Dengarkan artikel ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Pernyataan Bima Arya sontak memantik debat lama, apakah pendidikan birokrasi memberi hak lebih besar untuk memimpin daerah? Dari IPDN, meritokrasi, hingga legitimasi demokrasi, membuka pertanyaan mengenai apakah yang paling siap berdasarkan “ijazah birokrat” otomatis menjadi yang paling berhak memimpin rakyat?
Bima Arya Sugiarto, mantan Wali Kota Bogor, yang kini Wakil Menteri Dalam Negeri melontarkan klaim yang memantik debat lama, bahwa kepala daerah idealnya berlatar birokrasi formal, dan IPDN adalah tempat terbaik untuk mempersiapkannya.
Pernyataan itu mungkin dimaksudkan sebagai pujian kepada almamater. Namun dalam telinga demokrasi, ia terdengar lain. Ia menyiratkan bahwa ada kelompok warga yang lebih dipersiapkan, dan karenanya, lebih berhak memegang tampuk kekuasaan daerah.
Yang membuat ini menarik bukan soal kualitas IPDN. Banyak lulusannya terbukti kompeten. Yang menarik adalah sebuah klaim kuno yang terus berulang dalam sejarah politik, bahwa pendidikan khusus melahirkan hak istimewa politik.
Bima sendiri adalah paradoks yang menarik. Ia bukan lulusan IPDN. Ia akademisi, doktor ilmu politik dari Australian National University, yang mendapat legitimasinya dari pemilu langsung, kader PAN, bukan jalur kedinasan.
Namun, setelah dua periode memimpin Bogor, ia justru mengadvokasi jalur birokrasi formal sebagai bekal terbaik kepemimpinan daerah.
Ini mengandung ironi yang dalam: seorang pemimpin yang dipilih rakyat, kini menyiratkan bahwa jalur terbaik menuju kepemimpinan adalah melalui sekolah kedinasan. Pertanyaan yang perlu diajukan: apakah pendidikan birokrasi negara dapat menjadi dasar legitimasi yang lebih tinggi dibanding mandat rakyat dalam demokrasi elektoral?
Debat Klasik si Paling Berhak?
Debat tentang siapa yang paling berhak memimpin adalah debat tertua dalam filsafat politik, dari Plato yang menginginkan Philosopher-King hingga Weber yang membedakan otoritas karismatik dari otoritas birokratik.
Hakikatnya, setiap era melahirkan versinya sendiri sesuai dengan ruh zaman atau dalam interpretasi Zeitgeist.
Michael Young agaknya menciptakan istilah meritokrasi bukan sebagai pujian, melainkan peringatan. Dalam novel satirisnya berjudul The Rise of Meritocracy, Young menggambarkan masyarakat di mana kelompok paling kompeten akhirnya merasa paling berhak, dan berujung pada tirani yang lebih halus namun sama berbahayanya dengan aristokrasi lama.
Logika di balik pernyataan Bima persis seperti yang Young peringatkan, “kami dididik khusus, kami memahami pemerintahan, maka kami lebih layak memimpin”.
Sebagai komparasi, lulusan Institut National du Service Public (INSP) (sebelumnya dikenal sebagai École Nationale d’Administration atau ENA) di Prancis tidak hanya mendapat gelar, mereka mendapat jaringan eksklusif dan keyakinan kolektif bahwa mereka ditakdirkan untuk berada di puncak.
IPDN dapat dibaca dalam perspektif yang sama, bukan sebagai lembaga yang perlu atau tidak perlu, melainkan sebagai konstruksi sosial yang, bila tidak diperiksa, berubah dari tempat pendidikan menjadi mesin reproduksi kasta. Bukan kebetulan kiranya ketika Macron membubarkan ENA pada 2021 sebagai gestur reformasi dan mendirikan INSP.
Di sinilah letak masalah terdalam, confusing capability with entitlement, mencampuradukkan mampu memimpin dengan lebih berhak memimpin.
Seorang dokter mungkin paling memahami sistem kesehatan, tetapi tidak otomatis paling berhak menjadi Menteri Kesehatan. Seorang profesor ekonomi mungkin menguasai kebijakan fiskal, namun itu tidak memberinya hak politik yang lebih tinggi.
Dalam demokrasi, kompetensi adalah bekal yang membuka peluang, bukan sertifikat yang mengonfirmasi hak. Ketika kita menyamakan keduanya, kita tidak lagi berbicara tentang demokrasi.
Namun, apa yang disampaikan Bima kiranya membuka dua probabilitas “what’s next?”. Pertama, tentu terkait apakah setelah ini akan ada regulasi yang memperkuat kesempatan bagi alumni IPDN sebagai pucuk pimpinan kepala daerah.
Di sisi lain, pernyataan Bima, juga membuka diskursus berbicara tentang episthemocracy, pemerintahan oleh mereka yang tahu lebih banyak. Dan sejarah tidak memberikan catatan yang baik tentang sistem semacam itu. Ihwal yang menjadi salah satu variabel menjurus pertanyaan relevansi IPDN.
Semua orang mungkin sibuk berdebat apakah lulusan IPDN lebih baik dari politisi jalur partai.
Namun, pertanyaan yang lebih substantif tidak pernah diajukan, mengapa sistem demokrasi elektoral kita seringkali menghasilkan pemimpin tidak kompeten, terlepas dari latar belakang pendidikannya?
Jawabannya bukan pada institusi pendidikan. Jawabannya mungkin ada pada ekologi politik, yang meliputi dominasi modal finansial dalam pilkada, hegemoni mesin partai yang menempatkan loyalitas di atas kompetensi, dan minimnya ruang bagi calon independen yang kompeten.
Perdebatan IPDN versus politisi kiranya adalah perdebatan yang salah kamar, kedua kelompok itu sama-sama tunduk pada logika ekologi politik yang sama.
Tiga Blind Spot
Pertama, IPDN mencetak ASN, bukan kepala daerah. Kepala daerah dipilih rakyat, bukan ditunjuk negara. Mengaburkan dua hal ini bisa saja menjadi category error dengan implikasi politik serius.
Birokrasi adalah instrumen, demokrasi adalah sumber legitimasi. Seorang ASN yang handal dan kepala daerah yang baik membutuhkan keahlian yang berbeda, bahkan terkadang bertentangan.
Kedua, ada pertanyaan yang jarang diajukan tentang model pendidikan kedinasan itu sendiri. Di hampir semua demokrasi maju, birokrat sipil direkrut melalui kompetisi terbuka setelah kuliah umum.
Mengapa birokrat sipil perlu dididik secara semi-militer? TNI menggunakan pendekatan itu karena disiapkan untuk konflik bersenjata.
ASN disiapkan untuk pelayanan publik, logika organisasinya berbeda secara fundamental. Pertanyaan yang perlu dijawab, apakah birokrasi daerah membutuhkan budaya pelayanan atau budaya komando?
Ketiga, jika lulusan IPDN memang unggul, dan banyak yang memang terbukti unggul, mereka tidak membutuhkan klaim ‘paling berhak’. Mereka cukup membuktikannya di arena kompetisi yang sama.
Klaim keistimewaan justru melemahkan argumen keunggulan, karena mengisyaratkan bahwa tanpa proteksi institusional, mereka mungkin tidak bisa bersaing secara setara.
Apakah kepemimpinan daerah lahir dari pendidikan khusus negara, atau dari kompetisi terbuka antarwarga negara?
Dalam demokrasi, jawabannya sudah jelas secara normatif. Namun kita terus tergoda mempersingkat proses demokrasi dengan jalan pintas institusional, menyertifikasi kelompok tertentu sebagai pemimpin yang sah, dan secara perlahan menggeser legitimasi dari suara rakyat ke stempel institusi.
Dalam negara demokrasi, pendidikan dapat menghasilkan kompetensi. Namun hanya satu hal yang agaknya dapat menghasilkan legitimasi politik, kehendak rakyat yang diekspresikan secara bebas. Menjadi lebih siap bukan berarti menjadi lebih berhak. (J61)
