Presidium gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo kembali menyinggung soal kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI). Setiap tahun, isu PKI memang selalu menghantui masyarakat ketika momen peringatan peristiwa G30S/PKI. Di tengah kekisruhan pandemi seperti saat ini, tepatkah KAMI mengangkat isu PKI sebagai konsentrasi kritik?
Seperti sudah menjadi agenda tahunan, isu seputar Partai Komunis Indonesia (PKI) selalu bangkit dari kuburnya saban 30 September. Diskursus mengenai sejarah tahun 65 kembali menyeruak hingga membuat pengalaman traumatik tersebut terus tereproduksi di muka khalayak.
Meski tahun ini ruang publik sudah cukup sesak dijejali pemberitaan mengenai pagebluk yang kian tak terkendali, nyatanya selalu masih ada tempat tersisa untuk isu bangkitnya PKI. Tahun ini terbitnya isu tersebut agaknya disponsori presidium gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo.
Bagaimana tidak, jelang tutup bulan September, Gatot tiba-tiba membuat heboh pemberitaan dengan mengaku dirinya dilengserkan dari pucuk pimpinan TNI dilatarbelakangi oleh perintah untuk menonton film pemberontakan G30S/PKI yang Ia keluarkan saat masih mengampu jabatan Panglima.
Sontak pernyataan Gatot ini memantik respons sinis dari kubu pemerintah. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) yang juga senior Gatot di TNI, Moeldoko sepertinya menjadi pihak yang paling keras bereaksi. Selain menampik pernyataan Gatot, Moeldoko juga turut menyentil KAMI agar tak mengganggu stabilitas poliik nasional.
Kendati terkesan reaktif, namun kritik Moeldoko terhadap KAMI tersebut sebenarnya tidaklah salah sasaran. Mengingat isu kebangkitan komunisme memang menjadi salah satu dari delapan poin tuntutan yang diajukan KAMI terhadap pemerintah
Meski selalu diributkan setiap tahun, namun faktanya tak terlalu banyak masyarakat yang percaya akan isu kebangkitan PKI. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) hanya 14 persen responden yang menganggap isu itu nyata.
Sejumlah pengamat bahkan menilai isu PKI hanyalah jualan politik tahunan. Isu tersebut terus muncul lantaran dijadikan komoditas oleh segelintir politisi.
Lantas jika memang isu PKI dihembuskan untuk kepentingan politik, tepatkah gerakan KAMI mengangkat isu tersebut di situasi terkini?
PKI Sudah Usang?
Sedari awal terbentuk, KAMI sebenarnya membawa angin segar bagi publik. Hal ini lantaran perubahan peta politik pasca Partai Gerindra merapat ke kubu pemerintah membuat parlemen praktis kehilangan daya kritisnya.
Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) bahkan menyebut dewan sejauh ini hanya menjadi ‘pemandu sorak’ pemerintah pusat.
Legislator dianggap gagal memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah. Contohnya dalam hal pelaksanaan Pilkada 2020, di mana sebagian besar masyarakat menghendaki adanya penundaan, namun di lain sisi, DPR selaku wakil rakyat malah mendukung keputusan pemerintah yang ingin melanjutkan pesta demokrasi di tengah pandemi.
Meski berada di luar parlemen, kemunculan KAMI yang bertujuan untuk mengkritik kinerja pemerintah dapat menjadi kekuatan penyeimbang untuk mengisi kekosongan peran oposisi. Apalagi dalam beberapa kesempatan, KAMI sebenarya satu nafas dengan pendapat umum masyarakat seperti dalam hal pelaksanaan Pilkada 2020.
Namun belakangan ini, KAMI, khususnya Gatot, justru terlalu fokus berkutat di isu PKI. Padahal ada banyak aspek dari kegagalan kinerja pemeritah yang lebih layak mendapat perhatian publik.
Robin Koerner dalam tulisannya yang berjudul The Mistake You Make in Every Political Argument mengatakan kekeliruan paradigma adalah salah satu alasan logis mengapa sebuah argumen politik gagal untuk meyakinkan publik.
Mengutip pernyataan Daniel Patrick Moynihan, Robin mengatakan bahwa setiap orang memang berhak atas pendapatnya sendiri, namun tidak berhak atas faktanya sendiri.
Ia mengutip pernyataan tersebut untuk mendukung pemikirannya bahwa sebagian besar kegagalan argumen politik terjadi bukan karena persoalan moral, melainkan karena munculnya perbedaan keyakinan akibat tak adanya fakta empiris yang disepakati bersama.
Untuk mempermudah pemahaman terhadap pemikirannya itu, Robin memberikan contoh seseorang bernama Laurie yang meyakini hak hidup semua orang harus didahulukan. Laurie tengah berusaha meyakinkan orang lain bahwa aborsi adalah perbuatan yang salah. Dalam argumen-argumennya Laurie hanya fokus menyatakan aborsi adalah pembunuhan karena embrio manusia adalah nyawa.
Bagi seseorang yang memiliki pemahaman moral yang sama, argumen Laurie boleh jadi mudah diterima. Namun bagi seseorang seperti Charlie yang meyakini bahwa setiap manusia memiliki hak penuh untuk menentukan pilihannya sendiri, akan menganggap Laurie telah mengabaikan hak tersebut
Masing-masing memegang pandangannya berlandaskan fakta dan logika sederhana. Tanpa adanya bukti empiris yang disepakati oleh keduanya, argumen mereka tak akan mampu meyakinkan satu sama lain.
Narasi-narasi yang muncul ihwal isu kebangkitan PKI sebenarnya cenderung stagnan dengan bukti-bukti yang hanya diyakini oleh sebagian kecil golongan. Absennya bukti empiris yang disepakati bersama dalam upaya reproduksi narasi tersebut menyebabkan isu ini tak bisa diterima semua orang, kecuali oleh mereka yang memang sudah memiliki keyakinan akan hal tersebut.
Jika mempertimbangkan hal-hal tersebut, bukan tak mungkin Gatot maupun KAMI tak akan lagi mendapatkan simpati publik lantaran terlalu fokus mengangkat isu-isu yang tak relevan dengan situasi kekinian.
Berkaca dari sini, lantas pertanyaannya apa sebaiknya narasi yang harus diangkat oleh Gatot dan KAMI untuk gerakan tersebut memperoleh relevansinya?
Kedepankan Kritik yang Relevan
Isu PKI sebenarnya bukan baru kali ini saja disinggung Gatot. Berdasarkan catatan pemberitaan, Ia sudah membahas persoalan PKI sejak 2016. Namun sayangnya dalam sejumlah kesempatan, argumen-argumen tersebut tak dilandasi oleh fakta empiris yang meyakinkan.
Misalnya pada medio 2016 lalu, saat masih menjabat sebagai Panglima TNI, Ia sempat meminta masyarakat mewaspadai adu domba PKI. Nyatanya argumen itu terlontar untuk menanggapi dugaan kebangkitan PKI berdasarkan tersebarnya pesan berantai dan penangkapan seseorang yang memakai kaus bergambar palu arit.
Beberapa bulan setelah itu, Gatot kembali menyinggung soal komunisme. Kali ini Ia menghubungkan isu itu dengan fenomena ateisme di Eropa. Pada kesempatan ini Gatot sekali lagi gagal menghadirkan bukti empiris yang meyakinkan.
Untuk membuat KAMI menjadi gerakan yang relevan, alangkah baiknya jika Gatot fokus mengusung isu-isu terkini. Apalagi di tengah situasi pandemi seperti saat ini terdapat kecenderungan masyarakat semakin bersikap apolitis.
Pakar Psikologi Politik, Andik Matulessy menyebut hal itu terjadi lantaran wabah virus mendorong orang untuk fokus pada diri sendiri atau keluarganya. Isu-isu politik yang abstrak apalagi tak didukung oleh bukti konkret tentu tak akan terlalu dipedulikan oleh masyarakat.
Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka sebaiknya KAMI menggunakan energinya untuk mengedepankan kritik terkait kebijakan-kebijakan pemerintah yang dapat langsung berdampak dan dirasakan oleh masyarakat, misalnya seperti saat KAMI mengkritik kebijakan pemerintah terkait pandemi maupun pelaksanaan Pilkada. Isu-isu seperti itu tentu akan sangat relevan dengan situasi yang tengah terjadi dan dapat langsung dipahami serta dirasakan oleh masyarakat.
Pada akhirnya, meski Gatot dan KAMI memang pernah memberikan kritik yang relevan, namun pada kenyataannya, gaung kritik tersebut tidaklah lebih besar ketimbang keributan yang ditimbulkan akibat isu PKI yang dipantik oleh Gatot. Jika hal ini terus berlanjut, bukan tak mungkin gerakan ini lama kelamaan akan dilupakan masyarakat karena hanya lebih terlihat mereproduksi isu-isu lama dan tak menawarkan hal yang baru kepada publik.
Namun bagaimanapun, gerakan KAMI faktanya memang baru seumur jagung. Kita nantikan saja bagaimana kiprah gerakan tersebut ke depan. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (F63)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
