Dengarkan artikel ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Jawa Tengah tak lagi sekadar lumbung suara. Gagasan PSI sebagai “kandang gajah” seolah menantang hegemoni lama PDIP, menguji apakah Jateng adalah kunci masa depan politik—atau hanya panggung perebutan narasi di era pasca-Jokowi.
PinterPolitik.com
Jawa Tengah selama dua dekade terakhir telah menjadi semacam “tanah suci” bagi PDIP. Dalam imajinasi politik nasional, provinsi ini kerap dipersepsikan sebagai basis ideologis, kultural, sekaligus elektoral PDIP—sebuah heartland politik yang relatif stabil sejak era pasca-Reformasi.
Namun, dinamika pasca-Pemilu dan Pilpres 2024 memperlihatkan gejala yang tak bisa diabaikan: Jateng tidak lagi sepenuhnya monolitik.
Masuknya PSI dengan narasi “Jateng kandang gajah”, sebelumnya “kebun mawar”, yang digaungkan langsung oleh Ketua Umum Kaesang Pangarep menjadi penanda penting.
Pernyataan ini kiranya bukan sekadar motivasi untuk kader ataupun klaim elektoral, melainkan intervensi simbolik terhadap status quo politik Jawa Tengah.
Dalam satu kalimat, PSI seolah ingin mengatakan bahwa basis politik lama bisa dipertanyakan ulang—bahkan direbut.
Narasi tersebut terasa semakin relevan jika dilihat dari konteks yang lebih luas. PDIP memang masih dominan secara struktural, namun performanya di Jateng pada Pilpres 2024 menunjukkan tanda-tanda pelonggaran.
Ditambah lagi, pusat gravitasi kekuasaan PDIP yang selama ini berporos di Teuku Umar, Jakarta, semakin menampakkan karakter personalistik dan temporer—sangat bergantung pada figur Megawati Soekarnoputri.
Sebaliknya, PSI agaknya dengan sengaja membingkai dirinya sebagai “partainya Jokowi”, dan Solo—bukan Jakarta—dijadikan episentrum simbolik. Fakta bahwa Gubernur Jawa Tengah kini dijabat Ahmad Luthfi, figur berlatar Polri yang naik daun di era presidensi Jokowi dan berasal dari Gerindra, turut memperkuat kesan bahwa Jateng tengah mengalami reconfiguration of power.
Pertanyaannya kemudian, apakah Jawa Tengah benar-benar menjadi kunci masa depan PSI, atau sekadar panggung retoris bagi ambisi politik yang belum matang secara struktural?
Trah Jokowi: Perebutan Jateng
Untuk membaca fenomena ini secara lebih tajam, kerangka war of position dari Antonio Gramsci menjadi sangat relevan. Gramsci membedakan dua jenis perebutan kekuasaan: war of maneuver (serangan frontal) dan war of position (perebutan perlahan atas makna, legitimasi, dan hegemoni).
Dalam konteks Jawa Tengah, PSI jelas tidak sedang melakukan war of maneuver. Mereka tidak memiliki infrastruktur partai, kaderisasi, atau basis elektoral sekuat PDIP.
Namun, yang dilakukan PSI justru lebih subtil, yakni perang narasi. Dengan mengklaim atau bergagasan besar Jateng sebagai “kandang”, PSI berusaha menggeser persepsi publik tentang siapa yang berhak atas wilayah tersebut secara simbolik.
Ini adalah upaya menggerogoti hegemoni PDIP, bukan dengan angka, tetapi dengan cerita antitesa.
Di sinilah konsep symbolic capital Pierre Bourdieu menjadi kunci. Kekuasaan politik tidak hanya ditentukan oleh modal ekonomi atau struktural, tetapi juga oleh pengakuan simbolik.
PSI, meski minim structural capital, mencoba mengompensasinya dengan symbolic capital yang dilekatkan pada figur Jokowi—tokoh yang memiliki resonansi emosional dan historis yang kuat di Jawa Tengah selama masa kepemimpinannya.
PDIP, sebaliknya, berada dalam posisi defensif yang paradoksal. Secara organisasi, partai ini masih kuat. Namun secara simbolik, ia menghadapi tantangan regenerasi makna.
Ketergantungan pada figur Megawati membuat pusat kekuasaan PDIP tampak statis, bahkan terkesan terputus dari dinamika generasi baru pemilih.
Kondisi ini diperumit oleh realitas bahwa Gubernur Jawa Tengah bukan berasal dari PDIP. Ahmad Luthfi menjadi simbol kekuasaan administratif yang “netral ideologis”, tetapi kompatibel dengan orbit Jokowi.
Ini memperkuat tesis bahwa Jawa Tengah kini bukan sekadar basis partai, melainkan arena kontestasi elite lintas warna.
Terlebih, PDIP seolah fix “nggak diajak main” dalam konfigurasi kekuasaan 2024-2029. Di titik inilah Jateng tampak tak hanya wilayah administratif politik, tetapi arena peperangan sengit di kontestasi elektoral berikutnya.
Sebuah pertaruhan pamungkas, baik bagi Megawati maupun Jokowi dan trahnya masing-masing.
PSI Jago Kandang Solo Only?
Di titik inilah pemikiran Benedict Anderson tentang imagined community menemukan relevansinya. Basis politik tidak semata-mata lahir dari geografi atau sejarah, melainkan dari imajinasi kolektif yang dibangun dan direproduksi terus-menerus.
PDIP selama ini berhasil “membayangkan” Jawa Tengah sebagai ruang ideologisnya. Namun imajinasi, seperti halnya kekuasaan, tidak pernah final.
PSI mencoba membangun imajinasi alternatif, yaitu Jawa Tengah sebagai pusat politik baru yang lebih cair, personalistik, dan post-ideologis. Solo dijadikan simbol asal-usul Jokowi, sekaligus metafora tentang politik yang dekat, sederhana, dan tidak elitis.
Dalam narasi ini, PSI tampil bukan sebagai partai mapan, melainkan sebagai kendaraan bagi kesinambungan pengaruh Jokowi.
Namun, di sinilah batas antara “kunci” dan “jago kandang” mulai terlihat. Tanpa transformasi simbolik menjadi kekuatan struktural—kursi DPRD, jaringan akar rumput, dan konsolidasi kader—narasi PSI berisiko berhenti sebagai performative politics.
Klaim simbolik yang tidak diikuti institusionalisasi dapat berbalik menjadi bumerang, yakni saat terdengar nyaring, tetapi rapuh.
Sebaliknya, bagi PDIP, tantangan di Jawa Tengah justru bisa menjadi momentum refleksi. Apakah partai ini akan terus mengandalkan warisan simbolik lama, atau mulai membangun ulang imajinasi politik yang relevan dengan generasi pasca elite legendaris partai?
Dengan demikian, Jawa Tengah hari ini bukan sekadar “kandang” atau “kunci”. Ia adalah medan uji; uji bagi PSI untuk membuktikan bahwa simbol bisa menjadi struktur, dan uji bagi PDIP untuk membuktikan bahwa struktur masih mampu melahirkan makna.
Dalam politik kontemporer, kemenangan agaknya tidak selalu ditentukan oleh siapa yang paling lama berkuasa, tetapi oleh siapa yang paling mampu mendefinisikan masa depan. (J61)
