodo...

Jokowi Rebut Millenial Influencer

Besarnya jumlah pemilih millenial di Pilpres 2019, diantisipasi Jokowi tak hanya melalui citra pemimpin muda, tapi juga pendekatan ke tokoh-tokoh muda berpengaruh. PinterPolitik.com Lawatan Presiden Joko...